Kamis, 24 Februari 2011

Ciamis, Kompas – Pemerintah telah menyiapkan peta jalan percepatan dan perluasan pembangunan menggunakan koridor ekonomi untuk mendorong pemusatan investasi dalam satu kawasan atau aglomerasi industri. Kementerian Kehutanan mendorong investor menanamkan modal di luar Pulau Jawa untuk mengembangkan industri hilir kehutanan berbasis hutan tanaman.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa seusai menyerahkan kredit usaha rakyat, kredit ketahanan pangan dan energi, serta kebun bibit rakyat di Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (23/2). Turut hadir Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Iman Santoso, dan Bupati Ciamis E Komara.

Hatta menegaskan, pembangunan koridor Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Bali bertujuan mengembangkan kawasan industri pencipta nilai tambah di sentra produksi.

”Tidak boleh lagi kita hanya mengekspor bahan mentah. Harus ada industri penciptaan nilai tambah di daerah,” ujar Hatta.

Sebelumnya, Hatta dan rombongan meninjau pusat kerajinan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya. Industri kreatif kerajinan yang sebagian besar berbahan baku kayu rakyat tersebut tumbuh bersama.

Menurut Hatta, daerah lain perlu meniru Tasikmalaya. Daerah tersebut telah menjadi kota industri kerajinan yang bersatu dengan usaha hutan rakyat.

Kementerian Kehutanan sudah menyiapkan peta jalan kehutanan. Peta jalan tersebut meliputi berbagai hal antara lain pengembangan hutan tanaman, restorasi lahan kritis, sampai strategi penyebaran industri kehutanan di luar Pulau Jawa.

Zulkifli menjelaskan, Kementerian Kehutanan (Kemhut) mendapat alokasi anggaran Rp 6 triliun dari APBN 2011. Sebagian dipakai untuk kegiatan rutin dan sebagian lagi untuk membiayai berbagai program yang terkait dengan rakyat antara lain kebun bibit rakyat Rp 50 juta per kelompok dan dana bantuan menanam bagi masyarakat yang mengelola hutan tanaman rakyat.

Saat ini pemusatan kawasan industri kehutanan berbasis kayu rakyat sudah berjalan di Pulau Jawa. Kemhut tengah mendorong pengembangan aglomerasi untuk mengatasi masalah biaya transportasi dan menciptakan keunggulan daerah berbasis produk. Misalnya, industri kayu lapis, kayu gergajian, dan biomassa pelet kayu dengan rakyat.

Namun, yang terpenting, kata Menhut, Kemhut terus mendorong pengembangan industri kehutanan di luar Pulau Jawa. Berbagai insentif untuk merangsang investor disediakan.

”Kami sudah mencadangkan 631.628 hektar hutan tanaman rakyat dan 415.153 hektar hutan kemasyarakatan untuk menggerakkan masyarakat menanam pohon. Kami ingin aglomerasi industri kehutanan juga tumbuh untuk menyerap kayu rakyat,” ujar Zulkifli.

Moratorium

Dalam kesempatan itu, Menko Perekonomian juga menegaskan, pemerintah akan menerapkan moratorium izin di hutan primer dan gambut. Indonesia harus mengoptimalkan investasi berbasis lahan dengan selektif dan lestari demi mengakselerasi dan memeratakan pertumbuhan.

Di Jakarta Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mengungkapkan, 24 perusahaan perkebunan milik kelompok usaha besar diduga tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan di Kalimantan Tengah dari Kemhut. (ham)

http://cetak.kompas.com/read/2011/02/24/03425248/aglomerasi.industri.didorong