Rapat Umum Bank Pembangunan Asia (ADB) terjadi pada waktu yang paling penting, ketika kebakaran besar ekonomi dan keuangan global menyerang perekonomian yang paling rentan di negara-negara berkembang, mengakibatkan banyak pengangguran, dan mendorong lebih banyak orang ke dalam kemiskinan dan kelaparan. Dan bahkan sebelum resesi ekonomi menyerang negara-negara miskin, 890 juta orang telah menjadi miskin dan kelaparan karena krisis berkepanjangan melalui pembebanan kebijakan ekonomi neo-liberal oleh Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dan IMF pada negara-negara kliennya.

Siaran Pers, Denpasar – 02 Mei 2009

ADB mengklaim selama ini telah memberikan bantuan untuk menyelamatkan orang yang paling miskin di Asia. Klaim tersebut sesungguhnya bertolak belakang dengan kenyataan bahwa operasi proyek dan kebijakan utang ADB telah menyebabkan multi krisis dan meningkatkan jumlah orang miskin di Asia.
Jepang, negara terbesar kedua pemilik saham ADB memiliki kuota suara sebesar 12,75% dari total anggota ADB, dan 19,6% total anggota di regional Asia Pasifik. Keputusan ADB sangat dipengaruhi suara Jepang, termasuk keputusan-keputusan yang menguntungkan negaranya,

Gagasan membentuk Bank Pertanian kian kuat. Baik itu dilakukan dengan optimalisasi perbankan yang ada, mentransformasi bank dengan membuat suatu cabang atau divisi menjadi unit yang mandiri, atau mendirikan bank baru.

Terlepas dari aspek legal maupun teknis menyangkut skema pembiayaan yang akan dirancang, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab, apakah memang petani benar-benar membutuhkan Bank Pertanian? Ataukah, rencana pembentukan Bank Pertanian refleksi dari ketidakpekaan para pemangku kepentingan terhadap persoalan mendasar yang dihadapi petani?