Aliansi Petani Indonesia

Acuan Beras Rugikan Petani

JAKARTA (HN) -Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dinilai tidak memperhatikan ongkos produksi skala nasional. Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) Muhammad Nuruddin mengatakan, HET dan HPP yang saat ini diterapkan hanya memertimbangan ongkos produksi di Pulau Jawa. Daerah lain, seperti Sumatera, Sulawesi, dan NTT memiliki ongkos produksi lebih tinggi dari Pulau Jawa.

“Jadi kalau HET Rp 9.000 per kilogram dan HPP di tingkat petani Rp 7.400 tidak akan memberikan manfaat bagi petani, justru merugikan,” ujar Nuruddin kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (24/7).

Menurut dia, ongkos produksi di Indonesia bagian timur lebih mahal karena faktor upah buruh pertanian. Di Pulau Jawa rata-rata upah buruh berkisar Rp 80 ribu per hari, di Indonesia bagian timur bisa Rp 100 ribu per hari.

Baca juga  Tindakan Represif Pembongkaran Tenda Perjuangan Kendeng

“Di Sulawesi dan NTT bahkan hingga Rp 120 ribu per hari. Mereka sudah dikasih upah juga harus diberi makan siang dan kudapan,” kata dia.

Nuruddin menilai, kebijakan pemerintah harus ditinjau ulang sebelum benar-benar diaplikasikan. Tidak hanya upah buruh tapi juga ongkos distribusi padi, harga pupuk, dan benih. Pemerintah diminta menghitung dengan tepat berbagai faktor pembentukan harga padi yang sesuai.

“Pemerintah juga harus memperhatikan faktor inflasi. Kalau tidak sesuai ya tidak ada untung usaha taninya,” ujar Nuruddin.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan, hingga saat ini pedagang pasar tidak tertekan dengan penggunaan HET di tingkat ritel. Pedagang cenderung cuek terhadap perumusan harga yang digadang-gadang melindungi harga di tingkat konsumen.

Baca juga  Stok Beras di Bawah Level Aman

Pedagang tetap akan menggunakan mekanisme pasar untuk menjual barang. Mereka mendapatkan laba dari margin yang diambil. “Saat harga di sentra naik atau ongkos angkut naik, tentu akan menaikkan harga. Pedagang tidak akan mau rugi, sudah ada hukum pasar berlaku,” kata Mansuri kepadaHARIAN NASIONAL.

 Reportase : Dedy Darmawan Nasution
Editor : Admin
 
Sumber: http://harnas.co/2017/07/24/acuan-beras-rugikan-petani
 

Tulis komentar

About Author: ApiCyber Desk

Recent Comments

  • Politik Beras dan Beras Politik – INSISTPress { […] Oleh Wahyu Arifin. Sumber: api.or.id/polit ik-beras-dan-be ras-politik – […] }
  • marketing kpr bri syariah jakarta { Thank you for the auspicious writeup. It in reality used to be a enjoyment account it. Look advanced to more brought agreeable from you! By ... } – Nov 28
  • cecil { sekolah lapangan kakao menjadi bagian dari pemberdayaan untuk meningkatkan pngtahuan petani dalam berbudidaya kakao. yang baik dan benar. Harga kakao baik akan ditentukan dengan kualitas ... } – Sep 07
  • Mitra Nasa { Info yang Bagus pak untuk pembuatan fermentasi pakan butuh bahan apa aja pak? Terima Kasih } – Nov 04
  • andi riyanto { Moratorium berpengaruh pada pemberian ijin perkebunan kelapa sawit Kami menyadari kebutuhan pengurusan perijinan perkebunan kelapa sawit pasca moratorium Salam Andi 081288463333,08 18198658 } – Apr 22
  • Eva Novarisma { Selamat malam, Kami adalah organisasi yang perduli tentang perempuan kota Tebingtinggi, dan sering disebut Forum Peduli Perempuan tebingtinggi, salah satu dampingan kami adalah para petani ... } – Feb 20
Mendorong akses pasar petani melalui Pemasaran kolektif!