Terlanjur Dijajah Sawit dan Tambang, Sagu Jadi Obat Krisis Pangan

Bulog beralih ke sagu untuk mengantisipasi krisis pangan. Masalahnya sagu tak lagi perkara. Mereka sudah tergantikan tambang dan sawit. tirto.id – Dampak yang timbul akibat COVID-19 bisa dibilang terjadi di semua aspek. Baru-baru ini, misalnya, Presiden Joko Widodo mengatakan salah satu potensi dari pandemi adalah kelangkaan pangan. “Pandemi COVID-19 ini bisa berdampak pada kelangkaan pangan dunia atau krisis pangan dunia,” kata Jokowi dalam rapat via telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/4/2020).

Saat itu Jokowi mengutip pernyataan Food and Agriculture Organization (FAO) yang dilansir pada akhir Maret lalu. Mereka mengatakan kelangkaan pangan bisa terjadi karena terputusnya jalur distribusi maupun perdagangan antar negara, serta ancaman cuaca ekstrem yang menyebabkan terganggunya panen. Kelangkaan pangan memang belum terjadi di Indonesia, setidanya untuk saat ini, tapi indikasi ke arah sana mulai bermunculan. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI Jumat (3/4/2020) lalu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan Vietnam dan Thailand, pemasok beras Indonesia, sudah membatasi ekspor karena menderita kemarau panjang. Hal serupa diungkapkan Direktur Utama Bulog Budi Waseso dalam RDP Komisi IV DPR RI Kamis pekan lalu (9/4/2020).

“Kami biasa impor [dari] Thailand dan beberapa negara. [Sekarang] mereka sudah membatasi ekspor ke negara lain,” katanya. Untuk mengantisipasi keadaan semakin buruk, Buwas mengatakan tengah mempersiapkan alternatif pangan. Ia memerintahkan tiap daerah menyiapkan sagu dari wilayah timur Indonesia sembari memaksimalkan penyerapan beras dalam negeri yang panen pada April higga Juni 2020. “Kami sudah mengolah pangan lain seperti sagu,” katanya.

Menurut Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial Kelas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wahyu A. Perdana, di satu sisi salah satu upaya mengatasi krisis ini memang diversifikasi seperti yang diungkapkan Buwas. Namun di sisi lain, jika alternatif yang dimaksud adalah sagu, maka itu akan sulit terwujud. Ketersediaan sagu di sini hampir tinggal kenangan. Mochamad Bintoro, profesor dari IPB, pada 2019 lalu menyebut “Papua dan Papua Barat merupakan daerah paling potensial” untuk memproduksi sagu. Ia juga menyebut lahan sagu di pulau itu paling luas di antara pulau lain. Wahyu juga bilang semestinya pulau yang memproduksi sagu terbanyak adalah Papua.

Namun, data Kementan menunjukkan produksi sagu di Papua dan Papua Barat hanya 68 ribu ton. Riau-lah produsen sagu terbesar, dengan perkiraan produksi pada 2019 sebanyak 376 ribu ton. Wahyu mengatakan anjloknya produksi di Papua terkait dengan banyaknya alih fungsi lahan sagu menjadi sawit dan sebagian berubah jadi area pertambangan.

“Kita mau bersandar pada sagu, sagu yang mana? Ini jadi candaan teman-teman di timur. Katanya, ‘makan itu sawit,’” kata Wahyu saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (15/4/2020). Faktor lainnya adalah kebakaran hutan yang menghanguskan lahan gambut sebagai ekosistem utama sagu. Di Riau sendiri, sebutnya, ada 444 titik panas baru-baru ini yang berpotensi mengancam pasokan sagu. “Masalahnya, sejak beberapa tahun lahan gambut kita rusak,” tambahnya. Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia Muhammad Nuruddin menegaskan opsi penggunaan sagu untuk alternatif konsumsi pangan masyarakat bakal menemui berbagai hambatan yang justru datang dari kebijakan pemerintah sendiri. Selain konversi lahan sagu di wilayah Papua, Sulawesi dan Kalimantan yang terus terjadi hingga saat ini, masyarakat di seluruh Indonesia sudah tak terbiasa mengonsumsi sagu akibat kebijakan ‘Jawanisasi’ di era Orde Baru–yang memaksa masyarakat beralih menanam dan mengonsumsi beras. “Kebiasaan konsumsi beras kita di level menengah ke bawah agak susah diganti karena politik beras,” kata Nuruddin kepada reporter Tirto.

Baca selengkapnya di artikel “Terlanjur Dijajah Sawit dan Tambang, Sagu Jadi Obat Krisis Pangan”,  Meski demikian, Nuruddin menyatakan pasokan beras Indonesia bisa jadi masih cukup karena dua musim panen selama 2020 bakal berjalan baik. Hanya saja produksinya akan stagnan karena musim kemarau dan pergeseran musim tanam. Tahun 2019 saja, BPS mencatat kemarau panjang dan cuaca ekstrem telah menyebabkan penurunan produksi sebanyak 2,63 juta ton. Pasokan beras dari panen pertama dan cadangan Bulog sebetulnya cukup hingga masa panen kedua di September 2020, asalkan, kata Nuruddin, pandemi COVID-19 tak menyebar sampai ke desa-desa dan pusat produksi beras di daerah. Di sinilah pentingnya anjuran agar orang kota tak mudik. “Belajar dari wabah Ebola 2014, kalau petani terpapar Corona, tidak ada tenaga kerja, produksi di pedesaan bisa turun,” Nuruddin menegaskan.

SUMBER: https://tirto.id/terlanjur-dijajah-sawit-dan-tambang-sagu-jadi-obat-krisis-pangan-eDQm?fbclid=IwAR3v30zov5VxDLONpdyQj_2g7Ej8IgQ9_NiSjtzPzArk1-A1HyhYRlCYgEE

Baca juga artikel terkait KRISIS PANGAN atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas (tirto.id – Ekonomi) Reporter: Vincent Fabian Thomas Penulis: Vincent Fabian Thomas Editor: Hendra Friana

Baca selengkapnya di artikel “Terlanjur Dijajah Sawit dan Tambang, Sagu Jadi Obat Krisis Pangan”, https://tirto.id/eDQm


Read More

Apakah Beras Organik Lebih Enak ?

Apakah Beras Organik Lebih Enak ? Begini Kata Chef Indra Wahyudi

surabayaonline.co -Beras organik adalah beras yang dihasilkan dari proses Pertanian Organik, sedangkan Pertanian Organik adalah sistem budidaya yang mengandalkan hanya dari bahan-bahan alami.

Jadi beras organik ini, dihasilkan dari

  1. Bibit lokal non transgenik
  2. Dipupuk menggunakan pupuk organik seperti pupuk kompos, pupuk hayati atau lainnya
  3. Air dan udara juga dipastikan tanpa ada kontaminan (zat yang tidak dikehendaki / berbahaya)
  4. Untuk menghilangkan hama digunakan bahan alami pula seperti daun-daun atau buah yang difermentasi
  5. Untuk pasca panen tidak menggunakan poles, pengawet, pemutih, pengharum atau lainnya

Dengan cara diatas maka akan didapatkan beras dengan kontaminan jauh lebih sedikit, sehingga beras ini aman dan sehat untuk dikonsumsi. Secara ekosistem juga baik, karena unsur hara tanah tetap terjaga, serangga yang masih dibutuhkan untuk alam tidak ikut mati dan seterusnya.

Untuk masalah kesehatan beras full organik atau pro organik (diproses Semi Organik) tidak perlu diragukan lagi, namun bagaimana dengan cita rasa beras organik bila dibandingkan dengan beras non organik ? berikut ini penjelasan Chef Indra Wahyudi yang biasa dipanggil dengan cak Blangkon.

“Alhamdullilah mbak, saya sudah mencoba beberapa jenis beras full organik maupun pro organik, jadi saya bisa memberikan opini saya. Insyaallah  tidak hanya cita rasanya saja, tapi akan saya bahas mulai dari warna, texture, aroma dan rasanya” kata Chef Indra saat menemui Pengurus API (Aliansi Petani Indonesia) Jawa Timur. Minggu (5/4) di Surabaya

Naning dan Atik sebagai pengurus API Jawa Timur bertemu dengan  Chef Indra dalam rangka menggali opini beras organik dari sisi chef, disamping itu juga mengundang chef Indra untuk memberikan pelatihan bagi para petani dan peternak dalam rangka pasca panen sehingga bisa

Pertama adalah dari warna, menurut chef Indra Wahyudi ada beberapa (sebagian kecil) beras organik itu warnanya kusam, itu wajar karena beras organik tanpa poles atau pemutih, tapi bagi Chef Indra hal ini tidak menjadi masalah, dengan menambahkan air jeruk nipis setengah potong kedalam rice cooker, maka setelah matang nanti nasinya akan terlihat putih bersih dan tahan lama.

Kedua mitos beras organik texturenya lembek, menurut chef Indra beras organik dan beras non organik, keras lembeknya bergantung pada jumlah air, bila dinilai nasinya terlalu keras maka bisa ditambahkan air, untuk hasil yang maksimal chef Indra menyarankan menggunakan air isi ulang.

“Masing masing beras ada cirinya sendiri, ada yang suka air ada yang tidak suka air, harus dicoba dulu, diberikan 250 cc bagaimana hasilnya, kalo nasi dirasa keras bisa ditambahkan air lagi, misal 300 cc dan seterusnya, pakai air isi ulang ya” ujar chef yang biasa dipanggil cak Blangkon

Ketiga, mitos beras organik tidak ber aroma. Chef Indra Wahyudi mengatakan bahwa beras organik justru saat matang keluar aromanya, namun aromanya adalah aroma khas nasi matang bukan aroma pandan.

“Bila menginginkan aroma pandan, ya gampang, tambahkan ke rice cooker daun pandan satu lembar, nanti tercium aroma pandannya ” demikian kata chef Indra memberikan tipsnya

Nah terus rasanya Bagaimana …?

Menurut chef Indra wahyudi rasa antara beras organik dan non organik kurang lebih sama, apalagi bila nasi itu dimakan bersama masakan lain, peran bumbu menjadi penting karena akan mendominasi rasa masakan.

“Untuk rasa kurang lebih sama antara beras organik dan non organik, apalagi yang kita makan bukan nasi doang, ada sambal, ada kuah, ada pula nasi goreng, jadi bumbu masakanlah yang lebih dominan dirasakan” jelas chef Indra.

Lebih jauh chef Indra Wahyudi menyarankan, kalo berasnya organik, sayurnya juga organik, maka jangan lupa prosesnya dan alatnya juga harus sehat pula, dalam hal ini proses pembuatannya harus higienis dan alat yang dipakai hendaknya Stainless bukan aluminium.

“Dan terakhir pilih juga bumbu yang sehat ya” kata chef Indra menutup pertemuan.

(*adi)

SUMBER:
https://surabayaonline.co/2020/04/07/apakah-beras-organik-lebih-enak-begini-kata-chef-indra-wahyudi/

Read More

wabah Covid-19 yang semakin meluas, petani digusur perusahaan

Pernyataan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria

Duka di wilayah konflik agraria kembali terjadi.

Ditanamkan krisis pangan akibat wabah Covid19 yang makin meluas, petani digusur perusahaan perkebunan. Kabar yang diterima dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sumatra Selatan dan Komite Reforma Agraria Sumatra Selatan (KRASS), PT. Artha Prigel menggusur secara paksa petani di Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan. Penggusuran tersebut didukung oleh perusahaan keamanan, preman sewaan dan aparat kepolisian.

PT. Artha Prigel merupakan anak perusahaan PT. Grup Bukit Barisan Indah Permai, dari Grup Sawit Mas.

Petani yang menolak tanahnya digusur mencoba menggantikan terjadi bentrokan antara pihak kedua. Melawan, dua orang petani, yaitu Suryadi (40) dan Putra Bakti (35) tewas di tempat. Sementara dua lainnya, Sumarlin (38) dan Lion Agustin (35) mengatasi luka parah akibat bacokan senjata tajam. Hingga kabar diterima masih dalam kondisi kritis di rumah sakit.

Tindakan penggusuran dan brutalitas yang dilakukan PT. Artha Prigel didampingi oleh aparat kepolisian di Indonesia. Kejadian ini juga menambah daftar panjang letusan konflik agraria di Indonesia yang beralih korban dari pihak petani.

Di tahun 2019 saja, terjadi 279 letusan konflik agraria di Indonesia, 87 di antara terjadi di wilayah akibat penggusuran dan intimidasi yang dilakukan perusahaan perkebunan. Kejadian ini melibatkan lebih banyak korban dari pihak petani dan masyarakat adat atas tindakan perlawanan dan kriminalisasi yang dilakukan perusahaan dan aparat. Sebanyak 258 orang menolak kriminalisasi, 211 orang dianiaya, 24 orang tertembak dan 14 orang menolak.

Sangat disayangkan, di tengah-tengah masalah krisis akibat wabah Covid19 yang terus meluas, lembaga investasi yang mendukung kepolisian menentang pembuatan lapangan.

Seharusnya, perusahaan-perusahaan perkebunan, otoritas keamanan pemerintah daerah tidak melakukan langkah-langkah kontraproduktif di wilayah-wilayah konflik agraria dan tanah masyarakat.

Dalam situasi ancaman pandemi virus dan krisis ekonomi seperti ini, perusahaan-perusahaan besar yang selama ini sudah mendapatkan banyak keistimewaan dari kebijakan pemerintah justru seharusnya turun tangan membantu Negara menghadapi wabah, ancaman krisis pangan dan ekonomi nasional.

Bukan melakukan tindakan yang memancing kemarahan petani dan masyarakat kelas bawah. Jika pemerintah tidak tegas menyikapi situasi ini, maka kebijakan social distancing guna mencegah penyebaran wabah tidak lah akan efektif. Karena aparat di bawah justru melegitimasi perusahaan membuat kekacauan dan keresahan di bawah.

Kejadian di Lahat ini menunjukkan ada pengkhianatan di masa prihatin atas corona dengan hawa nafsu bisnis, dengan menghalalkan nyawa. Kelompok swasta seperti perusahanaan seharusnya meliburkan diri turut serta dalam masa tenang cegah virus, bukan justru membunuh. Polisi seharusnya turut serta dalam kerja Negara untuk memaksimalkan pencegahan virus, menyelamatkan nyawa bukan justru melibatkan diri melakukan kekerasan terhadap rakyat. Pelaku Kebiadaban ini harus dihukum berat!

Atas situasi tersebut, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mengutuk keras tindakan tak berperikemanusiaan yang dilakukan perusahaan yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa petani pada hari ini. Oleh sebab itu, kami bersikap dan menuntut:

1. Pemerintah pusat dan daerah harus tegas melindungi hak petani atas tanah dengan segera menghentikan penggusuran yang dilakukan oleh PT. Artha Prigel;

2. Menangkap pelaku dan mengusut tuntas tindakan brutalitas yang dilakukan perusahaan yang telah menganiaya dan menewaskan petani.

3. Memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang sengaja memancing keresahan, menggunakan kekekerasan dan memobilisasi penggusuran, di tengah situasi krisis yang mengancam negara dengan cara mencabut HGU perusahaan;

4. Kapolri segera lakukan tindakan tegas kepada anggotanya karena telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.: Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid19).

5. Tegakkan Perpres Reforma Agraria dengan melindungi dan menjamin hak-hak rakyat atas tanah pertanian dan wilayah hidupnya, hentikan cara-cara kerasan dan keberpihakan aparat terhadap perusahaan di wilayah-wilayah konflik agraria.

Kami akan melihat langkah konkrit dan keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam merespon tuntutan di atas. Atau kami bersama serikat-serikat tani akan menyalakan tanda bahaya di wilayah-wilayah konflik agraria, memastikan tak ada lagi perampasan tanah dan kekerasan oleh perusahaan yang dibekingi aparat.

Demikian pernyataan sikap ini sampaikan agar menjadi perhatian semua pihak.

Tanah Untuk Rakyat, Bukan Investor!

Jakarta, 21 Maret 2020
Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

1. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
2. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
3. Persatuan Pergerakan Petani Indonesia (P3I)
4. Yayasan Pusaka
5. Sajogyo Institute
6. Lokataru Foundation
7. Solidaritas Perempuan
8. Bina Desa
9. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
10. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara)
11. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
12. Sawit Watch
13. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
14. Indonesian Human Rights Commitee for Social Justice (IHCS)
15. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
16. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
17. HuMa
18. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
19. Serikat Petani Indonesia (SPI)
20. Aliansi Petani Indonesia (API)
21. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
22. Link-Ar Borneo

Kontak:
Benni Wijaya (KPA): 0853 6306 6036
Untung Saputra (KPA Sumsel): 0812 1070 4953
Dedek Chaniago (KRASS): 0853 7818 5071

Read More

WTO Menggugat, Omnibus Law Menjawab

SIARAN PERS Untuk disiarkan segera

 

WTO Menggugat, Omnibus Law Menjawab:

Kedaulatan Pangan Nasional dan 27 Juta Petani Terancam

Jakarta, 12 Maret 2020 – Undang-Undang Omnibus “melucuti” empat undang-undang penting sektor pangan yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura sebagai jawaban atas Putusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akibat kekalahan Indonesia dari gugatan Amerika Serikat, Selandia Baru dan Brasil terkait dengan kebijakan impor pangan. Amerika Serikat, Selandia Baru dan Brasil Peraturan penting di Indonesia masih berlaku pada saat panen raya dan saat kebutuhan pangan dalam negeri masih terpenuhi oleh produksi dan penyediaan pangan nasional.Bagi negara-negara hal ini meminta persetujuan dengan WTO yang meminta Indonesia lebih lanjut meminta izin. Melalui panel Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO negara-negara yang meminta agar Indonesia dalam frasa “dalam negeri” pada artikel yang dilanjutkan di empat bahan UU tersebut. Sementara frasa tersebut mendukung dan membantu kepentingan nasional yang tak lain merupakan mandat konstitusi.

 

Dalam konferensi pers bersama Bina Desa Sadajiwa, Lembaga Keadilan Global (IGJ), Aliansi Petani Indonesia (API), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Fian Indonesia, Jaringan Komunitas Swabina Pedesaan (JKSP), Jaringan Perempuan Pedesaan Nusantara (JPP Nusantara) ), Kamis (12/3), Ketua Pengurus Bina Desa, Dwi Astuti mengatakan “Pembangunan pertanian-pangan yang bertumpu pada pembangunan pertanian asing dan penting akan memperburuk dengan makanan yang pada umumnya diderita oleh perempuan dan anak dihilangkan, keselamatan perempuan serta pengalaman yang beragam, baik perempuan maupun perempuan dalam pelengkap hayati dan kekayaan alam, juga ikut dilucuti “

 

Revisi atas UU yang dikeluarkan dalam UU Omnibus (RUU Cipta Kerja) terbukti akan melonggarkan aturan impor pangan. Dalam UU Pangan, pada pasal 1 nomor 7 tentang resolusi Mengajukan Pangan, izin menyetujui perbedaan persyaratan dan ketentuan penting, maka dapat dilakukan terkait dengan dana hasil Produksi Dalam Negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi. Sementara dalam Hukum Omnibus syarat dan ketentuan tersebut dihilangkan. Terkait kedudukan pangan hasil penting menjadi sederajat dengan pangan hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Selain itu, pasal 14, 15, 36, 39 dan seterusnya, yang sepenuhnya menganulir semangat perlindungan dan pengutamaan produksi dalam negeri. RUU Cipta Kerja juga mengubah sejumlah pasal dalam UU Perlintan, Bahkan membaca pasal 101 tentang pertahanan menuntut bagi usaha yang mengeluarkan produk pertanian pada saat kebutuhan konsumsi dalam negeri tercukupi. Hal ini berdampak pada kejatuhan harga di dalam negeri yang melepaskan kelesuan ekonomi. Pelucutan pemeliharaan pangan nasional juga meniadakan pasal 36 di UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hewani untuk masyarakat. Pasal 36A yang menyatakan persyaratan dan ketentuan ekspor ternak harus berdasarkan ketercukupan dalam negeri juga diganti. Sementara pasal 36Berbolehkan dengan perubahan signifikan yang dikeluarkan dalam UU Pangan, yaitu tak ada persetujuan untuk kondisi Pelucutan pemeliharaan pangan nasional juga meniadakan pasal 36 di UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hewani untuk masyarakat. Pasal 36A yang menyatakan persyaratan dan ketentuan ekspor ternak harus berdasarkan ketercukupan dalam negeri juga diganti. Sementara pasal 36Berbolehkan dengan perubahan signifikan yang dikeluarkan dalam UU Pangan, yaitu tak ada persetujuan untuk kondisi Pelucutan pemeliharaan pangan nasional juga meniadakan pasal 36 di UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hewani untuk masyarakat. Pasal 36A yang menyatakan persyaratan dan ketentuan ekspor ternak harus berdasarkan ketercukupan dalam negeri juga diganti. Sementara pasal 36Berbolehkan dengan perubahan signifikan yang dikeluarkan dalam UU Pangan, yaitu tak ada persetujuan untuk kondisi 

ketercukupan produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri bagi aktivitas impor.

 

Selain itu, UU Hortikultura juga diubah. Pasal 15 tidak memprioritaskan pemanfaatan sumber daya manusia dari dalam negeri. Tidak ada tafsir lain selain bahwa tenaga kerja sektor hortikultura yang berasal dari dalam negeri setara dengan luar negeri. Hal ini diperparah dengan perubahan pasal 100 tentang penanaman modal asing yang sudah tidak lagi dibatasi, dari sebelumnya maksimal 30%. Hal ini membuktikan bahwa Omnibus Law telah mengadopsi rezim pasar bebas baik itu ketetapan yang dibuat oleh WTO maupun dalam perjanjian perdagangan bebas. Rezim pasar bebas menuntut agar liberalisasi pangan di Indonesia dibuka seluas-luasnya dan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

 

Menurut Presiden FIAN Indonesia, Iwan Nurdin, “Pangan adalah hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Kewajiban melindungi ini berarti negara harus mengeluarkan peraturan atau instrumen hukum berkaitan pemenuhan hak atas pangan warganya yang berwawasan pada kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya menguntungkan individu, investor atau importir, serta melaksanakannya dengan konsisten. Omnibuslaw menghapus ini semua. Negara abai terhadap penemenuhan hak atas pangan dan menyerahkannya pada mekanisme pasar”.

 

Seiring impor pangan yang semakin dibuka lebar, ketentuan mengenai keamanan pangan impor juga akan dihapuskan. Pasal 87 RUU Cipta Kerja akan merevisi Pasal 87 UU Pangan, menghapus ketentuan pangan harus lulus uji laboratorium sebelum diedarkan. Akibatnya, pangan yang akan dikonsumsi masyarakat semakin tidak terjamin keamanan dan mutunya.  Upaya pelonggaran impor akan menjadi ancaman serius bagi kedaulatan pangan nasional serta dapat meminggirkan para produsen lokal, terutama para petani kecil karena tidak ada kepastian jaminan perlindungan Negara atas petani. Menurut data sensus pertanian tahun 2018 (BPS), total jumlah rumah tangga petani di Indonesia adalah 27, 682, 117. Berdasarkan golongan luas lahan yang dikuasai (dalam hektar), jumlah petani yang menguasai 0,5 Ha adalah 16,257430. Selanjutnya yang menguasai 0.50-1 Ha adalah 4,498.332; yang menguasai 1-2 Ha adalah 3,905,819; yang menguasai 2-3 Ha adalah 1,627,602; yang menguasai 3-4 Ha adalah 607,908; yang menguasai 4-5 Ha adalah 323,695; yang menguasai 5-10 Ha adalah 374,272 dan yang menguasa lebih dari 10 Ha adalah 87,059. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional (khususnya beras), 96 persen disupply petani kecil dengan penguasaan lahan > 0,5 – 1 Ha.  Menurut Koordinator Departemen Penataan Produksi API, M. Rifai, peran petani sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pangan nasional dan menyediakan bahan baku industri pengolahan serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan dan pemuda. Petani menginvestasikan nilai yang besar bagi pangan, yakni 485,85 trilyun/tahun untuk menanam padi; 98.99 trilyun untuk tanaman produk hortikultura; dan 50 trilyun untuk tanaman jagung. Belum lagi bagi produk-produk perkebunan.  

 

Untuk itu perlu diluruskan sesat pikir yang menyatakan investasi harus berarti modal asing yang masuk ke Indonesia bagi sektor pertanian. Para petani kecil yang sebagian besar tinggal di pedesaan dengan segala kekayaan budaya dan pengetahuan yang dimilikinya, hingga kini terus berusaha bangkit memutus ketergantungan dalam rantai produksi, membangun kesetaraan dan kerjasama seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan keberpihakan terhadap perlindungan ekologis – ekosistem pertanian adalah sebenar-benar Investor pangan. “Adanya Omnibus Law akan sangat mengancam kedaulatan petani dan pangan di Indonesia. Kedaulatan 

pangan sejatinya menempatkan petani sebagai “subyek” pembangunan pertanian dan pangan. Omnibus Law justru mengukuhkan petani sebagai obyek semata, sementara pemilik modal menjadi tuannya. Jika undang-undang ini disahkan maka rezim ini sudah mengingkari cita-cita proklamasi, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk petani didalamnya”, demikian pernyataan Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah.

 

Bila Pemerintah dan DPR memaksakan Omnibus Law yang mengatur kebijakan pelonggaran impor pangan diteruskan, maka hal tersebut akan berdampak serius bagi inflasi pangan dan nilai tukar rupiah. Tercatat, bahwa Negara importir pangan akan sulit mengendalikan inflasi dan nilai tukar rupiah (ADB, 2018). Sebaliknya, negara eksportir lebih mampu mengendalikan inflasi dan nilai tukar mata uangnya. Sehingga, solusi membuka keran bagi kebijakan impor pangan dalam Omnibus Law menjadi sangat berbahaya baik bagi keberlanjutan petani dan visi  pangan nasional, maupun bagi nilai tukar Rupiah di masa mendatang. Koordinator Riset dan Advokasi IGJ, Rahmat Maulana Sidik, menambahkan, “Hukum Omnibus yang jelas mengatur rezim pasar bebas yang ditetapkan oleh WTO. Terbukti dalam RUU Cipta Karya dibuka liberalisasi penting pangan luas-luasnya diserahkannya pada pertemuan pasar. Tentu ini membawa serius bagi keberlanjutan petani dan makanan nasional. Sementara, Negara tidak peduli dengan keberlanjutan nasib petani dan pangan nasional. Tidak hanya itu, dibuka keran yang penting membawa makanan yang lebih baik pada tingkat makanan dan nilai tukar rupiah yang tidak stabil. Negara importir makanan akan sulit bergerak dan nilai tukar rupiahnya ”.

Read More