“KEBIJAKAN HPP GABAH/BERAS HADAPI TANTANGAN PASAR TERBUKA ASEAN 2016”

Jakarta, 2 November 2015 – Aliansi Petani Indonesia (API) bekerjasama dengan Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis Kementrian Perdagangan Republik Indonesia (Bapokstra Kemendag RI) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Efektifitas Kebijakan HPP Gabah/Beras Saat Ini dalam Menghadapi Tantangan Pasar Terbuka ASEAN 2016”. Kegiatan yang diadakan pada 2 November 2015 di Ruang Rapat Anggrek Gedung I Kementrian Perdagangan Republik Indonesia ini, dihadiri oleh perwakilan Pemerintah, Organisasi Petani dan Lembaga Swadaya Masyarakat.  

 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif mengenai efektifitas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang diterapkan saat ini, yang mengacu pada satu harga. Dengan HPP Multi-kualitas, kebijakan ini menjadi pilihan untuk mendorong pertumbuhan produksi beras dan kualitas produksi gabah/beras yang lebih baik, memperkenalkan model usahatani/ koperasi, seperti yang telah diterapkan oleh petani padi organik di Boyolali dan Tasikmalaya untuk  pemberdayaan usaha tani berbasis komoditas padi. Selain itu, pertemuan ini juga membahas tantangan dan peluang bagi pembangunan usaha tani beras dalam menghadapi pasar terbuka pada Masyarakat Ekonomi Asean (ASEAN-MEA) dan kemungkinan dampaknya bagi petani kecil di Indonesia. 

 

“Tujuan diselenggarakannya diskusi kelompok terfokus ini adalah bahwa berdasarkan fakta dan situasi saat ini kebijakan HPP Tunggal tidak lagi mendorong industri perberasan nasional,” jelas Muhammad Nur Uddin, Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) pada pembukaan diskusi tersebut. 

 

Sementara itu Harjono, Kepala sub direktorat Bapokstra Kemendag RI (Kasubdit Bapokstra) menyampaikan harapannya, dari pertemuan tersebut diperoleh poin-poin mengenai implementasi kebijakan HPP yang efektif, juga mengetahui peluang dan tantangan sektor pertanian di Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN. “Selain itu, kami juga ingin mendengarkan wacana HPP berdasarkan kualitas varietas,” lanjut Harjono.

 

 

“Mudah-mudahan dalam waktu setengah hari ini kita mendapatkan masukan-masukan yang kongkrit mengenai penerapan HPP-multikualitas sehingga dapat menstimulir kegairahan dalam usaha tani,” tambah Hajono yang hadir mewakili Direktur Bapoktra. Bila ada masukan-masukan yang konkrit, dia berjanji akan menyampaikan hal itu kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia. 

 

Melalui kegiatan ini, API dan Bapokstra Kemendag RI mengajak semua pihak untuk berdikusi secara terfokus terkait isu perberasan dan kebijakan perberasan nasional. Diskusi terfokus (FGD) ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan dan para pakar, diantaranya perwakilan Kementrian Perdagangan, Kementrian Pertanian, Kementrian Keuangan, BULOG, Kementrian Koordinator Perekonomian, Organisasi Petani, LSM, dan para pakar. Di dalam FGD ini, dipresentasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh API bersama lembaga penelitian seperti PSEKP dan LIPI mengenai “Peningkatan pendapatan petani padi melalui penerapan HPP multikualitas dan peningkatan mutu penggilingan” dan “Model usaha tani beras organik di Tasikmalaya dan Boyolali untuk menembus pasar global”.  

 

Seperti telah dipahami oleh semua pihak, beras merupakan komoditas pangan utama yang dikonsumsi sebagian besar penduduk di Indonesia. Ketersediaan beras akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia. Di sektor on-farm (kegiatan pertanian), naik turunnya harga beras akan berpengruh terhadap pendapatan atau penerimaan petani kecil, mengingat produsen beras di Indonesia adalah petani kecil berskala rumah tangga. 

 

Ketersedian beras juga berpengaruh besar terhadap kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia. Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) mempunyai peran strategis untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar, di samping juga menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Saat ini, sistem pengadaan beras oleh BULOG masih menerapkan kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dengan mekanisme satu harga, disebut “HPP dengan harga tunggal”. Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan Intruksi Presiden mengenai harga pembelian gabah, dikenal sebagai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kebijakan ini selanjutnya berdampak terhadap menurunnya pertumbuhan usaha tani gabah/beras di Indonesia. Karena, di dalam kebijakan tersebut tidak memberikan insentif yang rasional kepada petani dan penggilingan padi ketika mereka memproduksi beras yang berkualitas baik, yaitu beras premium. Kebijakan HPP saat ini tidak mencerminkan realitas kualitas produksi gabah yang beragam, dengan varietas yang beragam juga. 

 

Hal ini sejalan dengan temuan Dr. Valeriana Darwis, salah satu Peneliti dari PSEKP, bahwa  kebijakan HPP saat ini tidak efektif untuk melindungi harga di tingkat petani maupun konsumen, intervensi BULOG dalam bentuk intervensi pasar ketika terjadi kenaikan harga di tingkat konsumen tidak berpengaruh signifikan. “Di samping itu, ketika terjadi penurunan harga di tingkat petani, intervensi pemerintah untuk pengadaan beras melalui BULOG juga tidak efektif,” jelas Valeriana. “Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya penyerapan beras oleh BULOG, sehingga tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah”. 

 

Sementara itu, Khudhori, salah seorang narasumber menegaskan, “Harga padi atau gabah dan industri beras saling terkait dan saling memperkuat. Jika salah satu di antaranya melemah atau tidak diurus, maka keduanya akan melemah”. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produksi beras pemerintah harus memperhatikan sisi produktifitas padi/gabah, efisiensi dalam produksi, dan efisiensi dalam proses penjemuran dan penggilingan. “Harga beras, kualitas beras dan produktifitas beras tidak hanya ditentukan oleh tingkat produktifitas gabah kering giling per hektar dan efisiensi pada usaha tani, tetapi juga ditentukan oleh efisiensi pada tahap proses pengeringan gabah dan penggilingan padi”.  

 

Menurut Khudhori, dua tahapan pasca panen tersebut sangat menentukan kualitas dan produktivitas beras serta efesiensi yang dicerminkan pada harga beras. Dua tahapan pasca panen tersebut sangat terkait erat dengan kinerja dan kondisi industri penggilingan padi.

 

“Kebijakan harga tunggal mengikari pergerakan harga gabah atau beras, adanya beras di luar kualitas medium, dan segmentasi pasar beras sesuai dengan preferensi konsumen,” jelas Khudori. Selain itu, kebijakan harga tunggal yang telah berlaku selama 45 tahun ini sudah tidak sesuai dengan dinamika lapangan, yaitu tututan perbaikan kualitas gabah atau beras, target penyerapan beras oleh BULOG, dan era perdagangan bebas Masyarakat Ekomnomi Asean (ASEAN-MEA). “Kebijakan harga tunggal akan menyulitkan pemerintah dalam intervensi harga melalui operasi pasar. Dengan satu jenis beras kualitas medium, apalagi beras stok lama, mustahil operasi pasar dapat efektif meredam instabilitas harga pada semua jenis kualitas beras di pasar”. 

 

Diskusi terfokus ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa melalui penerapan HPP Multi Kualitas pada gabah atau beras akan meningkatkan pendapatan petani. Kebijakan ini akan mendorong petani meningkatkan produksi gabah dengan kualitas yang lebih baik melalui input produksi yang aman buat kesehatan. Petani akan meningkatkan teknik budidaya yang lebih baik. Sementara itu kebijakan HPP multi kualitas pada beras akan mendorong pedagang/penggilingan untuk meningkatkan produksi beras berkualitas dengan proses penggilingan yang lebih baik.  

 

Menghadapi pasar tunggal ASEAN, petani Indonesia harus dapat bersaing dengan petani di negara-negara ASEAN lainnya. Pasar bebas (ASEAN-MEA) selain menjadi peluang bagi Indonesia untuk memasarkan produk mereka ke pasar ASEAN, pasar bebas ini juga dapat menjadi ancaman bagi petani Indonesia. Oleh karena itu, dalam FGD ini semua pihak menyepakati pentingnya memberdayakan petani kecil untuk meningkatkan daya saing mereka, melalui produksi yang berkualitas. 

 

Beras organik adalah salah satu contoh produksi beras yang berkualitas baik, dan diproduksi dengan pola usaha tani yang berkelanjutan (sustainable). Melalui produksi beras organik, Asosiasi Petani Padi Organik Boyolali (APPOLI) bersama Koperasi Tresno Tani, dan Gapoktan Simpatik Tasikmalaya dapat menembus pasar Eropa, dan menyediakan produk beras organik di dalam negeri. Inovasi yang diterapkan oleh kedua organisasi petani tersebut menunjukkan, jika usaha tani beras ditangani dengan baik, didukung oleh kebijakan yang tepat, dan didukung infrastruktur yang memadai seperti irigasi yang baik, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi pemain utama dalam penyediaan beras berkualitas di pasar global. 

 

Sehubungan dengan hal itu, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Koordinasi Fiskal (APBN BKF) Kementrian Keuangan Republik Indonesia, menyampaikan bahwa pemeritah khususnya Kementrian Keuangan sedang mempertimbangkan kebijakan fiskal untuk mengalihkan subsidi input ke subsidi output.

 

Namun pendapat ini langsung ditanggapi oleh Muhammad Rifai, Ketua Departemen penataan produksi dan Usaha Tani API. “Kebijakan fiskal sangat penting untuk mendorong usaha tani,” ujar M. Rifai. “Mengalihkan subsidi input ke subsidi output dalam kondisi sekarang akan menyulitkan petani, karena subsidi tersebut akan menguntungkan pedagang dan memicu lonjakan harga di tingkat konsumen”.

 

Selanjutnya Rifai mengingatkan, petani juga adalah net-consumer. Pengalihan subsidi input ke subsidi ouput harus bersamaan dengan kesiapan kelambagaan usaha tani sebagai Buffer (penyangga), seperti BUMD pangan di setiap daerah dan pembangunan koperasi-koperasi petanian. Kedua kelembagaan ekonomi tersebut harus dihubungkan dengan kegiatan produksi di organisasi atau kelompok-kelompok tani. 

Read More

Mengukur Efektifitas Kebijakan HPP Beras

Laporan dari Kegiatan Peer Review Hasil Penelitian API – PSEKP

Pada tanggal 11 September 2015, bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Sofyan Tebet Jakarta, Aliansi Petani Indonesia (API) dan Asosiasi Petani Padi (Amartapadi) bekerjasama dengan VECO Indonesia menyelenggarakan Forum Tinjauan Sejawat atau Peer Review atas hasil penelitian yang bertajuk “Peningkatan Pendapatan Petani Padi melalui Penerapan HPP Multikualitas dan Peningkatan Mutu Penggilingan”.  Slamet Nurhadi selaku penanggung jawab acara menyampaikan forum ini dimaksudkan untuk mendapat masukan dari semua yang hadir atas hasil penelitian yang telah dilakukan API melalui kerjasama dengan PSEKP.  Masukan-masukan tersebut diharapkan memperkaya muatan dan cakupan penelitian. 

Nurhadi lebih lanjut memperkenalkan Amartapadi sebagai asosiasi petani padi yang diinisiasi oleh API.  Lembaga ini dibentuk untuk memusatkan perhatian dalam pendampingan dan advokasi berbasis komoditas khususnya beras, berbeda dengan API yang lebih umum.

Dalam paparannya tentang hasil penelitian, Peneliti PSEKP Valeriana Darwis menyampaikan, “Beras dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan rezim pemerintahan.  Sebagai contoh, pasca pergantian rezim pemerintahan SBY ke Jokowi, harga beras naik.  Banyak pihak mengkritisi Pemerintahan Jokowi terlambat melakukan pembagian raskin.  Padahal sebenarnya Pemerintah SBY telah memajukan pembagian raskin di akhir masa jabatannya sehingga stok bulog berkurang dan rezim baru tidak dapat melakukan operasi pasar.”

Penelitian API-PSEKP tahun 2015 adalah pengembangan dari dua kerjasama penelitian terdahulu.  Jika dalam penelitian sebelumnya yang menjadi fokus adalah masing-masing faktor penentu penetapan kebijakan HPP Padi dan penentu kesejahteraan petani, maka penelitian kali ini berfokus pada analisis tentang efektifitas kebijakan HPP terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Hasil penelitian secara umum menunjukkan penetapan kebijakan HPP kurang efektif.  Pertama, ditinjau dari waktu penerbitan yang selalu berubah setiap tahun dan seringkali tidak mengantisipasi panen raya yaitu antara bulan Januari – April.  Kedua, tujuan HPP untuk stabilitas harga hanya dapat tercapai pada tahun 2003 ketika harga umum mendekati HPP, sementara data tahun 2005-2007 menunjukkan margin yang sangat besar antara HPP dan harga umum.  HPP juga kurang berpengaruh terhadap kesejahteraan petani karena dua faktor, yaitu kecilnya pemilikan lahan, dan fakta bahwa harga gabah dan beras petani sudah di atas HPP.

Penetapan HPP Beras Multikualitas melalui Permentan juga menjadi kurang efektif karena secara hirarki ada di bawah Inpres. Permentan ini lemah karena tidak menjelaskan siapa pelaksananya, serta tidak disikapi dalam penetapan anggaran misal dengan alokasi pengadaan alat pengujian kualitas beras seperti kandungan air.  Terakhir, Permentan HPP Multikualitas kurang sosialisasi.  Banyak pemain beras tidak mengetahui adanya kebijakan HPP multikualitas.  Trend alat penggilingan padi keliling juga disinyalir berpengaruh negatif terhadap implementasi HPP Multikualitas karena menghasilkan mutu beras rendah selain juga melanggar peraturan lalu lintas. 

Tanggapan pertama datang dari Sutarto Ali Muso, Mantan KABULOG yang sekarang menjadi Ketua Umum Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi), antara lain bahwa harga beras sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi dan kemiskinan, sehingga pemerintah sangat berkepentingan untuk menjaga harga beras.  Di sisi lain terdapat trend perkembangan kelas masyarakat menengah yang mulai memilih beras konsumsinya.  Di sini HPP multikualitas menjadi relevan.  Pengadaan beras pemerintah memang harus multikualitas agar Bulog dapat berfungsi sebagai penyeimbang, bukan monopoli.  Untuk itu HPP multikualitas harus didukung landasan hukum. 

Sutarto mengakui, “Akar masalah dalam efektifitas kebijakan HPP adalah data yang dijadikan dasar penyusunan.  Siapa yang melaporkan? Misal data produktifitas diukur dari luas panen kali rata-rata produksi atau ubinan.  Data ubinan diperoleh dari BPS, tentu ada sedikit manipulasi.  Data luas panen dilaporkan oleh mantri tani berdasar estimasi, tentu ada tekanan dari kepala dinas, yang mendapat tekanan dari Bupati karena akan berpengaruh pada kinerja.   Secara birokrasi, kebijakan beras melibatkan banyak institusi yang sulit dikoordinasikan.” 

Tanggapan lain atas hasil penelitian disampaikan juga oleh perwakilan-perwakilan dari HKTI, WAMTI, PRKP, KTNA, YLKI, SPI, dan IHCS.  Secara umum, semua mengakui terdapat permasalahan dalam akurasi pendataan yang dilakukan oleh BPS.  Hal ini bisa jadi dikarenakan paradigma pengukuran kinerja konvensional bahwa tidak adanya peningkatan data menandakan tidak ada perkembangan/kinerja.  Peningkatan kesejahteraan petani disepakati sebagai hal yang penting.  Alat penggilingan padi keliling awalnya ditujukan sebagai teknologi tepat guna untuk mendekatkan penggilingan padi ke rumah tangga petani, namun pada perkembangannya gabah langsung digiling di sawah.  Petani merasa dimudahkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya operasional pengangkutan, selain itu juga karena mereka tidak memiliki fasilitas penjemuran gabah. 

Ada beberapa rekomendasi yang pada akhirnya diajukan guna meningkatkan efektifitas penetapan kebijakan harga pembelian beras oleh pemerintah.  Pertama, untuk mengatasi permasalahan birokrasi atau koordinasi lintas institusi, ada baiknya sebutan HPP diganti menjadi Harga Beli Bulog yang cukup dikaji dan ditetapkan oleh Bulog.  Kedua, HPP Beras Multikualitas akan lebih efektif jika hirarkinya dinaikkan dari Permentan menjadi Instruksi Presiden (Inpres). Ketiga, berkenaan trend penggilingan padi keliling (Mobile RMU) direkomendasikan untuk melakukan standarisasi atas kualitas proses penggilingannya, bukan menghapuskan mereka.  Permasalahan data yang terungkap dalam kegiatan kajian sejawat ini menjadi masukan penting dalam menyusun laporan akhir hasil penelitian.

 Ditulis oleh Ari Darsono

Read More

Konsultasi dan Debat Publik Terbesar di Dunia World Wide Views 2015

JAKARTA, API — Indonesia kembali  menjadi bagian ajang  konsultasi dan debat warga Negara, lintas Negara dengan nama kegiatan Word Wide Views on Climate and Energy di Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA, (Jakarta, 6 Juni. 2015).

Perwakilan dari warga negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sudah menjadi bagian penting dalam konsultasi publik terbesar yang pernah sering diadakan di Indonesia, dengan tema perubahan iklim dan energy. Hadir juga dari Aliansi Petani Indonesia (API), dan Komite Nasional Pertanian Keluarga, hingga masyarakat Marjinal (Anak-jalanan), masyarakat Adat dan berbagai banyak kalangan dari latar belakang yang berbeda terlihat mereka melebur menjadi satu dalam forum yang di selenggarakan. Keterlibatan mereka sangatlah penting sebagai perwakilan masyarakat yang terpilih untuk mencerminkan keragaman demografi di Indonesia dan juga sebagai-bagian dari perwakilan masyarakat serta rakyat dibelahan muka bumi ini yang terpilih dan mau perduli sebagai individu, forum ini juga menjadi ajang aspirasi masyarakat dari akar-rumput(grassroots) dan mereka juga diberi ruang untuk memberikan Kontribusinya dalam World Wide Views on Climate and Energy, dengan cara sudut pandang mereka, dengan pengetahuan yang ada, yang mereka lihat dan dengar hingga merasakannya sebagai eksistensi penduduk bumi di planet ini.

World Wide Views on Climate and Energy (WWViews on Climate Energy) adalah sebuah konsultasi masyarakat dunia yang dilakukan secara global, yang akan memberikan informasi tentang bagaimana pemahaman masyarakat di seluruh dunia tentang perubahan iklim dan pemanfaatan transisi energi. Negara atau wilayah yang berada di bagian timur bumi mulai terlebih dahulu, termasuk Indonesia, dan kemudian dilanjutkan dengan negara-negara yang berada di belahan bumi sebelah barat. Saat ini, sebanyak 106 wilayah dari 80 negara di dunia telah menyatakan untuk melaksanakan konsultasi publik WWViews ini.

Seluruh warga negara di dunia yang mengikuti debat konsultasi publik ini akan menerima informasi yang sama, baik sebelum kegiatan dilaksanakan maupun pada saat konsultasi publik berlangsung. Informasi tersebut berisi pernyataan pro dan kontra, serta pendapat tentang kebijakan perubahan iklim dan energi serta informasi tentang target dan evaluasi kebijakan tersebut. Seluruh kegiatan mengikuti panduan dan agenda yang sama untuk seluruh negara agar hasil konsultasi yang berupa pendapat masyarakat dapat dibandingkan antar negara.

Masyarakat akan menyatakan pendapat pribadinya pada pertanyaan yang sama dengan yang akan ditanyakan kepada warga negara yang lain. Pertanyaan yang akan diajukan telah disusun untuk mencerminkan kontroversi saat negosiasi di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dan diskusi politik secara umum tentang perubahan iklim dan energi. Hasil debat dan konsultasi publik ini akan dipublikasi real-time (saat kegiatan sedang berlangsung) melalui perangkat web-tool. Perangkat ini mempermudah eksplorasi dan perbandingan hasil konsultasi publik yang berupa pendapat pribadi perwakilan masyarakat Indonesia sehingga dapat langsung dibandingkan dengan pendapat masyarakat dari negara lain, seperti contoh kita dapat membandingkan dengan mudah pendapat dari negara sedang berkembang dengan negara maju, ataupun juga membandingkan pendapat masyarakat dari sesama Negara-negara berkembang.

 

Read More

PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI PADI

Indramayu 24 s/d 26 Oktober.

Asosiasi Masyarakat Tani Padi Indonesia (Amartapadi) Indramayu-Jabar.
Pertemuan dilakukan pada 24 Oktober 2014 dan dihadiri oleh 17 orang dari 8 kecamatan, yakni: Balongan, Cikedung, Sukra, Anjatan, Kertasemaya, Bangodua, Widosari dan Leleak.

Pertemuan ini bertujuan:

Mensosialisasikan keberadaan Asosiasi Masyarakat Tani Padi Indonesia (Amartapadi) yang berdiri sebagai sebuah organisasi petani berbasis komoditas padi yang telah dideklarasikan sebelumnya di Boyolali Rabu (17/9/2014). PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI PADI ini guna mensosialisasikan visi dan misi organisasi petani padi (Amartapadi) serta struktur kepengurusannya. Mendorong pengorganisasian Amartapadi di tingkat wilayah (Jawa Barat) dan daerah (Indramayu) serta terbentuknya struktur organisasi di Tingkat daerah tsb. Hasil yang tercapai adalah, bahwa para peserta bersepakat untuk membentuk kepengurusan Amartapadi di Indramayu dengan struktur kepengurusan inti yang terpilih yaitu: (Ketua) Joharipin (sekretaris) M. Adad (Bendahara) Roki.

Aliansi Petani Indonesia (API) sebagai pendamping dalam kaitan ini, berdiskusi dengan peserta mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh petani, seperti pupuk, benih dan akses pasar serta masih banyaknya program-program pemerintah yang yang sekiranya mubazir dan tidak secara akurat untuk membongkar permasalahan-permasalahn yang dialami petani dan lemahnya dukungan pemerintah pada usaha tani yang berakibat pada turunnya jumlah rumahtangga petani karena faktor kesejahteraan, yang jika masalah tersebut tidak segera diatasi maka akan menjadi salah satu ancaman bagi masa depan pangan dan bom waktu bagi masalah ketenagakerjaan nasional.

Dalam diskusi ini juga terjadi penekanan pada pentingnya organisasi berbasis komoditas yang secara lebih terfokus akan bekerja untuk usaha-usaha baik pengorganisasian ekonomi maupun advokasi kebijakan terkait perberasan nasional kita, yang bukan saja berhajat pada pemenuhan pangan/ketahanan pangan, tapi terlebih lagi harus mengedepankan kedaulatan petani untuk mengakses berbagai sumberdaya pertanian untuk selanjutnya juga menjamin kesejahteraan bagi produsen/petani.

PENELITIAN:
Kegiatan penelitian oleh API dan PSEKP bertema “Mensejahterakan Petani Padi Melalui Struktur Usahatani Berdasarkan Agroekosistem” selain menggunakan data sekunder dari berbagai sumber, juga menggunakan data primer melaui wawancara dan menyelenggarakan FGD dengan 2 jenis agroekosistem yang berbeda, yakni lahan irigasi (Indramayu) dan tadah hujan (Cianjur).

Acara penggalian data dari rumah tangga tani dilakukan PSEKP bersama API selama 2 hari (25 sd 26 Oktober) di kecamatan Kertasemaya, Indramayu yang berbasis agroekosistem irigasi teknis.

pada kesempatan tersebut, para peneliti melakukan wawancara langsung dengan rumah tangga tani sejumlah 9-rumah tangga tani, yang meliputi “strata” atas (lahan milik sendiri dengan luasan mencapai 1 Ha) sebanyak 3-rumah tangga tani, dan bawah (lahan bukan milik sendiri/sewa) 6-rumahtangga tani. Kedua strata ini kadang juga beririsan karena sistem gadai lahan yang berlaku di masyarakat setempat.

Untuk melengkapi data yang dikumpulkan, pada tanggal 25 Oktober pukul 19.00 dilakukan FGD yang dihadiri beberapa tokoh petani setempat. Dalam FGD tersebut para peneliti kembali melakukan penggalian data secara mendalam dan elaboratif. Muncul dalam pertemuan tersebut, permasalahan-permasalahan mendasar yang secara riil dihadapi oleh petani seperti sistem irigasi yang tidak adil dan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, dimana petani juga menjadi objek eksploitasi dari sistem pendistribusian air. Demikian juga dengan berbagai masalah terkait bantuan pemerintah yang tidak terdistribusi secara merata ke semua petani, serta kinerja PPL yang seringkali justru mempersulit para petani.

Hasil dari penelitian ini akan diolah oleh tim peneliti PSEKP yang direncanakan selesai pada akhir November. Peer review akan dilakukan setelah itu yang akan difasilitasi oleh Aliansi Petani Indonesia dengan melibatkan berbagai pihak yang cukup berkompeten, dengan tujuan untuk mempertajam materi dengan mendengar pendapat berbagai pihak, baik akademisi, organisasi petani, LSM. Penyempurnaan akan dilakukan setelah proses peer review tersebut selesai untuk selanjutnya hasil final penelitian dapat dipergunakan sebagai bahan advokasi terkait kebijakan beras nasional.

 

Read More