Prihatin! Lahan Kritis Capai 51,03 Juta Hektar

Penulis: Nisa | Editor: Glo
Senin, 16 November 2009 | 12:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Kondisi lahan kritis Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, dengan jumlah total mencapai 51,03 juta hektar. 31,53 juta hektar dalam kondisi agak kritis, 14,72 juta hektar kritis, dan seluas 4,78 juta hektar yang tergolong sangat kritis.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat membuka Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyuluhan Kehutanan di Gedung Manggala Wana Bakti, Senin (16/11).

Menurut Zulkifli, illegal logging merupakan salah satu faktor yang memperburuk kondisi lahan kritis, selain pembakaran hasil hutan dan sampah yang juga menimbulkan emisi. “Membakar hasil hutan dan sampah dapat menimbulkan emisi dan merusak lingkungan,” ujar Zulkifli.

Lebih lanjut ia mengimbau masyarakat untuk menghentikan budaya membakar hutan untuk pembukaan lahan baru. “Kebiasaan masyarakat untuk membakar hutan harus diubah,” jelasnya.

Untuk mengatasi illegal logging menurutnya harus dilakukan upaya membangun hubungan yang bagus, sinergi yang positif dengan lembaga terkait seperti dengan angkatan laut, gubernur, dan bupati. “Harus ada harmonisasi hubungan,” jelasnya.
Selain itu ia juga berupaya memperkuat Lembaga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di daerah-daerah. “Kita hanya akan mendidik dan mengawasinya,” tambahnya.

Read More

Lahan Kritis Nasional Capai 30 Juta Hektar

Penulis: Helena Fransisca |
Senin, 22 Juni 2009 | 20:50 WIB

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Departemen Kehutanan memastikan luas lahan kritis di seluruh Indonesia mencapai 30 juta hektar, sekitar 12 juta hektar terdapat di hutan kawasan dan 18 juta hektar terdapat di tanah non-kawasan. Meksi demikian, baru sedikit lahan yang terehabilitasi akibat keterbatasan dana, jenis lahan, dan pemeliharaan.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) Departemen Kehutanan Indriastuti, Senin (22/6), pada acara Rapat Koordinasi Pengembangan Hutan Rakyat di Lampung mengatakan, dari kegiatan rehabilitasi di lahan kritis kawasan hutan periode 2003-2008 baru seluas lima juta hektar yang terehabilitasi. Adapun di tanah luar kawasan baru seluas satu juta hektar.

Indri menjelaskan, lahan kritis seluas 12 juta hektar terjadi akibat bermacam-macam faktor, di antaranya seperti pembalakan liar, perambahan hutan, dan pembukaan hutan.

Pemerintah juga mencatat laju kerusakan hutan paling tinggi terjadi pada kurun waktu 1985-1997 dengan laju kerusakan mencapai 1,8 juta hektar per tahun. Kemudian pada 1998-2000, laju kerusakan mencapai 2,8 juta hektar per tahun, sementara pada 2000-2005, laju kerusakan hutan mencapai 1,08 juta hektar per tahun.

“Kami mengupayakan menekan laju dengan program gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan. Dari periode 2003-2008, baru lima juta hektar lahan kritis yang terehabilitasi,” ujar Indriastuti.

Menurut Indri, rehabilitasi lahan di tanah rakyat juga merupakan tantangan. Dilihat dari bantuan bibit pemerintah sebanyak 500 juta batang dari 2003-2008, diperkirakan baru satu juta hektar lahan di luar kawasan yang terehabilitasi.

Untuk mengembalikan lahan kritis menjadi kawasan hijau, Departemen Kehutanan mencoba mengembangkan hutan rakyat di tanah milik rakyat.

Melalui hutan rakyat, masyarakat diajak mengembangkan konsep agroforestry, atau pertanaman kehutanan. Melalui agroforestry, masyarakat diajari menanam tanaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Model penanaman demikian akan menguntungkan masyarakat. Melalui tanaman jangka menengah, rakyat bisa mendapatkan hasil setiap tiga bulanan, sementara dari tanaman jangka menengah rakyat bisa mendapatkan hasil setiap setengah tahun. Dari tanaman jangka panjang, masyarakat bisa mendapatkan hasil setiap satu tahun sekali.

Indri mengatakan, untuk bisa melakukan hutan rakyat, selain partisipasi masyarakat, Departemen Kehutanan membutuhkan peranan lembaga swadaya masyarakat. “LSM inilah yang membantu departemen mendampingi masyarakat menghijaukan kembali lahan kritis menyusul minimnya dana rehabilitasi pemerintah dan faktor kesulitan jenis tanah di lapangan,” ujar Indri.

Read More

41.301 Lahan Kritis di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo

Penulis: Regina Rukmorini |
Senin, 1 Juni 2009 | 19:18 WIB

TEMANGGUNG, KOMPAS.com – Lahan kritis di kawasan Gunung Sindoro, Sumbing, dan Prahu di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, mencapai 41.301 hektar. Selain lokasinya yang berada di kemiringan lebih dari 40 persen, tanah tersebut juga gundul, nyaris tidak tertutup pepohonan.

Asisten Deputi III Urusan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Heddy S Mukna mengatakan, luasan itu diperoleh dari hasil pencitraan foto satelit.

Hasil foto satelit tersebut menjadi data awal bagi kami untuk mengecek kondisi lapangan dan melihat seberapa parah kerusakan yang terjadi, ujarnya, saat ditemui dalam acara dialog publik bertema Mencari Desain Keseimbangan antara Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan di Pendopo Pengayoman Kabupaten Temanggung, Senin (1/6).

Dari kerusakan tersebut, Heddy mengatakan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup akan terlebih dahulu mendorong kota/kabupaten pengampu wilayah untuk segera melakukan rehabilitasi lahan.

“Untuk melaksanakan kegiatan ini, pemkab ataupun pemkot bebas mencari dana dan bekerjasama dengan pihak ketiga seperti perusahaan ataupun LSM (lembaga swadaya masyarakat),” ujarnya.

Hal ini dilakukan seiring dengan dicanangkannya program Menuju Indonesia Hijau. Bagi pemerintah daerah yang telah berhasil melaksanakan penghijauan atau rehabilitas lahan dengan baik, Kementerian Negera Lingkungan Hidup akan memberikan penghargaan dan bantuan dana berkisar Rp 50 juta hingga Rp 100 juta per kota/kabupaten.

Bupati Temanggung Hasyim Affandi mengatakan, kerusakan lahan di wilayah Gunung Sindoro, Sumbing, dan Prahu di wilayah Temanggung, sudah sangat parah.

“Berdasarkan data yang kami himpun, erosi tanah dari setiap hektar tanah di kawasan tiga gunung tersebut yang terdorong ke sungai-sungai di bawahnya mencapai 60 ton per tahun,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah Nurtantio Wisnu Brata mengatakan, mulai tahun ini, pihaknya akan membantu merehabilitasi 200 hektar lahan rusak.

Upaya ini dilakukan dengan menerapkan pola penanaman tembakau dengan sistem terasering, menanami tanaman keras kayu seperti sengon atau suren di sepanjang turus jalan, serta menanam bambu di daerah bantaran sungai.

“Upaya ini sengaja kami lakukan sekaligus untuk menepis anggapan bahwa tembakau adalah tanaman yang merusak lahan di kawasan Gunung Sindoro-Sumbing,” katanya.

Read More

460.000 Ha Hutan Kalteng Jadi Lahan Telantar

Penulis: Asep Candra |
Sabtu, 10 Januari 2009 | 14:53 WIB

PALANGKARAYA, SABTU — Sekitar 460.000 hektar (ha) areal bekas hutan di Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini berubah menjadi lahan telantar setelah status kawasan hutannya dilepaskan selama bertahun-tahun.

“Hutan itu dulu dilepas dengan alasan untuk pengembangan perkebunan. Tetapi setelah statusnya berubah dan sebagian kayunya hilang, masih juga belum jadi perkebunan,” ungkap Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayan, Muswir Ayub, di Palangka Raya, Sabtu (10/1), seperti dikutip Kantor Berita Antara.

Mengacu pada data Direktorat Pengukuhan dan Perpetaan Hutan, Departemen Kehutanan telah melepas kawasan hutan seluas 619.868 ha di Kalteng hingga akhir 2007. Dari luas pelepasan kawasan hutan tersebut, sekitar 292.996 ha telah mendapat hak guna usaha (HGU), tetapi hanya 157.559 ha yang telah direalisasikan untuk perkebunan, umumnya kelapa sawit.

“Kami tidak tahu pasti kenapa areal bekas hutan itu tidak juga dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya. Persoalan kayunya sudah habis ditebang atau tidak kami juga tidak tahu karena tidak pernah melakukan pengecekan lapangan,” kata Muswir.

Muswir menambahkan, secara umum Departemen Kehutanan telah mencadangkan   1,805 juta ha areal hutan di wilayah itu untuk kegiatan budi daya perkebunan.

Sebelumnya para aktivis lingkungan di Kalteng menuding upaya pelepasan kawasan hutan itu sebagai bentuk terencana untuk menebang kayu-kayu di kawasan yang berhutan lebat. “Save Our Borneo” sempat memaparkan data yang menyebutkan sedikitnya 446.455 ha kawasan hutan baik hutan produksi (HP) maupun hutan produksi terbatas (HPT) diusulkan untuk dilepaskan menjadi perkebunan sawit.

Menurut seorang aktivis lingkungan, Nordin, kawasan yang dimintai izin pelepasan kawasan hutan itu rata-rata masih mempunyai hutan dengan potensi kayu yang melimpah, bahkan beberapa termasuk penyangga bagi kawasan konservasi.

“Setelah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan, banyak pihak akan ramai-ramai menebang kayunya, sedangkan lahannya ditinggalkan begitu saja. Kami harap permintaan itu ditolak saja,” tegas Nordin.

Meskipun diupayakan untuk perkebunan, Nordin menilai, tetap akan berdampak buruk karena pembukaan kawasan hutan dalam skala besar akan mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Read More