MELATIH KEWIRAUSAHAAN UNTUK PETANI MUDA

Doc: Taufik Hidayat

 

 

 

MTCP II – AFOSP INDONESIA

MELATIH KEWIRAUSAHAAN UNTUK PETANI MUDA

 

 

Payakumbuh 24 Oktober 2019

 

Membangun kepeloporan Petani Muda (Laki-laki/Perempuan) di dalam kewirausahaan untuk  koperasi yang dipimpin oleh Petani di Pedesaan

 

Aliansi Petani Indonesia (API) dan Organisasi Petani, Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), WMTI dan IPPHTI yang berkolaborasi dalam Platform MTCP-AFOSP menyediakan pelatihan kewirausahaan bagi petani muda yang tinggal di daerah pedesaan. Melalui pelatihan ini, para petani muda diharapkan mengenali potensi sumber daya pertanian yang tersedia di sekitar mereka, selanjutnya mereka bersama-sama organisasi petani mengembangkan layanan koperasi yang profesional, menguntungkan dan berkelanjutan

 

Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh sebagian besar petani di daerah pedesaan hanya mengandalkan budidaya (on-farm). Banyak petani kecil yang bekerja di pertanian hanya fokus pada budidaya. Mereka memiliki akses ke tanah yang sangat terbatas. Oleh karena itu, bagian penting dari proses kegiatan pertanian harus meningkat atau setidaknya menambah nilai bagi pendapatan petani yang dimanfaatkan oleh pihak lain, seperti layanan pasokan input, pengolahan pasca panen dan pemasaran.

 

Banyak nilai manfaat ekonomi dalam proses kegiatan pertanian dapat dimanfaatkan oleh organisasi petani atau koperasi pertanian. Ini akan meningkatkan nilai tambah dan rantai nilai komoditas yang dibudidayakan oleh petani kecil di daerah pedesaan. Menyediakan layanan pasokan input produksi seperti pupuk, nutrisi tanaman adalah komponen yang memiliki proporsi 30% dari total biaya kegiatan pertanian.

 

Sementara dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran memainkan peran penting dalam kegiatan produksi pertanian. Sektornya ini memberikan manfaat ekonomi 50% dari semua kegiatan pertanian. Dalam arti, sektor budidaya hanya menyediakan 20% dari semua nilai ekonomi dari kegiatan pertanian. Namun, sebagian besar petani kecil hanya memperhatikan kegiatan budidaya. Oleh karena itu, manfaat ekonomi di luar pertanian adalah lebih dimanfaatkan oleh pihak lain seperti tengkulak/perantara, pedagang, dan perusahaan pengolahan.

 

Namun, penggunaan nilai ekonomi di sektor pertanian didasarkan pada kemampuan kerja sama antara petani yang lebih kuat dan terarah. Pengembangan sistem kewirausahaan pertanian memiliki kegunaan yang lebih tinggi dan memiliki dampak positif pada peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pertanian di daerah pedesaan. Produksi produk pertanian yang sangat kompetitif akan memiliki manfaat ekonomi bagi petani yang dilihat sebagai interaksi sinergis yang dibangun dalam ekonomi pertanian. Dalam posisi ini keberadaan petani muda dalam koperasi pertanian / kewirausahaan sangat penting.

 

Doc: Taufik Hidayat

 

 

Struktur organisasi ekonomi masyarakat pedesaan selama ini adalah sangat rapuh. Ini tercermin dalam posisi pelaku ekonomi pedesaan yang tidak “memiliki” kekuatan yang cukup untuk melakukan posisi tawar dengan pelaku ekonomi di luar desa. Lemahnya posisi tawar tersebut disebabkan oleh banyak faktor, termasuk kelemahan dalam pengorganisasian kelompok tani, penguasaan modal usaha, saling ketergantungan yang sangat timpang antara pelaku ekonomi pedesaan dan dari luar.

 

Peningkatan produktivitas budidaya pertanian tidak lagi menjadi jaminan bahwa hal itu akan memberikan keuntungan bagi petani tanpa kesetaraan pendapatan antara petani yang terlibat dalam sub-sektor buidaya pertanian dengan sub-sektor hulu dan hilir. Petani pemilik perkebunan kecil akan kesulitan menjual hasil panen mereka karena mereka tidak memiliki kekuatan dalam sistem pemasaran. Petani kecil biasanya menggunakan sistem penjualan hasil panen. Dengan sistem ini sebanyak 40% dari penjualan hasil panen petani menjadi milik tengkulak. Dampaknya pertumbuhan ekonomi pedesaan hanya bergantung pada hasil budidaya. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan nilai tambah belum mendapat perhatian petani..

 

Peningkatan posisi tawar petani akan meningkatkan akses masyarakat pedesaan dalam kegiatan ekonomi yang adil, sehingga bentuk kesenjangan dan kerugian yang dialami oleh para petani dapat dihindarkan. Problem mendasarnya adalah lemahnya posisi tawar (market power) petani sehingga lemah dalam negosiasi harga hasil produksinya. Lemahnya  posisi tawar petani  disebabka oleh  kelembagaan ekonomi yang belum kuat, keberlanjutan dalam pasokan dan kualitas, informasi dan akses pasar, serta akses permodalan.

 

Kesetaraan pendapatan akan dicapai dengan meningkatkan posisi tawar petani. Hal ini dapat dilakukan jika petani terorganisir dengan baik dalam suatu lembaga ekonomi/Koperasi yang  betul-betul dibangun sesuai dengan kebutuhan dan rencana usaha yang terukur. Penguatan petani harus lebih tertuju pada upaya membangun kelembagaan ekonomi yang kuat dan inklusif serta didukung dengan sumberdaya yang profesional.

 

Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam membangun kelembagaan Ekonomi (Koperasi) yang dipimpin oleh petani adalah Mengenali Potensi dan kebutuhan petani, Sumberdaya profesional, rencana usaha, Partner, akses pasar dan permodalan. Tidak kalah penting adalah pendidikan untuk anggota, pemuda tani dan perempuan. Kunci keberhasilan dalam kelembagaan Usaha (koperasi) yang dipimpin oleh petani tidak hanya pada beberapa faktor tersebut. Namun, perubahan mainset dari petani dan pemuda petani dalam memandang potensi dan memanfaatkan peluang yang ada.

 

Kepeloporan (Pioneering) dari  petani muda dari lima organisasi Petani dilatih untuk mendapatkan pengetahuan tentang Kewirausahaan di dalam koperasi yang dipimpin petani harus berfungsi. Mereka akan termotivasi untuk menjadi bagian dari tantangan baru untuk menjadi organisasi petani pertama di Indonesia dalam mendirikan koperasi yang dipimpin petani yang dikelola secara profesional.

 

Selama Pelatihan, para petani muda dilatih mengenai (1) Pengembangan  inisiatif organisasi/koperasi mengelola nilai guna ekonomi berbasis pertanian, (2) mengembangkan Ide-ide Bisnis Koperasi petanian, (3) mengenali kekuatan Pasar (market Power) Berdasarkan Potensi usaha pertanian, (4) Mata rantai pertanian (value chain) dan biaya tiap rantai (cost of benefit), (5) Mengembangkan peluang pasar dan kerjasama antar kelompok Tani/Organisasi (horizontal clustering), (6) Mengembangkan Kanvas Bisnis Model untuk mengembangankan rencana Bisnis.

#Rifai

Read More

Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2019

Siaran Pers Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

Tentang

Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2019

Jakarta, 22 September 2019
Hingga akhir periode pemerintahan 2014-2019, realisasi Reforma Agraria tidak berhasil dijalankan. Hak-hak
petani atas tanah masih diabaikan. Janji redistribusi tanah 9 juta hektar, penyelesaian konflik agraria dan
perbaikan ekonomi serta produksi petani dalam kerangka RA tak kunjung diterima petani. Bahkan yang paling
mengecewakan, agenda RA yang diperjuangkan 59 tahun oleh petani dan gerakan reforma agraria telah
diselewengkan oleh pemerintah. Meski masukan dan kritik telah berulangkali disampaikan dan diingatkan dalam
5 tahun terakhir ini, Pemerintah tetap mempertontonkan kekeliruan RA tersebut kepada masyarakat luas. Lima
tahun membiarkan krisis agraria yang dialami kaum tani Indonesia tidak diatasi secara serius.
Di banyak tempat tanah-tanah petani, wilayah adat adat, kampung nelayan, tanah garapan buruh tani, dan rakyat
miskin lainnya diambil alih secara paksa, secara sepihak oleh pemerintah, dan oleh perusahaan yang juga
dilegitimasi oleh keputusan pemerintah. Bahkan tetap menggunakan cara-cara lama, melibatkan tentara dan
polisi untuk merepresi dan menggusur tanah masyarakat dengan mengatasnamakan pembangunan dan/atau
proyek strategis nasional.

Di tengah situasi krisis agraria saat ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertontonan “kejar
setoran” untuk mengesahkan sejumlah undang-undang (UU) yang anti-rakyat. Seolah belum genap penderitaan
petani dan rakyat kecil, masih harus ditambah dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Pertanahan. Berbulan-bulan kami bersama serikat-serikat petani dan organisasi masyarakat adat telah
menyampaikan masukan dan usulan pembatalan rencana pengesahan RUU Pertanahan. Bukan RUU yang
memastikan RA berjalan sesuai harapan rakyat sehingga pemenuhan hak rakyat atas tanah dapat terwujud.
Justru RUU Pertanahan mengatur cara Negara mengamputasi hak konstitusi agraria petani dan setiap warga
negara Indonesia.

Tontonan kejar target RUU dan atau revisi UU yang anti rakyat juga dilakukan melalui UU MD3, UU KPK, UU SDA.
Beberapa hari ke depan DPR akan mengesahkan RUU KUHP, RUU Perkoperasian, RUU Sistem Budidaya
Pertanian Berkelanjutan dan revisi UU Ketenagakerjaan dimana RUU dan revisi UU tersebut sama sekali tidak
memberikan keadilan untuk rakyat.

Dalam momentum Peringatan Hari Tani Nasional 2019 (HTN 2019), yang akan jatuh pada Hari Selasa, 24
September 2019, kami dari 76 organisasi masyarakat masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Nasional
Pembaruan Agraria (KNPA), terdiri dari organisasi petani, organisasi masyarakat adat, organisasi nelayan,
organisasi buruh, organisasi perempuan, dan NGO mengajak kepada masyarakat Indonesia agar turut bergabung
dalam Peringatan HTN 2019 yang akan dipusatkan di Jakarta dan di berbagai provinsi serta kabupaten.
Ribuan massa petani dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan perwakilan petani dari Bali, Jambi, Sumatera
Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan akan melakukan aksi peringatan HTN 2019 di Jakarta. Petani akan
menyampaikan aspirasinya, sekaligus menagih janji pemerintah di dua titik, yakni Istana Negara dan Gedung
MPR-DPR RI.

Selain puncak peringatan HTN di Jakarta, puluhan ribu petani bersama organisasi taninya dan jaringan
masyarakat sipil lainnya juga akan memperingati HTN pada 23-24 September 2019. KNPA akan melakukan
peringatan HTN 2019 di sejumlah daerah, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu,
Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawaesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa
Tenggara Barat, Kalimantan Tengah.

Setidaknya ada 5 masalah pokok petani hari ini, yang akan disampaikan dan digugat kepada Pemerintah (dalam
hal ini Presiden RI) dan DPR RI (dalam hal ini Ketua MPR dan DPR RI): (1) Macetnya pelaksanaan reforma agraria
yang telah dimandatkan Konstitusi, TAP MPR No. IX/2001, UUPA 1960, termasuk Evaluasi Satu Tahun Perpres
Reforma Agraria; (2) Pengabaikan penyelesaikan konflik agraria struktural di semua sektor; (3) Perampasan
tanah, penggusuran serta kriminalisasi yang masih dialami petani; (4) RUU Pertanahan yang berwatak liberal,
sehingga tidak berpihak kepada petani, bahkan membahayakan petani dan rakyat kecil lainnya, termasuk
masalah RUU dan revisi UU lainnya yang anti rakyat; (5) Kebijakan ekonomi, pertanian dan peraturan hukum
yang pro-korporasi dan menyengsarakan rakyat.

Demikian Siaran Pers HTN 2019 ini kami sampaikan. Kami mengundang rekan-rekan jurnalis dan media masa
untuk bergabung dan meliput Peringatan HTN tahun ini. Selain itu juga mengajak kepada gerakan sosial lainnya,
organisasi masyarakat sipil, masyarakat luas, dan kawan-kawan semua yang mendukung perjuangan petani
untuk bergabung pada peringatan HTN 2019. Mari kita ingatkan janji reforma agraria dan memastikan
pembatalan pengesahan RUU Pertanahan karena akan merugikan petani, masyarakat adat, perempuan, dan
seluruh masyarakat Indonesia.

Hormat kami

Komite Nasional Pembaruan Agraria
Dewi Kartika
Koordinator Umum HTN 2019

Read More

Pernyataan Sikap: Bahaya Liberalisasi Pasar Tanah, Rancangan UU Pertanahan

Pernyataan Sikap

 

Bahaya Liberalisasi Pasar Tanah,

Tolak Rancangan Undang-Undang Pertanahan

 

Jakarta, 13 Agustus 2019

 

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP), yangmenyangkut hajat hidup orang banyak saat ini sedang dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah. Tanpa mempertimbangan kualitas RUUP dan situasi agraria saat ini, pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) bersikukuh mengesahkan RUUP pada September nanti.

 

Sementara itu, Indonesia tengah mengalami 5 (lima) pokok krisis agraria, yakni: (1) Ketimpangan struktur agraria yang tajam; (2) Maraknya konflik agraria struktural; (3) Kerusakan ekologis yang meluas; (4) Laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian;(5) Kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas.

 

Oleh karena itu,RUUP seharusnya menjawab 5 krisis pokok agraria di atas yang dipicu oleh masalah-masalah pertanahan. Merujuk pada naskah RUUP yang terakhir, kami memandang bahwa RUUP gagal menjawab 5 krisis agraria yang terjadi. UU terkait pertanahan seharusnya menjadi basis bangsa dan Negara kita untuk mewujudkan keadilan agraria sebagaimana dicita-citakan pasal 33 UUD 1945, Tap MPR IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (PA-PSDA) dan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).

 

Persoalan mendasar dari RUU Pertanahan saat ini adalah:

  1. RUU Pertanahanbertentangan dengan UUPA 1960. Meskipun dalam konsiderannya dinyatakan bahwa RUUPhendak melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang belum diatur oleh UUPA, akan tetapi substansinyasemakin menjauh dan bahkan bertentangan dengan UUPA1960.
  2. Hak Pengelolaan (HPL) dan Penyimpangan Hak Menguasai dari Negara (HMN). HPL selama ini menimbulkan kekacauan penguasaan tanah dan menghidupkan kembali konsep domein verklaring, yang tegas dihapus UUPA 1960.

Hak menguasai dari negara yang telah ditetapkan oleh PutusanMK No.001-021-022/PUU-1/2003 telah diterjemahkan RUUP secara menyimpang dan powerfulmenjadi jenis hak baru yang disebut Hak Pengelolaan (HPL).

  1. Masalah Hak Guna Usaha (HGU). Dalam RUUP, HGU tetap diprioritaskan bagi pemodal skala besar, pembatasan maksimumkonsesi perkebunan tidak mempertimbangkan luas wilayah, kepadatan penduduk dan daya dukung lingkungan. Masalah lainnya, RUUP mengatur impunitas penguasaan tanah skala besar (perkebunan) apabila melanggar ketentuan luas alas hak.

RUUP juga tidak mengatur keharusan keterbukaan informasi HGU sebagaimana amanat UU tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Putusan Mahkamah Agung.

  1. Kontradiksidengan agenda dan spirit reforma agrarian (RA). Terdapat kontradiksi antara semangat reformdi dalam konsideran dan ketentuan umum RUUP dengan isi (batang tubuh) RUUP itu sendiri.Pertama,RA dalam RUUP dikerdilkan menjadi sekedar program penataan aset dan akses. RUUP tidak memuat prinsip, tujuan, mekanisme, lembaga pelaksana, pendanaan untuk menjamin RA yang sejati, yakni operasi Negara untuk menata ulang struktur agraria Indonesia yang timpang secara sistematis, terstruktur dan memiliki kerangka waktu yang jelas. Tidak ada prioritas obyek dan subyek RA untuk memastikan sejalan dengan tujuan-tujuan RA di Indonesia. Kedua, spirit RA di RUUP sangat parsial (hanya sebatas bab RA), namun tidak tercermin di bab-bab lain terkait rumusan-rumusan baru mengenai Hak atas tanah (Hak Pengelolaan, HM, HGU, HGB, Hak Pakai), Pendaftaran Tanah, Pengadaan Tanah dan Bank Tanah, dan Pengadilan Pertanahan.
  2. Kekosongan Penyelesaian Konflik Agraria.RUUP tidak mengatur bagaimana konflik agraria struktural di semua sektor hendak diselesaikan. RUUPmenyamakan konflik agraria dengan sengketa pertanahan biasa, yang rencana penyelesaiannyamelalui mekanisme“win-win solution”atau mediasi, dan pengadilan pertanahan. Padahal, karakter dan sifat konflik agrariastruktural bersifatextraordinary crime, yakni berdampak luas secara sosial, ekonomi, budaya, ekologis dan memakan korban nyawa.Dibutuhkan sesegera mungkin, sebuah terobosan penyelesaian konflik agraria dalam kerangka RA. Bukan melalui pengadilan pertanahan.
  3. Permasalahan Sektoralisme Pertanahan dan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah dalam RUUP bukan merupakan terjemahan dari pendaftaran tanah yang dicita-citakan UUPA 1960 tentang kewajiban pemerintah mendaftarkan seluruh tanah di wilayah Indonesia, dimulai dari pendaftaran desa ke desa sehingga Indonesia memiliki data agraria yang akurat dan lengkap untuk penetapan arah strategi pembangunan nasional dan pemenuhan hak-hak agraria masyarakat.

Pendaftaran tanah di dalam RUUPsemata-mata untuk percepatan sertifikasi tanah dan diskriminatif terhadap wilayah konflik agraria, wilayah adat, dan desa-desa yang tumpang tindih dengan konsesi kebun dan hutan. Masalah lain, cita-cita administrasi pertanahan yang tunggal (satu pintu, single land administration) akan sulit dicapai, apabila RUUP tidak diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia

  1. Pengingkaran terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat.Konstitusi sudah dengan jelas mengakui keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya.Namun, RUUP tidak memiliki langkah konkrit dalam administrasi dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat atau yang serupa dengan itu.
  2. Bahaya Pengadaan Tanah dan Bank Tanah.Keinginan RUUPyang bermaksud membentuk Bank Tanah, nampaknya hanya menjawab keluhan investor soal hambatan pengadaan dan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur.

Bank Tanah yang akan dibentuk pemerintah adalah lembagaprofit yangsumber pendanaannya tidak hanya berasal dari APBN bahkan dapat berasal dari penyertaan modal, kerjasama pihak ketiga, pinjaman, dan sumber lainnya.

Jika dibentuk, Bank Tanah beresiko memperparah ketimpangan, konflik, melancarkan proses-proses perampasan tanah atas nama pengadaan tanah dan meneruskan praktek spekulan tanah.

Ironisnya, sumber tanah Bank Tanah justru berasal dari tanah Negara sehingga berpotensi menghalangi agenda RA.

 

Berdasarkan kedelapan masalah pokok di atas, maka dengan ini kami perwakilan gerakan masyarakat sipil, gerakan tani, masyarakat adat, nelayan, akademisi dan pakar agraria menyimpulkan bahwa RUU Pertanahan tidak memenuhi syarat secara ideologis, sosiologis dan bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960. Bahkan RUUP nyata-nyata berwatak kapitalisme neoliberal.

 

Dengan pertimbangan tersebut, kami menolak RUU Pertanahan yang saat ini tengah digodok oleh DPR RI dan Pemerintah, serta mendesak Ketua DPR RI dan Presiden RI untuk membatalkan rencana pengesahan RUU Pertanahan.

 

Demikian pernyataan sikap ini dibuat agar menjadi perhatian para pihak.

 

Hormat kami,

  • Gunawan Wiradi (IPB)
  • Endriatmo Soetarto (IPB)
  • Achmad Sodiki (UNIBRAW)
  • Maria Rita Roewiastoeti (KPA)
  • Hariadi Kartodihardjo (IPB)
  • Bonnie Setiawan (KPA)
  • Boedhi Wijardjo (KPA)
  • Ida Nurlinda (UNPAD)
  • Muhammad Maksum Mahfoedz (PB NU)
  • Busyro Muqoddas (PP Muhammadiyah)
  • Shohibuddin (IPB)
  • Noer Fauzi Rachman (BP2DK)
  • Rikardo Simarmata (UGM)
  • Laksmi Adriani Savitri (UGM)
  • Muchtar Luthfi (PP Muhammadiyah)
  • Idham Arsyad (KPA)
  • Iwan Nurdin (KPA)
  • Dewi Kartika, Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
  • Agustiana, Sekjend Perjuangan Pergerakan Petani Indonesia (P3I)
  • Yudi Kurnia, Dewan Pimpinan Serikat Petani Pasundan (SPP)
  • Muhammad Nuruddin, Sekjend Aliansi Petani Indonesia (API)
  • Rukka Sombolinggi, Sekjend Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
  • Budi Laksana, Sekjend Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
  • Alfi Syahrin, Ketua Umum Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)
  • Nurhidayati, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
  • Mujahid Hizbullah, Sekjend Serikat Tani Indramayu (STI)
  • Dahniar Ramanjani, Direktur HuMa
  • David Sitorus, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)

 

 

Read More

SMART & DIGITALIZATION FARMING CONFERENCE INDONESIA

Smart & Digitalization Farming Conference Indonesia (SDFI)

“Agriculture Revolving in the Digital & Mobile Age”

25 – 26 September 2019

Grand Hyatt Hotel, Jakarta

www.smartdigitalizationfarming.com

 

Salam dari Tim Digital Summit – AVVF International !

Kami adalah tim yang dengan sukses telah menyelenggarakan 2nd Digital Summit SEA 2019, 24-25 April di Jakarta, Indonesia dan sekarang kami akan mengadakan:
Smart & Digitalization Farming Conference
25-26 September 2019 Indonesia, Jakarta
“Agriculture Revolving in the Digital and Mobile Age”.

Konferensi Smart & Digitalization Farming di Jakarta, Indonesia adalah konferensi yang terdedikasikan untuk teknologi di bidang agrikultur, yang berfokus pada konsep Smart dan Digitalisasi di bidang pertanian dan bagaimana penerapannya di bidang agrikultur memberikan dampak yang besar. Konferensi ini akan mendatangkan berbagai perusahaan internasional yang berkecimpung di bidang agrikultur. Dengan mengangkat tema pembahasan yang mencakup keseluruhan spektrum dari komoditas agrikultur, konferensi ini akan membahas topik-topik mengenai sustainability, smart farming, digital disruption, investasi dan kemitraan bisnis.

Read More