“Membangun Kemitraan yang Berkeadilan Bersama Petani”

Peluang Dan Strategi Advokasi Kepada Pihak Swasta dalam Membangun Kemitraan yang Berkeadilan Bersama Petani[1]

Muhamamd Nuruddin[2]

  1. Latar Belakang Konteks

Petani skala kecil di Indonesia menghadapi tantangan yang besar dikarenakan ketidak mampuan mereka dalam melakukan penetrasi pasar. Hal ini bukan karena produk-produk mereka tidak diminati, tetapi karena kurangnya pemahaman dan terbatasnya pilihan yang dimiliki dalam hal pemasaran. Membangun kemitraan melalui strategi pemasaran bersama (collective action) di antara petani selaku produsen dengan perusahaan adalah salah satu cara meningkatkan peluang akses dan penetrasi ke pasar yang dinamis. Dengan pemasaran bersama, tindakan kolektif petani dapat mengurangi biaya transaksi, petani skala kecil dapat mengakses input dan output pasar, disamping itu juga dapat melalukan efisiensi dan menggunakan tehnologi tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah. Selain itu, pemasaran bersama dapat menyebabkan peningkatan daya tawar dalam negosiasi dengan pembeli dan perantara.  Terhadap latar belakang ini potensi, keuntungan, dukungan dari kelompok tani dan kelembagaan ekonominya dapat mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah.

Read More

“TUNDA PENGESAHAN RUU PERTANAHAN, PASTIKAN RAKYAT TERLIBAT”

Pernyataan Sikap
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil
Menyikapi Perkembangan RUU Pertanahan

“TUNDA PENGESAHAN RUU PERTANAHAN, PASTIKAN RAKYAT TERLIBAT”
Jakarta, 14 Juli 2019

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) bertujuan
menghapus UU Agraria Kolonial Belanda, dan memastikan agar bumi, tanah, air serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya diatur oleh Negara sebagai kekuasaan tertinggi rakyat sehingga penguasaannya,
pemilikannya, penggunaannya dan pemeliharaannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Karena itu, penggunaan tanah yang melampaui batas dan monopoli swasta tidak diperkenankan. Keadilan
sosial, kesejahteraan manusianya dan keberlanjutan sumber-sumber agraria menjadi prinsip utama.
Disadari bahwa UUPA 1960 baru memuat aturan pokok sehingga diperlukan UU dan regulasi turunan
lebih lanjut sebagaimana diamanatkan UUPA. Disadari pula perkembangan jaman terkait agraria berikut
kebutuhan dan permasalahan yang timbul, sehingga UU yang bersifat khusus (lex specialis) perlu disusun.
Dengan begitu, kami mengapresiasi kedudukan dan posisi RUU Pertanahan terhadap UUPA 1960 adalah
bersifat melengkapi dan menyempurnakan hal-hal penting yang belum diatur dalam UUPA 1960.
Dengan begitu, maka prinsip-prinsip mendasar dan spirit UUPA 1960 hendaknya secara konsisten menjadi
pijakan dalam merumuskan isi RUU Pertanahan. Begitu pula dengan TAP MPR NO. IX Tahun 2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaam Sumberdaya Alam, penting menjadi acuan mengingat
masalah sektoralisme peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan saling kontradiktif telah
kita sadari bersama.

Akan tetapi, bila merujuk pada naskah RUU Pertanahan per 22 Juni 2019 hasil Rapat Panitia Kerja RUU
Pertanahan DPR RI, kami menilai substansi RUU Pertanahan semakin jauh dari prinsip-prinsip keadilan
agraria dan keadilan ekologis bagi keberlansungan hajat hidup rakyat Indonesia. Setidaknya, terdapat
sejumlah masalah mendasar dalam RUU Pertanahan, yakni:

 Hak rakyat atas tanah dan wilayah hidup. RUU Pertanahan belum menjamin sepenuhnya
perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan, dan
masyarakat miskin di pedesaan serta perkotaan atas tanah dan keberlanjutan wilayah hidupnya;

 Reforma Agraria dan redistribusi tanah kepada rakyat. RUU Pertanahan belum secara jelas dan
konsisten hendak menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah
serta sumber-sumber agraria lain yang timpang menjadi berkeadilan. Tidak ada rumusan tujuan
reforma agraria untuk memperbaiki ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria kronis dan
mensejahterakan rakyat. Mengingat, petani Indonesia rata-rata gurem/kecil/miskin (11, 5 juta KK
per Sensus 2013). Dari tahun ke tahun semakin banyak jumlah petani gurem bahkan landless (tak
bertanah/menjadi buruh tani). Sementara segelintir kelompok pengusaha sawit menguasai tanah
melalui Hak Guna Usaha (HGU) dan Ijin lokasi seluas sekitar 14 juta hektar. Segelintir orang,
badan usaha, para elit menguasai tanah dan asset tanah begitu besar;

 Penyelesaian konflik agraria (struktural). RUU Pertanahan tidak disusun untuk mengatasi dan
menyelesaikan konflik agraria struktural di seluruh sektor pertanahan. Dalam 11 tahun terakhir
saja (2007-2018) telah terjadi 2.836 kejadian konflik agraria di wilayah perkebunan, kehutanan,
pertambangan, pesisir kelautan, pulau-pulau kecil dan akibat pembangunan infrastruktur. seluas
7.572.431 hektar (KPA, 2018). Ada puluhan ribu desa, kampung, pertanian dan kebun rakyat
masih belum dikeluarkan dari konsesi-konsesi perusahaan. Tidak ada satu pasal pun dalam RUU
ini kehendak untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria tersebut. Pembentukan Pengadilan
Pertanahan untuk sengketa pertanahan bukanlan jawabannya.

 Inkonsistensi dan kontradiksi. RUU Pertanahan juga mengandung banyak inkonsistensi dan
kontradiksi antara konsideran dengan isi RUU, antara niatan menjalankan reforma agraria untuk
menata ulang strukur agrarian menjadi berkeadilan dengan rumusan-rumusan baru terkait HGU,
HGB, Hak Pengelolaan, dan Bank Tanah.

 Hak-hak atas tanah. Proses perumusan dan masalah-masalah mendasar terkait hak atas tanah. RUU
pertanahan perlu secara matang dan penuh kehati-hatian dalam merumuskan hak-hak atas tanah,
baik itu hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, termasuk hak
pengelolaan. Mengingat hak-hak yang selama ini diterbitkan, terutama hak dan ijin bagi
perusahaan besar telah banyak mengakibatkan pelanggaran hak-hak warga, melahirkan
ketimpangan struktur agraria, konflik agraria, kemiskinan hingga rusaknya lingkungan.

 Pengakuan wilayah adat. RUU tidak memiliki sensitivitas terhadap penyelesaian masalah agraria
pada wilayah adat. RUU Pertanahan mengatur bahwa pengukuhan keberadaan hak ulayat dimulai
dari usulan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalav negeri. Skema seperti ini sama sekali tidak menjawab
persoalan yang ada selama ini, yaitu bahwa pengakuan hak ulayat sulit dilakukan karena sangat
politis melalui tindakan-tindakan penetapan pemerintah bukan berdasarkan usulan masyarakat
adat sendiri.

 Masalah sektoralisme pertanahan. RUU Pertanahan belum menjawab masalah ego-sektoral
pertanahan di Indonesia (hutan dan non-hutan). RUU masih bias dan terbatas pada tanah dalam
jurisdiksi Kementerian ATR/BPN RI, sementara masalah-masalah pertanahan bersifat lintas
sektor; tanah di perkebunan, tanah di kehutanan, tanah di pertanian, di wilayah pesisir kelautan,
pulau-pulau kecil, pedesaan dan perkotaan. Banyak tumpang tindih antar sektor.

 Bank Tanah. RUU mengatur kewenangan Bank Tanah secara berlebihan tanpa
mempertimbangkan dampak dan tumpang tindih kewenangan antara Bank Tanah dan
kementerian/lembaga. Beresiko terjadinya komoditisasi tanah secara absolut melalui Bank Tanah,
yang akan memperparah ketimpangan dan konflik. Sebaiknya rencana ini dicabut dari draft.

 Sarat kepentingan investasi dan bisnis. RUU ini kuat mengakomodasi kepentingan bisnis dan
investasi perkebunan skala besar. Monopoli swasta, perampasan tanah, penggusuran, termasuk
impunitas bagi para pengusaha perkebunan skala besar banyak diatur dalam RUU Pertanahan. Ini
tercermin kuat, melalui Hak Pengelolaan instansi pemerintah dan rencana Bank Tanah.
Dengan demikian, RUU Pertanahan tidak akan menjawab masalah ketimpangan, konflik agraria,
perampasan tanah, laju cepat konversi tanah pertanian, kerusakan ekologis akibat desakan investasi.
RUU juga berpotensi menambah daftar panjang regulasi pertanahan dan UU sectoral lainnya yang
saling tumpang tindih dan kontradiktif.

Berdasarkan masalah-masalah di atas, maka:
Kami dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil memandang RUU Pertanahan yang ada saat ini
belum lah layak untuk disahkan oleh DPR RI. Oleh karena itu, rencana pengesahannya harus
ditunda.

Kami juga sangat menyayangkan proses perumusan RUU oleh Panja Pertanahan/Komisi II DPR RI
yang tidak terbuka. Kami meminta kepada Panja Pertanahan, Komisi II, termasuk fraksi-fraksi, partai
politik dan pemerintah agar dalam proses perumusan dan pembahasan RUU Pertanahan ke depan harus
melibatkan secara aktif dan sungguh-sungguh koalisi organisasi masyarakat sipil, masyarakat yang
selama ini menjadi korban konflik agrarian dan perampasan tanah, para pakar/akademisi yang
kompeten serta kredibel di bidang pertanahan dan seluruh sektor terkait.
Hormat Kami,

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil*
*Organisasi rakyat dan NGOs yang tergabung dalam koalisi ini ada di bawah.
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil:
1. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
2. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
3. Aliansi Petani Indonesia (API)
4. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
5. Solidaritas Perempuan (SP)
6. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
7. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA)
8. Yayasan PUSAKA
9. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
10. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
11. Sajogyo Institute (Sains)
12. Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
13. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
14. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
15. Bina Desa
16. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
17. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
18. Serikat Petani Pasundan (SPP)
19. Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
20. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)
21. Serikat Tani Indramayu (STI)
22. Serikat Tani Bengkulu (STaB)
23. Serikat Tani Tebo (STT-Jambi)
24. Serikat Petani Sriwijaya (SPS-Sumatera Selatan)
25. Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)
26. Serikat Petani Siantar Simalungun (SPSS)
27. Serikat Petani Majalengka (SPM)
28. Serikat Tani Independen (SEKTI-Jember)
29. Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB)
30. Serikat Tani Konawe Selatan (STKS-Sulawesi Tenggara)
31. Serikat Petani Minahasa (SPM)
32. Serikat Tani Mandiri (SETAM) Cilacap
33. Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)
34. Organisasi Petani Jawa Tengah (ORTAJA)
35. Serikat Petani Batanghari (SPB)
36. Pergerakan Petani Banten (P2B)
37. Rukun Tani Indonesia (RTI-Yogyakarta)
38. Serikat Petani Lumajang (SPL)
39. Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS)
40. Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS) Sragen
41. Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat (STAN AMPERA)
42. Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK)
43. Serikat Tani Sumberklampok (STS – Bali)

Read More

Bandung Tuan Rumah Pertemuan Reforma Agraria Internasional

03/08/2018,
JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia terpilih sebagai tuan rumah pertama di Asean dalam penyelenggara Global Land Forum (GLF) 2018 yang diselenggarakan International Land Coalition (ILC) dan organisasi masyarakat sipil. Rencananya, pertemuan tersebut diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat pada 22-27 September mendatang. Pertemuan ini merupakan yang kedelapan sejak penyelenggaraannya pertama kali di Roma, Italia pada 2003 lalu. Baca juga: Berikut Usulan Baru RUU Pertanahan Setelah itu, pertemuan dilanjutkan di Santa Cruz, Bolivia (2005), Entebbe, Uganda (2007), Kathmandu, Nepal (2009), Tirana, Albania (2011), Antigua, Guatemala (2013), dan terakhir di Dakkar, Senegal (2015).

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah oleh Dewan Global ILC lantaran dinilai memiliki perkembangan yang cukup signifikan dalam hal reforma agraria. Sejak 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan sejumlah komitmen untuk membangun desa dan pertanian dengan cara memperluas akses kepemilikan dan pengelolaan warga negara kepada tanah dan hutan. Salah satunya yakni tertuang di dalam RPJMN, pemerintah menargetkan redistribusi tanah seluas 9 juta hektar melalui agenda reforma agraria bagi petani. “Harapan kami, dari masyarakat sipil dan pemerintah, GLF 2018 yang merupakan forum terbesar di dunia terkait pembicaraan pertanahan terbaru, juga tentu saja tukar menukar gagasan paling akbar bisa menginspirasi adanya spirit baru,” tutur Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin di Jakarta, Jumat (3/8/2018). Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menambahkan, dipilihnya Bandung sebagai lokasi penyelenggaraan tidak terlepas dari spirit kemerdekaan pada masa-masa awal kebebasan dahulu.

 “Kali ini kami berharap Indonesia bisa menjadi inspirasi penataan kembali hak atas tanah,” kata dia. Yanuar menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan program reforma agraria. Dibutuhkan peran serta organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkannya. “Karena masalah yang kita hadapi kompleksitasnya tinggi, sehingga tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri,” imbuh dia. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga mengatakan, GLF dapat menjadi ajang positif untuk saling bertukar pikiran antara organisasi masyarakat Tanah Air dengan organisasi masyarakat internasional. Selama ini, masyarakat sipil selalu berupaya memperjuangkan hak asasi manusia kelompok masyarakat kecil, seperti petani, nelayan, masyarakat adat, dan kaum miskin kota, yang terkendala atas persoalan tanah.

“Kita tahu dalam reforma agraria persoalannya sangat kompleks, tapi kita percaya dengan proses bersama, menyelenggarakan GLF, persahabatan, dialog bisa ditingkatkan, sehingga pasca GLF ada kodnisi lebih baik bagi petani, nelayan, masyarakat adat yang hidupnya bergantung atas tanah,” paparnya. GLF 2018 mengusung tema ‘United for Land Rights, Peace and Justice’ dengan tujuan mempromosikan tata kelola pertanahan untuk mengatasi ketimpangan, kemiskinan, permasalahan konflik, HAM dan pembangunan pedesaan. Pertemuan ini akan diikuti sekitar 900 orang dari 77 negara yang mewakili organisasi pembangunan internasional, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga pemerintahan, akademisi hingga organisasi masyarakat sipil.

Penulis : Dani Prabowo
Editor : Hilda B Alexander

Link: https://properti.kompas.com/read/2018/08/03/223000521/bandung-tuan-rumah-pertemuan-reforma-agraria-internasional?utm_source=Facebook&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sticky_Mobile

Read More

Sarasehan Madu Odeng Ujung Kulon

Sebagai rasa syukur panen madu hutan Ujung Kulon tahun 2017 yang lalu, Koperasi Hanjuang mengadakan kegiatan sosial dan lingkungan. “Berbagi untuk sesama dan alam Ujung Kulon”. Kegiatan ini terdiri dari; Khitanan massal, santunan anak yatim, donasi tanaman pakan lebah, terumbu karang, peresmian sanggar lebah madu. Serta sarasehan Odeng  Ujung Kulon dengan tema diskusi “Kerja bersama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan alam Ujung Kulon”. Yang dilaksanakan pada 27-28 Maret 2018, bertempat di Kampung. Cikawung girang, Desa Ujung Jaya, Kec. Sumur, Pandeglang-Banten.

Dari sekian banyak kekayaan ekosistem Taman Nasional. Ujung Kulon, madu hutan merupakan bagian dari sumberdaya keanekaragaman hayati yang sangat bermanfaat bagi manusia. Madu hutan merupakan madu yang dihasilkan dari jenis lebah hutan Apis Dorsata atau disebut Odeng yang merupakan lebah paling banyak menghasilkan madu dari nectar bunga tanaman endemic hutan yang beragam.

Dalam rangka membuka ruang akses serta untuk memberikan nilai manfaat Taman Nasional. Ujung Kulon bagi masyarakat desa penyangga, maka pada tanggal 11 Oktober 2016 Balai Taman Nasional. Ujung Kulon dan Koperasi Hanjuang telah menanda tangani Perjanjian Kerjasama, tentang pengelolaan madu hutan di  zona tradisional TN. Ujung Kulon di Pulau Panaitan seluas 388,75 Ha.

Pemanfaatan madu hutan di kawasan TN. Ujung Kulon telah dilakukan oleh masyarakat sekitar secara turun temurun. Madu hutan menjadi sumber pendapatan alternative disaat petani tidak menggarap sawah tadah hujan, karena madu hutan dapat dipanen saat musim kemarau dimana bunga-bunga tanaman hutan mekar.

 

Koperasi Hanjuang merupakan koperasi serba usaha Di dirikan pada 01 Januari 2012 oleh beberapa orang pendamping kelompok tani, anggota Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon dan beberapa orang agen pemasaran madu hutan Ujung Kulon. Mendapatkan badan hukum dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang. Memiliki visi untuk  “meningkatkan kesejahteraan bersama berbasis ekologi berkelanjutan. Hanjuang memulai bekerjasama dengan PT. Oriflame Indonesia, dimana madu hutan atau odeng dari hutan TN. Ujung Kulon dimanfaatkan sebagai salah satu produk kecantikan brand kosmetik terkenal ini.

 

Pada musim 2017, serapan madu dari anggota sebanyak 4.739 Kg dengan nilai pembelian sebesar Rp. 379.120.000 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah). Dengan serapan madu tersebut, Koperasi Hanjuang dapat membagikan Sisa Hasil Usaha kepada anggota . Koperasi Hanjuang pun dapat memberikan kontribusi untuk Negara dari PNBP madu hutan sebesar Rp. 22.747.200 (Dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tuju ribu dua ratus rupiah).

 

 

 

Read More