BANK PERTANIAN: Petani Lebih Butuh Kepastian yang Riil

3253079pOleh HERMAS E PRABOWO

Gagasan membentuk Bank Pertanian kian kuat. Baik itu dilakukan dengan optimalisasi perbankan yang ada, mentransformasi bank dengan membuat suatu cabang atau divisi menjadi unit yang mandiri, atau mendirikan bank baru.

Terlepas dari aspek legal maupun teknis menyangkut skema pembiayaan yang akan dirancang, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab, apakah memang petani benar-benar membutuhkan Bank Pertanian?

Read More

Gerakan Tani, Krisis Pangan dan reforma Agraria

myposting_15366“Sekali lagi…tanah untuk penggarap!”

Semangat melakukan perombakan /penataan ulang struktur pemilikan, penguasaaan dan penggunaan sumber-sumber agraria, demi kepentingan petani kecil, penyakap dan buruh tani tak bertanah sudah lahir lebih dari 2500 tahun lalu. Warisan “purba” penjaga hak dan martabat kemanusiaan/nasib golongan lemah tertindas ini mengalami lintasan pasang surut dan tantangan yang tak pernah padam. Beragam bentuk pemasungan, pembiasan, pembajakan, pembelokan, reduksi makna substansi hingga kebijakan “mem-peti-Es kan” semangat “Land Reform” –yang dalam perkembangnnya, karena tuntutan dan pengalaman zaman ditambah faktor penunjangnya (acces reform); penyediaan sarana produksi, akses modal/pengkreditan,

Read More

460.000 Ha Hutan Kalteng Jadi Lahan Telantar

Penulis: Asep Candra |
Sabtu, 10 Januari 2009 | 14:53 WIB

PALANGKARAYA, SABTU — Sekitar 460.000 hektar (ha) areal bekas hutan di Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini berubah menjadi lahan telantar setelah status kawasan hutannya dilepaskan selama bertahun-tahun.

“Hutan itu dulu dilepas dengan alasan untuk pengembangan perkebunan. Tetapi setelah statusnya berubah dan sebagian kayunya hilang, masih juga belum jadi perkebunan,” ungkap Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayan, Muswir Ayub, di Palangka Raya, Sabtu (10/1), seperti dikutip Kantor Berita Antara.

Mengacu pada data Direktorat Pengukuhan dan Perpetaan Hutan, Departemen Kehutanan telah melepas kawasan hutan seluas 619.868 ha di Kalteng hingga akhir 2007. Dari luas pelepasan kawasan hutan tersebut, sekitar 292.996 ha telah mendapat hak guna usaha (HGU), tetapi hanya 157.559 ha yang telah direalisasikan untuk perkebunan, umumnya kelapa sawit.

“Kami tidak tahu pasti kenapa areal bekas hutan itu tidak juga dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya. Persoalan kayunya sudah habis ditebang atau tidak kami juga tidak tahu karena tidak pernah melakukan pengecekan lapangan,” kata Muswir.

Muswir menambahkan, secara umum Departemen Kehutanan telah mencadangkan   1,805 juta ha areal hutan di wilayah itu untuk kegiatan budi daya perkebunan.

Sebelumnya para aktivis lingkungan di Kalteng menuding upaya pelepasan kawasan hutan itu sebagai bentuk terencana untuk menebang kayu-kayu di kawasan yang berhutan lebat. “Save Our Borneo” sempat memaparkan data yang menyebutkan sedikitnya 446.455 ha kawasan hutan baik hutan produksi (HP) maupun hutan produksi terbatas (HPT) diusulkan untuk dilepaskan menjadi perkebunan sawit.

Menurut seorang aktivis lingkungan, Nordin, kawasan yang dimintai izin pelepasan kawasan hutan itu rata-rata masih mempunyai hutan dengan potensi kayu yang melimpah, bahkan beberapa termasuk penyangga bagi kawasan konservasi.

“Setelah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan, banyak pihak akan ramai-ramai menebang kayunya, sedangkan lahannya ditinggalkan begitu saja. Kami harap permintaan itu ditolak saja,” tegas Nordin.

Meskipun diupayakan untuk perkebunan, Nordin menilai, tetap akan berdampak buruk karena pembukaan kawasan hutan dalam skala besar akan mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Read More

Pelatihan CO & Advokasi Serikat Petani Lumajang

Permasalahan tanah yang menjadi titik pergolakan sosial yang melibatkan petani dan petugas Perhutani di Kabupaten Lumajang tampak mengemuka dalam moment pelatihan Community Organizer dan Advokasi untuk petani yang diselenggarakan Serikat Petani Lumajang (SPL) dan Seknas Aliansi Petani Indonesia (API) serta bekerjasama dengan Kelompok kajian dan Pengembangan Masyarakat (KKPM) di Pasrujambe, Lumajang, 24-29 Desember 2008.

“Perhutani selama ini begitu sewenang-wenang mau mengusir kami. Mereka tiba-tiba memasang patok di area rumah kami”, demikian ungkap pak Mizen dengan bahasa madura kental dan berapi-api.

“Saya bicara pada mereka, kalau mereka tak membuang itu patok, saya akan buang kepala mereka”, kisahnya kepada peserta lain. Semangat petani anggota SPL sebagaimana diwakili oleh Pak Mizen dan kawan-kawannya tersebut merupakan potret sekaligus bibit penting bagi tenaga inti perjuangan pembebasan petani di lahan-lahan bersengketa. Kata kuncinya adalah pengorganisasian serta pemahaman implementatif atas kaedah-kaedah advokasi. Hal ini dimaksudkan agar semangat berkobar-kobar yang dimiliki SPL yang telah beranggota tidak kurang dari sebelas kecamatan tersebut tidak justru terpuruk dalam tindakan yang kontra produktif dan merugi.

“Kami berharap dapat mengerti bagaimana malakukan advokasi terhadap hak-hak kami serta mengatur pola gerak organisasi kami”, kata Djunaidi, Dewan Tani SPL yang juga Kepala Desa Pasrujambe.

Acara pelatihan yang mengambil tempat di sebuah bangunan Loji kuno peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda yang berada di dekat lereng Semeru tersebut berlangsung cukup lancar. Selain materi pengorgabisasian yang difasilitasi oleh KKPM, kelas Advokasi yang dibackup oleh Supartono, mantan direktur KIKIS dan Sekjend API, M. Nuruddin juga menyedot perhatian serius dari peserta.

Seperti halnya dikatakan Djunaedi, Supangkat, Sekjend Serikat Petani Lumajang juga tampak cukup puas dengan hasil pelatihan tersebut.

“Alhamdulillah peserta sangat antusias mengikuti keseluruhan materi. Meski hampir semua peserta adalah kepala rumah tangga di rumahnya masing-masing, mereka rela menginap selama tiga hari di tempat ini. Kami berharap pelatihan ini dapat memberi bekal bermanfaat bagi masa depan perjuangan petani di Lumajang” [Dzi]

Read More