TUNDA PENGESAHAN RUU SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN (RUU SBPB)

RILIS MEDIA / PRESS RELEASE

TUNDA PENGESAHAN RUU SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN (RUU SBPB) YANG MENJERAT PETANI

Jakarta, 23 September 2019. Jakarta, 23 September 2019.

Petani akan menerima kado pahit jika DPR tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian yang rencananya akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 24 September tepat pada peringatan Hari Tani Nasional. Padahal, secara substansi Rancangan Undang-Undang ini sangat merugikan dan berpotensi mengkriminalisasi petani. RUU ini merupakan revisi dari Undang-Undang No.12 tahun 1992 .

Tentang Sistem Budi Daya Tanaman. Sebelumnya, di tahun 2012, Koalisi LSM telah mengajukan permohonan Uji Materi UU Sistem Budidaya Tanaman kepada Mahkamah Konstitusi RI (MK). MK kemudian mengabulkan permohonan dengan putusan Nomor 99/PUU-X/2012 yang menyatakan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) UU Sistem Budidaya Tanaman bertentangan dengan UUD 1945, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

MK berpendapat bahwa pasal-pasal itu dinilai diskriminatif dan dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan petani pemulia tanaman dalam melakukan pencarian, mengumpulkan dan mengedarkan benih. Putusan MK yang mengabulkan uji materi atas UU SBT berdampak positif bagi perbenihan nasional dan memberikan ruang bagi petani dalam melakukan pelestarian dan pemuliaan benih. Atas dasar pendapat itu, MK memutuskan bahwa perorangan petani kecil boleh melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah bagi diri sendiri maupun komunitasnya. Perorangan petani kecil juga boleh mengedarkan varietas hasil pemuliaan untuk komunitas sendiri tanpa harus terlebih dahulu dilepas oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian RI. Kegiatan Pencarian, pengumpulan dan penggunaan plasma nutfah/sumber-sumber genetik untuk kegiatan pemulian tanaman dan kegiatan budidaya pertanian adalah bagian tradisi turun temurun yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan petani dan pertanian.

Kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh petani sejak manusia mengenal bercocok tanam, bahkan sebelum adanya korporasi. Upaya untuk mengatur, membatasi, bahkan pemidanaan bagi petani, khususnya petani kecil, sebagaimana yang diatur dalam Rancangan UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) yang akan disahkan. Hal ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap tradisi pertanian itu sendiri, yang melekat dalam kehidupan petani. Patut diduga bahwa akan disahkannya RUU SBPB tersebut adalah upaya memberi jalan bagi korporasi-korporasi benih dan pertanian untuk menguasai sumber-sumber genetik dan benihbenih yang masih ada ditangan petani kecil. Hal ini juga akan membuat petani tidak berdaulat di tanahnya sendiri, hanya sebagai buruh dan subordinat dari korporasi benih dan pertanian. Pada akhirnya akan mengacam kedaulatan negara Indonesia sendiri (NKRI). Kami sangat menyayangkan, bahwa Revisi UU Sistem Budidaya Tanaman yang kemudian diubah menjadi RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) yang semula diharapkan dapat menguatkan dan melindungi petani- yang selama ini menjadi tulang punggung penyedia sumber pangan negeri ini- substansinya justru sangat mengebiri hak-hak petani.

Sejumlah pasal bermasalah dalam RUU SBPB ini mewajibkan petani kecil untuk melapor atau mengajukan ijin kepada Pemerintah Daerah yang berwenang dan dilanjutkan ke pemerintah pusat dalam melakukan pencarian, pengumpulan dan pelestarian sumber daya genetik. RUU ini juga bertentangan dengan keputusan MK dengan mewajibkan petani kecil melapor kepada pemerintah daerah sebelum melakukan pelepasan benih. Lebih lanjut RUU SBPB ini juga membuka ruang bagi pelepasan tanaman rekayasa genetik di Indonesia. RUU ini juga memberikan karpet merah kepada korporasi benih multinasional untuk mengembangkan usahanya dan mengancam merampas sumber daya hayati benih-benih lokal dengan hanya memberi perlindungan pada varietas yang seragam, stabil tanpa melihat kekayaan ragam keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Tercatat, ada 22 Pasal kontroversial dalam Revisi UU ini yang mengkebiri hak-hak petani dan menegasikan petani sebagai subjek dalam segala hal yang berkaitan dengan pertanian. Revisi UU ini di design oleh DPR dan Pemerintah bukan untuk melindungi petani kecil. Hak-hak petani kecil semakin dikerdilkan.

Justru, malah mengakomodir kepentingan pelaku usaha atau korporasi multinasional. Semangat liberalisasi dalam revisi UU ini sama seperti semangat yang ada dalam ketentuan UPOV 1991. Karena, sama-sama mendorong kepentingan korporasi multinasional dan mengkebiri hak-hak petani kecil. Hendaknya, RUU SBPB sejalan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan berdasarkan 10 prinsip mendasar yaitu :

1. Prinsip kedaulatan pangan, adalah hak setiap bangsa dan rakyat untuk menentukan pangannya secara mandiri, meliputi alat dan sistem produksi serta pemasaran dibidang pertanian, peternakan dan perikanan untuk menghasilkan pangan tanpa tergantung dari kekuatan pasar internasional;

2. Prinsip keterlibatan petani dan organisasi petani, yakni pembentukan kebijakan yang pro-petani, dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan secara egaliter tanpa diskriminatif atau mengistimewakan satu kelompok tertentu;

3. Prinsip non-eksploitasi, UU SBPB tidak boleh menjadi sarana eksploitasi manusia terhadap manusia atau manusia terhadap alam;

4. Prinsip Reforma Agraria, negara menjamin hak atas tanah, air dan wilayah atau teritori kepada petani;

5. Prinsip agroekologi, adalah prinsip yang berbasis kearifan lokal, atau penerapan teknologi tepat guna berasas kerakyatan dengan menggunakan sebesar-besarnya sumber daya lokal; pelestarian lingkungan hidup dengan mencegah pencemaran tanah, air, udara, serta pencemaran benih; mendorong biodiversitas dan menolak monokultur; menyelamatkan plasma nutfah; konservasi air; mendukung keberlanjutan kesuburan tanah dan senantiasa menghasilkan produksi pangan yang sehat; menghargai diversifikasi pangan; dan pola pertanian terpadu keanekaragaman produk termasuk ternak dan perikanan;

6. Prinsip perlindungan negara, dimana terdapat proteksi harga dan perlindungan dari pasar bebas; perlindungan tanah pertanian; perlindungan terhadap pemuliaan, pengembangan dan penyebaran benih; penyediaan modal produksi untuk petani; mencegah over-produksi yakni berlebihnya produk hasil pertanian karena tidak ada regulasi yang membatasi jumlah produksi sehingga berpotensi merusak nilai dan harga produk tersebut; pencegahan dan penanggulangan kegagalan atau penyusutan hasil panen; hingga penyediaan teknologi pendukung pasca panen atau pengolahan hasil pertanian;

7. Prinsip kesetaraan gender, yakni pengakuan kesetaraan yang responsif bagi petani dan pelaku budidaya tanaman;

8. Prinsip pemenuhan kebutuhan pasar lokal dan domestik atau dalam negeri, yakni pengutamaan terhadap pemenuhan produk yang dibutuhkan di tingkat lokal, wilayah dan nasional;

9. Prinsip hak asasi petani, upaya ini dalam rangka memenuhi dan melindungi hakhak asasi petani sesuai dengan artikel 9 Traktat Internasional ITPGRFA (International Tretaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture dimana Indonesia telah meratifikasinya tahun 2004)

10. Perlindungan sumber daya genetik-ekosistem, pengetahuan lokal, perlindungan petani/masyarakat adat dan lokal, perlindungan untuk pembagian keuntungan yang adil seperti diamanatkan dalam Konvensi Keragaman Hayati CBD dan Nagoya Protokol.

Dengan melihat hal-hal di atas dan untuk melindungi petani dan demi kepentingan kedaulatan pangan dan kedaulatan Negara, maka Kami koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kedaulatan Benih Petanin dan Pangan yang selama ini melakukan kerja-kerja mendampingi petani meminta kepada pemerintah dan DPR untuk:
PERTAMA : MENUNDA PENGESAHAN RUU SBPB . KEDUA : RUU SBPB harus dikaji ulang dan dikonsultasi publikkan secara luas dengan melibatkan semua komponen masyarakat Petani dan Kelompok masyarakat Sipil
PERTAMA : MENUNDA PENGESAHAN RUU SBPB KEDUA: RUU SBPB harus dikaji ulang dan dikonsultasi publikkan secara luas dengan melibatkan semua komponen masyarakat Petani dan Kelompok masyarakat Sipil

====
NARA HUBUNG: M. Rifai (081332933581) Dewi hutabarat (081381108822)
====

Koalisi Kedaulatan Benih Petani dan Pangan:
Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi (DMTK) Koperasi Benih Kita Indonesia (KOBETA) Forum Benih Lokal Berdaulat (BLB) Aliansi Petani Indonesia (API) Serikat Petani Indonesia (SPI) Yayasan KEHATI FIELD Indonesia Indonesia for Global Justice (IGJ) Aliansi Organis Indonesia (AOI) Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Yayasan Bina Desa Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) Koalisi Daulat Benih Petani Mari Sejahterakan Petani (MSP) Lab. Agensia Hayati TANETE Institute Kediri Bersama Rakyat (KIBAR) FIAN Indonesia

Read More

Pers Release KOALISI KEDAULATAN BENIH PETANI

“Perlindungan dan Pemberdayaan Sistem Kedaulatan Benih Petani Masih Sangat Lemah”

 

Kasus penangkapan 14 petani pemulia benih dikediri sejak tahun 2005 sampai 2010 dan yang terbaru adalah penangkapan Bapak Munirwan, Petani kecil pemulia benih padi sekaligus Kepala Desa (Gampoeng) Meunasah reyeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara adalah contoh nyata lemahnya kebijakan dalam  perlindungan dan pemberdayaan petani kecil pemulia benih. Meskipun petani selama ini khususnya petani kecil sangat berkontribusi terhadap penyediaan pangan dan penyedian peluang kerja bagi masyarakat di pedasaan, serta dalam menjaga dan pengumpulan plasma nutfah kita. Inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh petani kecil dalam hal ini kegiatan pengumpulan plasma nutfah dan pemuliaan tanaman, baik melalui kelompok tani atau organisasi tani yang diinisiasi oleh petani seharusnya didukung, dilindungi dan diberdayakan.

 

Sebelum , hingga Indonesia Merdeka, Sistem/mode petanian kita khususnya petani pangan adalah bercorak budaya pertanian (agriculture) bukanlah agri-bisnis yang bertumpu pada industri pertanian. Sejak dulu sitem  budidaya dan perbenihan melekat dalam budaya petani. Namun, sejak revolusi hijau, dilakukan lompatan yang sangat besar dimana pola budaya pertanian (Agriculture) digeser dengan pola agri-bisnis dan industri pertanian, sehingga memaksa sistem perbenihan petani semakin lama semakin hilang, diganti dengan sistem perbenihan formal yang berbasis korporasi dengan paket-paket teknologi yang tidak ramah liungkungan (bergantung pada herbisida dan pertisida), yang mana mereka menawarkan  paket-paket teknologi yang mengatasnamakan pencapaian produktifitas, efisiensi guna memenuhi kebutuhan pangan, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, biaya pertanian semakin mahal, ekosistem pertanian dan budaya pertanian kita semakin rusak.

 

Dampaknya adalah dengan rusaknya ekosistem lingkungan pertanian, petani semakin tergantung terhadap pestisida dan herbisida. Yang paling menghawatirkan adalah hancurnya sistem perbenihan petani. Saat ini sebagian besar tergantung terhadap benih-benih dari luar. Sementara itu, tujuan untuk mencapai swasembada pangan tidak tercapai dilain pihak ekosistem pertanian dan sistem perbenihan petani semakin hancur. Saat ini, tidak banyak petani yang melakukan pemulian dan menyimpan benih-benih mereka untuk mereka pergunakan dalam kegiatan pertanian mereka. Sistem pertanian yang tergatung terhadap input luar yang besar yang menyebabkan kegiatan pertanian berbiaya tinggi, sementara hasilnya juga belum memenuhi pemenuhan kebutuhan pangan yang dijanjikan.

 

Belanja petani terhadap benih sangat tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan luas panen tanaman pangan yang ditanam oleh petani, misalnya total luas panen padi  sawah dan ladang 15.494.512, total kebutuhan benih  464.835 ton/tahun total belanja petani terhadap benih padi  6.97 trilyun/th,  sedangkan belanja benih jagung Rp 9.4 trilyun/th, kedele Rp 306.17 milyar/th, bawang merah Rp 13.29 trilyun/th, cabe rawit merah Rp 42.19 milyar/th. Saat ini petani hanya dimanfaatkan sebagai obyek dalam perdagangan benih tanpa mempunyai kedaulatan atas benih mereka.

 

Kami dari koalisi masyarakat Sipil “Koalisi Kedaulatan Benih Petani” yang terdiri dari, Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS), Indonesia For Grobal Justice (IGJ), Yayasan BINA DESA, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Kesatuan Nalayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Yayasan Field Indonesia, Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu (IPPHTI), Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Aliansi Organik Indonesia (AOI), pertama sangat menyayangkan terjadinya penangkapan petani kecil pak Munirwan selaku petani kecil, Kepala desa; kedua meminta pemerintah khususnya kementerian pertanian lebih mengedepankan perlindungan dan pemberdayaan petani terutama petani kecil. Koalisi juga meminta pemerintah menjamin dan melindungi pemenuhan hak-hak petani terkait dengan benih, yaitu hak petani untuk menyimpan, menggunakan, menukarkan, dan menjual benih/bahan hasil perbanyakan tanaman sendiri. Serta, Negara juga harus menjamin hak petani untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional.

 

Koalasi Kedualtan Benih Petani

 

Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Indonesia Human right Committee For Social Justice (IHCS), Indonesia For Grobal Justice (IGJ), Yayasan BINA DESA, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Kesatuan Nalayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Yayasan Field Indonesia, Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu (IPPHTI), Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Aliansi Organik Indonesia (AOI).

 

Kontak:

Muhammad Rifai: 085 331712453

 

 

 

 

Read More

KRONOLOGI: Kepala Desa Meunasah Aceh Utara dan Benih IF8 yang berujung dilaporkan ke POLISI dan menjadi tersangka

Kronologi Benih IF8
Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades)
Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara
Yang Saat Ini Di larang Penyaluran Distribusi Benih

1. Pada akhir tahun 2017, desa Meunasah Rayeuk yang saya pimpin ( Bapak
Munirwan) dan delapan Desa yang lain mendapat bantuan Benih Padi IF8 dari
Lembaga Peduli Aceh (LPA) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aceh
(LPMA) yang di salurkan secara simbolis oleh Pemerintah Aceh dan turut di
hadiri oleh Pof. Dwi Andreas Sentosa dari Institut Pertanian Bogor dan untuk
desa Meunasah Rayeuk mendapat bantuan sekitar 200 kg benih dan tindak
lanjutnya akan di budidayakan oleh 35 orang petani padi.

2. Selaku Kepala Desa, kami dengan Visi Misi utama di bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan bersama aparatur desa dan masyarakat desa melalui
Musyawarah Desa membentuk sebuah Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)
yang bergerak di Bidang Saprodi dan Pembiayaan Petani Sawah, dimana
semua kebutuhan petani sawah desa Meunasah Rayeuk di biayai oleh
Bumdesa dengan harga normal dan pembayarannya dilakukan pada saat
panen tiba sekaligus Bumdesa menampung padi petani binaan dengan harga
lebih tinggi sebesar Rp. 500 dari harga pasaran dengan tujuan agar petani
desa terhindar dari tangkulak .

3. Disadari bahwa Bumdesa merupakan salah satu program Prioritas Kementerian
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) melalui Dana
Desa, Bumdesa Meunasah Rayeuk mengembangkan benih padi IF8 dan
berencana pada saat panen raya tanggal 17 bulan April 2018, mengundang
Presiden RI, Joko Widodo namun berhalangan hadir. Tidak mengurangi
kesuksesan acara panen raya tersebut turut hadir Kepala Dinas Pertanian
Provinsi Aceh serta jajaran dan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara.

4. Selama pembelajaran dan pengembangan benih padi IF8 di desa Meunasah
Rayeuk dimana para petani berhasil melakukan adaptasi benih dimana hasil
dari penanaman benih padi IF 8 dapat menghasilkan 11,9 ton per hektar dan
merupakan keberhasilan yang luar biasa dikarenakan belum ada varietas padi
yang mampu berproduksi sebanyak benih padi IF8.

5. Atas dasar keberhasilan para petani padi desa Meunasah Rayeuk dalam
pengembangan adaptasi dan inovasi benih padi IF8, Pemerintah Desa
menetapkan benih padi IF8 sebagai Produk Unggulan Desa Meunasah Rayeuk
melalui Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018, dan mengingat hasil
produksi padi IF8 binaan Bumdesa mendapatkan dua kali lipat dari budidaya
padi lain maka padi IF8 diangkat sebagai sebuah Inovasi di desa dan pada
bulan November 2018 di masukkan dalam Bursa Inovasi Desa yang di
selenggarakan oleh Tim Inovasi Kabupaten ( TIK ) dan di di hadiri oleh semua
Kades dan Tuha Peut dan Camat se kabupaten Aceh Utara dan seluruh PD,
PLD dan TPID serta Dinas terkait lainnya.

6. Dihadapan ribuan peserta Bursa Inovasi Desa tersebut, Bupati Aceh Utara
H. Muhammad Thaib meminta semua desa di kabupaten Aceh Utara yang
mempunyai lahan persawahan agar membudidayakan padi IF8 sebagaimana
keberhasilan dari budidaya petani desa Meunasah Rayeuk. Bahkan Bupati
mengatakan bila dibutuhkan akan membuat Qanun (Peraturan Bupati) untuk
penggunaan dana desa perihal alokasi dana desa untuk budidaya padi IF8 dan
saya pun pada hari itu di anugrahkan sebagai Geuchik Terbaik Kabupaten
Aceh Utara dan Desa Meunasah Rayeuk merupakan Desa Terbaik Pengelolaan
Dana Desa tahun 2018.

7. Setelah kegiatan Bursa Inovasi Desa, selaku Kepala Desa, kami di panggil untuk
melakukan replikasi ketingkat kecamatan dimana banyak desa yang sudah
mengisi Kartu Komitmen untuk budidaya padi IF8 dan akan di anggarkan
dalam APBDes 2019. Dilain pihak, ada beberapa desa di kecematan lain
melakukan studi banding atau kunjungan lapang ke desa Meunasah Rayeuk.
dan ada juga sebagian Kecamatan yang mengunjungi lansung ke Desa kami.

8. Dari Kartu Komitmen hasil Bursa Inovasi Desa, dimana semua kecamatan akan
melakukan replikasi budidaya padi IF8 dan menjadikan semua desa di Aceh
Utara berupaya mewujudkan Desa Mandiri Benih. Dampak dari replikasi
program Inovasi Desa adanya kerjasama antar Bumdesa di kabupaten Aceh
Utara khususnya desa-desa untuk mengembangkan dan membudidayakan
padi IF8 menjadi Padi Unggulan kabupaten Aceh Utara dalam rangka
mengwujudkan Kedaulatan Pangan Nasional yang merupakan Program
Pemerintah Republik Indonesia.

9. Bulan Januari 2019, Bumdesa Meunasah Rayeuk dikunjungi oleh Tim DPMG
Provinsi Aceh dan BRI Korwil Aceh dimana maksud dan tujuan dari kunjungan
tersebut, Bumdesa kami akan di berikan dana Talangan dari BRI dengan satu
ketentuan bahwa Bumdes kami harus membentuk satu unit Usaha dalam
bentuk Perusahaan.

10. Tindak lanjut dari kunjungan Tim DPMG Provinsi Aceh dan BRI, Bumdesa
Meunasah mengembangkan salah satu unit usahanya dalam bentuk
Perusahaan yg bernama “PT. BUMADESA NISAMI INDONESIA” dimana
fungsinya untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dan untuk kerja
sama antar desa. Dikarenakan sesuatu hal, dana talangan dari pihak BRI tidak
terealisasikan.

11. Berpijak kepada arahan Bupati Aceh Utara dan ketentuan Program Inovasi
Desa, Bumdesa Meunasah Rayeuk menampung semua hasil panen
pengembangan padi IF8 dari para petani sebagai mitra dan binaan Bumdes
Meunasah Rayeuk dengan harga yang lebih tinggi sebagaimana yang kami
janjikan. Pada tahap berikutnya, hasil panen tersebut terdapat gabah yang
bagus untuk dijadikan benih dan kami kerjasamakan dengan Asosiasi Bank
Benih Tani Indonesia (AB2TI) pimpinan dari Prof. Dwi Andreas Sentosa dan
benih tersebut telah didiskripsikan dan menjalani uji laboratorium melalui
fasilitasi dari pihak Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia.

12. Untuk memenuhi kebutuhan desa-desa yang telah berkomitmen
membudidayakan padi IF8 pada tahun 2019 dan dalam Rancangan Peraturan
Bupati Aceh Utara tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong tahun 2019
dan pada daftar kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Gampong nomor 3 yang berbunyi, yaitu pengelolaan usaha ekonomi produktif
serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi butir a) pengelolaan produksi
usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
gampong / atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain :
Pembibitan tanaman pangan ( bibit padi IF8 Prukades Gampong Meunasah
Rayeuk kecamatan Nisam Aceh Utara ),

13. Pada saat Peraturan Bupati di bagikan ke desa-desa pada bulan Juni, kalimat
bibit padi IF8 Prukades gampong Meunasah Rayeuk kecamatan Nisam Aceh
Utara tidak lagi di sebutkan dengan alasan dalam perihal pengadaan tidak
boleh di sebutkan suatu varietas tertentu.

14. Dikarenakan Peraturan Bupati tersebut, kami pihak Bumdesa Meunasah
Rayeuk tetap memproduksi benih padi IF8 yang merupakan Produk
Unggulan Desa kami dan sejak bulan Maret sampai saat ini, kami salurkan ke
beberapa kecamatan di kabupaten Aceh Utara dikarenakan sudah tiba musim
tanam padi. Dengan demikian, dibuat dasar hukum berupa Surat Perjanjian
Kerjasama Antar Desa dimana kerjasama tersebut dilakukan oleh pihak desa
dan Bumdes Meunasah Rayeuk/ PT. Bumades Nisami Indonesia ).

Nama nama desa yang telah kami salurkan sebanyak 134 desa :
1. Kecamatan Baktia sebanyak 27 desa
2. Kecamatan Seuneudon Sebanyak 21 desa
3. Kecamatan Langkahan sebanyak 13 desa
4. Kecamatan Nisam sebanyak 5 desa
5. Kecamatan Tanah Jambo aye sebanyak 27 desa
6. Kecamatan Matang Kuli sebanyak 3 desa
7. Kecamatan Paya Bakong sebanyak 1 desa
8. Kecamatan Geureudong Pase sebanyak 3 desa
9. Kecamatan Lapang sebanyak 9 desa
10. Kecamatan Nibong sebanyak 17 desa
11. Kecamatan Samudra sebanyak 1 desa
12. Kecamatan Tanah Pasir sebanyak 1 desa
13. Kecamatan Syamtalira Aron sebanyak 5 desa
14. Kecamatan Syamtalira Bayu sebanyak 1 desa
15. Total benih padi yang telah disalurkan sebanyak 118.180 kg ( 23.636 paket )
dan sesuai dengan Kartu Komitmen di Bursa Inovasi Desa. Dalam alokasi
anggaran APBDes 2019, masih banyak desa yang menunggu penyaluran
benih padi IF8, dimana realisasi penyaluran baru mencapai sepertiga dari
desa dan telah melakukan pembayaran melalui APBDes 2019. Desa-desa
lainya lainnya masih menunggu penyaluran distribusi benih dan
menyebabkab hutang pada Bumdesa yang disebabkan oleh kejadian
pelarangan ini.

16. Pada tanggal 19 Juni 2019, Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh
Utara mengeluarkan surat yang bernomor 521/885/2019 dengan perihal
penyaluran benih tanpa lebel tertanggal, Lhokseumawe 19 Juni 2019 diteken
Plt. Kepala Distan Aceh Utara, Mukhtar, S.P. Surat itu ditujukan kepada
Koordinator Pengawas Benih Tanaman Pangan (PBT), Kepala Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Mantri Tani di wilayah Aceh Utara.

17. Surat itu menindak lanjuti surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
Nomor : 510.796/IX tanggal 15 Mei 2019 perihal penyaluran benih tanpa
label. Poin selanjutnya, mengenai penyaluran benih padi IF8 yang belum
memiliki sertifikat dan izin untuk disebarluaskan, maka disampaikan seluruh
mantri tani, penyuluh dan koordinator, pengawas benih tanaman pangan
untuk mengawasi dan melakukan sosialisasi pelarangan penyaluran dan
penggunaan benih padi IF8 yang belum resmi.

18. Adapun surat Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh yang
ditujukan kepada Kepala Distan Aceh Utara tanggal 15 Mei 2019, adalah
tindak lanjut dari surat Koordinator Pengawas Benih Tanaman Kabupaten
Aceh Utara Nomor: 521.21.AU.96.2019, tanggal 24 April 2019, perihal
pemberitahuan penyaluran benih padi IF8 tanpa label di beberapa kecamatan
dalam Kabupaten Aceh Utara, serta hasil perjalanan dinas staf UPTD
BPSBTPHP Aceh ke Kabupaten Aceh Utara.

19. Dalam surat Distanbun Aceh itu disampaikan kepada Kepala Distan Aceh
Utara bahwa penyaluran benih padi IF8 yang belum dilepas oleh Menteri
Pertanian sebagai varietas unggul merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
Pasal 12: Ayat (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri
sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh pemerintah. Ayat (2)
Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri yang belum dilepas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang diedarkan. Pasal 13: Ayat (1)
Benih dari varietas unggul yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 12 ayat (1) merupakan benih bina. Ayat (2) Benih bina yang akan
diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Ayat (3) Benih bina yang lulus sertifikasi apabila
diedarkan wajib diberi label. Pasal 16: Pemerintah dapat melarang
pengadaan, peredaran dan penanaman benih tanaman tertentu yang
merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumber daya dan/atau
lingkungan.

20. Pada tanggal 30 Juni 2019, Dinas Pertanian Provinsi Aceh bersama tim dari
Polda Aceh mendatangi Gudang Bumdesa Meunasah Rayeuk dan rumah
Kades Munirwan dimana pihak Polda Aceh menyita 28 sak benih padi IF8
serta peralatan-peralatan produksi benih. Kami, Kepala Desa Munirwan
di ikutkan ke Polres Lhokseumawe untuk di interview perihal memproduksi
dan menyalurkan benih tanpa lebel.

21. Pada tanggal 1 Juli 2019, Tim Polda dan Tim Distan Provinsi Aceh kembali Ke
gudang Bumdes untuk menyita sebanyak 371 sak / 5 kg benih padi IF8 dan
8.626 kg padi IF8 yang belum di kemas, sehingga total benih padi IF8 yang di
sita adalah 10.481 kg. Dan pada saat ini, benih padi IF8 dan barang-barang
lainnya yang di sita, di simpan di gudang Distan Provinsi Aceh.

22. Tanggal 5 Juli 2019, Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres
Aceh Utara meminta keterangan tiga geuchik (Kepala Desa) terkait
pengadaan benih padi IF8. Sejauh ini sudah empat geuchik yang dimintai
keterangan. Satu geuchik dari Kecamatan Tanah Pasir dan tiga lainnya dari
Kecamatan Tanah Jambo Aye. Mereka dimintai keterangan terkait pengadaan
benih padi IF8

23. Tanggal 17 Juli 2019, dilakukan mediasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Gampong di kantor DPMG di Banda Aceh terkait benih padi IF8.
Kadis DPMG akan berkomunikasi dengan Kadis Distan Provinsi Aceh untuk
menyelesaikan permasalahan namun pihak dari Distan Aceh berada diluar
kota dan dijadualkan untuk dapat bertemu tanggal 18 Juli dan pada akhirnya
tidak dapat bertatap muka sehingga harapan untuk dapat menyelesaikan
masalah jadi tertunda.

24. Tanggal 22 Juli 2019, dilakukan pemanggilan kembali oleh Polda Aceh
Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada Munirwan untuk dimintai
keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana dengan cara
memproduksi dan mengedarkan secara komersial benih padi jenis IF8 yang
belum dilepas varietasnya dan belum berlabel sebagaimana Undang-Undang
Sistem Budidaya Tanama No.12 Tahun 1992. Setelah dimintai keterangan,
Kami, Munirwan di minta untuk tetap tinggal di Polda Aceh sampai batas
1×24 jam.

25. Pada saat ini, kondisi yang terjadi, pada Kepala Desa yang telah
menganggarkan benih padi IF8 dalam APBDes sudah di landa rasa trauma
dan ketakutan yang di sebabkan oleh adanya pemeriksaan dari pihak Polres
dan Polda terhadap mereka serta sebagian dari Pendamping Desa dan TPID
pun mengalami hal yang sama dan kami pun selaku penanggung jawab
Prukades benih padi IF8 desa Meunasah Rayeuk kecamatan Nisam
kabupaten Aceh Utara belum mengetahui status hukum saat ini.

26. Hanya satu yang di pesankan oleh Tim Polda Aceh untuk dapat terselesaikan
permasalahan ini, harus ada koordinasi dari pihak Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan pihak Kementrian
Pertanian untuk menghentikan penyelidikan terhadapkan kami dan supaya
pihak Distan Provinsi Aceh mencabut pengaduan agar semua permasalahan
dapat diselesaikan dengan bijaksana.

Hormat kami,
Kepala Desa
Meunasah Rayeuk
Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read More

SMART & DIGITALIZATION FARMING CONFERENCE INDONESIA

Smart & Digitalization Farming Conference Indonesia (SDFI)

“Agriculture Revolving in the Digital & Mobile Age”

25 – 26 September 2019

Grand Hyatt Hotel, Jakarta

www.smartdigitalizationfarming.com

 

Salam dari Tim Digital Summit – AVVF International !

Kami adalah tim yang dengan sukses telah menyelenggarakan 2nd Digital Summit SEA 2019, 24-25 April di Jakarta, Indonesia dan sekarang kami akan mengadakan:
Smart & Digitalization Farming Conference
25-26 September 2019 Indonesia, Jakarta
“Agriculture Revolving in the Digital and Mobile Age”.

Konferensi Smart & Digitalization Farming di Jakarta, Indonesia adalah konferensi yang terdedikasikan untuk teknologi di bidang agrikultur, yang berfokus pada konsep Smart dan Digitalisasi di bidang pertanian dan bagaimana penerapannya di bidang agrikultur memberikan dampak yang besar. Konferensi ini akan mendatangkan berbagai perusahaan internasional yang berkecimpung di bidang agrikultur. Dengan mengangkat tema pembahasan yang mencakup keseluruhan spektrum dari komoditas agrikultur, konferensi ini akan membahas topik-topik mengenai sustainability, smart farming, digital disruption, investasi dan kemitraan bisnis.

Read More