Bulog Akan Diberi Dana Talangan

Penulis: Orin Basuki | Editor: Erlangga Djumena
Jumat, 25 Februari 2011 | 14:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Keuangan memastikan untuk memberikan dana talangan pengadaan beras. Dana ini akan menekan biaya pengadaan beras Bulog sekitar Rp 300 miliar-Rp 500 miliar. Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Jumat (25/2/2011).

Menurut Agus, dana talangan itu disediakan agar Bulog dapat mengurangi ketergantungannya pada pembiayaan perbankan. Selama ini Bulog harus mencari pembiayaan bank untuk mendanai pengadaan beras. Hal tersebut menyebabkan Bulog harus menanggung bunga pinjaman. “Kami akan menyisihkan dana talangan ini agar Bulog tidak perlu ke bank lagi,” katanya.

Semua kebijakan pemerintah yang terkait dengan perberasan akan terus dijalankan meskipun ada desakan kepada pemerintah untuk menaikkan tarif bea masuk impor beras. Pemerintah harus memastikan pasokan beras bagi rakyat miskin mencukupi sehingga tidak terjadi gejolak harga di masyarakat.

Dengan demikian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241 tahun 2011 (tentang tarif bea masuk beras) tetap dijalankan. Peraturanini menetapkan pada akhir Maret 2011 atau mulai 1 April 2011 bea masuk beras akan dinaikkan dari nol persen menjadi Rp 450 per kilogram (kg).

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo dengan Komisi XI DPR pada 2 Februari 2011, beberapa anggota Komisi XI mendesak pencabutan Peraturan Menteri Keuangan No 241/2010.

Itu dikarenakan di beberapa daerah sudah muncul panen raya. Peraturan tersebut menetapkan tarif bea masuk beras ditetapkan nol persen dan baru akan dinaikkan menjadi Rp 450 per kg pada 1 April 2011. Peraturan ini dinilai anggota Komisi XI sebagai penyebab turunnya harga gabah di tingkat petani dari Rp 3.400 per kg menjadi Rp 2.600 per kg.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/25/14341077/Bulog.Akan.Diberi.Dana.Talangan

Read More

Panen Raya Padi Tidak Terjadi

Kamis, 24 Februari 2011

Purwodadi, Kompas – Panen padi musim pertama tahun ini berlangsung bertahap. Di beberapa daerah panen telah usai, sedangkan sebagian belum mulai. Serangan hama penyakit juga mendominasi di beberapa tempat. Diperkirakan, harga gabah akan terus tinggi di atas harga pembelian pemerintah.

Demikian pandangan pengusaha penggilingan padi, pengusaha beras, dan para petani di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur secara terpisah, Rabu (23/2). Hal itu juga sesuai dengan pengamatan Kompas sepanjang Minggu hingga Rabu.

Menurut Paryoto, pengusaha penggilingan padi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, panen padi di Sragen hampir berakhir, tinggal 30 persen lagi. Meski begitu, harga gabah kering panen (GKP) masih tinggi, sekitar Rp 3.000 per kilogram (kg) untuk kualitas bagus, jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) untuk GKP yang hanya Rp 2.640 per kg.

Untuk kualitas biasa Rp 2.700- Rp 2.800 per kg. ”Biasanya kalau panen di Sragen habis, pindah ke Sukoharjo (Jateng). Namun, di Sukoharjo tanaman padi banyak yang rusak berat dan terjadi secara meluas karena ada hama penggerek batang,” katanya.

Dulu ada alternatif lain. Gabah dari Kabupaten Demak dan Grobogan masuk ke Sragen, tetapi sekarang tak bisa karena di sana sudah panen lebih awal dengan kualitas dan produktivitas rendah. ”Melihat kondisi seperti ini, harga gabah dan beras di Jawa Tengah tidak akan turun,” katanya optimistis.

Kondisi tak jauh beda juga terjadi di wilayah Kabupaten dan Kota Tegal, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Pengusaha penggilingan padi di Kota Tegal, Tan Ing Djie, mengatakan, harga GKP di tingkat petani masih tinggi, mencapai Rp 2.800 per kg.

Ia tidak hanya membeli gabah dari Kota Tegal, tetapi juga Kabupaten Tegal dan beberapa kabupaten di Jawa Barat, seperti Indramayu dan Subang. Selain itu, ia juga membeli ke wilayah timur, seperti Kabupaten Batang dan Pemalang. ”Panen di wilayah Slawi (ibu kota Kabupaten Tegal) tinggal 50 persen, tetapi harga tak turun,” katanya.

Ada potensi panen dalam waktu dekat di sebagian wilayah Indramayu dan Subang. Namun, masih harus menunggu 10 hari. Itu pun tak berlangsung serempak. Di Pemalang dan Batang, panen juga akan berlangsung.

Meski begitu, ia memperkirakan harga gabah tak akan turun. Apalagi panen di Demak dan Grobogan tidak lagi bisa diharapkan. ”Dulu gabah dari sana yang bisa menekan harga, tetapi di sana sudah tidak ada beras,” katanya.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pupuk Petroganik Jawa Timur Hartono menyatakan, harga gabah tidak akan turun. Sekarang saja masih pada level Rp 2.800-Rp 2.900.

”Petani ngomong harga bagus, tetapi produktivitas turun,” katanya. Kalau di Lumajang, harga gabah sulit turun karena usaha penggilingan padi banyak. Mereka butuh bahan baku. Kalau pengusaha penggilingan padi dari Lumajang sudah mulai membeli, harga gabah tinggi.

Di Tasikmalaya, pemerintah meminta Perum Bulog membeli semua gabah hasil panen petani dalam kondisi apa pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga menyediakan dana kompensasi bagi petani yang mengalami gagal panen atau puso.

”Banyak petani menderita akibat pengaruh cuaca. Pemerintah wajib meringankan beban mereka,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Kabupaten Tasikmalaya.

Dari Subang, Jawa Barat, dilaporkan, Menteri Pertanian Suswono dalam sebuah acara di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi menyatakan, swasembada padi tahun ini dapat dicapai dengan memacu produksi hingga 70,6 juta ton atau naik 7 persen dibandingkan dengan tahun 2010 yang 65,98 juta ton. Penyusutan lahan dan perubahan iklim akan menjadi hambatan sekaligus tantangan pencapaian target tersebut.

Petani di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, terpaksa memanen dini tanaman padi mereka akibat serangan hama.
(APO/HEI/CHE/MKN/MAS/HEN/BUR)

http://cetak.kompas.com/read/2011/02/24/02375325/panen.raya.padi.tidak.terjadi

Read More

Penggilingan Padi Tak Berani Simpan Stok

Kamis, 24 Februari 2011

JEMBER, KOMPAS – Memasuki musim panen raya, perusahaan penggilingan padi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak berani menyimpan stok gabah atau beras. Pasalnya, fluktuasi harga saat ini di tingkat petani berubah sangat cepat.

Candra Irawan, pengusaha penggilingan padi di Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Jember, Rabu (23/2), mengatakan, baru kali ini harga gabah pada musim panen sangat tinggi. Harganya sampai di atas harga pembelian pemerintah yang dipatok Rp 2.460 per kilogram untuk jenis gabah kering panen.

Read More

Pasar Sistemik Beras untuk Kepastian Petani

Kamis, 10 Februari 2011

Petani tanaman pangan, terutama petani yang menanam padi, sering dihadapkan pada jatuhnya harga gabah saat panen. Pasar sistemik beras menjadi semacam alternatif untuk memberi kepastian harga kepada petani karena beras dari petani jelas akan tertampung dan terdistribusi.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Jaya Bersama Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, merintis pasar sistemik beras untuk mengatasi persoalan itu. Sebetulnya KPRI Jaya Bersama adalah koperasi milik pegawai negeri sipil (PNS) di Kubu Raya, yang sehari-hari mengurus kesejahteraan PNS. Namun, koperasi itu lalu mengembangkan kemitraan dengan kelompok tani untuk menciptakan pasar sistemik beras.

Kemitraan tidak hanya dilakukan dalam jual-beli gabah, tetapi juga pemberian kredit kepada petani melalui kelompok tani. ”Kami berposisi sebagai regulator sistem pasar beras dari hulu sampai hilir. Tujuannya menyediakan modal untuk petani dan membuat petani tidak kehilangan potensi pendapatan tatkala harga gabah jatuh saat panen,” kata Ketua KPRI Jaya Bersama Ari Setiadi, Selasa (8/2).

Ari menambahkan, dengan terawasi dari hulu sampai hilir, tata niaga beras tak sepenuhnya bergantung pada harga pasar. Dalam pembinaan petani, KPRI Jaya Bersama bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kubu Raya mulai dari pengadaan sarana produksi padi hingga penanganan pascapanen.

Pada awalnya hanya PNS di Kubu Raya yang menjadi pembeli tetap dalam pasar sistemik itu. Kebutuhan beras untuk PNS Kubu Raya seluruhnya dipenuhi melalui KPRI Jaya Bersama. ”Walaupun penyaluran beras kepada PNS berfluktuasi, itu sudah memberi jaminan kepada petani yang bekerja sama dengan KPRI,” kata Ari.

Tahun 2010, misalnya, pada Januari tersalur 4,22 ton beras kepada PNS. Namun, pada bulan Oktober mencapai 21,04 ton beras dengan harga beli Rp 7.000 per kg hingga Rp 8.500 per kg.

Raskin

Setelah PNS, kini pasar sistemik memperluas penyaluran, yakni ke Perum Bulog Divisi Regional Kalimantan Barat. Kepala Perum Bulog Divisi Regional Kalbar Muhammad Hasyim mengatakan, pihaknya sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk menyediakan beras yang akan disalurkan oleh Perum Bulog kepada penerima beras untuk masyarakat miskin (raskin).

”Untuk 2011, rencananya seluruh kebutuhan raskin Kubu Raya sebanyak 8.000 ton dipenuhi dari petani lokal. Kami masih menunggu instruksi presiden untuk membuat kontrak pembelian dengan koperasi pegawai negeri Kubu Raya. Rencananya sekitar 20.000 ton kebutuhan raskin tahun 2011 akan dipenuhi dari petani di Kubu Raya dan Sambas,” ujar Hasyim.

Kebutuhan raskin Kalimantan Barat pada 2011 ini mencapai 62.000 ton. ”Dulu, kebutuhan raskin Kalimantan Barat dipasok dari Jawa dan Sulawesi. Dengan membeli beras petani lokal, dari segi ketahanan pangan pasti akan lebih bagus karena tidak terpengaruh cuaca saat pengiriman. Namun, yang lebih penting uang untuk raskin bagi masyarakat lokal itu beredar di tempat itu juga karena kami membeli beras dari petani,” kata Hasyim.

Penciptaan pasar sistemik ini mulai dirasakan dampaknya oleh petani. Serapan gabah pascapanen lebih baik daripada panen tahun lalu. Pujimin (43), di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, mengatakan, harga gabah basah tahun ini Rp 4.000 per kg. ”Harga beras dari tingkat petani juga sudah mencapai Rp 7.500 per kg,” katanya.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, pasar sistemik itu merupakan implementasi visi percepatan pembangunan sektor pertanian. ”Kubu Raya memiliki potensi pertanian yang bagus, tetapi harus ada sistem yang mengatur tata niaga sehingga petani bisa menikmati keuntungan,” ujar Muda.(a handoko)

Read More