“Membangun Kemitraan yang Berkeadilan Bersama Petani”

Peluang Dan Strategi Advokasi Kepada Pihak Swasta dalam Membangun Kemitraan yang Berkeadilan Bersama Petani[1]

Muhamamd Nuruddin[2]

  1. Latar Belakang Konteks

Petani skala kecil di Indonesia menghadapi tantangan yang besar dikarenakan ketidak mampuan mereka dalam melakukan penetrasi pasar. Hal ini bukan karena produk-produk mereka tidak diminati, tetapi karena kurangnya pemahaman dan terbatasnya pilihan yang dimiliki dalam hal pemasaran. Membangun kemitraan melalui strategi pemasaran bersama (collective action) di antara petani selaku produsen dengan perusahaan adalah salah satu cara meningkatkan peluang akses dan penetrasi ke pasar yang dinamis. Dengan pemasaran bersama, tindakan kolektif petani dapat mengurangi biaya transaksi, petani skala kecil dapat mengakses input dan output pasar, disamping itu juga dapat melalukan efisiensi dan menggunakan tehnologi tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah. Selain itu, pemasaran bersama dapat menyebabkan peningkatan daya tawar dalam negosiasi dengan pembeli dan perantara.  Terhadap latar belakang ini potensi, keuntungan, dukungan dari kelompok tani dan kelembagaan ekonominya dapat mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah.

Read More

Kronologi Benih IF8, Saat Ini Di larang Penyaluran Distribusi Benih

Kronologi Benih IF8

Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades)

Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara

Yang Saat Ini Di larang Penyaluran Distribusi Benih

 

 

Pada akhir tahun 2017, desa Meunasah Rayeuk yang saya pimpin ( Bapak Munirwan) dan delapan Desa yang lain mendapat bantuan Benih Padi IF8 dari Lembaga Peduli Aceh (LPA) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aceh  (LPMA) yang di salurkan secara simbolis oleh  Pemerintah Aceh dan turut di hadiri oleh Pof. Dwi Andreas Sentosa dari Institut Pertanian Bogor dan untuk desa Meunasah Rayeuk mendapat  bantuan sekitar 200 kg  benih dan tindak lanjutnya akan di budidayakan oleh 35 orang petani padi.

  1. Selaku Kepala Desa, saya dengan Visi Misi utama di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bersama aparatur desa dan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa membentuk sebuah Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) yang bergerak di Bidang Saprodi dan Pembiayaan Petani Sawah, dimana semua kebutuhan petani sawah desa Meunasah Rayeuk di biayai oleh Bumdesa dengan harga normal dan pembayarannya dilakukan pada saat panen tiba sekaligus Bumdesa menampung padi petani binaan dengan harga lebih tinggi sebesar Rp. 500 dari harga pasaran dengan tujuan agar petani desa terhindar dari tangkulak .
  2. Disadari bahwa Bumdesa merupakan salah satu program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) melalui Dana Desa, Bumdesa Meunasah Rayeuk mengembangkan benih padi IF8 dan berencana pada saat panen raya tanggal 17 bulan April 2018, mengundang Presiden RI, bapak Joko Widodo. Tidak mengurangi kesuksesan acara panen raya tersebut turut hadir Kepala Dinas Pertanian Provinsi Aceh serta jajaran dan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara.
  3. Selama pembelajaran dan pengembangan benih padi IF8 di desa Meunasah Rayeuk dimana para petani berhasil melakukan adaptasi benih dimana hasil dari penanaman benih padi IF 8 dapat menghasilkan 11,9 ton per hektar dan merupakan keberhasilan yang luar biasa dikarena belum ada varietas padi yang mampu berproduksi sebanyak benih padi IF8.
  4. Atas dasar keberhasilan para petani padi desa Meunasah Rayeuk dalam pengembangan adaptasi dan inovasi benih padi IF8, Pemerintah Desa menetapkan benih padi IF8 sebagai Produk Unggulan Desa Meunasah Rayeuk melalui Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018, dan mengingat  hasil produksi padi IF8 binaan Bumdesa mendapatkan dua kali lipat dari budidaya padi lain maka padi IF8 diangkat sebagai sebuah Inovasi di desa dan pada bulan November 2018 di masukkan dalam Bursa Inovasi Desa yang di selenggarakan oleh Tim Inovasi Kabupaten ( TIK ) dan di di hadiri oleh semua Kades dan Tuha Peut dan Camat se Aceh Utara dan seluruh PD, PLD dan TPID  serta Dinas terkait lainnya.
  5. Dihadapan ribuan peserta Bursa Inovasi Desa tersebut, Bupati Aceh Utara                 Muhammad Thaib meminta semua desa di kabupaten Aceh Utara yang mempunyai lahan persawahan agar membudidayakan padi IF8 sebagaimana keberhasilan dari budidaya petani desa Meunasah Rayeuk. Bahkan Bupati mengatakan bila dibutuhkan akan membuat Qanun (Peraturan Bupati) untuk penggunaan dana desa perihal alokasi dana desa untuk budidaya padi IF8 dan saya pun pada hari itu di anugrahkan sebagai Geuchik Terbaik Kabupaten Aceh Utara dan Desa Meunasah Rayeuk merupakan Desa Terbaik Pengelolaan Dana Desa tahun 2018.
  6. Setelah kegiatan Bursa Inovasi Desa, selaku Kepala Desa, kami di panggil untuk melakukan replikasi ketingkat kecamatan dimana banyak desa yang sudah mengisi Kartu Komitmen untuk budidaya padi IF8 dan akan di anggarkan dalam APBDes 2019. Dilain pihak, ada beberapa desa di kecematan lain melakukan studi banding atau kunjungan lapang ke desa Meunasah Rayeuk. dan ada juga sebagian Kecamatan yang mengunjungi lansung ke Desa kami.
  7. Dari Kartu Komitmen hasil Bursa Inovasi Desa, dimana semua kecamatan akan melakukan replikasi budidaya padi IF8 dan  menjadikan semua desa di Aceh Utara berupaya mewujudkan Desa Mandiri Benih.  Dampak dari replikasi program Inovasi Desa adanya kerjasama antar Bumdesa di kabupaten Aceh Utara khususnya desa-desa untuk mengembangkan dan membudidayakan padi IF8 menjadi Padi Unggulan kabupaten Aceh Utara dalam rangka mengwujudkan Kedaulatan Pangan Nasional yang merupakan  Program Pemerintah Republik Indonesia.
  8. Bulan Januari 2019, Bumdesa Meunasah Rayeuk dikunjungi oleh Tim DPMG Provinsi Aceh dan BRI Korwil Aceh dimana maksud dan tujuan dari kunjungan tersebut, Bumdesa kami akan di berikan dana Talangan dari BRI dengan satu ketentuan bahwa Bumdes kami harus membentuk satu unit Usaha dalam bentuk Perusahaan.
  9. Tindak lanjut dari kunjungan Tim DPMG Provinsi Aceh dan BRI, Bumdesa Meunasah mengembangkan salah satu unit usahanya dalam bentuk Perusahaan yg bernama “ PT. BUMADESa NISAMI INDONESIA” dimana fungsinya untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dan untuk kerja sama antar desa. Dikarenakan sesuatu hal, dana talangan dari pihak BRI tidak terealisasikan.
  10. Berpijak kepada arahan Bupati Aceh Utara dan ketentuan Program Inovasi Desa, Bumdesa Meunasah Rayeuk menampung semua hasil panen pengembangan padi IF8 dari para petani sebagai mitra dan binaan Bumdes Meunasah Rayeuk dengan harga yang lebih tinggi sebagaimana yang kami janjikan. Pada tahap berikutnya, hasil panen tersebut terdapat gabah yang bagus untuk dijadikan benih dan kami kerjasamakan dengan Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) pimpinan dari Prof. Dwi Andreas Sentosa dan benih tersebut telah didiskripsikan dan menjalani uji laboratorium melalui fasilitasi dari pihak Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia.
  11. Untuk memenuhi kebutuhan desa-desa yang telah berkomitmen membudidayakan padi IF8 pada tahun 2019 dan dalam Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong tahun 2019 dan pada daftar kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong nomor 3 yang berbunyi, yaitu pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi butir a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong / atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain :

Pembibitan tanaman pangan ( bibit padi IF8 Prukades Gampong Meunasah Rayeuk kecamatan Nisam Aceh Utara ),

 

  1. Pada saat Peraturan Bupati di bagikan ke desa-desa pada bulan Juni, kalimat bibit padi IF8 Prukades gampong Meunasah Rayeuk kecamatan Nisam Aceh Utara  tidak lagi di sebutkan dengan alasan dalam perihal Pengadaan tidak boleh di sebutkan suatu varietas tertentu.

Dikarenakan Peraturan Bupati tersebut, kami pihak Bumdesa Meunasah Rayeuk  tetap memproduksi benih padi IF8 yang merupakan Produk Unggulan Desa kami dan sejak bulan Maret  sampai saat ini, kami salurkan ke beberapa kecamatan di kabupaten Aceh Utara dikarenakan sudah tiba musim tanam padi. Dengan demikian, dibuat dasar hukum berupa Surat Perjanjian Kerjasama Antar Desa dimana kerjasama tersebut dilakukan oleh pihak desa dan Bumdes Meunasah Rayeuk/ PT. Bumades Nisami Indonesia ).  Nama-nama desa yang telah kami salurkan sebanyak 134 desa :

  1. Kecamatan Baktia sebanyak 27 desa
  2. Kecamatan Seuneudon Sebanyak 21 desa
  3. Kecamatan Langkahan sebanyak 13 desa
  4. Kecamatan Nisam sebanyak 5 desa
  5. Kecamatan Tanah Jambo aye sebanyak 27 desa
  6. Kecamatan Matang Kuli sebanyak 3 desa
  7. Kecamatan Paya Bakong sebanyak 1 desa
  8. Kecamatan Geureudong Pase sebanyak 3 desa
  9. Kecamatan Lapang sebanyak 9 desa
  10. Kecamatan Nibong sebanyak 17 desa
  11. Kecamatan Samudra sebanyak 1 desa
  12. Kecamatan Tanah Pasir sebanyak 1 desa
  13. Kecamatan Syamtalira Aron sebanyak 5 desa
  14. Kecamatan Syamtalira Bayu sebanyak 1 desa

 

  1. Total benih padi yang telah disalurkan sebanyak 118.180 kg ( 23.636 paket ) dan sesuai dengan Kartu Komitmen di Bursa Inovasi Desa. Dalam alokasi anggaran APBDes 2019, masih banyak desa yang menunggu penyaluran benih padi IF8, dimana realisasi penyaluran baru mencapai  sepertiga dari desa dan telah melakukan pembayaran melalui APBDes 2019. Desa-desa lainya lainnya masih menunggu penyaluran distribusi benih dan menyebabkab hutang pada Bumdesa yang disebabkan oleh kejadian pelarangan ini.
  2. Pada tanggal 19 Juni 2019, beredar surat dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara tentang Pelarangan Penyaluran Benih Padi IF8 dengan alasan belum di sertifikasi oleh Kementerian Pertanian. Pada tanggal 23 Juni 2019, pelarangan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara dimuat mass media cetak yakni Serambi Indonesia.
  3. Pada tanggal 30 Juni 2019, Dinas Pertanian Provinsi Aceh bersama tim dari Polda Aceh mendatangi Gudang Bumdesa Meunasah Rayeuk dan rumah Kades Munirwan dimana pihak Polda Aceh menyita 28 sak benih padi IF8 serta peralatan-peralatan produksi benih. Kami (Kepala Desa Munirwan)             di ikutkan ke Polres Lhokseumawe untuk di intervie perihal memproduksi dan menyalurkan benih tanpa lebel.
  4. Pada tanggal 1 Juli 2019, Tim Polda dan Tim Distan Provinsi Aceh kembali Ke gudang Bumdes untuk menyita sebanyak 371 sak / 5 kg benih padi IF8 dan 8.626 kg padi IF8 yang belum di kemas, sehingga total benih padi IF8 yang di sita adalah 10.481 kg., Dan pada saat ini, benih padi IF8 dan barang-barang lainnya yang di sita, di simpan di gudang Distan Provinsi Aceh.
  5. Pada saat ini, kondisi yang terjadi, pada Kepala Desa yang telah menganggarkan benih padi IF8 dalam APBDes sudah di landa rasa trauma dan ketakutan yang di sebabkan oleh adanya pemeriksaan dari pihak Polres dan Polda terhadap mereka serta sebagian dari Pendamping Desa dan TPID pun mengalami hal yang sama dan kami pun selaku penanggung jawab Prukades benih padi  IF8 desa Meunasah Rayeuk kecamatan Nisam kabupaten Aceh Utara belum mengetahui status hukum saat ini.
  6. Hanya satu yang di pesankan oleh Tim Polda Aceh untuk dapat terselesaikan permasalahan ini, harus ada koordinasi dari pihak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan pihak Kementrian Pertanian untuk menghentikan penyelidikan terhadapkan kami dan supaya pihak Distan Provinsi Aceh mencabut pengaduan agar semua permasalahan dapat diselesaikan dengan bijaksana.  

 

 

 

Hormat kami,       

 

Kepala Desa

Meunasah Rayeuk

Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara

 

 

 

Munirwan

 

CP : +62 823-2323-2368

Read More

API Jateng: Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak pada Petani

JP-Semarang,pantauan awak mendia Perhatian pada komoditas beras merupakan hal yang sangat penting karena berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik. Hal tersebut dikatakan Koordinator Aliansi Petani Indonesia (API) Dewan Pimpinan Daerah Jawa tengah, Syukur Fahruddin dalam acara Focus Group Discussion (FGD) “Membangun Kebijakan Perberasan Nasional yang Berpihak Kepada Petani di Hotel New Metro, Semarang, Senin (17/12/2018).

FGD ini dilakukan untuk mendapatkan opini dan pandangan para pakar, pelaku (petani), pemangku kebijakan terkait isu perberasan nasional untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan petani padi. Pada kesempatan tersebut, Syukur mengatakan banyak hal yang menjadi kendala dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan petani, sehingga perlu untuk mendapatkan opini dan pandangan dari berbagai pihak; pakar pertanian; pelaku (petani); dan pemangku kebijakan.

Pemerintah mempunyai nawacita, mencapai kemandirian dan swasembada pangan nasional.”Salah satu butir dalam strategi program pemerintah di dalam Nawacita adalah mencapai kemandirian dan swasembada pangan nasional.” kata Syukur.

Untuk mencapai kamandirian dan swasembada beras (pangan) harus didukung. “tercapainya kemandirian dan swasembada beras harus didukung dengan ketersediaan benih padi yang berkualitas dan saprodi, peningkatan kapasitas teknik usaha tani dari hulu dan hilir. Tidak kalah penting adalah dukungan kebijakan pemerintah yang mengubah atau meningkatkan sekala usaha tani di pedesaan yang terintegrasi dari on farm hingga off Farm.” imbuhnya.

Tolak ukur dalam menjalankan program swasembada pangan nasional, dapat dilihat dari sejauhmana pemerintah mengimplementasikan UU No. 18 th 2012 tentang Pangan, UU No. 19 th 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

“Jika kita review bersama, banyak implementasi kebijakan pemerintah justru menjauhkan petani untuk mencapai kesejahteraannya. Semisal kebijakan impor beras yang dilakukan saat petani melangsungkan panen raya.

Masing-masing institusi negara menyuguhkan data yang berbeda terkait menipisnya cadangan beras. Dari sini terlihat bahwa sinkronisasi data dan validitas data kita sangat lemah dan rancu.” ucap Syukur.

Belum lagi persoalan terkait akses lahan dan akses permodalan yang hingga saat ini masih saja menjadi persoalan yang belum terselesaikan di kalangan petani maupun kelompok tani. berbagai kebijakan pemerintah yang terkait pembangunan pertanian saat ini, belum cukup menjamin kesejahteraan petani.

Berdasarkan UMR di Jawa Tengah seharusnya petani menggarap 2,6 hektar untuk tanaman padi, sementara rata-rata petani di Jawa Tengah hanya menggarap 0,3 hektar. Bahkan sebagian petani hanya menggarap 1000 m2. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pertanian Indonesia khususnya di Jawa Tengah harus diarahkan kepada penyelesaian akar masalah yang di hadapi oleh petani beras khususnya masalah tanah dan skala usaha.

Pendapatan yang dihasilkan oleh petani beras, hanya menyumbang 10% dari biaya hidup yang mereka butuhkan.

“Melihat kompleknya persoalan petani maka kita harus duduk bersama untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari para pakar, pelaku usaha, petani dan pemangku kepentingan di Jawa tengah. Untuk selanjutnya dipakai sebagai bahan advokasi di Nasional. Pungkas *Syukur Fahruddin*

 

SUMBER: http://www.journalpolice.id/api-jateng-kebijakan-pemerintah-harus-berpihak-pada-petani/?fbclid=IwAR0DvBybLSsymkEX0Jswukve9bQqwltvkX_kG1fl6q1vWzKTFhtpOT9vhuw#

Read More

Swasembada Beras Saja tak Cukup, Petani Padi Wajib Sejahtera!

Siaran Pers 

Jakarta, 13 Desember 2018,

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)-Aliansi Petani Indonesia

Daulat Pangan: Swasembada Beras Saja tak Cukup, Petani Padi Wajib Sejahtera!

Jakarta, 13 Desember 2018 – Empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan, cita-cita mencapai kedaulatan pangan masih jauh panggang dari api. Hal ini terlihat dari fakta masih tidak sejahteranya petani selaku aktor terpenting dalam rantai produksi pangan nasional. Posisi petani sama sekali tidak berubah dari sekadar produsen pangan, namun tak memiliki kedaulatan, salah satunya, dalam hal menentukan harga produksi mereka sendiri yaitu beras.

Tak heran jika di tengah klaim peningkatan produksi beras nasional, kesejahteraan petani justru cenderung semakin menurun. Tahun 2018, kementerian pertanian memperkirakan produksi gabah mencapai 80 juta ton gabah atau setara 46,5 juta ton beras. Dengan perhitungan ini maka diperkirakan terjadi surplus sebesar 13,03 juta ton. Walaupun data ini mendapat koreksi dari BPS, yang menyatakan, surplus produksi beras hanya 2,8 juta ton, namun secara agregat terjadi peningkatan produksi beras nasional. Bahkan kementerian pertanian telah menyatakan pencapaian swasembada beras.

Pada sisi lain, perbaikan taraf kesejahteraan petani masih belum optimal. Peningkatan produksi yang terjadi seharusnya mampu memperbaiki kehidupan keluarga petani padi. Petani padi yang jumlahnya mencapai 17 juta keluarga, 55,33 persennya petani gurem, (BPS, 2013) seyogyanya menjadi pelaku usaha yang menerima manfaat paling besar. Tapi sayangnya hal itu belum sepenuhnya terjadi, petani masih pelaku yang bekerja paling berat, berpenghasilan paling kecil.

Kesejahteraan petani yang tak juga berubah, tercermin dari indikator kesejahteraan petani, yakni indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Dalam kurun 2012-2016, NTP justru mengalami penurunan. Jika pada tahun 2014 NTP sebesar 101,95 maka pada tahun 2016 turun menjadi 101,49. Penurunan NTP ini selaras dengan terjadinya penurunan upah riil yang diterima buruh pertanian. Pada tahun 2014 upah riil buruh pertanian sebesar Rp39.400. Jumlah ini mengalami penurunan menjadi Rp37.900.

Pada tahun-tahun berikutnya pun, tingkat kesejahteraan petani tidak bergerak naik. Data Badan Pusat Statistik mencatat NTP pada Agustus 2018 berada di level 102,56, yang berarti turun 0,49 % dari posisi akhir 2017. Ini mengindikasikan bahwa daya beli (kesejahteraan) petani pada tahun 2018 turun 0,49 %.

Tidak berdaulatnya petani dalam menentukan harga beras, terungkap dalam kajian Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang membedah peta aktor perberasan nasional. Penelitian tersebut dilaksanakan di sentra produksi padi di jalur pantura (Karawang dan Subang) dan Jakarta. Kajian ini dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan November 2018. Hasilnya, petani merupakan aktor terpenting dalam rantai produksi beras nasional. Sayangnya, petani juga terdidentifikasi sebagai aktor terlemah dalam rantai tersebut, terutama dalam hal menentukan harga.

Koordinator KRKP Said Abdullah mengatakan, situasi ini tentu saja tidak adil dan merugikan petani. Karena itu, diperlukan upaya penguatan rantai nilai dan bisnis gabah serta beras yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Adanya rantai nilai yang adil bagi seluruh pelaku rantai nilai bisa menjadi jaminan keberlanjutan bisnis merupakan tuntutan saat ini. Terciptanya rantai nilai dan bisnis yang adil dan berkelanjutan menjadi tanggung jawab semua pihak yang ada di dalamnya. Mewujudkannya tak cukup hanya perlunya pemahaman bersama, namun juga adanya kelembagaan dan tata aturan hingga adanyaaksi kolektif dari semua pihak pelaku rantai nilai beras,” kata Said, dalam pemaparan hasil kajian tersebut, di Jakarta, Kamis (13/12).

Said menegaskan, esensi dari kedaulatan pangan adalah kedaulatan petani. “Seharusnya pemerintah tidak hanya fokus pada upaya peningkatan produksi namun juga pada perbaikan kesejahteraan pelaku usahanya. Menjadi aneh jika kemudian produksi meningkat tapi kehidupan petani tak berubah,” kata Said.

Karena itulah, KRKP mendorong mendorong perbaikan pendapatan petani melalui perbaikan rantai nilai yang adil. Dengan rantai nilai yang adil maka petani bisa mendapatkan harga yang pantas. “Adanya keuntungan dan insentif yang adil bagi seluruh pelaku rantai nilai bisa menjadi jaminan keberlanjutan bisnis padi dan beras. Oleh karenanya pemerintah harus hadir mendorong hal ini terwujud,” tegasnya.

Sementara itu, Muhammad Nuruddin, Sekjen Aliansi Petani Indonesia (API) menyampaikan, perlindungan terhadap keluarga petani padi skala kecil wajib dilakukan. Keluarga petani padi skala kecil menjadi tulang punggung pencapaian kedaulatan pangan dan produksi beras nasional. “Petani harus diberikan dukungan sehingga mampu memperbaiki kehidupannya. Jika petani sejahtera, tak hanya kedaulatan pangan tercapai namun juga proses pengentasan kemiskinan di pedesaan akan terjadi,” tambahnya

Hariadi Propantoko, peneliti utama dalam kajian ini memaparkan, petani berada pada tekanan pasar dan intervensi pemerintah. Saat pemerintah tidak hadir, dalam artian tidak ada payung hukum yang melindungi usaha petani, petani berada pada bayang-bayang kekuatan pasar yang cenderung berpihak pada pemodal besar, dan sering menjadikan petani sebagai obyek pasar. Hal ini sering kali ditunjukan dengan kondisi harga pasar yang fluktuatif, dimana saat petani mendapatkan panen berlimpah, justru saat itu harga panen menurun.

“Saat panen petani mengalami kegagalan, harga panen justru tinggi. Dalam sebuah kelembagaan pemerintah mestinya pemerintah berperan untuk melindungi petani dari kondisi pasar tersebut. Namun, upaya itu memang belum dirasakan oleh petani,” ujar Hariadi.

Saat pemerintah hadir melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 tahun 2017 yang mengatur tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian pada Petani, ternyata menambah buruk kondisi petani. Dimana pemerintah melakukan pembatasan harga jual di petani, padahal harga pasar sedang bagus-bagusnya.

Temuan di Karawang dan Subang menunjukan, saat diberlakukan harga acuan pembelian pemerintah (HPP) pada petani dimana harga jual gabah kering panen pada tahun 2017 sebelum ditetapkan Permendag No 27/2017 adalah Rp4.900 per kilogram, namun dengan menggunakan instrumen Permendag tersebut harga yang diterima petani menjadi hanya Rp3.700 per kilogram. “Nilai ini mengalami penurunan sangat jauh yang menyebabkan penurunan penghasilan bagi petani,” tegas Propantoko.

“Dengan adanya kebijakan ini petani skala kecil, jadi pelaku usaha menerima keuntungan yang semakin kecil. Hal ini karena adanya tekanan dari pelaku rantai di atasnya. Terlebih kebijakan ini tidak diimbangi dengan perubahan kebijakan HPP yang tidak berubah sejak 2015,” tambahnya.

Kondisi ekonomi Indonesia terus mengalami perubahan, inflasi bahan makanan juga meningkat 5,69% pada tahun 2016 dan 1,26% pada tahun 2017. Situasi ini menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan konsumsi keluarga petani skala kecil. Posisi petani menjadi terjepit, harga gabah (GKP) tertekan karena adanya kebijakan HET pada satu sisi, sementara HPP tidak bisa menaikkan harga karena karena terlalu rendah pada sisi yang lain. Dengan demikian petani menerima tekanan pasar yang cukup kuat dan acap kali menanggung kerugian seorang diri.

“Hasil kajian ini memperkuat banyak penelitian lain, menunjukkan bahwa petani menerima dampak buruk kebijakan dan pasar yang ada. Ironisnya, petani memiliki kepentingan yang paling tinggi terkait harga dalam rantai nilai padi dan beras, namun menjadi pihak yang paling kecil kekuatannya mempengaruhi situasi pasar. Dengan kata lain petani justru menjadi pelaku yang paling dipengaruhi oleh kebijakan harga,” ungkap Propantoko.

Empat tahun pemerintahan ini harusnya sudah cukup bisa melihat kenyataan yang dialami petani. Dengan demikian ke depan upaya perbaikan nasib petani padi skala kecil harus lebih baik. “Tidak ada lagi alasan bagi pemerintah dan kita semua untuk mengabaikan fakta-fakta itu. Jika ingin petani sejahtera dan berdaulat pangan maka penataan kebijakan yang menguntungkan petani harus dilakukan segera,” tambah Muhammad Nuruddin.

Dukungan pemerintah bisa dilakukan lewat penguatan kebijakan dan penataan rantai nilai yang ebrkeadilan bagi petani. Jika kondisi ini terwujud maka petani bisa mendapat ruang dan kesempatan memperbaiki derajat kehidupannya. Ke depan perlu dibuat kebijakan yang memungkinkan petani mendapat insentif dari rantai nilai secara adil.

“Salah satu bentuk intervensinya bisa jadi dalam bentuk Platform Nasional tentang Perberasan berkelanjutan. Platform ini berisi kesepakatan, kriteria serta indikator yang memungkinkan semua pelaku rantai nilai bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian kedaulatan petani dan pangan sangat mungkin diwujudkan,” pungkas Said.

Read More