MELATIH KEWIRAUSAHAAN UNTUK PETANI MUDA

Doc: Taufik Hidayat

 

 

 

MTCP II – AFOSP INDONESIA

MELATIH KEWIRAUSAHAAN UNTUK PETANI MUDA

 

 

Payakumbuh 24 Oktober 2019

 

Membangun kepeloporan Petani Muda (Laki-laki/Perempuan) di dalam kewirausahaan untuk  koperasi yang dipimpin oleh Petani di Pedesaan

 

Aliansi Petani Indonesia (API) dan Organisasi Petani, Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), WMTI dan IPPHTI yang berkolaborasi dalam Platform MTCP-AFOSP menyediakan pelatihan kewirausahaan bagi petani muda yang tinggal di daerah pedesaan. Melalui pelatihan ini, para petani muda diharapkan mengenali potensi sumber daya pertanian yang tersedia di sekitar mereka, selanjutnya mereka bersama-sama organisasi petani mengembangkan layanan koperasi yang profesional, menguntungkan dan berkelanjutan

 

Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh sebagian besar petani di daerah pedesaan hanya mengandalkan budidaya (on-farm). Banyak petani kecil yang bekerja di pertanian hanya fokus pada budidaya. Mereka memiliki akses ke tanah yang sangat terbatas. Oleh karena itu, bagian penting dari proses kegiatan pertanian harus meningkat atau setidaknya menambah nilai bagi pendapatan petani yang dimanfaatkan oleh pihak lain, seperti layanan pasokan input, pengolahan pasca panen dan pemasaran.

 

Banyak nilai manfaat ekonomi dalam proses kegiatan pertanian dapat dimanfaatkan oleh organisasi petani atau koperasi pertanian. Ini akan meningkatkan nilai tambah dan rantai nilai komoditas yang dibudidayakan oleh petani kecil di daerah pedesaan. Menyediakan layanan pasokan input produksi seperti pupuk, nutrisi tanaman adalah komponen yang memiliki proporsi 30% dari total biaya kegiatan pertanian.

 

Sementara dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran memainkan peran penting dalam kegiatan produksi pertanian. Sektornya ini memberikan manfaat ekonomi 50% dari semua kegiatan pertanian. Dalam arti, sektor budidaya hanya menyediakan 20% dari semua nilai ekonomi dari kegiatan pertanian. Namun, sebagian besar petani kecil hanya memperhatikan kegiatan budidaya. Oleh karena itu, manfaat ekonomi di luar pertanian adalah lebih dimanfaatkan oleh pihak lain seperti tengkulak/perantara, pedagang, dan perusahaan pengolahan.

 

Namun, penggunaan nilai ekonomi di sektor pertanian didasarkan pada kemampuan kerja sama antara petani yang lebih kuat dan terarah. Pengembangan sistem kewirausahaan pertanian memiliki kegunaan yang lebih tinggi dan memiliki dampak positif pada peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pertanian di daerah pedesaan. Produksi produk pertanian yang sangat kompetitif akan memiliki manfaat ekonomi bagi petani yang dilihat sebagai interaksi sinergis yang dibangun dalam ekonomi pertanian. Dalam posisi ini keberadaan petani muda dalam koperasi pertanian / kewirausahaan sangat penting.

 

Doc: Taufik Hidayat

 

 

Struktur organisasi ekonomi masyarakat pedesaan selama ini adalah sangat rapuh. Ini tercermin dalam posisi pelaku ekonomi pedesaan yang tidak “memiliki” kekuatan yang cukup untuk melakukan posisi tawar dengan pelaku ekonomi di luar desa. Lemahnya posisi tawar tersebut disebabkan oleh banyak faktor, termasuk kelemahan dalam pengorganisasian kelompok tani, penguasaan modal usaha, saling ketergantungan yang sangat timpang antara pelaku ekonomi pedesaan dan dari luar.

 

Peningkatan produktivitas budidaya pertanian tidak lagi menjadi jaminan bahwa hal itu akan memberikan keuntungan bagi petani tanpa kesetaraan pendapatan antara petani yang terlibat dalam sub-sektor buidaya pertanian dengan sub-sektor hulu dan hilir. Petani pemilik perkebunan kecil akan kesulitan menjual hasil panen mereka karena mereka tidak memiliki kekuatan dalam sistem pemasaran. Petani kecil biasanya menggunakan sistem penjualan hasil panen. Dengan sistem ini sebanyak 40% dari penjualan hasil panen petani menjadi milik tengkulak. Dampaknya pertumbuhan ekonomi pedesaan hanya bergantung pada hasil budidaya. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan nilai tambah belum mendapat perhatian petani..

 

Peningkatan posisi tawar petani akan meningkatkan akses masyarakat pedesaan dalam kegiatan ekonomi yang adil, sehingga bentuk kesenjangan dan kerugian yang dialami oleh para petani dapat dihindarkan. Problem mendasarnya adalah lemahnya posisi tawar (market power) petani sehingga lemah dalam negosiasi harga hasil produksinya. Lemahnya  posisi tawar petani  disebabka oleh  kelembagaan ekonomi yang belum kuat, keberlanjutan dalam pasokan dan kualitas, informasi dan akses pasar, serta akses permodalan.

 

Kesetaraan pendapatan akan dicapai dengan meningkatkan posisi tawar petani. Hal ini dapat dilakukan jika petani terorganisir dengan baik dalam suatu lembaga ekonomi/Koperasi yang  betul-betul dibangun sesuai dengan kebutuhan dan rencana usaha yang terukur. Penguatan petani harus lebih tertuju pada upaya membangun kelembagaan ekonomi yang kuat dan inklusif serta didukung dengan sumberdaya yang profesional.

 

Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam membangun kelembagaan Ekonomi (Koperasi) yang dipimpin oleh petani adalah Mengenali Potensi dan kebutuhan petani, Sumberdaya profesional, rencana usaha, Partner, akses pasar dan permodalan. Tidak kalah penting adalah pendidikan untuk anggota, pemuda tani dan perempuan. Kunci keberhasilan dalam kelembagaan Usaha (koperasi) yang dipimpin oleh petani tidak hanya pada beberapa faktor tersebut. Namun, perubahan mainset dari petani dan pemuda petani dalam memandang potensi dan memanfaatkan peluang yang ada.

 

Kepeloporan (Pioneering) dari  petani muda dari lima organisasi Petani dilatih untuk mendapatkan pengetahuan tentang Kewirausahaan di dalam koperasi yang dipimpin petani harus berfungsi. Mereka akan termotivasi untuk menjadi bagian dari tantangan baru untuk menjadi organisasi petani pertama di Indonesia dalam mendirikan koperasi yang dipimpin petani yang dikelola secara profesional.

 

Selama Pelatihan, para petani muda dilatih mengenai (1) Pengembangan  inisiatif organisasi/koperasi mengelola nilai guna ekonomi berbasis pertanian, (2) mengembangkan Ide-ide Bisnis Koperasi petanian, (3) mengenali kekuatan Pasar (market Power) Berdasarkan Potensi usaha pertanian, (4) Mata rantai pertanian (value chain) dan biaya tiap rantai (cost of benefit), (5) Mengembangkan peluang pasar dan kerjasama antar kelompok Tani/Organisasi (horizontal clustering), (6) Mengembangkan Kanvas Bisnis Model untuk mengembangankan rencana Bisnis.

#Rifai

Read More

Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2019

Siaran Pers Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

Tentang

Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2019

Jakarta, 22 September 2019
Hingga akhir periode pemerintahan 2014-2019, realisasi Reforma Agraria tidak berhasil dijalankan. Hak-hak
petani atas tanah masih diabaikan. Janji redistribusi tanah 9 juta hektar, penyelesaian konflik agraria dan
perbaikan ekonomi serta produksi petani dalam kerangka RA tak kunjung diterima petani. Bahkan yang paling
mengecewakan, agenda RA yang diperjuangkan 59 tahun oleh petani dan gerakan reforma agraria telah
diselewengkan oleh pemerintah. Meski masukan dan kritik telah berulangkali disampaikan dan diingatkan dalam
5 tahun terakhir ini, Pemerintah tetap mempertontonkan kekeliruan RA tersebut kepada masyarakat luas. Lima
tahun membiarkan krisis agraria yang dialami kaum tani Indonesia tidak diatasi secara serius.
Di banyak tempat tanah-tanah petani, wilayah adat adat, kampung nelayan, tanah garapan buruh tani, dan rakyat
miskin lainnya diambil alih secara paksa, secara sepihak oleh pemerintah, dan oleh perusahaan yang juga
dilegitimasi oleh keputusan pemerintah. Bahkan tetap menggunakan cara-cara lama, melibatkan tentara dan
polisi untuk merepresi dan menggusur tanah masyarakat dengan mengatasnamakan pembangunan dan/atau
proyek strategis nasional.

Di tengah situasi krisis agraria saat ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertontonan “kejar
setoran” untuk mengesahkan sejumlah undang-undang (UU) yang anti-rakyat. Seolah belum genap penderitaan
petani dan rakyat kecil, masih harus ditambah dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Pertanahan. Berbulan-bulan kami bersama serikat-serikat petani dan organisasi masyarakat adat telah
menyampaikan masukan dan usulan pembatalan rencana pengesahan RUU Pertanahan. Bukan RUU yang
memastikan RA berjalan sesuai harapan rakyat sehingga pemenuhan hak rakyat atas tanah dapat terwujud.
Justru RUU Pertanahan mengatur cara Negara mengamputasi hak konstitusi agraria petani dan setiap warga
negara Indonesia.

Tontonan kejar target RUU dan atau revisi UU yang anti rakyat juga dilakukan melalui UU MD3, UU KPK, UU SDA.
Beberapa hari ke depan DPR akan mengesahkan RUU KUHP, RUU Perkoperasian, RUU Sistem Budidaya
Pertanian Berkelanjutan dan revisi UU Ketenagakerjaan dimana RUU dan revisi UU tersebut sama sekali tidak
memberikan keadilan untuk rakyat.

Dalam momentum Peringatan Hari Tani Nasional 2019 (HTN 2019), yang akan jatuh pada Hari Selasa, 24
September 2019, kami dari 76 organisasi masyarakat masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Nasional
Pembaruan Agraria (KNPA), terdiri dari organisasi petani, organisasi masyarakat adat, organisasi nelayan,
organisasi buruh, organisasi perempuan, dan NGO mengajak kepada masyarakat Indonesia agar turut bergabung
dalam Peringatan HTN 2019 yang akan dipusatkan di Jakarta dan di berbagai provinsi serta kabupaten.
Ribuan massa petani dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan perwakilan petani dari Bali, Jambi, Sumatera
Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan akan melakukan aksi peringatan HTN 2019 di Jakarta. Petani akan
menyampaikan aspirasinya, sekaligus menagih janji pemerintah di dua titik, yakni Istana Negara dan Gedung
MPR-DPR RI.

Selain puncak peringatan HTN di Jakarta, puluhan ribu petani bersama organisasi taninya dan jaringan
masyarakat sipil lainnya juga akan memperingati HTN pada 23-24 September 2019. KNPA akan melakukan
peringatan HTN 2019 di sejumlah daerah, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu,
Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawaesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa
Tenggara Barat, Kalimantan Tengah.

Setidaknya ada 5 masalah pokok petani hari ini, yang akan disampaikan dan digugat kepada Pemerintah (dalam
hal ini Presiden RI) dan DPR RI (dalam hal ini Ketua MPR dan DPR RI): (1) Macetnya pelaksanaan reforma agraria
yang telah dimandatkan Konstitusi, TAP MPR No. IX/2001, UUPA 1960, termasuk Evaluasi Satu Tahun Perpres
Reforma Agraria; (2) Pengabaikan penyelesaikan konflik agraria struktural di semua sektor; (3) Perampasan
tanah, penggusuran serta kriminalisasi yang masih dialami petani; (4) RUU Pertanahan yang berwatak liberal,
sehingga tidak berpihak kepada petani, bahkan membahayakan petani dan rakyat kecil lainnya, termasuk
masalah RUU dan revisi UU lainnya yang anti rakyat; (5) Kebijakan ekonomi, pertanian dan peraturan hukum
yang pro-korporasi dan menyengsarakan rakyat.

Demikian Siaran Pers HTN 2019 ini kami sampaikan. Kami mengundang rekan-rekan jurnalis dan media masa
untuk bergabung dan meliput Peringatan HTN tahun ini. Selain itu juga mengajak kepada gerakan sosial lainnya,
organisasi masyarakat sipil, masyarakat luas, dan kawan-kawan semua yang mendukung perjuangan petani
untuk bergabung pada peringatan HTN 2019. Mari kita ingatkan janji reforma agraria dan memastikan
pembatalan pengesahan RUU Pertanahan karena akan merugikan petani, masyarakat adat, perempuan, dan
seluruh masyarakat Indonesia.

Hormat kami

Komite Nasional Pembaruan Agraria
Dewi Kartika
Koordinator Umum HTN 2019

Read More

UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Disahkan Petani Siap-siap Judicial Review

RILIS MEDIA / PRESS RELEASE

Koalisi Kedaulatan Benih Petani dan Pangan
Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi (DMTK)
Koperasi Benih Kita Indonesia (KOBETA)
Forum Benih Lokal Berdaulat (BLB)
Aliansi Petani Indonesia (API)
Serikat Petani Indonesia (SPI)
Yayasan KEHATI
FIELD Indonesia
Indonesia for Global Justice (IGJ)
Aliansi Organis Indonesia (AOI)
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
Yayasan Bina Desa
Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT)
Koalisi Daulat Benih Petani
Mari Sejahterakan Petani (MSP Indonesia)
Lab. Agensia Hayati TANETE Institute
Kediri Bersama Rakyat (KIBAR)
FIAN Indonesia

UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Disahkan Petani Siap-siap Judicial Review

Jakarta, 26 September 2019

Disahkannya undang-undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (UU SBPP) kemarin 25 September disambut kekecewaan mendalam oleh koalisi benih petani dan pangan. Koalisi yang terdiri dari Sejumlah organisasi berbasis petani diketahui sebelumnya telah berusaha menyampaikan usulan perbaikan pasal-pasal UU SBPB.

Henry Saragih dari Serikat Petani Indonesia salah satu organisasi anggota Koalisi menegaskan bahwa proses pembuatan dan pembahasan draft RUU ini tidak partisipatif. DPR RI tidak melibatkan organisasi petani sebagai wadah petani, dan pihak-pihak yang mengajukan judicial review atas undang-undang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) yang digantikan oleh UU SBPB ini.

Nuruddin dari Aliansi Petani Indonesia (API) dengan tegas menyampaikan bahwa Koalisi akan segera mengorganisir Tim Kuasa Hukum dan organisasi masyarakat sipil sebagai pendaftar gugatan ke MK untuk Judicial Review. “Koalisi akan mengajak serta berbagai organisasi dan kumpulan petani di seluruh wilayah Indonesia untuk bersama-sama mengajukan gugatan ke MK” ujar Nuruddin.

Said Abdullah dari KRKP (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan) menyampaikan bahwa Koalisi Benih Petani dan Pangan akan sekaligus melakukan sosialisasi terkait undang-undang ini kepada petani sambil konsolidasi untuk bersama-sama dalam menentukan langkah berikutnya termasuk upaya judicial review. “UU SBPB ini sekalipun melemahkan petani tetapi harus dijadikan momentum untuk petani bersatu saling menguatkan, supaya terjadi perbaikan yang substansial terhadap nasib 26 juta petani kecil di Indonesia” tegas Said.

UU SBPB juga memuat pasal-pasal yang dipandang memberatkan khususnya petani pemulia dan penangkar benih dan malah justru membahayakan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang selama ini justru penjaga utamanya adalah petani-petani pemulia dan penangkar benih di seluruh Indonesia.

Lutfiyah Hanim dari Koalisi menggarisbawahi pentingnya mengakui dan menghargai peran petani kecil yang selama ratusan tahun sudah menjadi garda depan dalam memelihara keragaman hayati di seluruh Indonesia. “Mestinya undang-undang apapun yang mengatur terkait peran petani dalam pemuliaan dan penangkaran benih harus bersifat mendukung petani kecil sehingga semakin mampu menjaga keragaman tanaman pertanian yang merupakan kekayaan Indonesia yang bernilai sangat tinggi.”papar Hanim

UU SBPB masih saja menempatkan petani kecil sebagai pihak yang diatur, dibatasi, dikecilkan, dan dianggap sebelah mata. Padahal justru mereka yang selama ini bekerja secara mandiri dan dedikasi tinggi dalam memelihara kekayaan benih dan pertanian kita. Tapi di sisi lain korporasi yang jelas-jelas mencari keuntungan sendiri malah ditinggikan, diberi karpet merah, dimudahkan. Ini terlihat jelas di keseluruhan isi pasal-pasal UU SBPB. Demikian diungkapkan Romi Abrori Ketua Koperasi Benih Indonesia (KOBETA) yang juga anggota Koalisi. “UU SBPB sama sekali tidak memberi ruang untuk kelompok tani, kelompok usaha tani dan koperasi petani. Juga menihilkan peran organisasi-organisasi sipil yang selama ini bekerja bersama petani. Jelas ini harus dikoreksi” tandas Abrori.

Irsan Surya Imana dari MSP Indonesia organisasi petani pemulia menegaskan pasal-pasal terkait RUU SBPB yang tidak memihak Kedaulatan Petani MSP Indonesia tetap akan menentang. “Sikap kami sudah sangat jelas, dengan tetap menanam Padi Lokal Tidak Bersertifikat. Panen Raya bersama-sama. Berbagi Benih dengan petani Indonesia di manapun berada.” tandas Irsan. “Harus selalu diingat bahwa Petani Pemulia Benih sudah ada sebelum NKRI berdiri. Sudah sepatutnya Kedaulatan Petani diwujudkan untuk kedaulatan pangan Indonesia.”

Dalam waktu dekat Koalisi Benih Petani dan Pangan akan segera mengadakan pertemuan untuk mengupas isi UU SBPB dan mempersiapkan gugatan. Dewi Hutabarat dari Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi (DMTK) sebagai salah satu koordinator Koalisi menyampaikan bahwa Koalisi juga akan terus membuka komunikasi dengan lebih banyak pihak, untuk memperkuat upaya judicial review bagi perbaikan isi UU yang justru memberi dukungan sebesarnya pada puluhan juta petani kecil di Indonesia.

====

Narahubung Rilis:

Dewi Hutabarat (081381108822)
Henry Saragih (0811655668)
Nuruddin (081334344808)
Said Abdullah (081382151413)
Lutfiah Hanim (08981089129)
Romi Abrori (082244333988)
Irsan Surya Imana (085230504578)

Read More

Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2019

Siaran Pers Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

Tentang

Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2019

Jakarta, 22 September 2019

Hingga akhir periode pemerin tahan 2014-2019, realisasi Reforma Agraria tidak berhasil dijalankan. Hak-hak
petani atas tanah masih diabaikan. Janji redistribusi tanah 9 juta hektar, penyelesaian konflik agraria dan
perbaikan ekonomi serta produksi petani dalam kerangka RA tak kunjung diterima petani. Bahkan yang paling
mengecewakan, agenda RA yang diperjuangkan 59 tahun oleh petani dan gerakan reforma agraria telah
diselewengkan oleh pemerintah. Meski masukan dan kritik telah berulangkali disampaikan dan diingatkan dalam
5 tahun terakhir ini, Pemerintah tetap mempertontonkan kekeliruan RA tersebut kepada masyarakat luas. Lima
tahun membiarkan krisis agraria yang dialami kaum tani Indonesia tidak diatasi secara serius.
Di banyak tempat tanah-tanah petani, wilayah adat adat, kampung nelayan, tanah garapan buruh tani, dan rakyat
miskin lainnya diambil alih secara paksa, secara sepihak oleh pemerintah, dan oleh perusahaan yang juga
dilegitimasi oleh keputusan pemerintah. Bahkan tetap menggunakan cara-cara lama, melibatkan tentara dan
polisi untuk merepresi dan menggusur tanah masyarakat dengan mengatasnamakan pembangunan dan/atau
proyek strategis nasional.

Di tengah situasi krisis agraria saat ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertontonan “kejar
setoran” untuk mengesahkan sejumlah undang-undang (UU) yang anti-rakyat. Seolah belum genap penderitaan
petani dan rakyat kecil, masih harus ditambah dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Pertanahan. Berbulan-bulan kami bersama serikat-serikat petani dan organisasi masyarakat adat telah
menyampaikan masukan dan usulan pembatalan rencana pengesahan RUU Pertanahan. Bukan RUU yang
memastikan RA berjalan sesuai harapan rakyat sehingga pemenuhan hak rakyat atas tanah dapat terwujud.
Justru RUU Pertanahan mengatur cara Negara mengamputasi hak konstitusi agraria petani dan setiap warga
negara Indonesia.

Tontonan kejar target RUU dan atau revisi UU yang anti rakyat juga dilakukan melalui UU MD3, UU KPK, UU SDA.
Beberapa hari ke depan DPR akan mengesahkan RUU KUHP, RUU Perkoperasian, RUU Sistem Budidaya
Pertanian Berkelanjutan dan revisi UU Ketenagakerjaan dimana RUU dan revisi UU tersebut sama sekali tidak
memberikan keadilan untuk rakyat.

Dalam momentum Peringatan Hari Tani Nasional 2019 (HTN 2019), yang akan jatuh pada Hari Selasa, 24
September 2019, kami dari 76 organisasi masyarakat masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Nasional
Pembaruan Agraria (KNPA), terdiri dari organisasi petani, organisasi masyarakat adat, organisasi nelayan,
organisasi buruh, organisasi perempuan, dan NGO mengajak kepada masyarakat Indonesia agar turut bergabung
dalam Peringatan HTN 2019 yang akan dipusatkan di Jakarta dan di berbagai provinsi serta kabupaten.
Ribuan massa petani dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan perwakilan petani dari Bali, Jambi, Sumatera
Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan akan melakukan aksi peringatan HTN 2019 di Jakarta. Petani akan
menyampaikan aspirasinya, sekaligus menagih janji pemerintah di dua titik, yakni Istana Negara dan Gedung
MPR-DPR RI.

Selain puncak peringatan HTN di Jakarta, puluhan ribu petani bersama organisasi taninya dan jaringan
masyarakat sipil lainnya juga akan memperingati HTN pada 23-24 September 2019. KNPA akan melakukan
peringatan HTN 2019 di sejumlah daerah, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu,
Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawaesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa
Tenggara Barat, Kalimantan Tengah.

Setidaknya ada 5 masalah pokok petani hari ini, yang akan disampaikan dan digugat kepada Pemerintah (dalam
hal ini Presiden RI) dan DPR RI (dalam hal ini Ketua MPR dan DPR RI): (1) Macetnya pelaksanaan reforma agraria
yang telah dimandatkan Konstitusi, TAP MPR No. IX/2001, UUPA 1960, termasuk Evaluasi Satu Tahun Perpres
Reforma Agraria; (2) Pengabaikan penyelesaikan konflik agraria struktural di semua sektor; (3) Perampasan
tanah, penggusuran serta kriminalisasi yang masih dialami petani; (4) RUU Pertanahan yang berwatak liberal,
sehingga tidak berpihak kepada petani, bahkan membahayakan petani dan rakyat kecil lainnya, termasuk
masalah RUU dan revisi UU lainnya yang anti rakyat; (5) Kebijakan ekonomi, pertanian dan peraturan hukum
yang pro-korporasi dan menyengsarakan rakyat.

Demikian Siaran Pers HTN 2019 ini kami sampaikan. Kami mengundang rekan-rekan jurnalis dan media masa
untuk bergabung dan meliput Peringatan HTN tahun ini. Selain itu juga mengajak kepada gerakan sosial lainnya,
organisasi masyarakat sipil, masyarakat luas, dan kawan-kawan semua yang mendukung perjuangan petani
untuk bergabung pada peringatan HTN 2019. Mari kita ingatkan janji reforma agraria dan memastikan
pembatalan pengesahan RUU Pertanahan karena akan merugikan petani, masyarakat adat, perempuan, dan
seluruh masyarakat Indonesia.

Hormat kami
Komite Nasional Pembaruan Agraria
Dewi Kartika
Koordinator Umum HTN 2019

Komite Nasional Pembaruan Agraria:
KPA, SPP, STI, SPM, P2B, BPRPI, SPB, SPM, FPPB, STIP, SETAM, HITAMBARA, STKS, LKM Liku Dengen,
KSPPM, STT, STSP, PPC, AMAN, WALHI, API, KPBI, KSN, SPRI, IHCS, SPR, HUMA, JKPP, SP, KRKP, BRWA,
KPRI, SW, IGJ, Sains, RMI, PUSAKA, Bina Desa, Tuk-Indonesia, FIELD, Lokataru, FPPI, FUTASI, SPSB, PPSS,
PPJ, SPB, StaB, SneB, SPS, Jaka Tani, FARMACI, FPPMG, SEPETAK, FPMR, RTI, SPPQT, ORTAJA, FPPK,
FPKKS, SEKTI, PPAB, SPL, SPGB, STS, KTSPB, PRS, Lembaga Adat Adati Totongano Wonua Kampo Hukaealaea, Lembaga Adat Sarano Wonua, FMTNW Angata, Forma Tani, APMMP, SNTP, STS, SPM, SEMPRO.

Read More