Festival Kopi Nusantara

Telah diselenggarakan Festival Kopi Nusantara di Jakarta, dimana Aliansi Petani Indonesia (API) diundang oleh Harian Kompas. Kompas adalah salah satu media yang terbesar di Indonesia,  dan API melalui anggotanya dari Malang (Dampit) Sridonoretno mengambil bagian dalam pameran Kopi tersebut, petani-petani anggota API khususnya pada Komoditi  kopi dari Sridonoretno bukan sekedar membawa Green beans atau Roast beans  untuk dipamerkan, akan tetapi ada aspirasi dan pesan yang kuat dalam perhelatan besar ini.  

SRIDONORETNO merupakan akronim dari nama tiga desa yaitu, Srimulyo, Sukodono dan Baturetno yang berada  pada 15 km dari kecamatan Dampit. Dampit merupakan salah satu Kecamatan penghasil kopi yang berada di Kabupaten Malang. Secara umum di Kec. Dampit struktur tanahnya merupakan jenis tanah pedsolik dengan topografi Bukit  dan sebagian lebihnya adalah pegunungan dengan ketinggian 600-800 mdpl dan curah hujan rata-rata 1419/tahun. Produk unggulan dari Koperasi Sridonoretno Makmur Bersama yaitu, Java-Robusta Dampit. Dengan proses petik merah, proses basah/kering, dan biji sudah di grade membuat kopi SRIDONORETNO beraroma kuat. Kopi SRIDONORETNO telah mendapat penilaian uji citarasa di Coffee LAB 5758, dan Penilaian Mutu Biji Kopi di LP PUSLITKOKA (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao), dengan jumlah petani sekitar 452 orang, serta areal produksi  472, 7 Ha dan dengan masa panen Mei-Oktober .

 Melalui kesempatan ini, kami menggunakan moment yang sebaik-baiknya sebagai ajang promosi dan edukasi terhadap konsumen Indonesia yang menjadi  Spirit tema besar yang di usung Festival Kopi Nusantara  “Cerita Negri Kopi” yang di gagas oleh Harian KOMPAS dan Bank BRI serta didukung oleh BUMN dan Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal  Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Jakarta, Bentara Budaya19-22 Juli 2018).

“Banyak berbagai cerita tentang tanah air dalam Festival Kopi Nusantara ini, dengan bantuan Bank BRI serta berbagai pihak, kita mau bercerita tentang kopi yang kaya perbedaannya tetapi disatukan dalam tema ini untuk mendongkrak kesejahteraan petani, mempertemukan diantara Buyer serta Pemerintah terkait kepada petani” kata Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, saat ditanya oleh kami pada sesi  pembukaan Festival Kopi Nusantara.

Festival kopi nusantara ini merupakan rangkaian dari EKSPEDISI KOPI KOMPAS bahwa kopi merupakan kekayaan Nusantara yang telah dirawat oleh & dengan budaya Indonesia yang beraneka ragam , Sehingga setiap jenis kopi memiki cerita & sejarah.

“Indonesia ini salah satu penghasil kopi terbaik di dunia. Kopi ini termasuk yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Saat ini salah satu program yang di fokuskan adalah di sector pertanian, karena pertanian cukup besar menyerap tenaga kerja, tapi Indonesia adalah Negara yang berkembang dengan UMP nya naik 10-15% yang setiap 5 tahun itu dobel, dan sementara di sector pertanian tidak akan mis lagi kalau dia melakukan Intesifikasi. Di sector pertanian walaupun produksinya naik tapi penyerapan tenaga kerjanya berkurang, untuk mengantisipasi atas kurangnya tenaga kerja di sector pertanian, dengan model Prukades ini mampu mengurangi kemiskinan di desa menurut data BPS kemarin 1,2 juta jiwa. Saya senang sekali KOMPAS mengadakan Festival Kopi Nusantara ini, semoga bisa mendatangkan Kurator kopi dan membesarkan para Barista muda ” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat membuka acara Festival Kopi Nusantara.

Read More

Acuan Beras Rugikan Petani

JAKARTA (HN) -Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dinilai tidak memperhatikan ongkos produksi skala nasional. Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) Muhammad Nuruddin mengatakan, HET dan HPP yang saat ini diterapkan hanya memertimbangan ongkos produksi di Pulau Jawa. Daerah lain, seperti Sumatera, Sulawesi, dan NTT memiliki ongkos produksi lebih tinggi dari Pulau Jawa.

“Jadi kalau HET Rp 9.000 per kilogram dan HPP di tingkat petani Rp 7.400 tidak akan memberikan manfaat bagi petani, justru merugikan,” ujar Nuruddin kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (24/7).

Menurut dia, ongkos produksi di Indonesia bagian timur lebih mahal karena faktor upah buruh pertanian. Di Pulau Jawa rata-rata upah buruh berkisar Rp 80 ribu per hari, di Indonesia bagian timur bisa Rp 100 ribu per hari.

“Di Sulawesi dan NTT bahkan hingga Rp 120 ribu per hari. Mereka sudah dikasih upah juga harus diberi makan siang dan kudapan,” kata dia.

Nuruddin menilai, kebijakan pemerintah harus ditinjau ulang sebelum benar-benar diaplikasikan. Tidak hanya upah buruh tapi juga ongkos distribusi padi, harga pupuk, dan benih. Pemerintah diminta menghitung dengan tepat berbagai faktor pembentukan harga padi yang sesuai.

“Pemerintah juga harus memperhatikan faktor inflasi. Kalau tidak sesuai ya tidak ada untung usaha taninya,” ujar Nuruddin.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan, hingga saat ini pedagang pasar tidak tertekan dengan penggunaan HET di tingkat ritel. Pedagang cenderung cuek terhadap perumusan harga yang digadang-gadang melindungi harga di tingkat konsumen.

Pedagang tetap akan menggunakan mekanisme pasar untuk menjual barang. Mereka mendapatkan laba dari margin yang diambil. “Saat harga di sentra naik atau ongkos angkut naik, tentu akan menaikkan harga. Pedagang tidak akan mau rugi, sudah ada hukum pasar berlaku,” kata Mansuri kepadaHARIAN NASIONAL.

 Reportase : Dedy Darmawan Nasution
Editor : Admin
 
Sumber: http://harnas.co/2017/07/24/acuan-beras-rugikan-petani
 
Read More

Sarasehan Madu Odeng Ujung Kulon

Sebagai rasa syukur panen madu hutan Ujung Kulon tahun 2017 yang lalu, Koperasi Hanjuang mengadakan kegiatan sosial dan lingkungan. “Berbagi untuk sesama dan alam Ujung Kulon”. Kegiatan ini terdiri dari; Khitanan massal, santunan anak yatim, donasi tanaman pakan lebah, terumbu karang, peresmian sanggar lebah madu. Serta sarasehan Odeng  Ujung Kulon dengan tema diskusi “Kerja bersama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan alam Ujung Kulon”. Yang dilaksanakan pada 27-28 Maret 2018, bertempat di Kampung. Cikawung girang, Desa Ujung Jaya, Kec. Sumur, Pandeglang-Banten.

Dari sekian banyak kekayaan ekosistem Taman Nasional. Ujung Kulon, madu hutan merupakan bagian dari sumberdaya keanekaragaman hayati yang sangat bermanfaat bagi manusia. Madu hutan merupakan madu yang dihasilkan dari jenis lebah hutan Apis Dorsata atau disebut Odeng yang merupakan lebah paling banyak menghasilkan madu dari nectar bunga tanaman endemic hutan yang beragam.

Dalam rangka membuka ruang akses serta untuk memberikan nilai manfaat Taman Nasional. Ujung Kulon bagi masyarakat desa penyangga, maka pada tanggal 11 Oktober 2016 Balai Taman Nasional. Ujung Kulon dan Koperasi Hanjuang telah menanda tangani Perjanjian Kerjasama, tentang pengelolaan madu hutan di  zona tradisional TN. Ujung Kulon di Pulau Panaitan seluas 388,75 Ha.

Pemanfaatan madu hutan di kawasan TN. Ujung Kulon telah dilakukan oleh masyarakat sekitar secara turun temurun. Madu hutan menjadi sumber pendapatan alternative disaat petani tidak menggarap sawah tadah hujan, karena madu hutan dapat dipanen saat musim kemarau dimana bunga-bunga tanaman hutan mekar.

 

Koperasi Hanjuang merupakan koperasi serba usaha Di dirikan pada 01 Januari 2012 oleh beberapa orang pendamping kelompok tani, anggota Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon dan beberapa orang agen pemasaran madu hutan Ujung Kulon. Mendapatkan badan hukum dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang. Memiliki visi untuk  “meningkatkan kesejahteraan bersama berbasis ekologi berkelanjutan. Hanjuang memulai bekerjasama dengan PT. Oriflame Indonesia, dimana madu hutan atau odeng dari hutan TN. Ujung Kulon dimanfaatkan sebagai salah satu produk kecantikan brand kosmetik terkenal ini.

 

Pada musim 2017, serapan madu dari anggota sebanyak 4.739 Kg dengan nilai pembelian sebesar Rp. 379.120.000 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah). Dengan serapan madu tersebut, Koperasi Hanjuang dapat membagikan Sisa Hasil Usaha kepada anggota . Koperasi Hanjuang pun dapat memberikan kontribusi untuk Negara dari PNBP madu hutan sebesar Rp. 22.747.200 (Dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tuju ribu dua ratus rupiah).

 

 

 

Read More

Colombia dan negara-negara Afrika Raih Dukungan Penting (Family Farming)

Komite Nasional Pertanian Keluarga Indonesia, Colombia dan negara-negara Afrika Raih Dukungan Penting dalam Advokasi Kebijakan Publik yang Mendukung Pertanian Keluarga (Family Farming)

 

 

KomiteNasionalPertanianKeluarga(KNPK) Indonesia dan Colombiameraih kemajuan dalam proses-proses dialog politik antara pemain kunci dalam Pertanian Keluarga, yang mengarah kepada di setujuinya kebijakan baru atau turunannya untuk pengembangan Pertanian Keluarga di negara masing-masing. Di Indonesia, turunan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah disahkan. Sementara di Colombia, Panduan Nasional Kebijakan Publik yang Strategis untuk Pertanian Keluarga di setujui.

 

Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan) adalah salah satu dari berbagai undang-undang yang turunannya dibuat agar dapat dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten.KNPK Indonesia mendorong disusunnya Peraturan Gubernur Nomor16 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Provinsi Jawa Tengah. Dan setelah melalui proses diskusi dan lobi ke berbagai pihak terkait, akhirnya peraturan gubernur tersebut disahkan pada 26 Februari2018.

 

Melalui anggotanya di Jawa Tengah, Komite Daerah Pertanian Keluarga (KDPK), KNPK Indonesia terlibat dalam perumusan kebijakan publik tersebut melalui serangkaian kegiatan, berupa lokakarya, pertemuan, dan diskusi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten serta desa dengan para pemangku kepentingan seperti DPRD Provinsi dan pemerintah yang diwakili oleh dinas-dinas terkait. Mereka mendukung konsolidasi dan koordinasi yang efektif di antara organisasi-organisasi pertanian keluarga dan masyarakat sipil yang punya tujuan sama yaitu memajukan kebijakan publik yang berpihak kepada pertanian keluarga.

 

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini memuat isu-isu penting seperti akses dan penggunaan lahan yang menjamin ketersediaan lahan sebagai salah satu sumberdaya bagi petani keluarga kecil; infrastruktur dan instalasi dengan mendorong pemerintah provinsi untuk memfasilitasi standardisasi benih dan pupuk (sesuai dengan Standar Nasional Indonesia/SNI); asuransi gagal panen di mana pemerintah mengalokasikan dana untu kmensubsidi petani kecil yang tidak dapat panen; dan suksesi generasi sehingga generasi muda petani akan tetap bertani.

 

“Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Jawa Tengah ini bukanlah capaian akhir KDPK Jawa Tengah, tetapi pencapaian ini merupakan babak baru bagi kami untuk memantau, dan tetap menjaga terlaksananya peraturan ini dengan semestinya,” jelas Syukur Fahrudin, koordinator KDPK Jawa Tengah.“Kerja besar KDPK Jateng selanjutnya adalah mencari dan mengidentifikasi berbagai bentuk implementasi Peraturan Gubernur tersebut”.

 

Sementara itu di Colombia, RENAF (Jaringan Nasional Pertanian Keluarga, setara dengan KNPK) secara intensif berpartisipasi dalam diskusi-diskusi mendalam tentang pedoman strategis untuk kebijakan publik bagi Pertanian Keluarga yang akhirnya diadopsi pada Desember 2017, melalui Resolusi 464 tahun 2017.

 

Resolusi ini, bersama pedomannya merupakan hasil dari proses advokasi yang telah dimulai oleh Columbia pada tahun 2014 melalui Program Pertanian Keluarga yang dilanjutkan dengan pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari berbagai aktor yang terlibat dalam Pertanian Keluarga (termasuk RENAF). Pada tahun 2017, kelompok ini bekerja tanpa lelah mendiskusikan secara mendalam pedoman strategis untuk kebijakan publik bagi Pertanian Keluarga ini, didukung oleh partisipasi organisasi-organisasi dan komponen Pertanian Keluarga dari seluruh negara sehingga mampu memberikan masukan ke berbagai kerja-kerja, pertemuan regional, dan seminar internasional Pertanian Keluarga dan Ekonomi Petani. Perlu diingat, pedoman ini dikembangkan  dalam rangka pelaksanaan kesepakatan perdamaian di Kolombia yang tujuan pertamanya adalah reformasi pedesaan secara menyeluruh.

 

Salah satu hal penting dalam resolusi ini adalah tata kelola kepemilikan lahan, perikanan, dan hutan yang bertanggung jawab (Pasal 4).Hal ini menyangkut kemajuan peraturan, proses, dan struktur-struktur untuk mendefinisikan dan mengatur cara di mana orang, masyarakat, dan subyek lain mengakses sumber daya nasional, dan memastikannya, seperti akses yang lebih adil kelahan dan proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan partisipatif.

 

Di benua Afrika, KNPK dari berbagai negara terlibat dalam pengembangan program politik nasional dan melakukan peranpenting dalam membela kepentingan Pertanian Keluarga.

 

Di Senegal misalnya, Komite Nasional Pertanian Keluarga atau KNPK (melalui GDPS, “Groupe de dialogue social et politique” atau Kelompok dialog sosial dan politik), menghadirkan otoritas yang kompeten dengan usulan utama organisasi-organisasi pertanian da nmasyarakat sipil untuk pembangunan Program Investasi Nasional (PNIASAN). Proses advokasi ini telahmencapai hasil berupa bergabungnya GDPS di Komite Teknis untuk pemantauan dan implementasi PNIASAN.

 

Adapun KNPK lainnya di Burkina Faso mengembangkan dokumen tahap kedua Program Sektor Pedesaan Nasional; KNPK di Madagaskar merevisi Dana Pembangunan Pertanian; danKNPK di Gambia terlibat dalam pengembangan program Nasional Investasi Pertanian. Semua ini adalah contoh kemajuan di tingkat regional dalam kerja-kerja pembelaan Pertanian Keluarga.

 

Proses-proses ini adalah contoh capaian penting dari advokasi politik yang dilakukan oleh KNPK-KNPK di berbagai negara Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Mereka menunjukkan kemajuan penting dalam mengkonsolidasikan dukungan untukPertanian Keluarga di negara masing-masing, dan menekankan aspek-aspek yang mendasar seperti akses ketanah dan sumber daya alam lainnya.Hal ini sejalan dengan Dasawarsa Pertanian Keluarga yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (2019-2028) yang menawarkan kesempatan khusus untuk memajukan kerja-kerja KNPK di berbagai negara (ink).

Read More