Colombia dan negara-negara Afrika Raih Dukungan Penting (Family Farming)

Komite Nasional Pertanian Keluarga Indonesia, Colombia dan negara-negara Afrika Raih Dukungan Penting dalam Advokasi Kebijakan Publik yang Mendukung Pertanian Keluarga (Family Farming)

 

 

KomiteNasionalPertanianKeluarga(KNPK) Indonesia dan Colombiameraih kemajuan dalam proses-proses dialog politik antara pemain kunci dalam Pertanian Keluarga, yang mengarah kepada di setujuinya kebijakan baru atau turunannya untuk pengembangan Pertanian Keluarga di negara masing-masing. Di Indonesia, turunan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah disahkan. Sementara di Colombia, Panduan Nasional Kebijakan Publik yang Strategis untuk Pertanian Keluarga di setujui.

 

Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan) adalah salah satu dari berbagai undang-undang yang turunannya dibuat agar dapat dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten.KNPK Indonesia mendorong disusunnya Peraturan Gubernur Nomor16 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Provinsi Jawa Tengah. Dan setelah melalui proses diskusi dan lobi ke berbagai pihak terkait, akhirnya peraturan gubernur tersebut disahkan pada 26 Februari2018.

 

Melalui anggotanya di Jawa Tengah, Komite Daerah Pertanian Keluarga (KDPK), KNPK Indonesia terlibat dalam perumusan kebijakan publik tersebut melalui serangkaian kegiatan, berupa lokakarya, pertemuan, dan diskusi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten serta desa dengan para pemangku kepentingan seperti DPRD Provinsi dan pemerintah yang diwakili oleh dinas-dinas terkait. Mereka mendukung konsolidasi dan koordinasi yang efektif di antara organisasi-organisasi pertanian keluarga dan masyarakat sipil yang punya tujuan sama yaitu memajukan kebijakan publik yang berpihak kepada pertanian keluarga.

 

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini memuat isu-isu penting seperti akses dan penggunaan lahan yang menjamin ketersediaan lahan sebagai salah satu sumberdaya bagi petani keluarga kecil; infrastruktur dan instalasi dengan mendorong pemerintah provinsi untuk memfasilitasi standardisasi benih dan pupuk (sesuai dengan Standar Nasional Indonesia/SNI); asuransi gagal panen di mana pemerintah mengalokasikan dana untu kmensubsidi petani kecil yang tidak dapat panen; dan suksesi generasi sehingga generasi muda petani akan tetap bertani.

 

“Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Jawa Tengah ini bukanlah capaian akhir KDPK Jawa Tengah, tetapi pencapaian ini merupakan babak baru bagi kami untuk memantau, dan tetap menjaga terlaksananya peraturan ini dengan semestinya,” jelas Syukur Fahrudin, koordinator KDPK Jawa Tengah.“Kerja besar KDPK Jateng selanjutnya adalah mencari dan mengidentifikasi berbagai bentuk implementasi Peraturan Gubernur tersebut”.

 

Sementara itu di Colombia, RENAF (Jaringan Nasional Pertanian Keluarga, setara dengan KNPK) secara intensif berpartisipasi dalam diskusi-diskusi mendalam tentang pedoman strategis untuk kebijakan publik bagi Pertanian Keluarga yang akhirnya diadopsi pada Desember 2017, melalui Resolusi 464 tahun 2017.

 

Resolusi ini, bersama pedomannya merupakan hasil dari proses advokasi yang telah dimulai oleh Columbia pada tahun 2014 melalui Program Pertanian Keluarga yang dilanjutkan dengan pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari berbagai aktor yang terlibat dalam Pertanian Keluarga (termasuk RENAF). Pada tahun 2017, kelompok ini bekerja tanpa lelah mendiskusikan secara mendalam pedoman strategis untuk kebijakan publik bagi Pertanian Keluarga ini, didukung oleh partisipasi organisasi-organisasi dan komponen Pertanian Keluarga dari seluruh negara sehingga mampu memberikan masukan ke berbagai kerja-kerja, pertemuan regional, dan seminar internasional Pertanian Keluarga dan Ekonomi Petani. Perlu diingat, pedoman ini dikembangkan  dalam rangka pelaksanaan kesepakatan perdamaian di Kolombia yang tujuan pertamanya adalah reformasi pedesaan secara menyeluruh.

 

Salah satu hal penting dalam resolusi ini adalah tata kelola kepemilikan lahan, perikanan, dan hutan yang bertanggung jawab (Pasal 4).Hal ini menyangkut kemajuan peraturan, proses, dan struktur-struktur untuk mendefinisikan dan mengatur cara di mana orang, masyarakat, dan subyek lain mengakses sumber daya nasional, dan memastikannya, seperti akses yang lebih adil kelahan dan proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan partisipatif.

 

Di benua Afrika, KNPK dari berbagai negara terlibat dalam pengembangan program politik nasional dan melakukan peranpenting dalam membela kepentingan Pertanian Keluarga.

 

Di Senegal misalnya, Komite Nasional Pertanian Keluarga atau KNPK (melalui GDPS, “Groupe de dialogue social et politique” atau Kelompok dialog sosial dan politik), menghadirkan otoritas yang kompeten dengan usulan utama organisasi-organisasi pertanian da nmasyarakat sipil untuk pembangunan Program Investasi Nasional (PNIASAN). Proses advokasi ini telahmencapai hasil berupa bergabungnya GDPS di Komite Teknis untuk pemantauan dan implementasi PNIASAN.

 

Adapun KNPK lainnya di Burkina Faso mengembangkan dokumen tahap kedua Program Sektor Pedesaan Nasional; KNPK di Madagaskar merevisi Dana Pembangunan Pertanian; danKNPK di Gambia terlibat dalam pengembangan program Nasional Investasi Pertanian. Semua ini adalah contoh kemajuan di tingkat regional dalam kerja-kerja pembelaan Pertanian Keluarga.

 

Proses-proses ini adalah contoh capaian penting dari advokasi politik yang dilakukan oleh KNPK-KNPK di berbagai negara Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Mereka menunjukkan kemajuan penting dalam mengkonsolidasikan dukungan untukPertanian Keluarga di negara masing-masing, dan menekankan aspek-aspek yang mendasar seperti akses ketanah dan sumber daya alam lainnya.Hal ini sejalan dengan Dasawarsa Pertanian Keluarga yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (2019-2028) yang menawarkan kesempatan khusus untuk memajukan kerja-kerja KNPK di berbagai negara (ink).

Read More

Koperasi GAPOKTAN Simpatik

Oleh: Yayan Royan

 

Pasar komoditi pertanian organik dunia termasuk beras, diperkirakan meningkat sebesar 10% setiap tahunnya. Hal ini merupakan peluang yang baik bagi Indonesia, khusunya Kabupaten Tasikmalaya untuk memenuhi permintaan tersebut. Menjadi nilai tambah dalam peningkatan pendapatan pertanian organik, baik neraca surplus perdagangan dunia di bidang pertanian.

 

Koperasi Gapoktan Simpatik terbentuk pada tahun 2014 dengan badan hukum No: 11 / BH / XIII.18? KOPERINDAG / V / 2014. Koperasi ini terbentuk berdasarkan peluang pasar ( market oriented ) dan potensi produk beras organik di kelompok tani Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 2016, Koperasi Gapoktan Simpatik berhasil mendapatkan sertifikat organik untuk seluruh dunia.

 

Anggota Koperasi Gapoktan Simpatik terdiri dari 265 petani yang tersebar di 10 kelompok tani, yang memiliki lahan seluas 50,57 ha. Di tahun 2017, Koperasi Gapoktan Simpatik harus memenuhi persyaratan sertifikasi internasional tersebut.

 

Pada tanggal 14 Juni 2017 lalu, Koperasi Gapoktan Simpatik berhasil melaksakan peluncuran ekspor perdana beras organik ke Jerman sebanyak 17 ton. Pelaksanaan ekspor tersebut dilepas oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya. Bermitra dengan PT.PMA (Paket Mitra Abadi), kami bergerak di tahun 2017 dapat melakukan kontribusi beras organik sebanyak 6 kontainer atau setara dengan 120 ton. Sementara untuk tahun 2018, kami bergerak 12 kontainer atau setara 240 ton. Disamping beras organik, Gapoktan Simpatik juga melayani permintaan pasar komoditi kunyit, kacang tanah, vanila, dan gula aren.  

Read More

Aliansi Petani Sebut Stok Beras Cukup, tak Perlu Impor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Aliansi Petani Indonesia (API) menilai pemerintah tidak perlu melakukan impor beras karena. Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia, M Nuruddin menilai cadangan beras (CBP) di Bulog yang sebesar 1 juta ton sudah cukup untuk masa panen raya dimulai pada bulan Februari mendatang. “Cadangan beras pemerintah yang sekitar 1 juta ton sebetulnya tidak mengkhawatirkan, karena di bulan sudah ada lagi beras hasil panen musim tanam pertama ini. Kalau nanti nanti akan harga deras harga petani, “kata Nuruddin kepada Republika.co.id, Senin (15/1).

Menurut Nuruddin, para petani tentunya yang harganya cukup bagus. Namun di puncak musim hujan, petani tidak mendapatkan keuntungan dan harga Gabah Kering Panen (GKP) hanya sekitar Rp 3.000-3.200 per kilogram. Sementara pedagang akan mengalokasikan dana lebih untuk pengolahan, penjemuran, pengeringan menggunakan teknologi. Dengan demikian, harga mahal diterima oleh pedagang, bukan petani.

Meski beras yang akan diimpor adalah beras khusus, kata Nuruddin, ini tetap akan berpengaruh ke tingkat di tingkat petani. Ia menjelaskan, beras khusus itu adalah jenis premium aromatik seperti beras pandan wangi Cianjur.

Beras khusus untuk kebutuhan pasar khusus, kelasilatas, dan rumah sakit. Namun karena harganya lebih murah dibandingkan harga beras medium nasional, maka tentunya ini juga salah satu keunggulannya.

“Harapannya operasi pasar oleh satgas pangan dapat menekan laju gejolak harga, mudah mudahan harganya bisa turun,” katanya.

Di sisi lain, ia menilai Kementerian Perdagangan terlalu buru-buru mengeluarkan harga eceran tertinggi (HET). Pemerintah seharusnya memperhatikan gejolak harga dari tingkat petani. “Harga referensi jangan pemerintah, tapi harusnya dari referensi pasar induk seperti Cipinang,” katanya.Senin 15 Januari 2018 17:29 WIB

Sumber: http://www.bpkpenabur.or.id

Rep: Idealisa Masyrafina / Merah: Nur Aini

Read More

Petani di kota Soto Keluhkan Bantuan Benih Jagung Tidak Bisa Tumbuh

LAMONGAN, (suarajatimpost.com)  – Petani di Lamongan keluhkan bantuan benih jagung dari pemerintah dan merasa sangat kecewa karena ternyata saat ditanam tidak tumbuh.

Hal ini dilakukan oleh Mulyan, salah seorang petani dalam musyawarah tani yang diselenggarakan oleh Prakarsa Jatim, dengan dukungan aliansi petani Indonesia kemarin (25-26 / 12) bertempat di Desa Brengkok Kecamatan Brondong, 

Ia terbilang bibit Jagung dari Pemerintah tidak bisa tumbuh begitu terkesan hanya dikemas ulang. 

” Bibit jagung yang dibantu oleh Pemerintah tidak tukul, ini sangat merugikan petani, kapan petani bisa sejahtera kalau terus seperti ini ” ujarnya. 

Dalam acara musyawarah tani itu ada tiga narasumber, Dr Madekhan dari Prakarsa Jatim, Dr. Nuruddin selaku Sekjen Aliansi Petani Indonesia dan Dr. Tri Candra yang mana adalah staf kepresidenan. 

Dr Madekhan. Tantangan utama dalam program pembangunan pertanian adalah peningkatan kesejahteraan petani sedang dalam proses perbaikan, peningkatan dan perbaikan akses petani terhadap udara.

” Kalau semua itu terpenuhi maka petani akan sejahtera, ” tambahnya.

Sekjen API, Dr Nuruddin memaparkan Saat ini Pemberdayaan dan Penyuluhan bagi petani dan rumah tangga petani di Kabupaten lamongan harus menjadi prioritas. Pemberdayaan dan perlidungan petani akan berkontribusi terhadap penyelenggaraan dan swasembada pangan di tingkat Kabupaten Lamongan dan. 

” Kantong-kantong kemiskinan di berbagai Wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lamongan berada di kawasan pedesaan. Sebagian besar adalah buruh tani, ” ungkapnya.

Staf Presiden yang sekaligus sebagai Ketua Kelompok Kerja Percepatan Reforma Agraria dan Pembangunan Perdesaan, Dr. Tri Candra memaparkan Program dan pemberdayaan petani sangat dibutuhkan dan membutuhkan partipasi semua pihak, termasuk organisasi petani. UU Nomer 19 Th 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya terjamin terlningananya dan pemberdayaan petani. 

 ” Peran dan Kelompok (Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, serikat petani, Asosiasi Petani) akan sangat membantu. Selama ini, program pembangunan pertanian banyak dari atas ke bawah dan lebih menyembuhkan sporadis, ” jelasnya.

Reporter : Ainul Yaqin
Editor : Ismi Fausiah

Sumber: http://m.suarajatimpost.com/read/11377/20171228/164939/petani-di-kota-soto-keluhkan-bantuan-benih-jagung-tidak-bisa-tumbuh/

Read More