Pernyataan Sikap: Bahaya Liberalisasi Pasar Tanah, Rancangan UU Pertanahan

Pernyataan Sikap

 

Bahaya Liberalisasi Pasar Tanah,

Tolak Rancangan Undang-Undang Pertanahan

 

Jakarta, 13 Agustus 2019

 

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP), yangmenyangkut hajat hidup orang banyak saat ini sedang dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah. Tanpa mempertimbangan kualitas RUUP dan situasi agraria saat ini, pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) bersikukuh mengesahkan RUUP pada September nanti.

 

Sementara itu, Indonesia tengah mengalami 5 (lima) pokok krisis agraria, yakni: (1) Ketimpangan struktur agraria yang tajam; (2) Maraknya konflik agraria struktural; (3) Kerusakan ekologis yang meluas; (4) Laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian;(5) Kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas.

 

Oleh karena itu,RUUP seharusnya menjawab 5 krisis pokok agraria di atas yang dipicu oleh masalah-masalah pertanahan. Merujuk pada naskah RUUP yang terakhir, kami memandang bahwa RUUP gagal menjawab 5 krisis agraria yang terjadi. UU terkait pertanahan seharusnya menjadi basis bangsa dan Negara kita untuk mewujudkan keadilan agraria sebagaimana dicita-citakan pasal 33 UUD 1945, Tap MPR IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (PA-PSDA) dan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).

 

Persoalan mendasar dari RUU Pertanahan saat ini adalah:

  1. RUU Pertanahanbertentangan dengan UUPA 1960. Meskipun dalam konsiderannya dinyatakan bahwa RUUPhendak melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang belum diatur oleh UUPA, akan tetapi substansinyasemakin menjauh dan bahkan bertentangan dengan UUPA1960.
  2. Hak Pengelolaan (HPL) dan Penyimpangan Hak Menguasai dari Negara (HMN). HPL selama ini menimbulkan kekacauan penguasaan tanah dan menghidupkan kembali konsep domein verklaring, yang tegas dihapus UUPA 1960.

Hak menguasai dari negara yang telah ditetapkan oleh PutusanMK No.001-021-022/PUU-1/2003 telah diterjemahkan RUUP secara menyimpang dan powerfulmenjadi jenis hak baru yang disebut Hak Pengelolaan (HPL).

  1. Masalah Hak Guna Usaha (HGU). Dalam RUUP, HGU tetap diprioritaskan bagi pemodal skala besar, pembatasan maksimumkonsesi perkebunan tidak mempertimbangkan luas wilayah, kepadatan penduduk dan daya dukung lingkungan. Masalah lainnya, RUUP mengatur impunitas penguasaan tanah skala besar (perkebunan) apabila melanggar ketentuan luas alas hak.

RUUP juga tidak mengatur keharusan keterbukaan informasi HGU sebagaimana amanat UU tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Putusan Mahkamah Agung.

  1. Kontradiksidengan agenda dan spirit reforma agrarian (RA). Terdapat kontradiksi antara semangat reformdi dalam konsideran dan ketentuan umum RUUP dengan isi (batang tubuh) RUUP itu sendiri.Pertama,RA dalam RUUP dikerdilkan menjadi sekedar program penataan aset dan akses. RUUP tidak memuat prinsip, tujuan, mekanisme, lembaga pelaksana, pendanaan untuk menjamin RA yang sejati, yakni operasi Negara untuk menata ulang struktur agraria Indonesia yang timpang secara sistematis, terstruktur dan memiliki kerangka waktu yang jelas. Tidak ada prioritas obyek dan subyek RA untuk memastikan sejalan dengan tujuan-tujuan RA di Indonesia. Kedua, spirit RA di RUUP sangat parsial (hanya sebatas bab RA), namun tidak tercermin di bab-bab lain terkait rumusan-rumusan baru mengenai Hak atas tanah (Hak Pengelolaan, HM, HGU, HGB, Hak Pakai), Pendaftaran Tanah, Pengadaan Tanah dan Bank Tanah, dan Pengadilan Pertanahan.
  2. Kekosongan Penyelesaian Konflik Agraria.RUUP tidak mengatur bagaimana konflik agraria struktural di semua sektor hendak diselesaikan. RUUPmenyamakan konflik agraria dengan sengketa pertanahan biasa, yang rencana penyelesaiannyamelalui mekanisme“win-win solution”atau mediasi, dan pengadilan pertanahan. Padahal, karakter dan sifat konflik agrariastruktural bersifatextraordinary crime, yakni berdampak luas secara sosial, ekonomi, budaya, ekologis dan memakan korban nyawa.Dibutuhkan sesegera mungkin, sebuah terobosan penyelesaian konflik agraria dalam kerangka RA. Bukan melalui pengadilan pertanahan.
  3. Permasalahan Sektoralisme Pertanahan dan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah dalam RUUP bukan merupakan terjemahan dari pendaftaran tanah yang dicita-citakan UUPA 1960 tentang kewajiban pemerintah mendaftarkan seluruh tanah di wilayah Indonesia, dimulai dari pendaftaran desa ke desa sehingga Indonesia memiliki data agraria yang akurat dan lengkap untuk penetapan arah strategi pembangunan nasional dan pemenuhan hak-hak agraria masyarakat.

Pendaftaran tanah di dalam RUUPsemata-mata untuk percepatan sertifikasi tanah dan diskriminatif terhadap wilayah konflik agraria, wilayah adat, dan desa-desa yang tumpang tindih dengan konsesi kebun dan hutan. Masalah lain, cita-cita administrasi pertanahan yang tunggal (satu pintu, single land administration) akan sulit dicapai, apabila RUUP tidak diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia

  1. Pengingkaran terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat.Konstitusi sudah dengan jelas mengakui keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya.Namun, RUUP tidak memiliki langkah konkrit dalam administrasi dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat atau yang serupa dengan itu.
  2. Bahaya Pengadaan Tanah dan Bank Tanah.Keinginan RUUPyang bermaksud membentuk Bank Tanah, nampaknya hanya menjawab keluhan investor soal hambatan pengadaan dan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur.

Bank Tanah yang akan dibentuk pemerintah adalah lembagaprofit yangsumber pendanaannya tidak hanya berasal dari APBN bahkan dapat berasal dari penyertaan modal, kerjasama pihak ketiga, pinjaman, dan sumber lainnya.

Jika dibentuk, Bank Tanah beresiko memperparah ketimpangan, konflik, melancarkan proses-proses perampasan tanah atas nama pengadaan tanah dan meneruskan praktek spekulan tanah.

Ironisnya, sumber tanah Bank Tanah justru berasal dari tanah Negara sehingga berpotensi menghalangi agenda RA.

 

Berdasarkan kedelapan masalah pokok di atas, maka dengan ini kami perwakilan gerakan masyarakat sipil, gerakan tani, masyarakat adat, nelayan, akademisi dan pakar agraria menyimpulkan bahwa RUU Pertanahan tidak memenuhi syarat secara ideologis, sosiologis dan bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960. Bahkan RUUP nyata-nyata berwatak kapitalisme neoliberal.

 

Dengan pertimbangan tersebut, kami menolak RUU Pertanahan yang saat ini tengah digodok oleh DPR RI dan Pemerintah, serta mendesak Ketua DPR RI dan Presiden RI untuk membatalkan rencana pengesahan RUU Pertanahan.

 

Demikian pernyataan sikap ini dibuat agar menjadi perhatian para pihak.

 

Hormat kami,

  • Gunawan Wiradi (IPB)
  • Endriatmo Soetarto (IPB)
  • Achmad Sodiki (UNIBRAW)
  • Maria Rita Roewiastoeti (KPA)
  • Hariadi Kartodihardjo (IPB)
  • Bonnie Setiawan (KPA)
  • Boedhi Wijardjo (KPA)
  • Ida Nurlinda (UNPAD)
  • Muhammad Maksum Mahfoedz (PB NU)
  • Busyro Muqoddas (PP Muhammadiyah)
  • Shohibuddin (IPB)
  • Noer Fauzi Rachman (BP2DK)
  • Rikardo Simarmata (UGM)
  • Laksmi Adriani Savitri (UGM)
  • Muchtar Luthfi (PP Muhammadiyah)
  • Idham Arsyad (KPA)
  • Iwan Nurdin (KPA)
  • Dewi Kartika, Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
  • Agustiana, Sekjend Perjuangan Pergerakan Petani Indonesia (P3I)
  • Yudi Kurnia, Dewan Pimpinan Serikat Petani Pasundan (SPP)
  • Muhammad Nuruddin, Sekjend Aliansi Petani Indonesia (API)
  • Rukka Sombolinggi, Sekjend Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
  • Budi Laksana, Sekjend Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
  • Alfi Syahrin, Ketua Umum Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)
  • Nurhidayati, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
  • Mujahid Hizbullah, Sekjend Serikat Tani Indramayu (STI)
  • Dahniar Ramanjani, Direktur HuMa
  • David Sitorus, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)

 

 

Read More

Pers Release KOALISI KEDAULATAN BENIH PETANI

“Perlindungan dan Pemberdayaan Sistem Kedaulatan Benih Petani Masih Sangat Lemah”

 

Kasus penangkapan 14 petani pemulia benih dikediri sejak tahun 2005 sampai 2010 dan yang terbaru adalah penangkapan Bapak Munirwan, Petani kecil pemulia benih padi sekaligus Kepala Desa (Gampoeng) Meunasah reyeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara adalah contoh nyata lemahnya kebijakan dalam  perlindungan dan pemberdayaan petani kecil pemulia benih. Meskipun petani selama ini khususnya petani kecil sangat berkontribusi terhadap penyediaan pangan dan penyedian peluang kerja bagi masyarakat di pedasaan, serta dalam menjaga dan pengumpulan plasma nutfah kita. Inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh petani kecil dalam hal ini kegiatan pengumpulan plasma nutfah dan pemuliaan tanaman, baik melalui kelompok tani atau organisasi tani yang diinisiasi oleh petani seharusnya didukung, dilindungi dan diberdayakan.

 

Sebelum , hingga Indonesia Merdeka, Sistem/mode petanian kita khususnya petani pangan adalah bercorak budaya pertanian (agriculture) bukanlah agri-bisnis yang bertumpu pada industri pertanian. Sejak dulu sitem  budidaya dan perbenihan melekat dalam budaya petani. Namun, sejak revolusi hijau, dilakukan lompatan yang sangat besar dimana pola budaya pertanian (Agriculture) digeser dengan pola agri-bisnis dan industri pertanian, sehingga memaksa sistem perbenihan petani semakin lama semakin hilang, diganti dengan sistem perbenihan formal yang berbasis korporasi dengan paket-paket teknologi yang tidak ramah liungkungan (bergantung pada herbisida dan pertisida), yang mana mereka menawarkan  paket-paket teknologi yang mengatasnamakan pencapaian produktifitas, efisiensi guna memenuhi kebutuhan pangan, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, biaya pertanian semakin mahal, ekosistem pertanian dan budaya pertanian kita semakin rusak.

 

Dampaknya adalah dengan rusaknya ekosistem lingkungan pertanian, petani semakin tergantung terhadap pestisida dan herbisida. Yang paling menghawatirkan adalah hancurnya sistem perbenihan petani. Saat ini sebagian besar tergantung terhadap benih-benih dari luar. Sementara itu, tujuan untuk mencapai swasembada pangan tidak tercapai dilain pihak ekosistem pertanian dan sistem perbenihan petani semakin hancur. Saat ini, tidak banyak petani yang melakukan pemulian dan menyimpan benih-benih mereka untuk mereka pergunakan dalam kegiatan pertanian mereka. Sistem pertanian yang tergatung terhadap input luar yang besar yang menyebabkan kegiatan pertanian berbiaya tinggi, sementara hasilnya juga belum memenuhi pemenuhan kebutuhan pangan yang dijanjikan.

 

Belanja petani terhadap benih sangat tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan luas panen tanaman pangan yang ditanam oleh petani, misalnya total luas panen padi  sawah dan ladang 15.494.512, total kebutuhan benih  464.835 ton/tahun total belanja petani terhadap benih padi  6.97 trilyun/th,  sedangkan belanja benih jagung Rp 9.4 trilyun/th, kedele Rp 306.17 milyar/th, bawang merah Rp 13.29 trilyun/th, cabe rawit merah Rp 42.19 milyar/th. Saat ini petani hanya dimanfaatkan sebagai obyek dalam perdagangan benih tanpa mempunyai kedaulatan atas benih mereka.

 

Kami dari koalisi masyarakat Sipil “Koalisi Kedaulatan Benih Petani” yang terdiri dari, Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS), Indonesia For Grobal Justice (IGJ), Yayasan BINA DESA, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Kesatuan Nalayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Yayasan Field Indonesia, Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu (IPPHTI), Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Aliansi Organik Indonesia (AOI), pertama sangat menyayangkan terjadinya penangkapan petani kecil pak Munirwan selaku petani kecil, Kepala desa; kedua meminta pemerintah khususnya kementerian pertanian lebih mengedepankan perlindungan dan pemberdayaan petani terutama petani kecil. Koalisi juga meminta pemerintah menjamin dan melindungi pemenuhan hak-hak petani terkait dengan benih, yaitu hak petani untuk menyimpan, menggunakan, menukarkan, dan menjual benih/bahan hasil perbanyakan tanaman sendiri. Serta, Negara juga harus menjamin hak petani untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional.

 

Koalasi Kedualtan Benih Petani

 

Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Indonesia Human right Committee For Social Justice (IHCS), Indonesia For Grobal Justice (IGJ), Yayasan BINA DESA, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Kesatuan Nalayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Yayasan Field Indonesia, Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu (IPPHTI), Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Aliansi Organik Indonesia (AOI).

 

Kontak:

Muhammad Rifai: 085 331712453

 

 

 

 

Read More

KRONOLOGI: Kepala Desa Meunasah Aceh Utara dan Benih IF8 yang berujung dilaporkan ke POLISI dan menjadi tersangka

Kronologi Benih IF8
Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades)
Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara
Yang Saat Ini Di larang Penyaluran Distribusi Benih

1. Pada akhir tahun 2017, desa Meunasah Rayeuk yang saya pimpin ( Bapak
Munirwan) dan delapan Desa yang lain mendapat bantuan Benih Padi IF8 dari
Lembaga Peduli Aceh (LPA) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aceh
(LPMA) yang di salurkan secara simbolis oleh Pemerintah Aceh dan turut di
hadiri oleh Pof. Dwi Andreas Sentosa dari Institut Pertanian Bogor dan untuk
desa Meunasah Rayeuk mendapat bantuan sekitar 200 kg benih dan tindak
lanjutnya akan di budidayakan oleh 35 orang petani padi.

2. Selaku Kepala Desa, kami dengan Visi Misi utama di bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan bersama aparatur desa dan masyarakat desa melalui
Musyawarah Desa membentuk sebuah Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)
yang bergerak di Bidang Saprodi dan Pembiayaan Petani Sawah, dimana
semua kebutuhan petani sawah desa Meunasah Rayeuk di biayai oleh
Bumdesa dengan harga normal dan pembayarannya dilakukan pada saat
panen tiba sekaligus Bumdesa menampung padi petani binaan dengan harga
lebih tinggi sebesar Rp. 500 dari harga pasaran dengan tujuan agar petani
desa terhindar dari tangkulak .

3. Disadari bahwa Bumdesa merupakan salah satu program Prioritas Kementerian
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) melalui Dana
Desa, Bumdesa Meunasah Rayeuk mengembangkan benih padi IF8 dan
berencana pada saat panen raya tanggal 17 bulan April 2018, mengundang
Presiden RI, Joko Widodo namun berhalangan hadir. Tidak mengurangi
kesuksesan acara panen raya tersebut turut hadir Kepala Dinas Pertanian
Provinsi Aceh serta jajaran dan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara.

4. Selama pembelajaran dan pengembangan benih padi IF8 di desa Meunasah
Rayeuk dimana para petani berhasil melakukan adaptasi benih dimana hasil
dari penanaman benih padi IF 8 dapat menghasilkan 11,9 ton per hektar dan
merupakan keberhasilan yang luar biasa dikarenakan belum ada varietas padi
yang mampu berproduksi sebanyak benih padi IF8.

5. Atas dasar keberhasilan para petani padi desa Meunasah Rayeuk dalam
pengembangan adaptasi dan inovasi benih padi IF8, Pemerintah Desa
menetapkan benih padi IF8 sebagai Produk Unggulan Desa Meunasah Rayeuk
melalui Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018, dan mengingat hasil
produksi padi IF8 binaan Bumdesa mendapatkan dua kali lipat dari budidaya
padi lain maka padi IF8 diangkat sebagai sebuah Inovasi di desa dan pada
bulan November 2018 di masukkan dalam Bursa Inovasi Desa yang di
selenggarakan oleh Tim Inovasi Kabupaten ( TIK ) dan di di hadiri oleh semua
Kades dan Tuha Peut dan Camat se kabupaten Aceh Utara dan seluruh PD,
PLD dan TPID serta Dinas terkait lainnya.

6. Dihadapan ribuan peserta Bursa Inovasi Desa tersebut, Bupati Aceh Utara
H. Muhammad Thaib meminta semua desa di kabupaten Aceh Utara yang
mempunyai lahan persawahan agar membudidayakan padi IF8 sebagaimana
keberhasilan dari budidaya petani desa Meunasah Rayeuk. Bahkan Bupati
mengatakan bila dibutuhkan akan membuat Qanun (Peraturan Bupati) untuk
penggunaan dana desa perihal alokasi dana desa untuk budidaya padi IF8 dan
saya pun pada hari itu di anugrahkan sebagai Geuchik Terbaik Kabupaten
Aceh Utara dan Desa Meunasah Rayeuk merupakan Desa Terbaik Pengelolaan
Dana Desa tahun 2018.

7. Setelah kegiatan Bursa Inovasi Desa, selaku Kepala Desa, kami di panggil untuk
melakukan replikasi ketingkat kecamatan dimana banyak desa yang sudah
mengisi Kartu Komitmen untuk budidaya padi IF8 dan akan di anggarkan
dalam APBDes 2019. Dilain pihak, ada beberapa desa di kecematan lain
melakukan studi banding atau kunjungan lapang ke desa Meunasah Rayeuk.
dan ada juga sebagian Kecamatan yang mengunjungi lansung ke Desa kami.

8. Dari Kartu Komitmen hasil Bursa Inovasi Desa, dimana semua kecamatan akan
melakukan replikasi budidaya padi IF8 dan menjadikan semua desa di Aceh
Utara berupaya mewujudkan Desa Mandiri Benih. Dampak dari replikasi
program Inovasi Desa adanya kerjasama antar Bumdesa di kabupaten Aceh
Utara khususnya desa-desa untuk mengembangkan dan membudidayakan
padi IF8 menjadi Padi Unggulan kabupaten Aceh Utara dalam rangka
mengwujudkan Kedaulatan Pangan Nasional yang merupakan Program
Pemerintah Republik Indonesia.

9. Bulan Januari 2019, Bumdesa Meunasah Rayeuk dikunjungi oleh Tim DPMG
Provinsi Aceh dan BRI Korwil Aceh dimana maksud dan tujuan dari kunjungan
tersebut, Bumdesa kami akan di berikan dana Talangan dari BRI dengan satu
ketentuan bahwa Bumdes kami harus membentuk satu unit Usaha dalam
bentuk Perusahaan.

10. Tindak lanjut dari kunjungan Tim DPMG Provinsi Aceh dan BRI, Bumdesa
Meunasah mengembangkan salah satu unit usahanya dalam bentuk
Perusahaan yg bernama “PT. BUMADESA NISAMI INDONESIA” dimana
fungsinya untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dan untuk kerja
sama antar desa. Dikarenakan sesuatu hal, dana talangan dari pihak BRI tidak
terealisasikan.

11. Berpijak kepada arahan Bupati Aceh Utara dan ketentuan Program Inovasi
Desa, Bumdesa Meunasah Rayeuk menampung semua hasil panen
pengembangan padi IF8 dari para petani sebagai mitra dan binaan Bumdes
Meunasah Rayeuk dengan harga yang lebih tinggi sebagaimana yang kami
janjikan. Pada tahap berikutnya, hasil panen tersebut terdapat gabah yang
bagus untuk dijadikan benih dan kami kerjasamakan dengan Asosiasi Bank
Benih Tani Indonesia (AB2TI) pimpinan dari Prof. Dwi Andreas Sentosa dan
benih tersebut telah didiskripsikan dan menjalani uji laboratorium melalui
fasilitasi dari pihak Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia.

12. Untuk memenuhi kebutuhan desa-desa yang telah berkomitmen
membudidayakan padi IF8 pada tahun 2019 dan dalam Rancangan Peraturan
Bupati Aceh Utara tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong tahun 2019
dan pada daftar kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Gampong nomor 3 yang berbunyi, yaitu pengelolaan usaha ekonomi produktif
serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi butir a) pengelolaan produksi
usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
gampong / atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain :
Pembibitan tanaman pangan ( bibit padi IF8 Prukades Gampong Meunasah
Rayeuk kecamatan Nisam Aceh Utara ),

13. Pada saat Peraturan Bupati di bagikan ke desa-desa pada bulan Juni, kalimat
bibit padi IF8 Prukades gampong Meunasah Rayeuk kecamatan Nisam Aceh
Utara tidak lagi di sebutkan dengan alasan dalam perihal pengadaan tidak
boleh di sebutkan suatu varietas tertentu.

14. Dikarenakan Peraturan Bupati tersebut, kami pihak Bumdesa Meunasah
Rayeuk tetap memproduksi benih padi IF8 yang merupakan Produk
Unggulan Desa kami dan sejak bulan Maret sampai saat ini, kami salurkan ke
beberapa kecamatan di kabupaten Aceh Utara dikarenakan sudah tiba musim
tanam padi. Dengan demikian, dibuat dasar hukum berupa Surat Perjanjian
Kerjasama Antar Desa dimana kerjasama tersebut dilakukan oleh pihak desa
dan Bumdes Meunasah Rayeuk/ PT. Bumades Nisami Indonesia ).

Nama nama desa yang telah kami salurkan sebanyak 134 desa :
1. Kecamatan Baktia sebanyak 27 desa
2. Kecamatan Seuneudon Sebanyak 21 desa
3. Kecamatan Langkahan sebanyak 13 desa
4. Kecamatan Nisam sebanyak 5 desa
5. Kecamatan Tanah Jambo aye sebanyak 27 desa
6. Kecamatan Matang Kuli sebanyak 3 desa
7. Kecamatan Paya Bakong sebanyak 1 desa
8. Kecamatan Geureudong Pase sebanyak 3 desa
9. Kecamatan Lapang sebanyak 9 desa
10. Kecamatan Nibong sebanyak 17 desa
11. Kecamatan Samudra sebanyak 1 desa
12. Kecamatan Tanah Pasir sebanyak 1 desa
13. Kecamatan Syamtalira Aron sebanyak 5 desa
14. Kecamatan Syamtalira Bayu sebanyak 1 desa
15. Total benih padi yang telah disalurkan sebanyak 118.180 kg ( 23.636 paket )
dan sesuai dengan Kartu Komitmen di Bursa Inovasi Desa. Dalam alokasi
anggaran APBDes 2019, masih banyak desa yang menunggu penyaluran
benih padi IF8, dimana realisasi penyaluran baru mencapai sepertiga dari
desa dan telah melakukan pembayaran melalui APBDes 2019. Desa-desa
lainya lainnya masih menunggu penyaluran distribusi benih dan
menyebabkab hutang pada Bumdesa yang disebabkan oleh kejadian
pelarangan ini.

16. Pada tanggal 19 Juni 2019, Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh
Utara mengeluarkan surat yang bernomor 521/885/2019 dengan perihal
penyaluran benih tanpa lebel tertanggal, Lhokseumawe 19 Juni 2019 diteken
Plt. Kepala Distan Aceh Utara, Mukhtar, S.P. Surat itu ditujukan kepada
Koordinator Pengawas Benih Tanaman Pangan (PBT), Kepala Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Mantri Tani di wilayah Aceh Utara.

17. Surat itu menindak lanjuti surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
Nomor : 510.796/IX tanggal 15 Mei 2019 perihal penyaluran benih tanpa
label. Poin selanjutnya, mengenai penyaluran benih padi IF8 yang belum
memiliki sertifikat dan izin untuk disebarluaskan, maka disampaikan seluruh
mantri tani, penyuluh dan koordinator, pengawas benih tanaman pangan
untuk mengawasi dan melakukan sosialisasi pelarangan penyaluran dan
penggunaan benih padi IF8 yang belum resmi.

18. Adapun surat Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh yang
ditujukan kepada Kepala Distan Aceh Utara tanggal 15 Mei 2019, adalah
tindak lanjut dari surat Koordinator Pengawas Benih Tanaman Kabupaten
Aceh Utara Nomor: 521.21.AU.96.2019, tanggal 24 April 2019, perihal
pemberitahuan penyaluran benih padi IF8 tanpa label di beberapa kecamatan
dalam Kabupaten Aceh Utara, serta hasil perjalanan dinas staf UPTD
BPSBTPHP Aceh ke Kabupaten Aceh Utara.

19. Dalam surat Distanbun Aceh itu disampaikan kepada Kepala Distan Aceh
Utara bahwa penyaluran benih padi IF8 yang belum dilepas oleh Menteri
Pertanian sebagai varietas unggul merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
Pasal 12: Ayat (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri
sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh pemerintah. Ayat (2)
Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri yang belum dilepas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang diedarkan. Pasal 13: Ayat (1)
Benih dari varietas unggul yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 12 ayat (1) merupakan benih bina. Ayat (2) Benih bina yang akan
diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Ayat (3) Benih bina yang lulus sertifikasi apabila
diedarkan wajib diberi label. Pasal 16: Pemerintah dapat melarang
pengadaan, peredaran dan penanaman benih tanaman tertentu yang
merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumber daya dan/atau
lingkungan.

20. Pada tanggal 30 Juni 2019, Dinas Pertanian Provinsi Aceh bersama tim dari
Polda Aceh mendatangi Gudang Bumdesa Meunasah Rayeuk dan rumah
Kades Munirwan dimana pihak Polda Aceh menyita 28 sak benih padi IF8
serta peralatan-peralatan produksi benih. Kami, Kepala Desa Munirwan
di ikutkan ke Polres Lhokseumawe untuk di interview perihal memproduksi
dan menyalurkan benih tanpa lebel.

21. Pada tanggal 1 Juli 2019, Tim Polda dan Tim Distan Provinsi Aceh kembali Ke
gudang Bumdes untuk menyita sebanyak 371 sak / 5 kg benih padi IF8 dan
8.626 kg padi IF8 yang belum di kemas, sehingga total benih padi IF8 yang di
sita adalah 10.481 kg. Dan pada saat ini, benih padi IF8 dan barang-barang
lainnya yang di sita, di simpan di gudang Distan Provinsi Aceh.

22. Tanggal 5 Juli 2019, Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres
Aceh Utara meminta keterangan tiga geuchik (Kepala Desa) terkait
pengadaan benih padi IF8. Sejauh ini sudah empat geuchik yang dimintai
keterangan. Satu geuchik dari Kecamatan Tanah Pasir dan tiga lainnya dari
Kecamatan Tanah Jambo Aye. Mereka dimintai keterangan terkait pengadaan
benih padi IF8

23. Tanggal 17 Juli 2019, dilakukan mediasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Gampong di kantor DPMG di Banda Aceh terkait benih padi IF8.
Kadis DPMG akan berkomunikasi dengan Kadis Distan Provinsi Aceh untuk
menyelesaikan permasalahan namun pihak dari Distan Aceh berada diluar
kota dan dijadualkan untuk dapat bertemu tanggal 18 Juli dan pada akhirnya
tidak dapat bertatap muka sehingga harapan untuk dapat menyelesaikan
masalah jadi tertunda.

24. Tanggal 22 Juli 2019, dilakukan pemanggilan kembali oleh Polda Aceh
Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada Munirwan untuk dimintai
keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana dengan cara
memproduksi dan mengedarkan secara komersial benih padi jenis IF8 yang
belum dilepas varietasnya dan belum berlabel sebagaimana Undang-Undang
Sistem Budidaya Tanama No.12 Tahun 1992. Setelah dimintai keterangan,
Kami, Munirwan di minta untuk tetap tinggal di Polda Aceh sampai batas
1×24 jam.

25. Pada saat ini, kondisi yang terjadi, pada Kepala Desa yang telah
menganggarkan benih padi IF8 dalam APBDes sudah di landa rasa trauma
dan ketakutan yang di sebabkan oleh adanya pemeriksaan dari pihak Polres
dan Polda terhadap mereka serta sebagian dari Pendamping Desa dan TPID
pun mengalami hal yang sama dan kami pun selaku penanggung jawab
Prukades benih padi IF8 desa Meunasah Rayeuk kecamatan Nisam
kabupaten Aceh Utara belum mengetahui status hukum saat ini.

26. Hanya satu yang di pesankan oleh Tim Polda Aceh untuk dapat terselesaikan
permasalahan ini, harus ada koordinasi dari pihak Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan pihak Kementrian
Pertanian untuk menghentikan penyelidikan terhadapkan kami dan supaya
pihak Distan Provinsi Aceh mencabut pengaduan agar semua permasalahan
dapat diselesaikan dengan bijaksana.

Hormat kami,
Kepala Desa
Meunasah Rayeuk
Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read More

“TUNDA PENGESAHAN RUU PERTANAHAN, PASTIKAN RAKYAT TERLIBAT”

Pernyataan Sikap
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil
Menyikapi Perkembangan RUU Pertanahan

“TUNDA PENGESAHAN RUU PERTANAHAN, PASTIKAN RAKYAT TERLIBAT”
Jakarta, 14 Juli 2019

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) bertujuan
menghapus UU Agraria Kolonial Belanda, dan memastikan agar bumi, tanah, air serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya diatur oleh Negara sebagai kekuasaan tertinggi rakyat sehingga penguasaannya,
pemilikannya, penggunaannya dan pemeliharaannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Karena itu, penggunaan tanah yang melampaui batas dan monopoli swasta tidak diperkenankan. Keadilan
sosial, kesejahteraan manusianya dan keberlanjutan sumber-sumber agraria menjadi prinsip utama.
Disadari bahwa UUPA 1960 baru memuat aturan pokok sehingga diperlukan UU dan regulasi turunan
lebih lanjut sebagaimana diamanatkan UUPA. Disadari pula perkembangan jaman terkait agraria berikut
kebutuhan dan permasalahan yang timbul, sehingga UU yang bersifat khusus (lex specialis) perlu disusun.
Dengan begitu, kami mengapresiasi kedudukan dan posisi RUU Pertanahan terhadap UUPA 1960 adalah
bersifat melengkapi dan menyempurnakan hal-hal penting yang belum diatur dalam UUPA 1960.
Dengan begitu, maka prinsip-prinsip mendasar dan spirit UUPA 1960 hendaknya secara konsisten menjadi
pijakan dalam merumuskan isi RUU Pertanahan. Begitu pula dengan TAP MPR NO. IX Tahun 2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaam Sumberdaya Alam, penting menjadi acuan mengingat
masalah sektoralisme peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan saling kontradiktif telah
kita sadari bersama.

Akan tetapi, bila merujuk pada naskah RUU Pertanahan per 22 Juni 2019 hasil Rapat Panitia Kerja RUU
Pertanahan DPR RI, kami menilai substansi RUU Pertanahan semakin jauh dari prinsip-prinsip keadilan
agraria dan keadilan ekologis bagi keberlansungan hajat hidup rakyat Indonesia. Setidaknya, terdapat
sejumlah masalah mendasar dalam RUU Pertanahan, yakni:

 Hak rakyat atas tanah dan wilayah hidup. RUU Pertanahan belum menjamin sepenuhnya
perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan, dan
masyarakat miskin di pedesaan serta perkotaan atas tanah dan keberlanjutan wilayah hidupnya;

 Reforma Agraria dan redistribusi tanah kepada rakyat. RUU Pertanahan belum secara jelas dan
konsisten hendak menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah
serta sumber-sumber agraria lain yang timpang menjadi berkeadilan. Tidak ada rumusan tujuan
reforma agraria untuk memperbaiki ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria kronis dan
mensejahterakan rakyat. Mengingat, petani Indonesia rata-rata gurem/kecil/miskin (11, 5 juta KK
per Sensus 2013). Dari tahun ke tahun semakin banyak jumlah petani gurem bahkan landless (tak
bertanah/menjadi buruh tani). Sementara segelintir kelompok pengusaha sawit menguasai tanah
melalui Hak Guna Usaha (HGU) dan Ijin lokasi seluas sekitar 14 juta hektar. Segelintir orang,
badan usaha, para elit menguasai tanah dan asset tanah begitu besar;

 Penyelesaian konflik agraria (struktural). RUU Pertanahan tidak disusun untuk mengatasi dan
menyelesaikan konflik agraria struktural di seluruh sektor pertanahan. Dalam 11 tahun terakhir
saja (2007-2018) telah terjadi 2.836 kejadian konflik agraria di wilayah perkebunan, kehutanan,
pertambangan, pesisir kelautan, pulau-pulau kecil dan akibat pembangunan infrastruktur. seluas
7.572.431 hektar (KPA, 2018). Ada puluhan ribu desa, kampung, pertanian dan kebun rakyat
masih belum dikeluarkan dari konsesi-konsesi perusahaan. Tidak ada satu pasal pun dalam RUU
ini kehendak untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria tersebut. Pembentukan Pengadilan
Pertanahan untuk sengketa pertanahan bukanlan jawabannya.

 Inkonsistensi dan kontradiksi. RUU Pertanahan juga mengandung banyak inkonsistensi dan
kontradiksi antara konsideran dengan isi RUU, antara niatan menjalankan reforma agraria untuk
menata ulang strukur agrarian menjadi berkeadilan dengan rumusan-rumusan baru terkait HGU,
HGB, Hak Pengelolaan, dan Bank Tanah.

 Hak-hak atas tanah. Proses perumusan dan masalah-masalah mendasar terkait hak atas tanah. RUU
pertanahan perlu secara matang dan penuh kehati-hatian dalam merumuskan hak-hak atas tanah,
baik itu hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, termasuk hak
pengelolaan. Mengingat hak-hak yang selama ini diterbitkan, terutama hak dan ijin bagi
perusahaan besar telah banyak mengakibatkan pelanggaran hak-hak warga, melahirkan
ketimpangan struktur agraria, konflik agraria, kemiskinan hingga rusaknya lingkungan.

 Pengakuan wilayah adat. RUU tidak memiliki sensitivitas terhadap penyelesaian masalah agraria
pada wilayah adat. RUU Pertanahan mengatur bahwa pengukuhan keberadaan hak ulayat dimulai
dari usulan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalav negeri. Skema seperti ini sama sekali tidak menjawab
persoalan yang ada selama ini, yaitu bahwa pengakuan hak ulayat sulit dilakukan karena sangat
politis melalui tindakan-tindakan penetapan pemerintah bukan berdasarkan usulan masyarakat
adat sendiri.

 Masalah sektoralisme pertanahan. RUU Pertanahan belum menjawab masalah ego-sektoral
pertanahan di Indonesia (hutan dan non-hutan). RUU masih bias dan terbatas pada tanah dalam
jurisdiksi Kementerian ATR/BPN RI, sementara masalah-masalah pertanahan bersifat lintas
sektor; tanah di perkebunan, tanah di kehutanan, tanah di pertanian, di wilayah pesisir kelautan,
pulau-pulau kecil, pedesaan dan perkotaan. Banyak tumpang tindih antar sektor.

 Bank Tanah. RUU mengatur kewenangan Bank Tanah secara berlebihan tanpa
mempertimbangkan dampak dan tumpang tindih kewenangan antara Bank Tanah dan
kementerian/lembaga. Beresiko terjadinya komoditisasi tanah secara absolut melalui Bank Tanah,
yang akan memperparah ketimpangan dan konflik. Sebaiknya rencana ini dicabut dari draft.

 Sarat kepentingan investasi dan bisnis. RUU ini kuat mengakomodasi kepentingan bisnis dan
investasi perkebunan skala besar. Monopoli swasta, perampasan tanah, penggusuran, termasuk
impunitas bagi para pengusaha perkebunan skala besar banyak diatur dalam RUU Pertanahan. Ini
tercermin kuat, melalui Hak Pengelolaan instansi pemerintah dan rencana Bank Tanah.
Dengan demikian, RUU Pertanahan tidak akan menjawab masalah ketimpangan, konflik agraria,
perampasan tanah, laju cepat konversi tanah pertanian, kerusakan ekologis akibat desakan investasi.
RUU juga berpotensi menambah daftar panjang regulasi pertanahan dan UU sectoral lainnya yang
saling tumpang tindih dan kontradiktif.

Berdasarkan masalah-masalah di atas, maka:
Kami dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil memandang RUU Pertanahan yang ada saat ini
belum lah layak untuk disahkan oleh DPR RI. Oleh karena itu, rencana pengesahannya harus
ditunda.

Kami juga sangat menyayangkan proses perumusan RUU oleh Panja Pertanahan/Komisi II DPR RI
yang tidak terbuka. Kami meminta kepada Panja Pertanahan, Komisi II, termasuk fraksi-fraksi, partai
politik dan pemerintah agar dalam proses perumusan dan pembahasan RUU Pertanahan ke depan harus
melibatkan secara aktif dan sungguh-sungguh koalisi organisasi masyarakat sipil, masyarakat yang
selama ini menjadi korban konflik agrarian dan perampasan tanah, para pakar/akademisi yang
kompeten serta kredibel di bidang pertanahan dan seluruh sektor terkait.
Hormat Kami,

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil*
*Organisasi rakyat dan NGOs yang tergabung dalam koalisi ini ada di bawah.
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil:
1. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
2. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
3. Aliansi Petani Indonesia (API)
4. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
5. Solidaritas Perempuan (SP)
6. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
7. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA)
8. Yayasan PUSAKA
9. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
10. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
11. Sajogyo Institute (Sains)
12. Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
13. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
14. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
15. Bina Desa
16. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
17. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
18. Serikat Petani Pasundan (SPP)
19. Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
20. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)
21. Serikat Tani Indramayu (STI)
22. Serikat Tani Bengkulu (STaB)
23. Serikat Tani Tebo (STT-Jambi)
24. Serikat Petani Sriwijaya (SPS-Sumatera Selatan)
25. Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)
26. Serikat Petani Siantar Simalungun (SPSS)
27. Serikat Petani Majalengka (SPM)
28. Serikat Tani Independen (SEKTI-Jember)
29. Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB)
30. Serikat Tani Konawe Selatan (STKS-Sulawesi Tenggara)
31. Serikat Petani Minahasa (SPM)
32. Serikat Tani Mandiri (SETAM) Cilacap
33. Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)
34. Organisasi Petani Jawa Tengah (ORTAJA)
35. Serikat Petani Batanghari (SPB)
36. Pergerakan Petani Banten (P2B)
37. Rukun Tani Indonesia (RTI-Yogyakarta)
38. Serikat Petani Lumajang (SPL)
39. Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS)
40. Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS) Sragen
41. Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat (STAN AMPERA)
42. Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK)
43. Serikat Tani Sumberklampok (STS – Bali)

Read More