Swasembada Beras Saja tak Cukup, Petani Padi Wajib Sejahtera!

Siaran Pers 

Jakarta, 13 Desember 2018,

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)-Aliansi Petani Indonesia

Daulat Pangan: Swasembada Beras Saja tak Cukup, Petani Padi Wajib Sejahtera!

Jakarta, 13 Desember 2018 – Empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan, cita-cita mencapai kedaulatan pangan masih jauh panggang dari api. Hal ini terlihat dari fakta masih tidak sejahteranya petani selaku aktor terpenting dalam rantai produksi pangan nasional. Posisi petani sama sekali tidak berubah dari sekadar produsen pangan, namun tak memiliki kedaulatan, salah satunya, dalam hal menentukan harga produksi mereka sendiri yaitu beras.

Tak heran jika di tengah klaim peningkatan produksi beras nasional, kesejahteraan petani justru cenderung semakin menurun. Tahun 2018, kementerian pertanian memperkirakan produksi gabah mencapai 80 juta ton gabah atau setara 46,5 juta ton beras. Dengan perhitungan ini maka diperkirakan terjadi surplus sebesar 13,03 juta ton. Walaupun data ini mendapat koreksi dari BPS, yang menyatakan, surplus produksi beras hanya 2,8 juta ton, namun secara agregat terjadi peningkatan produksi beras nasional. Bahkan kementerian pertanian telah menyatakan pencapaian swasembada beras.

Pada sisi lain, perbaikan taraf kesejahteraan petani masih belum optimal. Peningkatan produksi yang terjadi seharusnya mampu memperbaiki kehidupan keluarga petani padi. Petani padi yang jumlahnya mencapai 17 juta keluarga, 55,33 persennya petani gurem, (BPS, 2013) seyogyanya menjadi pelaku usaha yang menerima manfaat paling besar. Tapi sayangnya hal itu belum sepenuhnya terjadi, petani masih pelaku yang bekerja paling berat, berpenghasilan paling kecil.

Kesejahteraan petani yang tak juga berubah, tercermin dari indikator kesejahteraan petani, yakni indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Dalam kurun 2012-2016, NTP justru mengalami penurunan. Jika pada tahun 2014 NTP sebesar 101,95 maka pada tahun 2016 turun menjadi 101,49. Penurunan NTP ini selaras dengan terjadinya penurunan upah riil yang diterima buruh pertanian. Pada tahun 2014 upah riil buruh pertanian sebesar Rp39.400. Jumlah ini mengalami penurunan menjadi Rp37.900.

Pada tahun-tahun berikutnya pun, tingkat kesejahteraan petani tidak bergerak naik. Data Badan Pusat Statistik mencatat NTP pada Agustus 2018 berada di level 102,56, yang berarti turun 0,49 % dari posisi akhir 2017. Ini mengindikasikan bahwa daya beli (kesejahteraan) petani pada tahun 2018 turun 0,49 %.

Tidak berdaulatnya petani dalam menentukan harga beras, terungkap dalam kajian Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang membedah peta aktor perberasan nasional. Penelitian tersebut dilaksanakan di sentra produksi padi di jalur pantura (Karawang dan Subang) dan Jakarta. Kajian ini dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan November 2018. Hasilnya, petani merupakan aktor terpenting dalam rantai produksi beras nasional. Sayangnya, petani juga terdidentifikasi sebagai aktor terlemah dalam rantai tersebut, terutama dalam hal menentukan harga.

Koordinator KRKP Said Abdullah mengatakan, situasi ini tentu saja tidak adil dan merugikan petani. Karena itu, diperlukan upaya penguatan rantai nilai dan bisnis gabah serta beras yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Adanya rantai nilai yang adil bagi seluruh pelaku rantai nilai bisa menjadi jaminan keberlanjutan bisnis merupakan tuntutan saat ini. Terciptanya rantai nilai dan bisnis yang adil dan berkelanjutan menjadi tanggung jawab semua pihak yang ada di dalamnya. Mewujudkannya tak cukup hanya perlunya pemahaman bersama, namun juga adanya kelembagaan dan tata aturan hingga adanyaaksi kolektif dari semua pihak pelaku rantai nilai beras,” kata Said, dalam pemaparan hasil kajian tersebut, di Jakarta, Kamis (13/12).

Said menegaskan, esensi dari kedaulatan pangan adalah kedaulatan petani. “Seharusnya pemerintah tidak hanya fokus pada upaya peningkatan produksi namun juga pada perbaikan kesejahteraan pelaku usahanya. Menjadi aneh jika kemudian produksi meningkat tapi kehidupan petani tak berubah,” kata Said.

Karena itulah, KRKP mendorong mendorong perbaikan pendapatan petani melalui perbaikan rantai nilai yang adil. Dengan rantai nilai yang adil maka petani bisa mendapatkan harga yang pantas. “Adanya keuntungan dan insentif yang adil bagi seluruh pelaku rantai nilai bisa menjadi jaminan keberlanjutan bisnis padi dan beras. Oleh karenanya pemerintah harus hadir mendorong hal ini terwujud,” tegasnya.

Sementara itu, Muhammad Nuruddin, Sekjen Aliansi Petani Indonesia (API) menyampaikan, perlindungan terhadap keluarga petani padi skala kecil wajib dilakukan. Keluarga petani padi skala kecil menjadi tulang punggung pencapaian kedaulatan pangan dan produksi beras nasional. “Petani harus diberikan dukungan sehingga mampu memperbaiki kehidupannya. Jika petani sejahtera, tak hanya kedaulatan pangan tercapai namun juga proses pengentasan kemiskinan di pedesaan akan terjadi,” tambahnya

Hariadi Propantoko, peneliti utama dalam kajian ini memaparkan, petani berada pada tekanan pasar dan intervensi pemerintah. Saat pemerintah tidak hadir, dalam artian tidak ada payung hukum yang melindungi usaha petani, petani berada pada bayang-bayang kekuatan pasar yang cenderung berpihak pada pemodal besar, dan sering menjadikan petani sebagai obyek pasar. Hal ini sering kali ditunjukan dengan kondisi harga pasar yang fluktuatif, dimana saat petani mendapatkan panen berlimpah, justru saat itu harga panen menurun.

“Saat panen petani mengalami kegagalan, harga panen justru tinggi. Dalam sebuah kelembagaan pemerintah mestinya pemerintah berperan untuk melindungi petani dari kondisi pasar tersebut. Namun, upaya itu memang belum dirasakan oleh petani,” ujar Hariadi.

Saat pemerintah hadir melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 tahun 2017 yang mengatur tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian pada Petani, ternyata menambah buruk kondisi petani. Dimana pemerintah melakukan pembatasan harga jual di petani, padahal harga pasar sedang bagus-bagusnya.

Temuan di Karawang dan Subang menunjukan, saat diberlakukan harga acuan pembelian pemerintah (HPP) pada petani dimana harga jual gabah kering panen pada tahun 2017 sebelum ditetapkan Permendag No 27/2017 adalah Rp4.900 per kilogram, namun dengan menggunakan instrumen Permendag tersebut harga yang diterima petani menjadi hanya Rp3.700 per kilogram. “Nilai ini mengalami penurunan sangat jauh yang menyebabkan penurunan penghasilan bagi petani,” tegas Propantoko.

“Dengan adanya kebijakan ini petani skala kecil, jadi pelaku usaha menerima keuntungan yang semakin kecil. Hal ini karena adanya tekanan dari pelaku rantai di atasnya. Terlebih kebijakan ini tidak diimbangi dengan perubahan kebijakan HPP yang tidak berubah sejak 2015,” tambahnya.

Kondisi ekonomi Indonesia terus mengalami perubahan, inflasi bahan makanan juga meningkat 5,69% pada tahun 2016 dan 1,26% pada tahun 2017. Situasi ini menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan konsumsi keluarga petani skala kecil. Posisi petani menjadi terjepit, harga gabah (GKP) tertekan karena adanya kebijakan HET pada satu sisi, sementara HPP tidak bisa menaikkan harga karena karena terlalu rendah pada sisi yang lain. Dengan demikian petani menerima tekanan pasar yang cukup kuat dan acap kali menanggung kerugian seorang diri.

“Hasil kajian ini memperkuat banyak penelitian lain, menunjukkan bahwa petani menerima dampak buruk kebijakan dan pasar yang ada. Ironisnya, petani memiliki kepentingan yang paling tinggi terkait harga dalam rantai nilai padi dan beras, namun menjadi pihak yang paling kecil kekuatannya mempengaruhi situasi pasar. Dengan kata lain petani justru menjadi pelaku yang paling dipengaruhi oleh kebijakan harga,” ungkap Propantoko.

Empat tahun pemerintahan ini harusnya sudah cukup bisa melihat kenyataan yang dialami petani. Dengan demikian ke depan upaya perbaikan nasib petani padi skala kecil harus lebih baik. “Tidak ada lagi alasan bagi pemerintah dan kita semua untuk mengabaikan fakta-fakta itu. Jika ingin petani sejahtera dan berdaulat pangan maka penataan kebijakan yang menguntungkan petani harus dilakukan segera,” tambah Muhammad Nuruddin.

Dukungan pemerintah bisa dilakukan lewat penguatan kebijakan dan penataan rantai nilai yang ebrkeadilan bagi petani. Jika kondisi ini terwujud maka petani bisa mendapat ruang dan kesempatan memperbaiki derajat kehidupannya. Ke depan perlu dibuat kebijakan yang memungkinkan petani mendapat insentif dari rantai nilai secara adil.

“Salah satu bentuk intervensinya bisa jadi dalam bentuk Platform Nasional tentang Perberasan berkelanjutan. Platform ini berisi kesepakatan, kriteria serta indikator yang memungkinkan semua pelaku rantai nilai bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian kedaulatan petani dan pangan sangat mungkin diwujudkan,” pungkas Said.

Read More

ALIANSI TANI JAWA TIMUR

WUJUDKAN KEADILAN AGRARIA DAN KEDAULATAN PETANI DI JAWA TIMUR

 

 

Tingginya konflik agrarian merupakan suatu gambaran bahawa pemerintah masih belum hadir dalam mendorong keadilan dan kesejahteraan bagi warganya. KPA mencatat, bahwa konflik agrarian mengalami kenaikan secara signifikan, terdapat 450 konflik sepanjang 2016 dan meningkat menjadi 659 konflik disepanjang 2017. Hal ini diperparah,  bahwa Provinsi Jawa Timur menempati peringkat teratas dengan jumlah frekuensi konflik agrarian dengan 59 konflik sepanjang 2017 dari sebelumnya 43 konflik pada tahun 2016. Alhasil, eskalasi konflik agraria yang terjadi di Jawa Timur menyebebabkan ketimpangan semakin tinggi dan makin hilangnya kesejahteraan bagi petani.  Dalam catatan KPA, Konflik agraria di Jawa Timur selama ini tersebar di 9.421,37 Ha diluar kawasan hutan (property, perkebunan, infrastruktur, pertambangan) dan 18.521 Ha didalam kawasan hutan, tentu luasan tersebut masih terdapat titik-titik yang belum tercover.

Program Reforma Agraria berdasarkan poin 5 nawacita Jokowi-JK masih sangat jauh dari idealitas Reforma Agraria itu sendiri. Mengingat realisasi masih didominasi pada sebatas legalisasi asset semata, belum menyentuh pada titik-titik konflik agraria yang secara nyata akan menimbulkan dampak langsung bagi pengaruh keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pun dalam realisasi skala pemerintahan Jawa Timur, yang seolah-olah tidak ada I’tiqad baik untuk mendorong penyelesaian konflik atau terdapat pembiaran terhadap konflik-konflik agraria yang ada. Hal ini ditengarai dengan (salah satunya) belum dibentuknya Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang berperan untuk melaksanakan reforma agraria di tataran Nasional hingga Daerah sebagaimana amanat Menteri ATR/BPN  dalam upaya mendorong penyelesaian konflik agraria yang semakin kronis. Konflik agrarian berkepanjangan di Jawa Timur makin diperparah dengan situasi banyaknya kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan sumber-sumber agrarianya. Alih-alih demi menegakkan hukum, justru rakyat yang makin ditekan hingga menjadi korban atas nama hokum tersebut.

Selain konflik agraria, persoalan lain yang saat ini terjadi adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan fungsi non-pertanian lainnya.  Alih fungsi lahan tersebut tentunya tidak bias dipisahkan dari diterbitkannya perizinan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah cenderung melunak menghadapi para investor properti yang ingin menjadikan lahan pertanian menjadi perumahan. Artinya, berbagai perumahan baru yang muncul di atas lahan produktif menjadi pertanda bahwa sesungguhnya pemerintah pun turut andil dalam berkurangnya lahan pertanian di Jawa Timur. Beberapa peristiwa penghilangan lahan produktif petani oleh pihak-pihak yang dalam hal ini swasta maupun pemerintahan masih marak terjadi. Ekspansi industry dan korporasi property di Surabaya, eksplorasi-eksplorasi pertambangan di Banyuwangi dan Jember, pembangunan jalan tol sepanjang JawaTimur, privatisasi sumber air di Batu, dan masih banyak persoalan agrarian di Jawa Timur. Hal tersebut tentu akan memberikan dampak panjang terhadap kondisi sumber-sumber agraria di JawaTimur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada tahun 2015. Namun nyatanya, undang-undang ini belum mampu melindungi petani dan lahan pertanian di jawa Timur dari persoalan-persoalan (klasik) yang melingkupinya.           Artinya, monopoli-monopoli terhadap petani mulai dari penguasaan lahan, proses budidaya, hingga pada tingkat pemasaran produk tani dapat merugikan petani dan menyebabkan ketergantungan petani terhadap praktek monopoli tersebut. Ditambah lagi pada persoalan-persoalan ketidakkehadiran pemerintah dalam persoalan support atau fasilitasi dari upaya-upaya memperkuat akses modal petani, keterlibatan petani secara partsipatif dalam hal kebijakan sector pertanian dan pedesaan, hingga melindungi petani dari disparitas/kesenjangan harga pangan ditingkat petani dan konsumen.

Berdasarkan kondisi dan situasi diatas, dengan ini kami yang tergabung dalam Aliansi Tani Jawa Timur mendesak:

  1. PEMERINTAH MENDORONG SEGERA PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI JAWA TIMUR
  2. PEMERINTAH MELAKSANAKAN UU LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN PERDA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
  3. PEMERINTAH AGAR MENGHENTIKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF
  4. PEMERINTAH MENGHENTIKAN KRIMINALISASI TERHADAP PETANI DAN SEGALA BENTUK REPRESIFITAS LAINNYA
  5. PEMERINTAHN MEMBENTUK TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA (GTRA) JAWA TIMUR
  6. PEMERINTAH MEWUJUDKAN KEDAULATAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI JAWA TIMUR ATAS PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN KONSUMSI PANGAN
  7. WUJUDKAN REFORMA AGRARIA SEJATI

 

 

Surabaya, 24 September 2018

ALIANSI TANI JAWA TIMUR

(KPA Jatim, API Jatim, SPI Jatim, IMM Surabaya, GMNI DPC Surabaya, LDF SURABAYA, Kamus PR, PMKRI SURABAYA, Friends Literasi, PMII Cabang Surabaya, PMII Untag, , SELAWASE, Serikat Petani Lumajang)

 

 

Read More

Stop Klaim Sepihak dan Penyeborotan Lahan Petani

Press Realese
Stop Klaim Sepihak dan Penyeborotan Lahan Petani
Perjuangan petani di Lumajang untuk mendapatkan haknya mengalami perjalanan yang sangat panjang. Hingga saat ini masih ada masalah mengenai tata batas dengan pihak Perhutani belum juga menemui titik terang, dan bahkan terjadi klaim sepihak atas tanah yang sudah digarap oleh rakyat. Ada 6 Kecamatan dan 18 desa yang sampai saat ini mengalami konflik dengan Perhutani.

Untuk menyelesaikan wilayah tata batas antara petani disekitar hutan dengan Perhutani diperlukan proses penetapan tata batas hutan, Permenhut diantaranya Peraturan Pemerintah nomor 44/2004 tentang Perencanaan Hutan, Permenhut nomor P.47/2010 tentang Panitia Tata Batas dan Permenhut P.50/Menhut‐II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Dimana diaturan tersebut dijelaskan bawah penetapan tata batas hutan harus di setujui dan ditanda tangani oleh masyarakat sekitar hutan.

Selain konflik Perhutani, petani dipesisir selatan Lumajang tepatnya di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh hingga saat ini juga mengalami masalah dengan lahan garapannya. Tanah yang mereka reklamasi dan digarap sejak 1948 sempat dirampas oleh rezim orde baru dan direbut kembali oleh penggarap pada tahun 1998, hingga saat ini juga masih mengalami konflik. Perkembangan terbaru dari konflik tersebut bahwa ada oknum perangkat desa yang melakukan pengukuran secara sepihak tanpa memberi tahu dulu kepada petani penggarap sawah rawa tersebut. Tentu saja hal tersebut membuat petani penggarap langsung melakukan protese terhadap pengukuran tersebut. Dugaan pengukuran ini di karenakan ada pihak yang berupaya untuk mengajukan sertifikat atas lahan tanah rawa seluas 200 hektar.

Oleh karena itu kami Sarekat bersamaan dengan ini menuntut untuk :
1. Meminta kepada Perhutani untuk menunjukan Berita acara penetapan tata batas hutan
2. Hentikan klaim sepihak tanah petani di sekitar hutan
3. Hentikan intimidasi terhadap petani sekitar hutan
4. Segera lakukan penyelesaian konflik-kinflik agraria yang terjadi di Lumajang
5. Meminta BPN untuk tidak mengeluarkan sertifikat dilahan yang masih sengketa

Lumajang, 23 Agustus 2018
Korlap
Lasiono

Read More

“MENOLAK KRIMINALISASI ATAS PETANI DAN PEJUANG AGRARIA”

PRESS RELEASE

GERAKAN ALIANSI REFORMA AGRARIA

“MENOLAK KRIMINALISASI ATAS PETANI DAN PEJUANG AGRARIA”

(Keadilan Agraria Petani Diabaikan dan Butanya Hukum Nasional dalam Melindungi Nasib dan Pejuang Petani)

Konflik-konflik agraria di Kabupaten Cianjur yang sudah sejak lama terjadi melibatkan petani dengan perusahaan perkebunan berskala besar, salah satu diantara konflik agraria tersebut adalah salah satunya Perkebunan Teh PT. Pasir Luhur yang memiliki HGU seluas + 938,99 Ha berlokasi di Desa Cisujen Kecamatan Takokak, penyebab konflik di sebabkan sebagian lahan HGU tersebut digarap dan dikelola oleh para petani yang berada dan bertempat tinggal dikawasan lokasi perkebunan itu berada, adapun para petani warga Desa Simpang Kecamatan Takokak melakukan penggarapan dan pengolahan sejak tahun 1957, dengan menanam padi dan tanaman sayur-sayuran. pada tahun 1988 dilokasi tersebut oleh pemerintah HGU diperbaharui, ironisnya petani tidak mengetahui hal ikhwal tersebut dan pada kenyataanya tidak semua areal oleh perusahaan perkebunan dikelola bahkan HGU itu diterlantarkan. Sama kasusnya dengan yang terjadi di HGU perkebunan teh PT. Hanjasari seluas + 840,84 Ha yang berlokasi di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka, permasalahannya hampir sama lahan HGU ditelantarkan, bahkan PT. Hanjasari ini sudah tidak beroperasi semenjak tahun 1999, warga yang berada dikawasan lokasi perkebunan terkena dampak akibat penelantaran HGU PT. Hanjasari yakni gangguan keamanan dari binatang buas dan hama-hama yang bisa mengancam kehidupan masyarakat. Petani di Desa Kanoman Kecamatan Cibeber, Desa Cinta Asih Kecamatan Gekbrong, Desa Cibokor Kecamatan Cibeber, dan Desa Cimenteng Kecamatan Campaka sudah menggarap dari tahun 2004 diwilayah tersebut juga sudah terbangun pemukiman disekitar lahan garapan, setelah dikaji data sertifikat HGU PT. Hanjasari ternyata ada keganjilan perbedaan lokasi HGU dengan yang digarap oleh perusahaan dan bisa juga dinyatakan HGU tersebut palsu.

                Hal ini menegaskan bahwa HGU PT. Pasir Luhur dan PT. Hanjasari melanggar dan berhak di cabut oleh pemerintah dalam hal ini pihak panitia B dalam aturan dan mekanismenya sesuai dengan Peraturan Kepala BPN No. 7 tahun 2007 bahwa pihak panitia B telah mengabaikan kondisi fakta dilapangan sebagai indikator penilaian untuk evaluasi penertiban perpanjangan atau pembaharuan izin HGU perkebunan. Pihak perusahaan PT. Pasir Luhur dan PT. Hanjasari telah mengabaikan dan melanggar PP No. 40 tahun 1996 pasal 12 tentang kewajiban pemegang HGU, bahwa seharusnya pemegang Hak Guna Usaha melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.

Persoalan perjuangan agraria yang belum terselesaikan ibarat ‘Api Dalam Sekam’ konflik tenurial muncul kembali di tahun 2018, sangat ironis dimana rezim pemerintahan saat ini sedang menggenjot pelaksanaan kebijakan tentang Reforma Agraria, akan tetapi pihak perusahaan yang bermasalah malah melakukan penguatan kembali revitalisasi perusahaan, yang berdampak pada saat ini dilapangan pihak perusahaan melakukan tindakan intimidasi dan kriminalisasi, salah satunya dengan mendatangkan Brigade Mobil (BRIMOB), yang mana tugasnya adalah melakukan patroli, sampai saat ini para personil BRIMOB bertambah dan terus meningkatkan penjagaan dan melarang petani untuk beraktifitas hal ini tentu saja menimbulkan dampak psikis, bahkan dalam prakteknya tanaman dan gubuk para petani dihancurkan, dan lebih jauh para petani pejuang agraria ditangkap dan dipenjarakan, adapun warga tersebut adalah warga Desa Simpang Kecamatan Takokak yaitu Bpk. KOKO dan Bpk SOLIHIN, berikut juga petani warga Desa Kanoman Kecamatan Cibeber, Desa Cintasih Kecamatan Gekbrong, Desa Cibokor Kecamatan Cibeber, dan Desa Cimenteng Kecamatan Campaka sebanyak 4 (empat) Orang, dipanggil untuk melakukan klarifikasi dengan tuduhan pengrusakan dan penyerobotan lahan perkebunan. Saat ini Bpk KOKO dan Bpk SOLIHIN warga Desa Simpang Kecamatan Takokak masih ditahan di Kaporles Cianjur dan sedang dalam proses upaya untuk dibebaskan oleh tim kuasa hukum. Institusi kepolisian sebagai instrument penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sepatutnya tidak terlibat dilingkaran konflik agraria yang terjadi antara petani dan perusahaan, harus tetap dalam tugas, wewenang dan fungsinya, pihak kepolisian dalam hal ini BRIMOB (Brigade Mobil) harus segera menarik pasukan dari lahan areal yang berkonflik.

Menggunakan pendekatan refresip oleh aparat keamanan dalam konflik agraria tidak akan menyelesaikan masalah, justru semakin memperumit masalah dan akan mengakibatkan menjadi konflik social yang multi dimensi, tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2005 tentang PENGESAHAN INTERNASIONAL CONVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KONVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK), bahwa dengan kasus ini timbul suatu kemirisan bahwa hukum (Konstitusi) dan pelaksana hukum (Perangkat Negara) sudah tidak mengindahkan konstitusi di Negara dan mengesampingkan nasib rakyat kecil khususnya petani yang berjuang atas keadilan atas sumber – sumber Agraria.

                Perlu dukungan dari pemerintah daerah, DPRD dan seluruh pemangku kebijakan dalam hal ini berkomitmen untuk menyelesaikan konflik agraria di Kabupten Cianjur secara komprehensip dengan beraspekan keadilan social, keadilan ekonomi, keadilan ekologi dan lingkungan. Disamping itu kejelasan dan ketegasan oleh ATR/BPN untuk bisa mengklarifikasi kejelasan status sebuah HGU terutama PT. Pasir Luhur yang berada di Desa Cisujen Kecamatan Takokak dan PT. Hanjasari yang berada di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka . Hal ini sangat penting sebagai langkah komitmen penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Cianjur dalam rangka mensukseskan program pemerintah tentang Reforma Agraria.

                Upaya memperjuangkan keadilan sosial, kami dari Gerakan Aliansi Reforma Agraria akan melakukan upaya sesuai kelembagaan akan melaporkan ke lembaga pemerintahan lainnya. Ombudsman RI, dan Kejaksaan Negeri Tingkat Provinsi dengan melaporkan indikasi Korupsi dari perpanjangan HGU PT. Pasir Luhur dan PT. Hanjasari, Kantor Staff Kepresidenan RI, dan Kantor Wilayah ATR/BPN untuk melaporkan permohonan dukungan Tanah Objek Reforma Agraria, dan tentu KOMNAS-HAM RI, KOMPOLNAS dan PROPAM untuk melaporkan pelanggaran HAM dari pihak kepolisian dan kelembagaan lainnya.

                Cianjur nyatakan DARURAT AGRARIA maka pelu hadir juga Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur Bupati dengan Wakil Bupati Cianjur beserta Dinas terkait untuk mendukung secara penuh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pun harus bisa berkomitmen untuk menegakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena petani adalah PAHLAWAN PANGAN tanpa adanya lahan kita semua akan menunggu mati kelaparan.

 

Maka kami menuntut dan bersikap dengan tegas, Bahwa :

Kami Menolak serta Hentikan Intimadasi juga Kriminalisasi Terhadap Petani dan Bebaskan Bapak KOKO dengan Bapak SOLIHIN petani Penggarap Lahan yang diterlantarkan oleh PT. Pasirluhur dan  Meminta KAPOLDA Jawa Barat dalam hal ini harus memerintahkan kepada BRIMOB untuk menarik pasukan dari lokasi;

Mendesak Terhadap Kantor ATR/BPN Kabupaten Cianjur,  untuk meminta kejelasan status HGU dari PT. Pasir Luhur Desa Cisujen Kecamatan Takokan dengan  PT. Hanjasari Desa Cimenteng Kecamatan Campaka dan mempertanyakan proses perpanjangan HGU tersebut;

Mendesak kepada Bupati Cianjur, Wakil Bupati Cianjur, DPRD Cianjur dengan dinas terkait, untuk bisa berkomitmen agar terwujudnya Reforma Agraria Sejati dan Tuntaskan konflik-konflik agraria di Kabupaten Cianjur, dan  Lahan-lahan yang digarap oleh petani ditetapkan menjadi tanah Terlantar dan  dijadikan Prioritas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Exs PTPN VIII Pasir Nangka Avdeling Pasirrandu seluas 221 Ha  yang terletak di Desa Mekarsari Kecamatan Pagelaran

Lahan exs HGU PT. Cibogogeulis seluas 570 Ha yang terletak di Desa Sukaraharja dan Desa Neglasari Kecamatan Kadupandak

Lahan exs HGU PT. Banyusagara seluas 820 Ha yang terletak di Desa Wargasari, Wargaasih, Sukasari, Gandasari, Neglasari, Sukaraharja, Kecamatan Kadupandak

Lahan yang terlantar HGU PT. Pasir Luhur Desa Cisujen Kecamatan Takokak

Lahan yang terlantar PT. Hanjasari Desa Cimenteng Kecamatan Campaka

 

Demikian sikap dan tekad kami secara tegas akan terus menyuarakan, demi keberlangsungan ruang hidup agar terwujudnya kesejahteraan yang berdasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

GERAKAN ALIANSI REFORMA AGRARIA

 

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cianjur (YLBHC) – DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cianjur – Paguyuban Petani Cianjur (PPC)-Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)-Aliansi Petani Indonesia (API)-Sarekat Pendamping Rakyat (SPR)

Read More