Dasawarsa Internasional Pertanian Keluarga 2015-2025

Aksi Global untuk Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Petani Kecil yang Berdaulat dan Bermartabat 

Sekitar tiga miliar penduduk dunia tinggal di pedesaan. Mereka adalah keluarga-keluarga yang melakukan kegiatan pertanian, disebut pertanian keluarga (Family Farming). Di dalam pertanian keluarga, suami dan/atau istri bersama anggota keluarga terlibat langsung dalam kegiatan usaha tani (termasuk beternak, menangkap/memelihara ikan, mengambil hasil hutan non kayu, menggembala ternak di padang rumput, dan lain-lain) yang menjadi sumber utama penghasilan keluarga. Setengah dari jumlah itu, sekitar 1,5 miliar perempuan dan laki-laki petani mengusahakan lahan kurang dari 2 hektar, sementara 410 juta orang mengumpulkan hasil hutan, 100-200 juta orang menggembala ternak, dan 100 juta orang berprofesi sebagai nelayan kecil, serta 370 juta lainnya adalah kelompok masyarakat adat yang sebagian besar bertani. Selain itu, masih ada 800 juta orang yang bercocok tanam di pekarangan rumah di perkotaan.

Itulah pertanian keluarga, basis produksi pangan yang berkelanjutan, yang bertujuan mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan, mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, serta menjadi landasan bagi pelestarian warisan sosial-budaya bangsa-bangsa dan komunitas pedesaan di seluruh dunia. Tak heran, jika Pertanian Keluarga berkontribusi 70 persen pasokan pangan dunia.

Pada Tahun Internasional Pertanian Keluarga 2014, telah banyak inisiatif yang dilakukan oleh negara-negara, pemerintah, dan organisasi-organisasi masyarakat di dunia yang menghasilkan capaian-capaian penting. Oleh karena itu, untuk lebih mendorong inisiatif peningkatan kesejahteraan petani kecil, baik perempuan maupun laki- laki yang berdaulat dan bermartabat, World Rural Forum (WRF) bersama organisasi-organisasi masyarakat di berbagai negara bersama beberapa pemerintah negara yang mendukung Pertanian Keluarga, mendesak pengakuan atas kontribusi global keluarga-keluarga petani kecil oleh PBB dengan menetapkan “Dasawarsa Internasional Pertanian Keluarga, 2015-2025”.

Sayangnya, keluarga-keluarga petani kecil itu sering terdampak oleh keadaan yang tidak mendukung mereka, termasuk kebijakan publik tentang Pertanian Keluarga di negara masing-masing. Seperti terbatasnya akses mereka ke lahan dan sumber daya agraria lainnya, akses ke pembiayaan/permodalan, teknologi tepat guna, serta akses pasar yang memungkinkan usaha pertanian keluarga menjadi kegiatan bernilai ekonomi yang bermartabat bagi keluarga-keluarga petani kecil.

Sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan bangsa-bangsa di dunia kepada keluarga-keluarga petani kecil di dunia atas peran penting mereka dalam menjaga pasokan pangan dunia, maka pada Desember 2011 Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkan tahun 2014 sebagai Tahun Internasional Pertanian Keluarga (International Year of Family Farming/IYFF).

 

Salah satu aksi global untuk mendukung kemajuan Pertanian Keluarga adalah mendirikan komite nasional pertanian keluarga di berbagai negara.

Indonesia menjadi salah satu negara yang telah mendirikan Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) yaitu pada Juli 2014. Saat ini KNPK Indonesia beranggotakan 13 organisasi petani, nelayan, lembaga swadaya masyarakat, pemuda, dan konsumen, yaitu :
1. Aliansi Organis Indonesia (AOI)
2. Aliansi Petani Indonesia (API)
3. Aliansi Perempuan Petani Indonesia (APPI)
4. Bina Desa
5. Field
6. FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia)
7. FPSS (Federasi Petani Sulawesi Selatan)
8. IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice)
9. IPPHTI (Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu)
10. Sains (Sayogyo Institute)
11. Slow Food Jabodetabek
12. SNI (Serikat Nelayan Indonesia)
13. SPPQT (Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah)

Saat ini KNPK Indonesia sedang melakukan berbagai kegiatan, di antaranya advokasi kebijakan publik mengenai Pertanian Keluarga, dialog kebijakan dengan multi pihak, penelitian, penyadaran masyarakat, dokumentasi, dan penyebarluasan informasi mengenai Pertanian Keluarga dalam berbagai bentuk.

Sekretariat Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK)
Jalan Kelapa Merah No.2 RT 15/RW 12, Utan Kayu Selatan,Matraman Jakarta Timur 13120 Telp. 021-8567935 Email : familyfarmingid@gmail.com 

Read More

13 Organisasi Petani Menolak Benih Transgenik

SELASA, 23 FEBRUARI 2016 | 13:25 WIB

TEMPO.COJakarta – Sedikitnya 13 organisasi petani dan sipil menolak rencana pemerintah yang berencana menggunakan benih transgenik.

Penolakan itu disampaikan karena  benih transgenik diduga bermasalah dari segi keamanan pangan dan menimbulkan ketergantungan baru pada petani. Muhammad Rifai dari Aliansi Petani Indonesia menuturkan penggunaan benih transgenik akan menggeser model pertanian, yang sebelumnya multikultur menjadi monokultur.

Tak hanya itu, benih transgenik juga bermasalah dari sisi keamanan, kesehatan, dan pertanian berkelanjutan. “Rencana pemerintah, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koordinator Perekonomian mendorong pelepasan dan penggunaan benih transgenik bertentangan dengan prinsip kedaulatan pangan, bertentangan juga dengan program Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo,” kata Rifai dalam rilis bersama pada hari ini, Selasa, 23 Februari 2016.

Dia menuturkan benih tersebut juga akan menimbulkan ketergantungan baru bagi para petani terhadap benih-benih transgenik. Hal itu, ia berujar, akan mengancam desa-desa yang selama ini mengembangkan proses pembangunan pertanian organik.

Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/02/23/090747418/13-organisasi-petani-menolak-benih-transgenik

Read More

Pengembangan dan Penggunaan Benih Produk Bioteknologi “Benih Transgenik”

Merespon Fokus Group Discussion (FGD) Pengembangan dan Penggunaan Benih Produk Bioteknologi “Benih Transgenik” oleh Kementerian Koordinator Perekonomian

 23 Februari 2015

Salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam “Nawa Cita” adalah memperkuat kedaulatan Pangan.Pada waktu dekat ini pemerintah akan melepas benih hasil rekayasa genetika “NK-603” yang menurut beberapa sumber sudah melalui uji keamanan pangan, pakan dan lingkungan. Pelepasan dan pemberian izin benih hasil rekayasa genetika “Transgenik” bertentangan dengan program “Nawa Cita” yaitu memperkuat kedaulatan pangan dan akan berpotensi merusak keanekaragaman hayati merupakan kekayaan tak ternilai bagi Indonesia, khususnya petani. Bahwa rencana tersebut tidak konsisten dengan program pemeritah mengenai 1000 desa mandiri benih dan 1000 desa organik.

Model pertanian di Indonesia adalah pertanian yang berbasis keluarga (subsisten) dimana sebagian dari produk mereka adalah untuk memenuhi konsumsi atau sumber pangan. Pelepasan produk rekayasa genetika “transgenik”, seperti benih jagung NK-603 akan membahayakan  keamanan lingkungan, kesehatan dan mengancam keanekaragaman hayati serta kedaulatan pangan. Kurang lebih 20 tahunan, bahwa hasil ujicoba produk rekayasa genetika “transgenik” yang berkembang adalah jagung, kedelai, kapas, canola. Pada awalnya produk-produk itu ditujukan untuk pakan ternak. Akan tetapi belakangan di promosikan untuk makanan manusia.

Dari sudut pandang etika, penyediaan kebutuhan pangan harus memperhatikan aspek keamanan lingkungan, kesehatan, proses produksi yang berkelanjutan dan menjamin keanekaragaman hayati serta mempertahankan siklus kehidupan. Disini kita patut bertanya siapa dan sejauhmana mereka akan bertanggung jawab, jika benih-benih transgenik mengkontaminasi tanaman sejenis lainnya yang bukan transgenik sehingga berdampak mengganggu siklus ekosistem.Siapa yang kemudian bertanggung jawab, jika produk transgenik membahayakan kesehatan manusia di kemudian hari, bagaimana proses kontrol dan peredaran serta pengedalian lingkungan akibat dampak negatif dari benih transgenik dikemudian hari, jika kemudian benih-benih tersebut sudah beredar dan mengkontaminasi benih-benih lainnya.

Kita tahu bahwa makanan adalah sumber pokok untuk keberlanjutan populasi manusia. Oleh karena itu dari sudut pandang etika tidak benar jika masyarakat Indonesia digunakan sebagai kelinci percobaan dalam produksi rekayasa genetika. Mandat konstitusi kita bahwa negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu pelaksanaan dari mandat tersebut adalah pemerintah harus menyediakan pangan yang aman dan sehat serta harus melindungi sumber-sumber makanan yang tersedia dari ancaman-ancaman yang berpotensi merusak struktur ekosistem pangan di Indonesia. Ancaman dari penggunaan benih-benih transgenik merupakan ancaman nyata bagi struktur ekosistem pangan di Indonesia.

Penggunaan benih-benih transgenik akan menggeser tradisi pertanian kita yang multi-cultur kedalam bentuk pertanian yang monokultur. Banyak kalangan petani, konsumen di benua eropa, Amerika, Asia dan Afrika termasuk Amerika telah menolak penggunaan benih-benih transgenik, sehingga mendorong penggunaan benih-benih transgenik di Indonesia akan melemahkan daya saing dan keunikan serta keragaman dari sumber makanan di Indonesia sebagai keunggulan komparative dari petani kita.

Penggunaan produk rekayasa genetika atau benih transgenik akan membuat ketergantungan baru bagi petani terhadap benih-benih hasil rekayasa genetika tersebut. Rencana pemerintah kementerian pertanian, dan kementerian koordinator perekonomian mendorong pelepasan dan penggunaan benih transgenik bertentangan dengan prinsip kedaulatan pangan, bertentangan juga dengan program Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo untuk memperkuat kedaulatan pangan dan membangun 1000 desa mandiri benih dan 1000 desa organik. Pelepasan benih hasil rekayasa genetika oleh pemerintah juga akan mengancam existensi desa-desa yang sudah memulai proses pembangunan pertanian organik, karena pelepasan benih transgenik akan berpotensi mengkontaminasi proses peretanian organik tersebut yang sedang berlangsung di banyak tempat.

Dari sisi keamanan pangan untuk manusia, produk rekayasa genetika “benih transgenik” masih belum dapat dipastikan mengenai keamanannya dari sudut pandang lingkungan, kesehatan, dan pertanian berkelanjutan. Hal ini masih diperdebatkan oleh kalangan peneliti, akademisi dan pemerhati lingkungan. Tetapi kita menyakini bahwa penggunaan benih transgenik belum dapat dipastikan mengenai keamanannya, sehingga itu sangat berisiko dan masih diragukan keamanannya.

Kekuarangan stok makanan baik untuk manusia dan juga hewan seperti beras, kedelai jagung dan sebagainya bukan karena disebabkan oleh rendahnya produktifitas petani karena tidak adanya benih atau mutu benih yang berkualitas. Tetapi, itu semua disebabkan oleh luasan lahan untuk memproduksi itu semua sangat sempit bahkan semakin menyempit. Hal ini karena pemerintah lebih fokus untuk memperluas tanaman perkebunan seperti sawit dari pada memperluas lahan untuk tanaman pangan.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia akan melakukan sosialisasi terkait benih transgenik atau rekayasa genetika yang dikemas dengan FGD yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2015 di Hotel Amarosa Bogor.

Maka dari itu terkait kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah tersebut, maka kami dari organisasi petani dan masyarakat sipil di Indonesia menolak dengan tegas penggunaan produk rekayasa genetika atau benih transgenik serta produk turunannya yang akan segera pemerintah luncurkan. Kami juga mengingatkan bahwa kedaulatan pangan tidak akan pernah terwujud apabila pemerintah mengandalkan benih trasngenik yang sudah jelas akan membuat pertanian dan khususnya petani Indonesia semakin terjerumus dalam lubang kemiskinan.

Organisasi dan Lembaga pendamping Petani khususnya dalam merespon Fokus Group Discussion (FGD) Pengembangan dan Penggunaan Benih Produk Bioteknologi “Benih Transgenik” oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, terdiri dari: Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI), Konphalindo, GRAIN, PIB, IHCS, Bina Desa, Indonesia for Global Justice, Yayasan Field, IPPHTI, FIAN Indonesia, KPA

Read More

“Memelihara Tradisi & Merawat Bumi”

Lokakarya Petani Pemulia dan Penangkar Benih

Sebagian besar sumber daya genetik yang ada diseluruh dunia perlahan-lahan mengalir ke banyak bank benih internasional atau langsung kepada peneliti. Perusahaan-perusahaan benih internasional mengambil manfaat terbesar dari tersedianya secara gratis sumber daya genetik tersebut dan mengembangkannya menjadi benih unggul, hibrida, ataupun transgenik yang bernilai jutaan dollar. Hingga saat ini, para peneliti di industri benih telah mengembangkan 72.500 varietas baru tanaman atau sembilan kali lipat dari varietas baru yang dikembangkan lembaga-lembaga publik. Bertolak belakang dari hal tersebut, pada akhirnya aturan internasional yang dimandatkan oleh perjanjian atau pakta tentang ”berbagi keuntungan” itu praktis tak ada wujudnya.

Disisi lain, masih banyak petani khususnya di Indonesia yang “mempertahankan” sumber daya genetik itu dengan melakukan pemuliaan dan penangkaran benih-benih lokal sebagai wujud dari perjuangan menuju kedaulatan petani atas benih. Hal ini bertolak belakang dengan sikap pemerintah Indonesia. Sedari awal pemerintah telah mengeluarkan berbagai instrumen yang mengatur terkait pemuliaan tanaman yaitu  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1992  Tentang  Sistem  Budidaya  Tanaman (UU SBT) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Treaty On Plant  Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian). Semua aturan dan kebijakan yang dikeluarkan ini, mempunyai motif dan kepentingan yang sama yaitu menyediakan pasar bagi perusahaan benih komersial, kriminalisasi petani yang mengelola sistem benih dan melarang petani menggunakan, bertukar dan menjual varietas yang sudah dimiliki oleh perusahaan benih yang “lindungi” melalui UU PVT.

Berangkat dari sinilah kemudian API, SPI dan WAMTI yang tergabung dalam MTCP 2 Indonesia menyelenggarakan Lokakarya Petani Pemulia dan Penangkar Benih dengan tema “Memelihara Tradisi Merawat Bumi” yang diselenggarakan pada 21-23 Desember 2015 di Hotel Sofyan Jakarta. Kegiatan diikuti sekitar 25 petani penangkar dan pemulia anggota Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI), Pesantren Ekologi Kebon Sawah At Thariq Garut dan IPPHTI.   

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam lokakarya ini.  Pertama, untuk memahami pengaruh berbagai faktor kepentingan (ekonomi, sosial dan politik) dalam isu-isu benih.  Kedua, mengumpulkan masukan dan informasi dari ahli mengenai perjanjian-perjanjian Internasional mengenai Benih dan model-model perjanjian Internasional tentang sumberdaya benih dan konsekuensinya bagi petani kecil.  Ketiga, mengumpulkan informasi dari pemerintah mengenai kebijakan dan program pemerintah mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani dan  pemulia benih, dan membangun kerjasama dengan petani.  Keempat, mengumpulkan masukan dari Ahli mengenai konsekuensi UU No 29 Th 2000, UU No 12 th 1992 tentang SBT setelah jucial review, UU No 19 th 2013 tentang  perlindungan dan pemberdayaan petani dampak terhadap masadepan petani di Indonesia.  Kelima,berbagi pengalaman antar petani pemulia benih mengenai tehnologi, produksi dan hambatan-hambatannya.  Keenam,merumuskan strategi penguatan kapasitas petani pemulia dan penangkar benih  dalam menghadapi regulasi dan kebijakan perbenihan dalam usahanya untuk untuk mewujudkan bank benih komunitas dan registrasi benih.

Lokakarya yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini diharapkan mampu menjadi bagian perjuangan organisasi tani dalam mendorong berbagai kebijakan dan usaha-usaha untuk memperjuangkan petani atas kedaulatan benih.  “Saat ini petani pemulia dan penangkar benih menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Tantangan itu adalah korporasi-koorporasi pertanian yang juga berada di sekitar pemerintah yang berkuasa saat ini dan mereka mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah demi keuntungan mereka sendiri,” kata Henry Saragih Ketua SPI dalam sambutan pembukaan Lokakarya Petani Pemulia dan Penangkar Benih ini.

Lokakarya yang diselenggarakan selama tiga hari ini, juga diharapkan mampu terbangunnya jaringan antar petani pemulia dan penangkar benih se-pulau Jawa untuk mengembangkan kapasitas ruang dan mengembangkan pengetahuan untuk mewujudkan pusat pembelajaran benih komunitas dan registrasi benih.  “Ada hikmah yang besar dengan berkumpulnya banyak pakar di sini, dari diskusi antar petani ini membuat kita semakin dekat,” ujar Iwan petani pemulia benih anggota WAMTI.

Hal senada juga disampaikan Pandi petani pemulia benih anggota SPI cab Bogor yang mengatakan bahwa merasa senang karena di melalui Lokakarya tersebut beliau dapat bertemu dengan banyak “professor” yang ahli dalam banyak hal terkait pertanian, baik pupuk, benih dan lain-lain.

Ditemui ditempat yang sama, Joharipin petani pemulia dan penangkar benih anggota IPPHTI juga mengatakan bahwa merasa senang apabila pengetahuan tentang pemuliaan benih di Indonesia dapat berkembang dengan pesat, sehingga akan memberi keuntungan bagi petani. “Namun demikian keberlanjutan petani pemulia dan penangkar benih ini penting mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari organisasi tani dan pemerintah,” pungkasnya.

Pendapat yang sama juga disampaikan Giono petani pemulia benih yang juga Ketua API DPD Jawa Timur yang mengatakan bahwa di masing-masing wilayah organisasi tani memiliki kader-kader yg mengembangkan benih dengan berbagai kapasitasnya, melalui Lokakarya ini diharapkan ada peluang besar untuk memperkuatnya.  “Kedepan akan semakin ketat. Kita akan berhadapan dengan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean/Asean Community) mau tidak mau kita akan berhadapan dengan pasar bebas Asean dan kita perlu memperkuat jaringan antar petani, khususnya petani pemulia dan penangkar benih,” ujar Giono.

Selain itu, Lokakarya yang difasilitasi oleh Bapak Nuruddin selaku Sekjend Nasional API dan Bapak Rifai ini menegaskan bahwa organisasi tani yang ingin melakukan pemuliaan dan penangkaran benih haruslah memegang tiga prinsip dasar, yaitu membangun pertanian berbasis Agro-ekologi, mempekuat dan mendorong kedaulatan pangan serta berbasiskan pertanian keluarga sebagai dasar menuju kedaulatan pangan dan kedaulatan petani atas benih.  

Bapak Nuruddin juga menambahkan dalam Lokakarya tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan yang nantinya akan memperkuat jaringan dan kapasitas petani pemulia dan penangkar benih.  “Petani pemulia dan penangkar dalam Lokakarya tersebut telah menyepakati akan meningkatkan kapasitasnya dengan pendidikan ToT (training for trainer), Sekolah Lapang dan bimtek (Bimbingan teknis). Serta memperkuat strategi advokasi untuk mengantisipasi kemungkinan ada perubahan-perubahan kebijakan dan advokasi itu akan dilakukan ditiap tingkatan baik dilevel daerah dan nasional dan kedepannya melalui Lokakarya ini akan ada pengumpulan data jenis-jenis varietas benih yang dikumpulkan dari berbagai daerah sebagai database organisasi tani dan petani pemulia,’ tutur Bapak Nuruddin.  Bapak Nuruddin juga mengatakan petani pemulia dan penangkar benih harus tetap fokus dalam platform ini untuk meningkatkan kapasitasnya baik untuk petani dan untuk organisasinya.

Read More