Forum Koperasi Nasional

Aliansi Petani Indonesia (API), Telah  menyelenggarakan sebuah Lokakarya “Membuka Potensi Koperasi Pertanian di Indonesia,” yang di dukung oleh Asian Farmers Association (AFA) dan Collectif Stratégies Alimentaires (CSA). Kemasan lokakarya kali ini, dengan sebuah tema besar FORUM KOPERASI NASIONAL (Jakarta, 19-20 Maret 2018), dan pada esok harinya dilanjutkan di secretariat API. Pada tanggal, 20 maret hingga. Selain di hadiri oleh anggota API yang sudah memiliki koperasi dari berbagai macam usaha produk, seperti Kopi-Beras-Kelapa sawit-Ternak-Coklat-Madu dan juga Hortikultura. Agenda ini turut mengundang jaringan kerja/Organisasi  tani, seperti SPI-IPPHTI-WAMTI serta lembaga Pemerintah dan NGO, Kementerian Koperasi UMKM, Kementerian Desa, DEKOPIN, Agriterra, Veco yang kini telah berganti nama menjadi Rikolto dan ASEAN Foundation. Dari nama-nama yang diatas diantaranya beberapa menjadi nara sumber Forum Konsultasi Nasional.

 

Pembukaan oleh ketua Dewan Tani Aliansi Petani Indonesia(API),  Mudzakkir “Berharap agar agenda ini memiliki baseline, atau roadmap untuk belajar memetakan gerakan ekonomi, yang menjunjung tinggi nilai asas kemanusiaan dalam koperasi, kita akan jahit dalam setiap masukan dan sebagai wadah pembelajaran bersama, dari hasil riset, maupun wacana dan dealektika dari semua kalangan dan petani-petani yang hadir disini, agar memiliki daya saing dan nilai tawar tinggi, agar kemandirian ekonomi kawasan ASEAN berusaha untuk menjawabnya, termasuk Indonesia dan anggota-anggota API,” dalam kutipan pembukaan Forum Koperasi Nasional.

 

Tujuan lokakarya ini, adalah untuk menemukan instrument baru, dalam penguatan ekonomi yang benar-benar berpihak pada petani dan nelayan yang sudah berkoperasi, yang di mana dalam sektor pertanian kita turut menjadi bagian devisa negara yang masuk dalam kategori  cukup besar, tetapi dalam perkembangannya dan kesejahteraan petani-petani kita sangat lambat. Forum Koperasi Nasional, yang di selenggarakan oleh API, adalah cara alternative untuk menemukan instrumen diantara Stakeholder dan Koperasi petani untuk membangun kemandirian ekonomi, dan cita-cita masa depan bangsa ini. Banyak bagian dari koleksi setiap masalah-masalah yang tersusun ini agar bisa terjawab dengan sikap bijak, dan mengambil rumusan masalah menjadi solusi. Dengan adanya kerjasama yang bersinergi dengan pemerintah yang terkait, maka semua akan semakin menjadi mudah .

Nuruddin selaku Sekjen API menegaskan “Hari ini kita banyak temuan lapang, yang akan menjadi formula strategi action untuk memperkuat anggota-anggota, yang telah memiliki koperasi. Dan forum ini akan menjadi Barometer bagi Asian Farmers Association di ASIA serta Collectif Stratégies Alimentaires. Kami juga saling bertukar pendapat dengan kementrian terkait dan lembaga Koperasi, seperti DEKOPIN dan peserta yang hadir disini. Tema ini untuk menjahit ulang setiap masalah-masalah dari anggota API yang sudah berkoperasi maupun jaringan tani dan nelayan seperti SPI-WAMTI-IPPHTI, banyak saran pendapat yang perlu di evaluasi dalam semua aspek kebijakan pemerintah dan undang-undang perkoperasian serta terlebih kepada kebijakan yang mengenai UMKM, Bumdes, KUR, Pajak dan lain sebagainya. Semua akan diterjemahkan dengan baik dalam forum ini, dan akses apa saja yang bisa meliputi kerjasama antar kedua belah pihak, untuk saling bersinergi, seperti Gapoktan dan Poktan, maupun Koperasi tani yang lainnya, dari yang primier hingga skunder. Dengan segala keterbatasan akses media via online didaerah, kali ini kita bertemu langsung tatap muka dalam Forum Koperasi Nasional ini. Menyusun formulasi/katalisator saling menyesuaikan satu diantara lainnya agar keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan itu benar-benar terjadi.

Read More

DIALOG DAN MUSYAWARAH PETANI KEBUPATEN LAMONGAN

Aliansi Petani Indonesia, Lamongan. Jawa Timur: “Membangun Sinergi dan Kerjasama Multi-Pihak untuk Pemberdayaan dan Perlindungan Petani Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Lamongan”. Itulah tema besar yang di usung dalam dialog Musyawarah Petani Kabupaten Lamongan ( 25-27 Desember 2017). Setelah melalui acara seremonial pembukaan dan lain sebagainya oleh ketua kelompok ternak barokah sejahtera, kepala desa dan pemerintah daerah.Dalam kutipannya Sekretaris Jendral Aliansi Petani Indonesia (API) Muhammad Nuruddin, “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam laporannya menyampaikan, ada banyak organisasi petani di tingkat lokal yang diinisiasi oleh petani sendiri layanan dari lembaga pemberdayaan dan peraturan, dengan akses pupuk bersubsidi, ukuran petani kecil sebagai penangkar biji, penyuluhan, dukungan saran dan alat pertanian di sisi lain, anggaran untuk Departemen Pertanian meningkat 27,8 trilyun 2016, dan kemungkinan 26,5 trilyun di 2017. Sementara, alokasi anggaran untuk pembangunan desa “dana desa” 72,

Program wajib dan dibutuhkan partipasi semua pihak, termasuk organisasi petani. UU Nomer 19 Th 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya terjamin terlningananya dan pemberdayaan petani. Tujuan dari peraturan dan pemberdayaan petani adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan. Cerita peran dan kelompok, Petani Petani, dalam program pembangunan pertanian akan membantu memperbaiki kehidupan skala kecil-petani. Selama ini, program pembangunan pertanian banyak dari atas ke bawah dan lebih menyembuhkan sporadis.

Agenda Dialog ini juga di hadiri oleh Kantor Staf Presiden Tri Candra Aprianto dan sekaligus sebagai Ketua Kelompok Kerja Percepatan Reforma Agraria dan Pembangunan Perdesaan. Dalam beberapa petikannya, beliau “salah satu program pembangunan nasional yang sedang dalam ” NAWA CITA “ sebagai salah satu prioritas program strategis Presiden Joko Widodo adalah” pengembangan pertanian dan kedaulatan pangan dalam rangka mencapai swasembada pangan dan kesejahteraan petani “.Lanjutnya dalam sesi dialog ini “Program kunci untuk mencapai tujuan itu adalah mempercepat pelaksanaan reforma Agraria, saat ini kami sedang melakukan hal ini, yaitu Mendistribusikan 9 jutaan hektar untuk petani dan petani tidak bertanah serta pemberdayaan dan peraturan petani untuk perbaikan sistem budidaya, mendukung teknologi tepat guna untuk pertanian, memberikan subsidi pupuk dan benih, perbaikan dan efisiensi.

lanjut Tri Candra Aprianto “Program dan pemberdayaan petani sangat dibutuhkan dan membutuhkan partipasi semua pihak, dan ini juga merupakan bagian dari semangat dan cita-cita reforma Agraria itu sendiri, termasuk organisasi petani dalam UU Nomer 19 Th 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah dan pemerintah daerah yang diharapkan terlaksana dan pemberdayaan petani yang sedang di jamin oleh konstitusi kita Tujuan dari peraturan dan pemberdayaan petani adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan. Peran dan elemen organisasi petani (kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, serikat petani, Asosiasi Petani) dalam program pembangunan pertanian akan membantu dalam meningkatkan kehidupan kehidupan skala kecil-petani.Jika ini cepat direspon oleh Pemda dan kerjasama dengan pihak terkait maka percepatan dalam pembangunan Desa yang tertinggal dan semangat reformasi Agraria tercapai, sumber Sumber Daya Manusia dan Alam yang kita sentuh dulu “

Berdasarkan hasil dari FGD di beberapa lokasi di Jawa Timur yang dilakukan oleh Aliansi Petani Indonesia (API) yang ditantang oleh organisasi petani di Jawa Timur termasuk di Kabupaten lamongan adalah: 1) Lemahnya pengorganisasian dan jaringan antara kelompok tani, kelompok tani berjalan- sendiri-sendiri dan tidak terorganisir; 2) lemahnya partipasi publik dalam program pemberdayaan dan peraturan petani, 3) Lemahnya peraturan petani dan jaminan sarana dan prasarana termasuk akses terhadap masukan pertanian (Pupuk-Bersubsidi), 4) Masih rendahnya pengakuan terhadap organisasi petani di tingkat lokal yang diinisiasi oleh petani, 5 ) lemahnya monitoring terhadap perubahan-berubahan yang dihasilkan dari program pembangunan pertanian.

jumlah petani gurem dengan lahan kurang dari 0,5 Hektar 14.248.870 rumah tangga petani (RTP), jumlah rumah tangga pengguna lahan 25.751.266 RTP. Kita semua bertanya sebagian dari mereka tinggal di pedesaan dan penyedia tenaga kerja di pedesaan. Menurut Pusat data statistik Kabupaten Lamongan Jumlah luas lahan pertanian sawah 87.650 hektar tahun 2015, Jumlah luas lahan bukan sawah (tegalan) 64.077 hektar. Sementara jumlah rumahtangga usaha pertanian di kabupaten Lamongan 189.223.

Sebagai Negara Agraris, sektor pertanian telah memberikan kesempatan kepada tenaga kerja yang terbesar di indonesia termasuk di Kabupaten lamongan. Menurut Biro Pusat Statistik, 34% dari tenaga kerja di Indonesia telah bekerja di sektor pertanian. Mayoritas mereka tinggal di daerah pedesaan. Saat ini, Indonesia memiliki 74.910 desa yang tersebar di 6.793 kecamatan, 486 kabupaten, 34 provinsi. Di kabupaten Lamongan, sektor pertanian menyediakan lapangan kerja bagi 189.223 rumah tangga petani yang bekerja langsung sekaligus sebagai pemilik. Dan menyediakan kursus 606.808 untuk pekerjaan musiman bagi buruh tani.

Menurut hasil penelitian dari FAO sekitar 19,4 juta orang Indonesia masih hidup dalam kelaparan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan. Menurut data BPS Lamongan tahun 2016, jumlah penduduk miskin di kabupaten Lamongan yang memiliki pendapatan perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan 176.920 Jiwa (14,89%) tahun 2016 lebih tinggi dengan rata-rata penduduk di Propensi Jawa Timur (12,05). Setelah kita telusuri adalah warga miskin ini adalah petani dan buruh tani.

Read More

Sudut Pandang RAPIMNAS API 2017

Jakarta, 14-15 Desember 2017 : Dalam sektor Pertanian di indonesia adalah sektor dalam pembangunan “pertanian keluarga dalam skala kecil memberi pangan pada 250 juta penduduk Indonesia, atau dalam bahasa sederhananya 70% pangan di indonesia dari sistem pertanian keluarga.”

Kenapa konsentrasi pertanian di indonesia itu harus lebih dan lebih banyak lagi dari pemerintah, karena pertanian juga memiliki sumber kerja terbesar di indonesia bahkan dunia. Dalam perkembangannya, pertanian menjadi kata kunci utama dalam pembangunan. Pertanian yang disebut disini berada di desa dan kawasan perdesaan. Ini menjadi alasaan kuat pertanian keluarga di indonesia harus lebih perhatian dari pemerintah.

Dikemas peran dan fungsi strategisnya, desa dan kawasan perdesaan menjadi basis utama dalam pengembangan pertanian berbasis komoditi sebagai penggerak utama ekonomi. Desa dan kawasan perdesaan memiliki fungsi antara lain, fungsi pertanian pemilikan lahan untuk budidaya pertanian dan para petani pengembangan budaya pertanian dan hasil panen pertanian yang dapat dilihat sebagai potensi angkatan kerja didesa. Tanah juga memiliki fungsi sosial yang diperuntukkan untuk sarana dan prasarana seperti jalan desa, jalan usaha tani, irigasi, perumahan dan lain-lain, terang Sekjen API Muhammad Nuruddin dalam pembukaan Dialog Publik Kebijakan “Pembangunan Pertanian dan Kawasan Perdesaan, Kelembagaan Usaha Petani   dan Potensi – Potensi Yang Perlu Diberdayakan “ lanjutnya.

“Kawasan perdesaan, terbangun nalar peraturan tata ruang dan desa, adalah wilayah yang memiliki kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan tempat fungsi tempat tinggal, layanan sosial, dan kegiatan ekonomi.Penataan ruang kawasan perdesaan, terbangun di kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten, atau kawasan secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi. Pola ruang desa dari kawasan budidaya, pemukiman, pertanian, kehutanan dan perkebunan, kawasan lindung, perhutanan sosial, hutan desa, hutam kemasyarakatan HKm ), hutan adat dan hutan kemitraan.

Pemahaman kawasan perdesaan seyogyanya dipahami secara utuh dengan melihat peraturan atau kebijakan yang memiliki semangat sama dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan atau petani. Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nomor 19 Tahun 2013, dimana dalam batasan ini tergabung dalam Strategi pemberdayaan petani dan rekanan. Dengan demikian, penegasan desa sebagai kawasan budidaya pertanian, pertanian, perikanan, pembudidaya ikan, dan petambak garam “.

Didalam konteks Undang-Undang Pertanian Lahan Pangan Pangan Berkelanjutan Nomor 2009, usaha tani produktif pangan dimana termasuk wilayah pertanian abadi di kawasan perdesaan terbuka dari usaha-usaha dilaksanakan ganti lahan dan petani gurem juga harus dilindungi dengan wilayah khususyang dialokasikan untuk petani tak bertanah di kawasan perdesaan , untuk menjalankan reforma agraria di tataran lokal desa. Di sisi lain kawasan perdesaan bisa digunakan untuk mengatasi halangan tumpang tindih antara desa dengan kawasan perkebunan dan desa dengan kawasan hutan. 

Organisasi petani dan kelembagaan usaha bangunan peran strategisnya sebagai organisasi sosial dan badan usaha yang dikelola oleh petani. Keyakinan yang kuat pelaku organisasi petani dan koperasi pertanian selalu mengandaikan organisasi kemasyarakatan yang kuat dan bisa diandalkan adalah kunci untuk promosi demokratisasi, upah yang layak dan pembangunan ekonomi suatu negara.Dalam perkembangannya, koperasi pertanian dapat menemukan cobaan dan tantangan baik dari luar dan dalam. Tantangan dari luar, pengaruh liberalisasi pertanian, perdagangan, perubahan iklim, dan perubahan iklim. 

Sedangkan tantangan dari dalam berupa hal-hal yang berhubungan dengan kelembagaan dan masalah pengelolaan. Dua tantangan ini merupakan dinamika yang dihadapi oleh koperasi pertanian meskipun disadari koperasi sebagai badan usaha tujuan besarnya tidak semata-mata mencari keuntungan namun juga diberikan mandat tentang pemenuhan kebutuhan anggota dan berkontribusi terhadap kesejahteraan anggotanya. Anggota koperasi merupakan pemilik dari badan usaha melalui pembagian hak dan kewajiban yang sama, mereka juga melakukan kontrol terhadap badan usaha secara demokratis dan pada saat bersamaan mereka sebagai anggota juga pengguna utama dari jasa layanan koperasi. Dengan demikian, koperasi pertanian merupakan lembaga yang luwes namun juga terbebani sebagai bentuk usaha usaha dengan kompleksitas masalah dan penuh tantangan. Hal ini yang membuat koperasi petani menghadapi dinamika internalnya yang menyangkut pertentangan kepentingan antar anggota, peluang pasar yang terbuka dan pertimbangan sosial.

Dialog publik kebijakan dilakukan untuk menselaraskan ketidak harmonisan regulasi yang menyangkut tata ruang atau kawasan dalam konteks pembangunan pertanian dan kawasan perdesaan dimana organisasi petani dan kelembagaan usaha di dalam pemberdayaan petani dan pengembangan ekonomi pertanian mengalamai berbagai tujuan dalam menyikapi tumpang tindihnya regulasi.

Read More

Kopi yang Berkeadilan dari Malang Raya

Jika kamu ingin sampai dengan cepat, pergilah sendirian. Namun, jika kamu ingin sampai jauh, pergilah bersama-sama.

Peribahasa Afrika ini cocok menggambarkan dunia kopi di Malang Raya, Jawa Timur, dalam beberapa tahun terakhir. Warga setempat bergandengan tangan mewujudkan usaha kopi yang adil dan beradab bagi petani, pedagang, dan konsumen.

Kami tidak menjemur kopi di lantai semen ataupun tanah karena sifat kopi yang menyerupai spons, menyerap bau di sekitarnya. Kami tak ingin kopi terkontaminasi bau semen atau tanah,” kata Eko Yudhi Sukriyanto, petani kopi Wonosari, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Sabtu (20/5).

Tempat penjemuran kopi milik Sukri didesain setinggi 1,5 meter dari tanah. Hal ini agar biji kopi yang dijemur steril dari kontaminasi. Kopi yang dijemur asal-asalan akan menghasilkan cita rasa yang kurang bagus.

Sukri paham, kopi berkualitas tak cukup dihasilkan dari panen yang baik. Proses pengolahan pascapanen turut menentukan kualitas, dimulai dari memilih biji yang bagus, fermentasi, dan penjemuran yang steril.

Pengetahuan seperti itu dipahami 125 petani di Desa Sri Mulyo, Sukodono, dan Baturetno (Sridonoretno), Kecamatan Dampit. Mereka bekerja bersama dalam satu kelompok tani dan sukses mengusung kopi Sridonoretno. Mereka memproduksi 500 ton kopi per tahun, dan 7 ton di antaranya berasal dari praktik pertanian yang baik.

Kelompok Petani Sridonoretno mendapatkan ilmu dari Aliansi Petani Indonesia (API). Di lapangan, edukasi kopi dilakukan empat orang, yakni Sekretaris Jenderal API Muhammad Nuruddin, Dery “Menel” Pradana, Demsi Danial, dan Edi Sasono. Menel adalah sarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Adapun Edi dan Demsi adalah pegiat sosial.

Masuknya empat orang ini awalnya hanya “kecelakaan”. Menel sering nongkrong di warung kopi dan berkumpul dengan para penikmat dan pedagang kopi. Lalu, muncul keprihatinan bahwa kopi lokal tak ada harganya di daerah sendiri. Mereka terus digelontor kopi pabrikan dan tidak pernah menikmati kopi lokal Dampit, yang pada zaman Belanda diakui memiliki cita rasa internasional.

Itu sebabnya, mereka bertekad masuk ke Dampit. “Kami masuk ke sana dua tahun lalu dan melihat banyak kopi diproses asal-asalan sehingga pasarnya juga asal-asalan. Kopi Dampit dicampur dengan aneka kopi lain dan diberi label baru. Itu membuat kopi Dampit tak lagi kuat seperti di era kolonial,” kata Menel.

Saat mulai berkiprah, mereka menghadapi tantangan mengubah mitos budidaya kopi. Misalnya, petik kuning dikatakan memiliki berat lebih besar dibandingkan petik merah.

Untuk menggerus mitos itu, Menel tinggal bersama petani selama setahun agar setiap hari bisa bertemu dan mengajari bagaimana cara bertani kopi yang baik (petik merah, penjemuran harus steril, dan sebagainya).

Mereka pun meminta petani menimbang biji kopi merah, kuning, dan hijau. Satu kilogram kopi merah setelah dihitung terdiri atas 505 biji. Dengan berat yang sama, didapati 540 biji kopi petik kuning, atau 600 biji kopi petik hijau. Artinya, kopi petik merah lebih berat daripada petik kuning. Mitos petik kuning lebih baik daripada petik merah pun pupus.

“Setiap hari saya ngopi minimal enam kali. Saya berganti-ganti kelompok bahkan rumah petani untuk menyuarakan pentingnya praktik yang baik. Hal itu dilakukan untuk mengajak petani merasakan kopi produk mereka sendiri. Selama dua tahun berproses, mereka paham bagaimana membedakan kopi kualitas baik dan tidak,” kata Menel.

Selain menata budidaya kopi, Menel dan rekan-rekannya juga mengedukasi melalui sekolah kopi. Sekolah kopi digagas sejak Maret 2016. Seperti pada Sabtu (20/5), puluhan orang berkumpul di Kantor Kompas Biro Malang untuk belajar kopi. Yang hadir antara lain petani, asosiasi petani, pemilik kedai kopi, akademisi, dan warga.

Jika praktik budidaya kopi ditujukan untuk petani, sekolah kopi untuk konsumen. Awalnya, murid mereka hanya dua orang, tetapi kini tidak terhitung jumlahnya. Mereka yang menimba ilmu kopi dari sekolah kopi ada yang meneruskan menimba ilmu itu ke akademi dan menjadi penguji cita rasa kopi.

Di sekolah kopi itu, para pemilik kedai juga diminta menghitung sendiri harga kopi yang mereka jual dibandingkan dengan harga beli kopi plus ongkos penyajian kopi (sortir kopi). Selama ini, para penjual pemula menghabiskan waktu 1,5 jam untuk menyortir 1 kg kopi. Waktu sepanjang itu harusnya bisa digunakan untuk melayani pembeli bercangkir-cangkir kopi.

Dengan upaya itu, kopi Dampit naik harga dari Rp 18.000-Rp 23.000 per kg menjadi Rp 30.000 lebih per kg.

Nuruddin mengatakan, sejak awal petani diajak berorganisasi dan membangun pemasaran bersama. “Kopi dikelola bersama, dipasarkan bersama, dan keuntungannya dinikmati bersama,” ujarnya.

Model pemberdayaan kopi dan petani yang diusung di Malang ini mungkin bisa menjadi model membangun pertanian berkeadilan dan berkelanjutan di daerah lain. Dengan adanya kesadaran bersama itu, secangkir kopi berkualitas bisa jauh lebih berdaya; tak hanya dinikmati oleh pembeli, tapi juga pemilik kedai, termasuk petani.

(Dahlia Irawati/Angger Putranto/Siwi Yunita C)

sumber: https://kompas.id/baca/utama/2017/05/31/kopi-yang-berkeadilan-dari-malang-raya/

 
 
 
 
 
 
 
 
Read More