“RCEP Merongrong tiang ekonomi dan kedaulatan negara”

Jakarta, 14 Desember 2016. Sejumlah organisasi Masyarakat Sipil dari Negara anggota RCEP menghadiri acara The Stakeholder Meeting With RCEP Trade Negotiation Committee pada 7 Desember 2016. Acara ini berlangsung ditengah-tengah berjalannya perundingan RCEP yang tengah berlangsung sejak tanggal 6-10 Desember 2016, di ICE, BSD, Tangerang,

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat sipil berharap catatan kritis terhadap RCEP dampak kepentingan rakyat akibat perjanjian RCEP menjadi pertimbangan bagi para negosiator,  mengingat klausul perjanjian dari teks RCEP yang bocor, memiliki kemiripan dengan teks TPP (Trans Pasific Partnership).

Dr. Partcia Renald from Australian Fair Trade and Investment Network say “the RCEP must not to repeat the mistake of the failed TPP. We don’t want stronger medicine monopolies which would delay cheaper medicine from becoming available. We dont want benefit investor to have the right to sue government over our democratic law”

Terkait dengan isu investasi, Rachmi Hertanti dari Indonesia for Global Justice menyampaikan bahwa RCEP tidak perlu memasukan ketentuan Investor-State Dispute Settlement (ISDS). “Indonesia sebenarnya sudah punya modal bagus, dimana dalam model perjanjian investasi model baru milik Indonesia hendak meminimalisir resiko gugatan ISDS. Ini perlu didukung”, jelas Rachmi.

Profesor Jean Kelsey dari Auckland University in New Zealand mengatakan “It is misleading to call RCEP a “trade” agreement. It is really a set of rules designed to benefit corporation and put hadcuffs on the goverment’s liability to promote social and development goals. These aggrements are being repeated and over the world. RCEP must be rejected to and own goverments must develop alternative that meet the needs of the peoples no corporation”

Luasnya pengaturan RCEP maka akan berdampak ke seluruh sektor masyarakat, baik itu kesehatan, pertanian, E-commerce, lingkungan, maupun buruh.

Herman Abdulrahman, Ketua Umum Federasi Perjuangan Buruh Indonesia menambahkan, “Dimana jika Indonesia menyetujui perjanjian RCEP, maka liberalisasi semakin dibuka, dan jumlah pengganguran akan semakin meningkat dan ini berpengaruh pada upah buruh. Adanya PP. 78 tahun 2015tentang pengupahan saja, sudah semakin menurunkan presentase kenaikan upah buruh. Apalagi dengan adanya RCEP, upah buruh akan semakin merosot. Kami hanya ingin perjanjian perdagangan yang berkeadilan dan saling mengakui kedaulatan masing-masing negara, bukan saling menundukkan”

Dinda Nuranisa Yura dari Solidaritas Perempuan menyampaikan bahwa dampak RCEP terhadap perempuan berlapis-lapis. “Akibat liberalisasi, maka perempuan kehilangan sumber-sumber penghidupannya yang pada akhirnya menjadikan perempuan sebagai buruh migran”, tegas Nisa.

Khalisah Khalid, WALHI mengatakan bahwa “perjanjian perdagangan bebas seperti RCEP beresiko tinggi bagi negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol SDA-nya. Ditengah semakin massifnya kerusakan lingkungan hidup akibat praktek eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi. Korporasi bisa menggugat negara jika membuat kebijakan perundingan keselamatan masyarakat dan lingkungan. Karena dianggap merugikan investasi.”

“RCEP, akan menambahkan derita kaum petani dan RCEP mewajibkan setiap negara untuk bergabung dalam UPOV 1991. Dampak hal ini akan semakin menghilangkan kekuasaan benihnya. Semoga dari tekanan dari kita, Pemerintah akan membatalkan RCEP. Selain itu juga, RCEP akan semakin membuka impor pangan.“ujar Zainal Haq, dari Serikat Petani Indonesia. 

Firdaus Cahyadi, Satu dunia mengatakan “Perundingan RCEP harus multistakeholder  bukan bersifat tertutup. Padahal bab soal E-commerce sangant terkait dengan kepentingan masyarakat. Dimana data pribadi kita akan mudah diakses oleh negara lain. Selain itu, setiap Web yang mengandung pelanggaran terhadap HAKI akan langsung diblokir, termasuk setiap pengguna internet, jurnalis akan lebih mudah untuk dikriminalisasi jika memberitakan suatu persoalan yang terkiat dengan sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan dianggap membuka kerahasiaan perusahaan.

Sindi, Indonesia AIDS Coalition menyampaikan bahwa “RCEP mengatur soal hak kekayaan intelektual dengan standar tinggi. Seperti kita ketahui bahwa harga obat untuk penyakit HIV dan Hepatitis C sangat mahal. Adanya pemberlakuan Fleksibilitas TRIPS dengan memanfaatkan Compulsory License membuat Pemerintah memberikan ketersediaan terhadap obat generik untuk obat HIV. Sayangnya, di RCEP terdapat klausul-klausul HKI yang akan menghambat produksi obat generik dimana selama ini banyak pasien HIV bergantung pada ARV generik. Kami harapkan klausul ini dihilangkan karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak yang membutuhkan akses terhadap obat.”

Ferry Widodo, Aliansi Petani Indonesia menyatakan bahwa “Pemerintah Indonesia harus segera mengambil keputusan untuk keluar dari perundingan tersebut. Perundingan ini tidak memenuhi suara Indonesia karena proses ini sama sekali tidak pernah melibatkan masyarakat”tegasnya.

Selain itu, perjanjian tersbut akan menutup kebijakan-kebijakan yang pro terhadap publik, yang akhirnya RCEP tidak hanya akan berdampak pada persoalan ekonomi semata, melainkan menempatkan perampasan terhadap hak asasi manusia menjadi hal yang legal dengan kebijakan pemerintah yang akan semakin menyampingan perlindungan terhadap masyarakat dan hanya mengedepankan kepentingan korporasi dan investor asing.

Meeting ini, juga menjadi harapan besar kami agar para negosiator lebih mempertimbangkan pandangan kritis yang kami sampaikan sehingga menolak setiap klausul yang bertentangan dengan kepentingan publik.

RCEP bukan pilihan bagi Indonesia dan bukan satu-satunya solusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, tetapi semakin mempertajam ketimpangan antara rakyat dan korporasi. Menempatkan RCEP sebagai pilihan, merupkan kekeliruan yang nyata oleh pemerintah Indonesia untuk semakin menghilangkan kedaulatan negara indonesia dan jelas bertentangan dengan amanat konstitusi.

Selanjutnya, pasca meeting tersebut koalisi mengadakan media briefing dengan rekan-rekan media yang dilaksanakan di Bakoel Koffie. Agenda ini untuk menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa RCEP hanya akan membawa persoalan bangsa Indonesia semakin rumit ditengah peliknya persoalan ekonomi seperti kemiskinan, upah buruh murah, perampasan tanah bagi petani dan rakyat, reklamasi wilayah pesisir yang berdampak pada pencaharian nelayan dan mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin melambung.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi:

Indonesia for Global Justice – Indonesia AIDS Coalition – WALHI – Solidaritas Perempuan – SafeNet – SatuDunia – CREATA – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) – KruHA  Bina Desa – Aliansi Petani Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

Read More

PELATIHAN PEMULIAAN TANAMAN

INDRAMAYU. “Dalam konteks, benih saat ini tidak bisa dilepaskan dari dimensi ekonomi, politik dan dimensi kehidupan itu sendiri. Menurut pihak yang pro dengan paten, dari sudut pandang dimensi ekonomi, benih adalah sebuah aset yang harus dilindungi dengan berbagai paten sehingga pemilik paten mempunyai hak monopoli untuk kepentingan bisnis dan perdagangan. Dari sudut pandang dimensi politik, saat ini benih dapat digunakan sebagai alat kekuasaan dan hegemoni kepentingan politik dagang dibidang pertanian oleh suatu negara untuk meningkatkan keunggulan komparative dan daya saing mereka. Dari sudut pandang dimensi kehidupan, benih adalah sumber dan aset kehidupan bagi seluruh manusia dan kehidupan itu sendiri sehingga harus dipertahankan eksestensinya dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluas-luasnya untuk kehidupan itu sendiri, monopoli benih akan menyebabkan hilangnya sumber-sumber keragaman hayati dan pangan di pedesaan dan mendorong pertanian monokultur.” Demikian dari kutipan dan pesan yang kuat dalam materi PELATIHAN PEMULIAAN TANAMAN, Pelatihan tersebut dimulai dari tanggal 17 hingga 19 November 2016. Desa Jengkok, Kecamatan Kertasemaya Kab Indramayu.

Selama duapuluh tahun terakhir telah terjadi erosi besar-besaran dalam hal keragaman dan kedaulatan benih, serta semakin terkonsentrasinya kendali atas benih oleh beberapa perusahaan raksasa. Memang, industri benih komersial telah mengalami konsolidasi besar-besaran selama 40 tahun terakhir sejak korporasi transnasional memasuki sector pertanian, dan mengakuisisi atau merger dengan perusahan-perusahaan pesaingnya. Dimulainya komersialisasi tanaman transgenik pada pertengahan 1990-an semakin memperburuk situasi ini dengan kepemilikan dan penjualan benih GM (Modifikasi Genetis) didominasi secara global oleh beberapa raksasa agrokimia; Monsanto, DuPont dan Syngenta. Lebih lagi, perusahaan-perusahaan raksasa tersebut semakin menjejaring melalui kesepakatan-kesepakatan untuk melisensi-silang (cross license) sifat benih transgenis.

Dalam program Nawa Cita Presiden Joko Widodo, Bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan 1000 desa mandiri benih, dan 1000 desa organik. Rencana ini tersebut sangat baik dan menjadi peluang bagi petani di pedasaan. Namun, pelaksanaannya harus didukung dengan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung pemulian tanaman dan benih dipedesaan kepada petani.
Disisi lain kondisi pentani di pedesaan telah kehilangan kontrol atas benih. disamping itu pengetahuan pemulian tanaman terutama benih juga semakin langka. Apalagi kegiatan pemulian benih oleh petani juga semakin langka. Konsekuensinya petani akan semakin dalam kehilangan kontrol terhadap benih-benih mereka. Varietas-varitas benih lokal yang unggul akan semakin punah, benih-benih yang ada rentan terhadap hama dan penyakit –meskipun sudah ada jaminan dari produsennya–. Biaya produksi semakin mahal.

Bahwa, Pendidikan pemulian tanaman dan benih untuk pentani sangat penting. Pengetahuan dan kebudayaan mengenai pemuliaan tanaman itu tidak boleh hilang ditengah-tengah kehidupan petani dan pertanian. Melalui pendidiakan dan pemuliaan tanaman merupakan jawaban atas terjadinya erosi dalam keragaman (Variabilitas) benih. Meningkatkan kontrol benih oleh petani, meningkatkan variablilitas benih-benih lokal yang dimiliki oleh petani.
Dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai pemuliaan tanaman yang petani miliki di pedesaan, maka dalam Jangka panjang akan berkontribusi. Mengembalikan dan meningkatkan karagaman (Variabilitas), kenaekaragaman (Biodiversity) di lingkungan petani; meningkatkan kemandirian petani atas benih

Tujuan Khusus:

Tujuan khusus pelatihan pemuliaan tanaman ini anatara lain:
1. Meningkatkan pengetahuan petani mengenai dasar dan prinsip pemulian tanaman padi
2. Peningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani mengidentifikasi anatomi, sifat, karakter beberapa tanaman padi berdasarkan fenotipe dan genotipe tanaman
3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani untuk Mengidentifikasi varietas Hibrida dan Inbrida dari tanaman padi.
4. Meningkatkan pengatahuan dan keterampilan petani Membuat Rencana pemuliaan padi Idaman.
5. Meningkatkatkan pengetahuan dan keterampilan petani di dalam mengusai teknis persilangan tanaman padi.
6. Meningkatkatkan pengetahuan dan keterampilan petani untuk Menguasai teknis seleksi Tanaman padi
7. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani untuk membuat dan menulis diskripsi tanaman berdasarkan hasil dari pemuliaan tanaman

Setalah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan:

1. Mengetahui dsan dan prinsip pemulian tanaman padi
2. Petani mempunyai kemampuan mengidentifikasi anatomi/morfologi, sifat dan karakter beberapa tanaman padi berdasarkan fenotipe dan genotipe
3. Petani mampu mengidentifikasi varietas Hibrida dan inbrida pada padi, termasuk perbedaannya.
4. Petani terampil dalam membuat rencana pemuliaan tanaman
5. Petani terampil dan menguasi teknis persilangan tanaman padi
6. Petani terampil dan menguasai teknis seleksi tanaman padi berdasarkan proses pemuliaan
7. Petani mampu membuat dan menulis deskripsi tanaman berdasarkan hasil pemuliaan
Selain aspek-aspek kognisi dan affectif diatas, setelah pelatihan ini petani sebagai peserta pelatihan sebagai pioner dalam melakukan pemuliaan tanaman di organisasinya masing-masing dan membangun bank benih komunitas.

Sasaran Peserta

Peserta pelatihan ini adalah organisasi petani atau kelompok tani yang mempunyai konsen terhadap isu-isu benih dan pemuliaan benih. adapun Peserta yang disasar dalam pelatihan ini, adalah petani pemulia yang masih pemula dan petani yang mempunyai rencana ingin mengembangkan pemuliaan tanaman padi.

Read More

Festival Desa 2016; Melekatkan Rasa, Menggerakkan Ekonomi Desa

API (Aliansi Petani Indonesia) kembali berpartisipasi mengikuti Festival Desa 2016. Festival desa yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan Ragunan Jakarta pada tanggal 28-30 Oktober 2016 ini, diselenggarakan oleh Perkumpulan Indonesia Berseru (PIB). Kegiatan yang bertemakan “Melekatkan Rasa, Menggerakkan Ekonomi Desa”, diikuti oleh berbagai Organisasi petani, komunitas petani di pedesaan, LSM pendukung pedesaan, Komunitas masyarakat perkotaan yang peduli baik dari Jakarta, Bandung, Jogja dsb, serta sektor swasta dan juga lembaga pendidikan dan perguruan tinggi.

Atas dasar ini lah kemudian bapak Muh Nuruddin Sekjend API menegaskan bahwa semangat partisipasi API dalam festival desa 2016 ini, karena festival desa ini dapat sebagai ruang untuk mengingatkan arah kebijakan pangan dan pedesaan agar selalu menjadikan masyarakat/produsen pangan subyek bukan lagi obyek, sesuai dengan semangat Kedaulatan Pangan dan Membangun dari pinggir. Disisi lain festival desa dapat memberikan informasi komprehensif tentang situasi pangan dan pedesaan kita saat ini. Menyediakan tempat bagi konsumen di perkotaan untuk mengenal dan mendapatkan gambaran lengkap, siapa yang menghasilkan pangan mereka dan dari mana asalnya.

“Festival desa juga dapat menjadi ajang untuk  belajar kembali dan merasakan arti desa bagi dirinya dan masyarakat kota. Selain itu festival desa mampu menjadi ruang, tempat produsen pangan, serta kegiatan ekonomi kreatif lainnya di pedesaan dapat menunjukkan karyanya secara langsung kepada  konsumen kota”, tegasnya. Bapak Muh Nuruddin juga menambahkan bahwa kegiatan festival desa ini juga dapat dijadikan ruang untuk mengenal kekayaan pangan dan kegiatan ekonomi lainnya yang dilakukan para penghasil pangan kita, khusus petani kecil di desa-desa.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh, Bapak Tejo Wahyu Jatmiko sebagai Koordinator nasional PIB, yang mengatakan bahwa festival desa tahun ini selain pameran produk yang dihasilkan masyarakat desa berupa pangan dan kerajinan, festival ini juga menghadirkan diskusi dan talk show interaktif yang dapat diikuti oleh pengujung festival sebagai tempat pembelajaran bagi semua masyarakat khususnya masyarakat kota bahwa desa merupakan denyut nadi perekonomian Indonesia.

“Festival ini juga diisi berbagai lomba, di antaranya lomba menggambar panorama alam perdesaan dan lomba menulis indah dengan menggunakan aksara local yang harapannya dapat diikuti oleh pengunjung festival khususnya anak-anak.”, tambahnya.

Dalam festival ini juga terdapat beberapa pesan yang menggugah perhatian pada pangan melalui sejumlah tulisan pada etalase dan pohon di sekitar lokasi, tertulis seperti “Pangan lokal lahan kering kaya gizi”, ”Katanya kedaulatan pangan, tapi tepung lokal tak juga diberi insentif”, “Sehat konsumsiku, sehat keluargaku” dan “Shape your body with local food”.

Dalam kesempatan ini, keikutsertaan API dalam festival desa ini, juga dimanfaatkan untuk melakukan promosi dan juga memasarkan produk anggota API dari Ujung Kulon Banten dan Indramayu. Produk yang berupa madu hutan dan keripik serta brownis olahan KWT Sabah Juhut Pandeglang Banten juga turut API pamerkan, selain itu beras organic dari Indramayu juga API pamerkan. (FW)

Read More

Dasawarsa Internasional Pertanian Keluarga 2015-2025

Aksi Global untuk Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Petani Kecil yang Berdaulat dan Bermartabat 

Sekitar tiga miliar penduduk dunia tinggal di pedesaan. Mereka adalah keluarga-keluarga yang melakukan kegiatan pertanian, disebut pertanian keluarga (Family Farming). Di dalam pertanian keluarga, suami dan/atau istri bersama anggota keluarga terlibat langsung dalam kegiatan usaha tani (termasuk beternak, menangkap/memelihara ikan, mengambil hasil hutan non kayu, menggembala ternak di padang rumput, dan lain-lain) yang menjadi sumber utama penghasilan keluarga. Setengah dari jumlah itu, sekitar 1,5 miliar perempuan dan laki-laki petani mengusahakan lahan kurang dari 2 hektar, sementara 410 juta orang mengumpulkan hasil hutan, 100-200 juta orang menggembala ternak, dan 100 juta orang berprofesi sebagai nelayan kecil, serta 370 juta lainnya adalah kelompok masyarakat adat yang sebagian besar bertani. Selain itu, masih ada 800 juta orang yang bercocok tanam di pekarangan rumah di perkotaan.

Itulah pertanian keluarga, basis produksi pangan yang berkelanjutan, yang bertujuan mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan, mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, serta menjadi landasan bagi pelestarian warisan sosial-budaya bangsa-bangsa dan komunitas pedesaan di seluruh dunia. Tak heran, jika Pertanian Keluarga berkontribusi 70 persen pasokan pangan dunia.

Pada Tahun Internasional Pertanian Keluarga 2014, telah banyak inisiatif yang dilakukan oleh negara-negara, pemerintah, dan organisasi-organisasi masyarakat di dunia yang menghasilkan capaian-capaian penting. Oleh karena itu, untuk lebih mendorong inisiatif peningkatan kesejahteraan petani kecil, baik perempuan maupun laki- laki yang berdaulat dan bermartabat, World Rural Forum (WRF) bersama organisasi-organisasi masyarakat di berbagai negara bersama beberapa pemerintah negara yang mendukung Pertanian Keluarga, mendesak pengakuan atas kontribusi global keluarga-keluarga petani kecil oleh PBB dengan menetapkan “Dasawarsa Internasional Pertanian Keluarga, 2015-2025”.

Sayangnya, keluarga-keluarga petani kecil itu sering terdampak oleh keadaan yang tidak mendukung mereka, termasuk kebijakan publik tentang Pertanian Keluarga di negara masing-masing. Seperti terbatasnya akses mereka ke lahan dan sumber daya agraria lainnya, akses ke pembiayaan/permodalan, teknologi tepat guna, serta akses pasar yang memungkinkan usaha pertanian keluarga menjadi kegiatan bernilai ekonomi yang bermartabat bagi keluarga-keluarga petani kecil.

Sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan bangsa-bangsa di dunia kepada keluarga-keluarga petani kecil di dunia atas peran penting mereka dalam menjaga pasokan pangan dunia, maka pada Desember 2011 Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkan tahun 2014 sebagai Tahun Internasional Pertanian Keluarga (International Year of Family Farming/IYFF).

 

Salah satu aksi global untuk mendukung kemajuan Pertanian Keluarga adalah mendirikan komite nasional pertanian keluarga di berbagai negara.

Indonesia menjadi salah satu negara yang telah mendirikan Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) yaitu pada Juli 2014. Saat ini KNPK Indonesia beranggotakan 13 organisasi petani, nelayan, lembaga swadaya masyarakat, pemuda, dan konsumen, yaitu :
1. Aliansi Organis Indonesia (AOI)
2. Aliansi Petani Indonesia (API)
3. Aliansi Perempuan Petani Indonesia (APPI)
4. Bina Desa
5. Field
6. FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia)
7. FPSS (Federasi Petani Sulawesi Selatan)
8. IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice)
9. IPPHTI (Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu)
10. Sains (Sayogyo Institute)
11. Slow Food Jabodetabek
12. SNI (Serikat Nelayan Indonesia)
13. SPPQT (Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah)

Saat ini KNPK Indonesia sedang melakukan berbagai kegiatan, di antaranya advokasi kebijakan publik mengenai Pertanian Keluarga, dialog kebijakan dengan multi pihak, penelitian, penyadaran masyarakat, dokumentasi, dan penyebarluasan informasi mengenai Pertanian Keluarga dalam berbagai bentuk.

Sekretariat Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK)
Jalan Kelapa Merah No.2 RT 15/RW 12, Utan Kayu Selatan,Matraman Jakarta Timur 13120 Telp. 021-8567935 Email : familyfarmingid@gmail.com 

Read More