Swasembada Beras Saja tak Cukup, Petani Padi Wajib Sejahtera!

Siaran Pers 

Jakarta, 13 Desember 2018,

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)-Aliansi Petani Indonesia

Daulat Pangan: Swasembada Beras Saja tak Cukup, Petani Padi Wajib Sejahtera!

Jakarta, 13 Desember 2018 – Empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan, cita-cita mencapai kedaulatan pangan masih jauh panggang dari api. Hal ini terlihat dari fakta masih tidak sejahteranya petani selaku aktor terpenting dalam rantai produksi pangan nasional. Posisi petani sama sekali tidak berubah dari sekadar produsen pangan, namun tak memiliki kedaulatan, salah satunya, dalam hal menentukan harga produksi mereka sendiri yaitu beras.

Tak heran jika di tengah klaim peningkatan produksi beras nasional, kesejahteraan petani justru cenderung semakin menurun. Tahun 2018, kementerian pertanian memperkirakan produksi gabah mencapai 80 juta ton gabah atau setara 46,5 juta ton beras. Dengan perhitungan ini maka diperkirakan terjadi surplus sebesar 13,03 juta ton. Walaupun data ini mendapat koreksi dari BPS, yang menyatakan, surplus produksi beras hanya 2,8 juta ton, namun secara agregat terjadi peningkatan produksi beras nasional. Bahkan kementerian pertanian telah menyatakan pencapaian swasembada beras.

Pada sisi lain, perbaikan taraf kesejahteraan petani masih belum optimal. Peningkatan produksi yang terjadi seharusnya mampu memperbaiki kehidupan keluarga petani padi. Petani padi yang jumlahnya mencapai 17 juta keluarga, 55,33 persennya petani gurem, (BPS, 2013) seyogyanya menjadi pelaku usaha yang menerima manfaat paling besar. Tapi sayangnya hal itu belum sepenuhnya terjadi, petani masih pelaku yang bekerja paling berat, berpenghasilan paling kecil.

Kesejahteraan petani yang tak juga berubah, tercermin dari indikator kesejahteraan petani, yakni indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Dalam kurun 2012-2016, NTP justru mengalami penurunan. Jika pada tahun 2014 NTP sebesar 101,95 maka pada tahun 2016 turun menjadi 101,49. Penurunan NTP ini selaras dengan terjadinya penurunan upah riil yang diterima buruh pertanian. Pada tahun 2014 upah riil buruh pertanian sebesar Rp39.400. Jumlah ini mengalami penurunan menjadi Rp37.900.

Pada tahun-tahun berikutnya pun, tingkat kesejahteraan petani tidak bergerak naik. Data Badan Pusat Statistik mencatat NTP pada Agustus 2018 berada di level 102,56, yang berarti turun 0,49 % dari posisi akhir 2017. Ini mengindikasikan bahwa daya beli (kesejahteraan) petani pada tahun 2018 turun 0,49 %.

Tidak berdaulatnya petani dalam menentukan harga beras, terungkap dalam kajian Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang membedah peta aktor perberasan nasional. Penelitian tersebut dilaksanakan di sentra produksi padi di jalur pantura (Karawang dan Subang) dan Jakarta. Kajian ini dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan November 2018. Hasilnya, petani merupakan aktor terpenting dalam rantai produksi beras nasional. Sayangnya, petani juga terdidentifikasi sebagai aktor terlemah dalam rantai tersebut, terutama dalam hal menentukan harga.

Koordinator KRKP Said Abdullah mengatakan, situasi ini tentu saja tidak adil dan merugikan petani. Karena itu, diperlukan upaya penguatan rantai nilai dan bisnis gabah serta beras yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Adanya rantai nilai yang adil bagi seluruh pelaku rantai nilai bisa menjadi jaminan keberlanjutan bisnis merupakan tuntutan saat ini. Terciptanya rantai nilai dan bisnis yang adil dan berkelanjutan menjadi tanggung jawab semua pihak yang ada di dalamnya. Mewujudkannya tak cukup hanya perlunya pemahaman bersama, namun juga adanya kelembagaan dan tata aturan hingga adanyaaksi kolektif dari semua pihak pelaku rantai nilai beras,” kata Said, dalam pemaparan hasil kajian tersebut, di Jakarta, Kamis (13/12).

Said menegaskan, esensi dari kedaulatan pangan adalah kedaulatan petani. “Seharusnya pemerintah tidak hanya fokus pada upaya peningkatan produksi namun juga pada perbaikan kesejahteraan pelaku usahanya. Menjadi aneh jika kemudian produksi meningkat tapi kehidupan petani tak berubah,” kata Said.

Karena itulah, KRKP mendorong mendorong perbaikan pendapatan petani melalui perbaikan rantai nilai yang adil. Dengan rantai nilai yang adil maka petani bisa mendapatkan harga yang pantas. “Adanya keuntungan dan insentif yang adil bagi seluruh pelaku rantai nilai bisa menjadi jaminan keberlanjutan bisnis padi dan beras. Oleh karenanya pemerintah harus hadir mendorong hal ini terwujud,” tegasnya.

Sementara itu, Muhammad Nuruddin, Sekjen Aliansi Petani Indonesia (API) menyampaikan, perlindungan terhadap keluarga petani padi skala kecil wajib dilakukan. Keluarga petani padi skala kecil menjadi tulang punggung pencapaian kedaulatan pangan dan produksi beras nasional. “Petani harus diberikan dukungan sehingga mampu memperbaiki kehidupannya. Jika petani sejahtera, tak hanya kedaulatan pangan tercapai namun juga proses pengentasan kemiskinan di pedesaan akan terjadi,” tambahnya

Hariadi Propantoko, peneliti utama dalam kajian ini memaparkan, petani berada pada tekanan pasar dan intervensi pemerintah. Saat pemerintah tidak hadir, dalam artian tidak ada payung hukum yang melindungi usaha petani, petani berada pada bayang-bayang kekuatan pasar yang cenderung berpihak pada pemodal besar, dan sering menjadikan petani sebagai obyek pasar. Hal ini sering kali ditunjukan dengan kondisi harga pasar yang fluktuatif, dimana saat petani mendapatkan panen berlimpah, justru saat itu harga panen menurun.

“Saat panen petani mengalami kegagalan, harga panen justru tinggi. Dalam sebuah kelembagaan pemerintah mestinya pemerintah berperan untuk melindungi petani dari kondisi pasar tersebut. Namun, upaya itu memang belum dirasakan oleh petani,” ujar Hariadi.

Saat pemerintah hadir melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 tahun 2017 yang mengatur tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian pada Petani, ternyata menambah buruk kondisi petani. Dimana pemerintah melakukan pembatasan harga jual di petani, padahal harga pasar sedang bagus-bagusnya.

Temuan di Karawang dan Subang menunjukan, saat diberlakukan harga acuan pembelian pemerintah (HPP) pada petani dimana harga jual gabah kering panen pada tahun 2017 sebelum ditetapkan Permendag No 27/2017 adalah Rp4.900 per kilogram, namun dengan menggunakan instrumen Permendag tersebut harga yang diterima petani menjadi hanya Rp3.700 per kilogram. “Nilai ini mengalami penurunan sangat jauh yang menyebabkan penurunan penghasilan bagi petani,” tegas Propantoko.

“Dengan adanya kebijakan ini petani skala kecil, jadi pelaku usaha menerima keuntungan yang semakin kecil. Hal ini karena adanya tekanan dari pelaku rantai di atasnya. Terlebih kebijakan ini tidak diimbangi dengan perubahan kebijakan HPP yang tidak berubah sejak 2015,” tambahnya.

Kondisi ekonomi Indonesia terus mengalami perubahan, inflasi bahan makanan juga meningkat 5,69% pada tahun 2016 dan 1,26% pada tahun 2017. Situasi ini menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan konsumsi keluarga petani skala kecil. Posisi petani menjadi terjepit, harga gabah (GKP) tertekan karena adanya kebijakan HET pada satu sisi, sementara HPP tidak bisa menaikkan harga karena karena terlalu rendah pada sisi yang lain. Dengan demikian petani menerima tekanan pasar yang cukup kuat dan acap kali menanggung kerugian seorang diri.

“Hasil kajian ini memperkuat banyak penelitian lain, menunjukkan bahwa petani menerima dampak buruk kebijakan dan pasar yang ada. Ironisnya, petani memiliki kepentingan yang paling tinggi terkait harga dalam rantai nilai padi dan beras, namun menjadi pihak yang paling kecil kekuatannya mempengaruhi situasi pasar. Dengan kata lain petani justru menjadi pelaku yang paling dipengaruhi oleh kebijakan harga,” ungkap Propantoko.

Empat tahun pemerintahan ini harusnya sudah cukup bisa melihat kenyataan yang dialami petani. Dengan demikian ke depan upaya perbaikan nasib petani padi skala kecil harus lebih baik. “Tidak ada lagi alasan bagi pemerintah dan kita semua untuk mengabaikan fakta-fakta itu. Jika ingin petani sejahtera dan berdaulat pangan maka penataan kebijakan yang menguntungkan petani harus dilakukan segera,” tambah Muhammad Nuruddin.

Dukungan pemerintah bisa dilakukan lewat penguatan kebijakan dan penataan rantai nilai yang ebrkeadilan bagi petani. Jika kondisi ini terwujud maka petani bisa mendapat ruang dan kesempatan memperbaiki derajat kehidupannya. Ke depan perlu dibuat kebijakan yang memungkinkan petani mendapat insentif dari rantai nilai secara adil.

“Salah satu bentuk intervensinya bisa jadi dalam bentuk Platform Nasional tentang Perberasan berkelanjutan. Platform ini berisi kesepakatan, kriteria serta indikator yang memungkinkan semua pelaku rantai nilai bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian kedaulatan petani dan pangan sangat mungkin diwujudkan,” pungkas Said.

Read More

National FOs Leaders Meet In Ciwedey, Bandung West Java To Discuss farmer Organization Concern

17-19 Nov 2018, All the farmer organization leaders meet in Wisma Stroberry, Ciwedey, Bandung, West Java. Representative of the the five National FOs has attended in the meeting. The event aims to reviewe achivement of the MTCP2-AFOSP program in Indonesia, update to information of SRSC/RSC meeting in Jogjakarta, formulate a strategic partner/engngament with IFAD Countri and Goverment in promoting agriculture development and rural economic growth.

 

During the meeting, FOs discuss several topics or issues related important national policy promoted by FOs, namely implementation of agrarian reform program and rural flagship program for agriculture, farmer protection and empowerment, food price stability and farmer wellfare. Fishermen protection and empowerment. That opinion and conclusion of the meeting will be use to policy advocacy process including policy dialog and loby then It will be delivered to National FOs member to organizing and oversee the implementation of the policy in each province and district including in village.

Read More

Pemimpin FOs Nasional Bertemu Di Ciwedey, Bandung, Jawa Barat Membahas Permasalahan Organisasi Petani

17-19 Nov 2018, Pemimpin-pemimpin organisasi petani bertemu di Wisma Stroberry, Ciwedey, Bandung, Jawa Barat. Perwakilan dari lima FO Nasional telah hadir dalam pertemuan tersebut. Acara ini bertujuan untuk meninjau kembali pencapaian program MTCP2-AFOSP di Indonesia, update informasi pertemuan SRSC / RSC di Yogyakarta, dan merumuskan strategi kemitraan / kerjasama dengan IFAD Countri dan Pemerintah dalam mempromosikan pembangunan pertanian dan pertumbuhan ekonomi pedesaan.

 

Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin FO membahas beberapa topik atau isu terkait kebijakan nasional yang penting yang dipromosikan oleh FO, yaitu pelaksanaan program pembaruan agraria dan program unggulan pedesaan untuk pertanian, perlindungan dan pemberdayaan petani, stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pendapat dan kesimpulan dari pertemuan tersebut akan digunakan untuk proses advokasi kebijakan termasuk dialog kebijakan dan loby, kemudian akan disampaikan kepada anggota FO Nasional untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di setiap provinsi dan kabupaten termasuk di desa.

Read More

Soal Kartu Tani, API Minta Pemkab Lamongan Lebih Proaktif

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – API (Aliansi Petani Indonesia) Cabang Lamongan , Jawa Timur, menilai program Kartu Tani yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, belum optimal di Kabupaten Lamongan.”Banyak petani di Lamongan yang belum tahu fungsi Kartu Tani, dan juga pendistribusiannya yang belum merata,” ucap Ketua Dewan Tani Kabupaten Lamongan, Madekhan Ali, di sarasehan tani bertemakan “Mempertanyakan manfaat Kartu Tani untuk petani di Kabupaten Lamongan” di Gedung Handayani, Dinas Pendidikan, Kamis, (11/10/2018).

Lebih lanjut dikatakan Madekhan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, melalui Dinas Pertanian, disebutnya belum memiliki komitmen untuk melaksanakan program Kartu Tani di Lamongan.

“Mereka (petani) tidak tahu fungsinya, selama mereka masih menerima kartu. Kami menganggap, Pemkab belum komitmen, diindikasikan dengan rendahnya Dana untuk petugad PPL untuk mendampingi penerima Kartu Tani,” katanya.

Di sarasehan yang juga dihadiri Sekjen API, M Nurudin, Kepala Dinas Pertanian, Imam Susanto dan Manajer BNI Gresik, Dwi S, Madekhan, meminta Pemkab Lamongan, mereka lebih proaktif dalam mendukung program dari pemerintah dengan menggunakan program Kartu Tani.

“Sosialisasi dan pendampingan penggunaan Kartu Tani tidak dilaksanakan dengan baik, dengan berbagai alasan. Dana APBD Lamongan yang tidak memadai,” ujarnya.

API Lamongan juga meminta Pemkab Lamongan, segera membangun Kartu Tani dan sekaligus mensosialisasikan Kartu Tani kepada petani Lamongan, melalui kinerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

“PPL harus didayagunakan mendampingi petani untuk memanfaatkan Kartu Tani, karena Kartu Tani dari pemerintah tidak dapat digunakan karena tidak ada fasilitas dari Pemkab,” tutur Madekhan.

Sementara itu, terkait pendistribusian Kartu Tani , Kepala Dinas Pertanian, Imam Susanto, menyebut, hingga 5 Oktober 2018, Kartu Tani yang sudah tersalurkan sebanyak 73. 674.

“Dari jumlah petani sempurna 131.056, belum tersalurkan kurang 57.382,” ucap Imam.

Di tempat yang sama, Manajer BNI Gresik, Dwi S, juga mengamini jika belum sepenuhnya menyalurkan semua Kartu Tani untuk petani Lamongan. “Baru 60 persen yang sudah terdistribusikan,” ujarnya.

Dwi mengaku, BNI terkendala keterbatasan tenaga dalam membangun Kartu Tani , karena harus mengkover dua Kabupaten Lamongan dan Gresik. “Tugas BNI menyalurkan 134 ribu Kartu Tani di Lamongan,” katanya, di sarasehan yang digelar API Cabang Lamongan . (*)

 

Sumber berita: https://www.timesindonesia.co.id/read/185698/20181011/154748/soal-kartu-tani-api-minta-pemkab-lamongan-lebih-proaktif/?fbclid=IwAR2PxkU0OCQikuqpt3AslT8uFN0GGrigvsRiO5cTsvQnheW09lo7OxbrUmM

Read More