Menyeruput Kopi Berkeadilan dan Berkedaulatan dari Dampit

MALANG  – Asap putih mengepul dari beberapa cangkir bening berisi cairan hitam kecokelatan. Cairan itu adalah campuran bubuk kopi dan udara panas. Aroma harum kopi pun semerbak diisi seluruh ruangan Kedai Kopi Rembug Pawon.

“Ini adalah bubuk kopi Sridonoretno dari Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Kopi ini sudah diupdate sejak dari panen sampai pascapanen secara baik. Buah kopi yang dipetik hanya yang berwarna merah, “kata pendamping petani kopi dari Aliansi Petani Indonesia (API), Dery Pradana (27), belum lama ini.

Pria bertubuh tambun, lulusan Fakultas Pertanian (FP) Universitas Brawijaya (UB) Malang tersebut, sejak dua tahun terakhir mendampingi petani kopi di wilayah Kecamatan Dampit. Utamanya, di Desa Sri Mulyo, Desa Sukodono, dan Desa Baturetno.

Kelompok petani kopi di tiga desa ini akhirnya bersepakat untuk bersatu mengembangkan kopi sebagai produk unggulan desanya, dengan nama Sridonoretno. Ini singkatan dari nama tiga desa tersebut. Ada sekitar 125 petani kopi yang tergabung dalam kelompok ini.

Nama Sridonoretno juga dijadikan nama produk kopi yang mereka hasilkan. Dari tiga wilayah desa tersebut, para petani bisa memproduksi sebanyak 500 ton kopi per tahun. Sayangnya, yang sudah mampu diolah dengan konsep pertanian yang baik atau praktek pertanian yang baik baru tujuh ton saja.

Selain Dery atau yang akrab disapa Menel ini, pendampingan petani kopi untuk membangun sistem pertanian kopi yang berkeadilan dan berkeadaban ini juga dilakukan jumlah orang. Mereka adalah Sekretaris Jenderal API, Muhammad Nurudin, bersama Demsi Danial,

 

Awal pendampingan petani kopi ini juga tidak disengaja. Menel yang berganti bekerja di perusahaan swasta sering menikmati kopi di wilayah Dampit. “Dampit memang dikenal sebagai produsen kopi berkualitas sejak masa kolonial Belanda. Tapi, petani tidak pernah bisa hasil hasil pertanian kopi, “tuturnya.

Para petani tidak memiliki daya tawar untuk mematok harga kopi hasil panennya sendiri. Harga kopi ditentukan oleh para para pedagang besar. Og, petani kopi di daerah yang termasyhur oleh kualitas kopinya ini tetap saja berada di garis kemiskinan.

Keperkarannya membawa mereka masuk ke Dampit dan menyelami masalah yang terkait dengan para petani kopi. Kopi Dampit selama ini selalu dikalahkan dengan kopi Aceh, kopi Lampung, dan bahkan dengan kopi Ijen. Lepas, Kualitas kopi Dampit sebelumnya telah diakui dunia internasional.

Setelah menyelami kehidupan para petani kopi di tiga desa tersebut, Menel menemukan ada kelemahan dalam perjalanan kopi di tingkat petani. Proses panen dan latihan pascapanen dilakukan secara sembarangan. Og, harga jualnya juga sangat rendah.

Melihat kondisi seperti itu, akhirnya mereka bisa membangun kopi yang cocok para petani agar memiliki kualitas bagus. Upaya ini tentu mudah karena harus menghadapi kebiasaan petani yang sudah turun temurun. Para petani menilai, tanpa proses yang rumit dan ala kadarnya, produksi kopi masih bisa dijual di pasaran.

Buah kopi tidak pernah dipetik merah. Banyak buah kopi yang masih hijau juga ikut dipetik demi turunan. Hasil panen antara kopi merah dan kopi yang masih hijau sangat campur. Proses penjemuran buah kopi juga asal-asalan, hanya beralaskan air mani.

Dia pun mulai mengajak petani untuk mengubah kebiasaan mengolah kopi secara sembarangan. Semangatnya, bangun kopi diolah dengan baik dan menghasilkan biji yang berkualitas, maka harganya juga akan meningkat. “Selama satu tahun saya tinggal di rumah petani kopi di wilayah Sridonoretno. Tujuannya agar bisa berinteraksi langsung dengan petani setiap hari dan makna cara masuk dalam kopi, “ungkapnya.

Upaya membangun penyadaran ini, salah perlakuan dengan melakukan perbandingan antara biji kopi yang dipetik hijau atau kuning. Biji kopi yang dipetik merah, Setiap kilogram (kg) mengandung 505 butir biji kopi yang sedang dipetik kuning mencapai 540 butir per kg. Kopi yang dipetik hijau jumlah bijinya lebih banyak, yaitu 600 butir per kg.

Dia tanpa lelah berkeliling desa untuk mengajarkan pengolahan kopi yang bagus kepada para petani kopi. Bahkan, dia harus rela minum kopi 6-10 gelas setiap hari di rumah-rumah para petani yang dikunjunginya. “Secara perlahan, akhirnya para petani mampu membedakan kopi berkualitas dan tidak berkualitas. Kesadaran ini terus tumbuh sehingga para petani bersedia melakukan proses pertanian kopi yang berkualitas,” tuturnya.

Upaya membangun kesejahteraan bagi para petani kopi ini tak hanya terhenti di tingkat para petaninya saja. Saat petani sudah diajarkan cara membudidayakan kopi dan penanganan pascapanen berkualitas, tentunya para konsumen dan pelaku usaha kedai kopi juga diajarkan serta ditingkatkan pemahamannya tentang kopi yang berkualitas.

Peningkatan pemahaman kopi yang berkualitas di tingkat pelaku usaha kedai kopi dan konsumen kopi ini dilakukan dengan membuat sekolah kopi. Sekolah kopi yang telah dimulai sejak Maret 2016 silam tersebut berbasis kepada komunitas jaringan pelaku kedai kopi di Malang Raya dan para konsumen pecinta kopi.

Sekolah kopi yang digelar secara rutin tersebut menjadi media belajar bersama antara petani kopi, organisasi petani, para pelaku usaha kedai kopi, masyarakat umum konsumen kopi, serta para akademisi yang peduli terhadap kopi.

“Kami bercita-cita untuk membangun kopi yang berkeadilan dan beradab. Petani bisa sejahtera dari kopi, pelaku usaha kedai kopi menjual produk yang berkualitas, dan konsumen mendapatkan produk kopi berkualitas dengan harga yang adil,” tutur Demsi Danial.

Sekolah kopi gratis yang digelar secara rutin ini, kini terus berkembang. Pembahasannya tidak sekadar bisnis kopi. Tetapi, mulai membahas pemberdaayaan masyarakat dan konservasi lahan kopi yang tentunya berdampak kepada kelestarian alam.

Sekretaris Jenderal API, Muhammad Nurudin menyatakan, konsep pertanian dan perdagangan kopi yang dikembangkan bersama kelompok petani kopi Sridonoretno ini harus memiliki nilai keadilan dan berkeadaban untuk semua pihak.

Petani diajak berorganisasi sebagai bentuk pemberdayaan. Melalui organisasi tersebut, mereka mampu membangun pembelajaran dan perdagangan bersama. “Kopi sebagai identitas turun-temurun yang sudah mereka miliki dikembangkan secara adil bersama-sama. Sehingga, kualitas dan harga kopi mampu meningkat, yang pada akhirnya membangun kesejahteraan untuk petani sendiri,” ujarnya.

Pengelolaan kopi secara berkeadilan dan beradab ini mampu menjadi model untuk peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia. Mereka bisa berkembang dan maju karena mengelola sistem pertaniannya secara bersama-sama, serta menikmati hasilnya bersama-sama.

Petani kopi di Kecamatan Dampit, Sukriyanto mengaku, kini tidak lagi menjemur kopi di lantai atau tanah. Tempat menjemur kopi didesain dengan tinggi 1,5 meter di atas tanah. “Kopi sifatnya mampu menyerap aroma dan zat di sekitarnya. Kalau dijemur sembarangan, pastinya akan mempengaruhi kualitas biji kopi karena terkontaminasi dengan banyak zat yang diserapnya,” ungkapnya.

Bagi para petani, kopi berkualitas bukan hanya dari hasil panen buah kopi yang berkualitas saja. Tetapi, juga proses penanganan pascapanen yang harus berkualitas. Proses pascapanen mulai dari perambangan, fermentasi, hingga penjemuran harus dilakukan secara berkualitas, untuk mendapatkan kopi berkualitas.

Buah kopi yang sudah dipanen harus dirambang di dalam air, tujuannya untuk memilah buah kopi yang berkualitas. Setelah itu buah kopi dikupas. Biji kopi yang sudah terkupas, difermentasi dengan dimasukkan dalam plastik kedap udara selama 36-40 jam. Proses fermentasi bertujuan menoptimalkan kadar glukosa dalam kopi untuk meningkatkan aroma kopi.

Pembelajaran bersama tanpa lelah tersebut mulai membuahkan hasil. Kini, kopi Sridonoretno yang dikelola petani secara bersama-sama, mampu dijual dengan harga Rp30.000 per kg. Sebelumnya, harga kopi hanya mencapai Rp18.000-23.000 per kg. 

( Mcm )

SUMBER MEDIA: https://daerah.sindonews.com/read/1227509/23/menyeruput-kopi-berkeadilan-dan-berkedaulatan-dari-dampit-1501949979/13

Read More

Kopi yang Berkeadilan dari Malang Raya

Jika kamu ingin sampai dengan cepat, pergilah sendirian. Namun, jika kamu ingin sampai jauh, pergilah bersama-sama.

Peribahasa Afrika ini cocok menggambarkan dunia kopi di Malang Raya, Jawa Timur, dalam beberapa tahun terakhir. Warga setempat bergandengan tangan mewujudkan usaha kopi yang adil dan beradab bagi petani, pedagang, dan konsumen.

Kami tidak menjemur kopi di lantai semen ataupun tanah karena sifat kopi yang menyerupai spons, menyerap bau di sekitarnya. Kami tak ingin kopi terkontaminasi bau semen atau tanah,” kata Eko Yudhi Sukriyanto, petani kopi Wonosari, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Sabtu (20/5).

Tempat penjemuran kopi milik Sukri didesain setinggi 1,5 meter dari tanah. Hal ini agar biji kopi yang dijemur steril dari kontaminasi. Kopi yang dijemur asal-asalan akan menghasilkan cita rasa yang kurang bagus.

Sukri paham, kopi berkualitas tak cukup dihasilkan dari panen yang baik. Proses pengolahan pascapanen turut menentukan kualitas, dimulai dari memilih biji yang bagus, fermentasi, dan penjemuran yang steril.

Pengetahuan seperti itu dipahami 125 petani di Desa Sri Mulyo, Sukodono, dan Baturetno (Sridonoretno), Kecamatan Dampit. Mereka bekerja bersama dalam satu kelompok tani dan sukses mengusung kopi Sridonoretno. Mereka memproduksi 500 ton kopi per tahun, dan 7 ton di antaranya berasal dari praktik pertanian yang baik.

Kelompok Petani Sridonoretno mendapatkan ilmu dari Aliansi Petani Indonesia (API). Di lapangan, edukasi kopi dilakukan empat orang, yakni Sekretaris Jenderal API Muhammad Nuruddin, Dery “Menel” Pradana, Demsi Danial, dan Edi Sasono. Menel adalah sarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Adapun Edi dan Demsi adalah pegiat sosial.

Masuknya empat orang ini awalnya hanya “kecelakaan”. Menel sering nongkrong di warung kopi dan berkumpul dengan para penikmat dan pedagang kopi. Lalu, muncul keprihatinan bahwa kopi lokal tak ada harganya di daerah sendiri. Mereka terus digelontor kopi pabrikan dan tidak pernah menikmati kopi lokal Dampit, yang pada zaman Belanda diakui memiliki cita rasa internasional.

Itu sebabnya, mereka bertekad masuk ke Dampit. “Kami masuk ke sana dua tahun lalu dan melihat banyak kopi diproses asal-asalan sehingga pasarnya juga asal-asalan. Kopi Dampit dicampur dengan aneka kopi lain dan diberi label baru. Itu membuat kopi Dampit tak lagi kuat seperti di era kolonial,” kata Menel.

Saat mulai berkiprah, mereka menghadapi tantangan mengubah mitos budidaya kopi. Misalnya, petik kuning dikatakan memiliki berat lebih besar dibandingkan petik merah.

Untuk menggerus mitos itu, Menel tinggal bersama petani selama setahun agar setiap hari bisa bertemu dan mengajari bagaimana cara bertani kopi yang baik (petik merah, penjemuran harus steril, dan sebagainya).

Mereka pun meminta petani menimbang biji kopi merah, kuning, dan hijau. Satu kilogram kopi merah setelah dihitung terdiri atas 505 biji. Dengan berat yang sama, didapati 540 biji kopi petik kuning, atau 600 biji kopi petik hijau. Artinya, kopi petik merah lebih berat daripada petik kuning. Mitos petik kuning lebih baik daripada petik merah pun pupus.

“Setiap hari saya ngopi minimal enam kali. Saya berganti-ganti kelompok bahkan rumah petani untuk menyuarakan pentingnya praktik yang baik. Hal itu dilakukan untuk mengajak petani merasakan kopi produk mereka sendiri. Selama dua tahun berproses, mereka paham bagaimana membedakan kopi kualitas baik dan tidak,” kata Menel.

Selain menata budidaya kopi, Menel dan rekan-rekannya juga mengedukasi melalui sekolah kopi. Sekolah kopi digagas sejak Maret 2016. Seperti pada Sabtu (20/5), puluhan orang berkumpul di Kantor Kompas Biro Malang untuk belajar kopi. Yang hadir antara lain petani, asosiasi petani, pemilik kedai kopi, akademisi, dan warga.

Jika praktik budidaya kopi ditujukan untuk petani, sekolah kopi untuk konsumen. Awalnya, murid mereka hanya dua orang, tetapi kini tidak terhitung jumlahnya. Mereka yang menimba ilmu kopi dari sekolah kopi ada yang meneruskan menimba ilmu itu ke akademi dan menjadi penguji cita rasa kopi.

Di sekolah kopi itu, para pemilik kedai juga diminta menghitung sendiri harga kopi yang mereka jual dibandingkan dengan harga beli kopi plus ongkos penyajian kopi (sortir kopi). Selama ini, para penjual pemula menghabiskan waktu 1,5 jam untuk menyortir 1 kg kopi. Waktu sepanjang itu harusnya bisa digunakan untuk melayani pembeli bercangkir-cangkir kopi.

Dengan upaya itu, kopi Dampit naik harga dari Rp 18.000-Rp 23.000 per kg menjadi Rp 30.000 lebih per kg.

Nuruddin mengatakan, sejak awal petani diajak berorganisasi dan membangun pemasaran bersama. “Kopi dikelola bersama, dipasarkan bersama, dan keuntungannya dinikmati bersama,” ujarnya.

Model pemberdayaan kopi dan petani yang diusung di Malang ini mungkin bisa menjadi model membangun pertanian berkeadilan dan berkelanjutan di daerah lain. Dengan adanya kesadaran bersama itu, secangkir kopi berkualitas bisa jauh lebih berdaya; tak hanya dinikmati oleh pembeli, tapi juga pemilik kedai, termasuk petani.

(Dahlia Irawati/Angger Putranto/Siwi Yunita C)

sumber: https://kompas.id/baca/utama/2017/05/31/kopi-yang-berkeadilan-dari-malang-raya/

 
 
 
 
 
 
 
 
Read More

Kopi Malang Tidak Kalah dari Kopi Daerah Lain

Nama Kopi Dikuatkan

Kopi Malang Tidak Kalah dari Kopi Daerah Lain

 

MALANG, KOMPAS — Masyarakat di Malang raya bergerak untuk menguatkan nama kopi Malang di tingkat lokal. Hal itu dinilai akan menjadi awal menguatnya nama kopi malang ke tingkat nasional bahkan internasional.

Hal itu menjadi benang merah diskusi dengan tema “Menegakkan Kedaulatan Kopi Malangan”, Sabtu (20/5), di Kantor Kompas Biro Malang, Jawa Timur. Diskusi yang diawali dengan mencicipi cita rasa aneka kopi asal Malang tersebut kerja sama harian Kompas, Aliansi Petani Indonesia (API), dan Jaringan Kedai Kopi Malang Raya.

Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Jenderal API Muhammad Nuruddin, Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang Budi Widodo, pemilik kedai kopi, dan sejumlah petani kopi di Malang.

Penguatan nama kopi asal Malang dilakukan oleh pemerintah daerah, pengusaha kopi, petani, dan lembaga pendamping petani. Kerja sama semua pihak dinilai akan mampu mendongkrak nama kopi asal Malang agar tidak kalah dari kopi lain, seperti kopi dari Aceh, Banyuwangi, Lampung, ataupun Toraja.

Potensi kopi di Malang raya cukup tinggi. Setidaknya ada kopi dari lereng Gunung Arjuno, Panderman, Kawi, Semeru, dan Bromo. Setiap kopi memiliki cita rasa masing-masing dan penikmat berbeda-beda.

Eko Yudi Sukrianto, petani kopi asal Dampit, mengatakan, ia bersama ratusan petani asal tiga desa di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, mengorganisasi diri sejak dua tahun lalu. Tiga desa itu adalah Srimulyo, Sukodono, dan Baturetno. Mereka mengusung kopi dari tiga desa, yaitu kopi Sridonoretno.

“Potensi kopi Sridonoretno sekitar 500 hektar Namun, hingga kini yang diolah dengan baik masih sekitar 7 hektar. Butuh edukasi dan bimbingan menyeluruh untuk terus menguatkan nama kopi Sridonoretno sebagai salah satu bagian kopi Dampit,” kata Sukri, panggilan akrabnya.

Sukri mengisahkan, sebelum tahun 1980-an kopi Dampit sebenarnya merajai pasar kopi internasional. Hanya saja setelah itu, kualitas kopi Dampit terus menurun karena tidak dibina dengan baik. “Petani tidak lagi petik merah, misalnya, sehingga kualitas terus menurun,” katanya.

Miliki pasar

Penguatan nama menurut petani asal Bumi Aji, Kota Batu, Wahyu Eko Purwanto, penting karena kopi asal Malang sudah punya pasar. Saat ini adalah momentum kembalinya kejayaan. Sejumlah pengusaha kopi Jakarta mulai melirik kopi asal Malang.

“Permintaan dari beberapa pemain kopi di Jakarta terhadap kopi asal Malang mulai meningkat. Masalahnya, terkadang petani belum paham standar kopi yang diinginkan pembeli,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal API Muhammad Nuruddin menilai, masih ada kebiasaan buruk petani di Malang, yaitu memproduksi kopi dengan cara tidak benar, misalnya memetik kopi secara asal-asalan. Penyebabnya, tidak ada insentif dari pengusaha kepada petani yang berjuang menjaga mutu. Usaha petani yang melakukan petik merah kurang dihargai.

Dengan model menghimpun diri dan berorganisasi bersama, menurut Nuruddin, petani bisa saling menjaga untuk tetap memproduksi kopi berkualitas baik. Kopi berkualitas memiliki nilai tawar lebih tinggi. “Di sinilah peran komunitas, baik petani, jaringan kopi, maupun lembaga pendamping,” kata Nuruddin.

Selain memperbaiki kualitas kopi, produksi kopi asal Malang juga terkendala penurunan luas lahan. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang Budi Widodo mengungkapkan, sejak 2013 hingga 2016, luas lahan kopi robusta di Malang berkurang sekitar 2.000 hektar. Kini luas lahan kopi di Malang tersisa 15.000 hektar. (ger/dia)

 

Sumber: https://kompas.id/baca/nusantara/2017/05/21/nama-kopi-dikuatkan/

Read More

Membangun Kemandirian, Memperkuat Daulat Pangan Negeri

Refleksi Perjuangan Petani Padi: Membangun Kemandirian dalam Produksi, Memperkuat Daulat Pangan Negeri

Melekat pada status beras sebagai komoditas strategis/politis, beras merupakan komoditas yang penuh dengan konflik kepentingan antar kelompok stakeholdernya. Pertama, kepentingan petani yang mengharapkan harga saprotan rendah dan harga gabah tinggi, bertolak belakang dengan kepentingan konsumen yang menginginkan beras bermutu dengan harga rendah. Kedua, kepentingan pengusaha atau pedagang yang mengharapkan harga beli gabah/beras rendah, dapat ijin impor dan menginginkan laba margin yang tinggi, berkonflik dengan kepentingan pemerintah yang ingin mendorong swasembada beras, dan dapat mengendalikan impor beras, serta menaikan kesejahteraan petani, juga melindungikepentingan konsumen.

Konflik yang penuh kepentingan ini sebetulnya menunjukan bahwa sesungguhnya beras merupakan komoditas strategis, primadona dan utama dalam sisi politik dan ekonomi. Melihat fakta ini, maka tidak berlebihan apabila terdapat bahwa beras adalah kekuasaan.

Sebagai komoditas pangan strategis, beras sesungguhnya mempunyai prospek pengembangan cukup menjanjikan terutama untuk mengisi pasar domestik, mengingat bahwa jumlah petani padi dan total luas lahan padi di Indonesia masih cukup besar, data BPS menunjukan bahwa jumlah luas lahan panen padi sampai dengan tahun 2015 masih sekitar 14.116.638 hektar, dengan total petani padi sampai dengan tahun 2013, sebesar 14,1 juta orang. Masih cukup besarnya potensi lahan dan sumber daya petani padi sesungguhnya dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu swasembada beras dan juga berpeluang untuk mengisi pasar ekspor ASEAN. Terlebih terkait dengan pasar terbuka ASEAN di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang tentu sangat akan berdampak pada berubahnya struktur mata rantai pasar beras nasional. Selain perubahan struktur mata rantai, era MEA juga dapat memberikan peluang yang mungkin jauh lebih luas, selain tentu tantangan yang dihadapi oleh petani dan pelaku perdagangan beras dalam negeri yang juga akan semakin besar. Dan Indonesia saat ini masih merupakan pasar potensial yang  menjadi target utama pasar bagi negara-negara kawasan ASEAN. Dari sini kemudian muncul pertanyaan bagi kita semua, bagaimana kita mampu meningkatkan daya saing produk pertanian khususnya beras dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN pada khususnya dan dalam menghadapi kompetisi global pada umumnya.

Kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN sebetulnya relatif masih cukup minim, hal ini terlihat dari masih banyak persoalan yang dihadapi oleh petani padi Indonesia dalam tata produksinya yang berkenaan pula dengan kebijakan perberasan nasional. Secara umum saat ini petani padi di Indonesia masih tertinggal dalam hal teknologi baik terkait persiapan tanam, masa tanam dan saat panen serta paska panen (saprodi sampai dengan alsintan), hal mana sangat berbanding terbalik jika dibandingkan beberapa negara lain seperti Thailand dan Vietnam, misalnya dalam hal teknologi pemanenan, perontokan, pengeringan dan penggilingan mereka yang sudah cukup jauh meninggalkan Indonesia.

Berdasarkan fakta tersebut maka pada tahun 2014 Aliansi Petani Indonesia (API) menginisiasi berdirinya sebuah organisasi tani berbasis komoditas padi. Organisasi yang diberi nama Amartapadi (Asosiasi Masyarakat Tani Padi Indonesia) itu dideklarasikan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dan telah secara legal terdaftar di Kemenkumham. Hingga tahun 2016 Amartapadi memiliki 25 organisasi anggota yang tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Melalui organisasi ini diharapkan terjadinya proses penguatan sektor perberasan melalui berbagai upaya advokasi kebijakan secara terfokus dan kontinyu menyangkut komoditas padi dan beras, selain usaha-usaha penataan produksi dan perbaikan mutu, baik di level petani maupun penggilingan. Melalui usaha-usaha tersebut diharapkan pula terjadi dinamisasi sektor perberasan yang berujung pula pada perbaikan harga dan kesejahteraan bagi petani padi.

Untuk meninjau dan mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan organisasi berbasis komoditas padi tersebut selanjutnya direfleksikan dalam sebuah Rapat Pimpinan Amartapadi yang digelar di Salatiga pada 26-27 Desember 2016  setelah tiga tahun organisasi tersebut berjalan. Acara yang mengambil tema “Refleksi Perjuangan Petani Padi: Membangun Kemandirian dalam Produksi, Memperkuat Kedaulatan Pangan Negeri” tersebut dihadiri oleh pengurus Amartapadi dan Seknas Aliansi Petani Indonesia. Selain melakukan kilas balik dan review berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan, acara tersebut juga diisi dengan diskusi terfokus terkait skema pengembangan penggilingan berbasis kewilyahan yang rencananya akan menjadi salah satu strategi Amartapadi di tahun berikutnya. Acara yang dimoderatori oleh pengurus API Jawa Tengah itu menghadirkan Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah selaku narasumber serta pengurus Sekretariat nasional API. Dalam kesempatan tersebut sejumlah petani yang sekaligus pengurus Amartapadi secara antusias mendiskusikan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam baik proses produksi, pemasaran maupun kebijakan-kebijakan sektor pertanian. Chamim Afifi, ketua Koomisi B DPRD Jateng menyambut baik berbagai usaha yang dilakukan API dan Amartapadi, seperti rencana mengimplementasikan penggilingan berbasis wilayah. Sebagaimana direncanakan sebelumnya, kedepan API-Amartapadi telah bersepakat untuk menyelenggarakan sebuah piloting skema penggilingan berbasis kewilyahan di basis-basis anggota Amartapadi di tiga wilayah di Jawa. Rencana piloting tersebut juga telah dikoordinasikan dengan Persatuan Pengusaha penggilingan Padi (Perpadi) yang akan terlibat selaku mitra, selain juga bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Disampaikan pula dalam kesempatan itu, bahwa DPRD Jateng bersedia menfasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak yang sedianya akan terlibat atau berkaitan dengan rencana kerja Amartapadi tersebut, khususnya untuk wilayah Jawa tengah.

Selain diskusi tematik menyangkut perberasan acara tersebut juga mengagendakan sebuah refleksi dan evaluasi atas keberlangsungan Amartapadi sebagai organisasi berlevel nasional dengan berbagai kegiatan yang telah dijalankan. Mengemuka dalam evaluasi tersebut persoalan komunikasi dan kelembagaan kepengurusan yang masih lemah, selain berbagai kegiatan yang masih dianggap belum secara kuat memiliki ruh arus bawah (buttom up) dalam usaha menghidupkan organisasi. Padahal secara sumberdaya Amartapadi dan juga API memiliki potensi yang cukup kuat, baik terkait teknik-teknik budidaya, jaringan maupun pasar. Karenanya memperkuat spirit kerja organisasi yang berbasis kebutuhan petani atas organisasi menjadi pekerjaan rumah yang dirasa sangat mendesak.

Rapimnas yang merupakan agenda tahunan Amartapadi tersebut ditutup dengan agenda rencana tindak lanjut yang menampung berbagai usulan tentang penguatan kelembagaan di tingkat daerah, terkait iuran anggota dan kemungkinan ditetapkannya beberapa input pertanian seperti pupuk dan benih yang diproduksi sendiri oleh Amartapadi dan dikelola sebagai salah satu sumber pendanaan organisasi, selain terus dikembangkannya sekolah-sekolah lapang bagi petani anggota Amartapadi [lodzi]

 

Read More