API Hadiri Upacara Penutupan Tahun Internasional Pertanian Keluarga

Pada 27 November 2014, delegasi Aliansi Petani Indonesia (API) yang diwakili oleh Farida C. Sitorus (Aliansi Petani Siantar Simalungun, APSS), Syukur Fahruddin (Koordinator API Jawa Tengah), dan Ika N. Krishnayanti (staf Hubungan Internasional) menghadiri undangan upacara penutupan Tahun Internasional Pertanian Keluarga 2014 (International Year of Family Farming/IYFF) yang digelar di Hotel Dusit Thani, Manila, Filipina. Perhelatan global yang mengambil tema “Menutup Tahun Pertanian Keluarga, Membuka Jalan Ke Depan” itu disponsori oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (Food and Agriculture Organization/FAO), Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (International Fund for Agricultural Development/IFAD) dan Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP).

Peserta yang hadir berasal dari berbagai kalangan, di antaranya perwakilan FAO, IFAD, WFP, pemerintah dan senator Filipina, Dutabesar IYFF untuk Asia Pasifik dan Afrika, koordinator Panitia Pengarah International IYFF, World Rural Forum (WRF), para petani perwakilan organisasi petani dari Asian Farmers Association (AFA) dan La Via Campesina, dan berbagai organisasi masyarakat lainnya. API bersama organisasi dari 13 negara Asia lainnya hadir sebagai anggota AFA.

Pada acara tersebut panggung dihiasi berbagai hasil pertanian di Filipina, seperti buah-buahan, tanaman pangan dan perkebunan, serta berbagai jenis sayuran. Penutupan Perayaan Tahun Internasional Pertanian Keluarga di tingkat global itu juga dimeriahkan berbagai kesenian dari berbagai suku yang ada di Filipina. Serangkaian kata sambutan dari beberapa perwakilan organisasi terkait silih berganti disampaikan di atas panggung.

Read More

Catatan dibalik Musyawarah Nasional Aliansi Petani Indonesia yang ke-4

Musyawarah Nasional Aliansi Petani Indonesia yang ke-4 berlangsung di sebuah komunitas petani organik, Brenjonk, di Dusun Penanggungan, Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. MUNAS kali ini mengambil tema “Memperkuat Posisi Petani dalam Mengembangkan Kewirausahaan Sosial di Pedesaan Berbasis Koperasi”. MUNAS yang berlangsung pada tanggal 6-7 Desember 2014 itu didahului dengan sebuah lokakarya dengan tema yang sama pada 4-5 Desember. Kedua kegiatan tersebut dihadiri sedikitnya 75 peserta yang merupakan anggota API dari berbagai daerah, dan beberapa undangan perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi nelayan.

“Komunitas Brenjonk adalah sebuah kelompok yang beranggotakan petani yang mempraktikkan pertanian organik. Pada awalnya, Brenjonk hanyalah kumpulan sedikit orang yang bercita-cita mulia yaitu mencapai terjadinya perubahan sosial (dalam hal ini ingin mengurangi kemiskinan, menjamin pangan sehat, dan mencapai kesejahteraan petani),” jelas Slamet, koordinator Brenjonk pada sambutannya kepada peserta lokakarya Kewirausahaan Sosial di Pedesaan. “Pada lima tahun pertama, kegiatan di Brenjonk dibiayai secara mandiri, tanpa bantuan dari pihak luar termasuk pemerintah”.

Para perintis di Brenjonk itu memulai kegiatan bertani secara organik dari tiga (3) buah polybag. Pada saat itu keadaan sosial di sekitar Brenjonk memang cukup memprihatinkan, alih fungsi lahan marak terjadi di desa-desa sekitar, anak muda tidak tertarik untuk bertani bahkan merasa malu menjadi petani sehingga banyak petani yang malah menjadi buruh rumput di hotel-hotel yang dibangun di atas tanah-tanah yang telah mereka jual. Namun kini Brenjonk telah berkembang dengan pesat. Dari semula hanya 5 orang perintis, kini mereka memiliki kader di 18 desa sekitar, tujuhpuluh persennya adalah perempuan atau ibu rumah tangga yang menanam sayuran organik dimpekarangan rumah. Walau luas lahan pekarangan mereka sangat sempit, mereka dapat menambah pemasukan keluarga.

Bagaimana petani kecil dengan lahan yang terbatas bisa menghasilkan produk sayuran organik dan menambah penghasilan keluarga? “Brenjonk memfasilitasi para anggotanya dengan bantuan rumah plastik beserta instalasinya, dan input pertanian seperti benih, pupuk kompos, dan membantu pemasaran bersama,” papar Saptono, sekretaris Brenjonk. “Pada tahap pertama, Brenjonk bekerja sama dengan bank BTPN Surabaya untuk menyalurkan rumah plastik berukuran 5×10 meter seharga Rp.3 juta kepada anggotanya (fasilitas ini disebut RSO atau Rumah Sayur Organik keluarga). Kemudian para anggota mengembalikan pinjaman tersebut secara mencicil dari penjualan sayuran organik yang ditanam di dalam RSO tersebut. Memang ada kendala dari petani dalam pengembalian pinjaman itu, sehingga sampai saat ini masih ada beberapa petani yang belum mengembalikannya walau dengan jumlah yang telah dikurangi oleh Brenjonk”. Untuk tahap berikutnya, Brenjonk menyalurkan bantuan RSO kepada anggotanya secara langsung dan tidak dituntut untuk mengembalikan pinjaman tersebut, dengan syarat petani harus menanami RSO dengan sayuran organik. Jika tidak, maka pihak Brenjonk akan menarik kembali bantuan RSO dan mengalihkannya kepada petani lain yang lebih membutuhkannya.

“Kini dari satu RSO, petani mendapat penghasilan dari penjualan sayuran organik sebesar Rp.300.000-Rp.400.000 per bulan, sementara sebelum menanam di dalam RSO, petani hanya menanami lahannya dengan singkong dengan penghasilan dari penjualan singkong rata-rata sebesar Rp.50.000 per bulan,” jelas Slamet. Di bagian pasca produksi Brenjonk, setiap bulannya dapat mengemas 10.000-15.000 bungkus sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan dari hasil pekarangan rumah. Hasil tersebut dikirim ke pasar swalan di sekitar, saat ini tercatat ada 9 swalayan yang melanggan produk-produk organik Brenjonk. Hingga kini sudah ada 160 RSO yang dikelola para anggota Brenjonk. “Walau laris di pasar, anggota Brenjonk tetap mengutamakan konsumsi sayuran organik untuk keluarga lebih dulu”.

Tidak hanya memberi fasilitas RSO, Brenjonk juga menyediakan kolam-kolam ikan bagi anggotanya, rata-rata 4×8 meter persegi, beserta benih ikannya juga disediakan. Kini telah 26 kolam ikan dikembangkan di halaman rumah-rumah anggota Brenjonk. Selain itu, Brenjonk juga telah mensertifikasi produk-produk anggotanya dengan sistem PGS (Participatory Guarantee System atau Penjaminan Partisipatif Berbasis Komunitas) melalui PAMOR dari AOI (Aliansi Organis Indonesia). Namun karena ada peraturan baru dari Kementrian Pertanian yang mewajibkan sertifikasi hanya dapat diberikan oleh pihak ketiga, maka Brenjonk pun memfasilitasi sertifikasi produk organik anggotanya melalui Biocert.
Selama proses berinteraksi dan diskusi di Brenjonk, pertukaran informasi dan pengalaman di antara para peserta berlangsung hangat. Brenjonk pun sempat menyarankan kepada API agar dapat memfasilitasi petani organik dalam mengadvokasi kebijakan di tingkat nasional agar lebih berpihak kepada petani organik dalam rangka menjamin pangan yang sehat dan terjaminnya matapencaharian petani dan lingkungan yang berkelanjutan.

Read More

BBM Naik Harga Pangan Melonjak, Siapa Untung?

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi mengakibatkan kenaikan harga pangan khususnya cabai dan beras. Namun sayangnya keuntungan tersebut bukan para petani yang menikmati karena rantai pemasaran penjualan yang panjang.

Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Petani Indonesia (API) Ferry Widodo menjelaskan para petani sebenarnya tidak pernah menikmati keuntungan dari harga pangan di pasaran. Para petani selama ini menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan biaya murah. Kemudian, tengkulak pun menaikan harganya ke pelaku pedagang pasar. Tingginya harga dikarenakan para tengkulak memperhitungkan biaya transportasi.

Dia mencontohkan seperti para petani di Surabaya, dimana petani menjual hasil panen cabainya kepada tengkulak sebesar Rp30 ribu per kilo gram (Kg), kemudian tengkulak menjual ke pasar dengan harga Rp70 ribu pe Kg. “Sebetulnya cabai itu dikuasai agen-agen tengkulak. Pada saat harga naik, petani itu tidak tahu,” kata Ferry kepada Gresnews.com, Jakarta, Jumat (21/11).

Ferry mengatakan pemerintah harus membuat kebijakan khusus untuk mengantisipasi gejolak harga pangan terkait kenaikan harga BBM. Menurutnya kinerja pemerintah khususnya Menteri Perdagangan Rachmat Gobel seperti melakukan blusukan masih belum cukup untuk menstabilkan harga, seharusnya pemerintah membuat skema atau program untuk antisipasi kenaikan harga BBM.

Menurutnya kenaikan harga pangan sebelum pengumuman resmi kebijakan kenaikan BBM oleh pemerintah disebabkan karena masyarakat panik, sehingga mendorong untuk membeli kebutuhan pokok dalam jumlah banyak. Para pelaku pasar pun memanfaatkan momentum tersebut untuk menaikan harga ditengah permintaan konsumen yang meningkat.

“Kebutuhan konsumsi pangan terus terjadi peningkatan. Kepanikan itulah yang mendorong harga naik,” kata Ferry.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai tata niaga Indonesia saat ini sudah dikuasai oleh para pelaku pasar yang menentukan harga dengan seenaknya. Sebab, sebelum harga BBM mengalami kenaikan, harga bahan pokok sudah mengalami kenaikan. Seharusnya sebelum harga BBM naik, harga bahan pokok juga tidak naik.

“Pemerintah tidak ada upaya untuk menstabilkan harga. Jadi pemerintah belum melakukan sesuatu sebelum harga BBM naik,” kata Enny kepada Gresnews.com.

Enny mengatakan cara pemerintahan Jokowi dalam menaikan harga BBM hampir sama seperti pemerintahan sebelumnya, sebab dalam mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi tidak melakukan pencegahan terlebih dahulu sehingga menimbulkan resistensi bagi masyarakat. Dia menjelaskan seharusnya pemerintahan Jokowi sebelum menaikan harga BBM, terlebih dahulu harus menstabilkan harga pokok kemudian memberikan subsidi transportasi umum.

“Jadi ketika harga BBM naik, tidak membawa dampak terhadap angkutan umum dan pangan. Nah itu yang belum dikerjakan oleh pemerintah,” kata Enny.
Reporter : Heronimus Ronito KS
Redaktur : Muhammad Fasabeni

Sumber : http://www.gresnews.com/berita/politik/1902111-bbm-naik-harga-pangan-melonjak-siapa-untung/

 

Read More

PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI PADI

Indramayu 24 s/d 26 Oktober.

Asosiasi Masyarakat Tani Padi Indonesia (Amartapadi) Indramayu-Jabar.
Pertemuan dilakukan pada 24 Oktober 2014 dan dihadiri oleh 17 orang dari 8 kecamatan, yakni: Balongan, Cikedung, Sukra, Anjatan, Kertasemaya, Bangodua, Widosari dan Leleak.

Pertemuan ini bertujuan:

Mensosialisasikan keberadaan Asosiasi Masyarakat Tani Padi Indonesia (Amartapadi) yang berdiri sebagai sebuah organisasi petani berbasis komoditas padi yang telah dideklarasikan sebelumnya di Boyolali Rabu (17/9/2014). PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI PADI ini guna mensosialisasikan visi dan misi organisasi petani padi (Amartapadi) serta struktur kepengurusannya. Mendorong pengorganisasian Amartapadi di tingkat wilayah (Jawa Barat) dan daerah (Indramayu) serta terbentuknya struktur organisasi di Tingkat daerah tsb. Hasil yang tercapai adalah, bahwa para peserta bersepakat untuk membentuk kepengurusan Amartapadi di Indramayu dengan struktur kepengurusan inti yang terpilih yaitu: (Ketua) Joharipin (sekretaris) M. Adad (Bendahara) Roki.

Aliansi Petani Indonesia (API) sebagai pendamping dalam kaitan ini, berdiskusi dengan peserta mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh petani, seperti pupuk, benih dan akses pasar serta masih banyaknya program-program pemerintah yang yang sekiranya mubazir dan tidak secara akurat untuk membongkar permasalahan-permasalahn yang dialami petani dan lemahnya dukungan pemerintah pada usaha tani yang berakibat pada turunnya jumlah rumahtangga petani karena faktor kesejahteraan, yang jika masalah tersebut tidak segera diatasi maka akan menjadi salah satu ancaman bagi masa depan pangan dan bom waktu bagi masalah ketenagakerjaan nasional.

Dalam diskusi ini juga terjadi penekanan pada pentingnya organisasi berbasis komoditas yang secara lebih terfokus akan bekerja untuk usaha-usaha baik pengorganisasian ekonomi maupun advokasi kebijakan terkait perberasan nasional kita, yang bukan saja berhajat pada pemenuhan pangan/ketahanan pangan, tapi terlebih lagi harus mengedepankan kedaulatan petani untuk mengakses berbagai sumberdaya pertanian untuk selanjutnya juga menjamin kesejahteraan bagi produsen/petani.

PENELITIAN:
Kegiatan penelitian oleh API dan PSEKP bertema “Mensejahterakan Petani Padi Melalui Struktur Usahatani Berdasarkan Agroekosistem” selain menggunakan data sekunder dari berbagai sumber, juga menggunakan data primer melaui wawancara dan menyelenggarakan FGD dengan 2 jenis agroekosistem yang berbeda, yakni lahan irigasi (Indramayu) dan tadah hujan (Cianjur).

Acara penggalian data dari rumah tangga tani dilakukan PSEKP bersama API selama 2 hari (25 sd 26 Oktober) di kecamatan Kertasemaya, Indramayu yang berbasis agroekosistem irigasi teknis.

pada kesempatan tersebut, para peneliti melakukan wawancara langsung dengan rumah tangga tani sejumlah 9-rumah tangga tani, yang meliputi “strata” atas (lahan milik sendiri dengan luasan mencapai 1 Ha) sebanyak 3-rumah tangga tani, dan bawah (lahan bukan milik sendiri/sewa) 6-rumahtangga tani. Kedua strata ini kadang juga beririsan karena sistem gadai lahan yang berlaku di masyarakat setempat.

Untuk melengkapi data yang dikumpulkan, pada tanggal 25 Oktober pukul 19.00 dilakukan FGD yang dihadiri beberapa tokoh petani setempat. Dalam FGD tersebut para peneliti kembali melakukan penggalian data secara mendalam dan elaboratif. Muncul dalam pertemuan tersebut, permasalahan-permasalahan mendasar yang secara riil dihadapi oleh petani seperti sistem irigasi yang tidak adil dan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, dimana petani juga menjadi objek eksploitasi dari sistem pendistribusian air. Demikian juga dengan berbagai masalah terkait bantuan pemerintah yang tidak terdistribusi secara merata ke semua petani, serta kinerja PPL yang seringkali justru mempersulit para petani.

Hasil dari penelitian ini akan diolah oleh tim peneliti PSEKP yang direncanakan selesai pada akhir November. Peer review akan dilakukan setelah itu yang akan difasilitasi oleh Aliansi Petani Indonesia dengan melibatkan berbagai pihak yang cukup berkompeten, dengan tujuan untuk mempertajam materi dengan mendengar pendapat berbagai pihak, baik akademisi, organisasi petani, LSM. Penyempurnaan akan dilakukan setelah proses peer review tersebut selesai untuk selanjutnya hasil final penelitian dapat dipergunakan sebagai bahan advokasi terkait kebijakan beras nasional.

 

Read More