Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji meteri UU No. 13/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

JAKARTA, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersebrangan dengan Istana presiden di Jl. Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat. Membawa kabar yang baik bagi nasib dan Hak perlindungan bagi petani indonesia. Sebab sembilan hakim Konstitusi telah mengabulkan tuntutan dari organisasi petani nasional diantaranya Serikat Petani Indonesia (SPI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan Belasan pengacara dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) atas uji materi mereka terhadap UU No. 13/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ketentuan mengenai hak negara untuk menyewakan tanah ke petani. Rabu (11/2014).

Mereka memandang, ketentuan tersebut telah membatasi hak petani. Bukan hanya itu saja, mereka juga melihat dari segi sebagai bangsa agraris bahwa pemberian hak selain petani dan Hak sewa kepada pihak lain selain petani tersebut telah mengembalikan sistem feodalisme. Karena, ketentuan tersebut mirip dengan pola yang diterapkan pada konsep penggarapan tanah pada saat jaman penjajahan. Sementara itu, kebebasan berorganisasi dijamin pada tuntutan pasal-pasal selanjutnya. Aturan mengenai organisasi tani menjadi tak mengikat hanya milik pemerintah. UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani akhirnya organisasi tani dari, oleh dan untuk rakyat. Petani pun tak berkewajiban ikut organisasi milik pemerintah, jadi bisa saja ikut organisasi yang sudah ada, atau membentuk sendiri.

Pada akhirnya, ketuk palu atas keputusan itu tepat pada Rabu (11/2014) pukul 16.50 WIB di Mahkamah Konstitusi, Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Ahmad Fadil Sumadi, Selaku Hakim Konstitusi menyatakan bahwa pemberian hak sewa bertentangan dengan prinsip pemberdayaan petani sebagaimana dianut dalam UU Pokok Agraria.

Ada beberapa pasal lainya dan ayat-ayat atas uji Materi terhadap UU ini
agar lebih berpihak kepada nasib petani kecil sebagian, yakni pada pasal 59, pasal 70 ayat (1) dan pasal 71. Dan amar putusan yang menyatakan yaitu pada pasal 59 terkait hak sewa tanah terlantar milik negara sangat bertentangan dengan UUD 1945. Yang artinya, tanah terlantar objek landreform tidak boleh disewakan ke rakyat, karena praktik ini di khawatirkan system ini akan kembali kepada masa era-kolonial. Hak atas tanah dijamin sepenuhnya di UU No. 13/2013, dan redistribusi tanah untuk pertanian serta usaha agraria di peruntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bukan hanya itu saja, dikuatkan atas pernyataan amar putusan, pemberian hak sewa tanah kepada negara juga dinilai bertentangan dengan prinsip pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Maka dalam amar putusan pemohon No. 87/PUU-XI/2013, yang menyatakan, “Hak sewa” dalam Pasal 59 UU No. 19 Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” lanjut Hamdan Zoelva, sebagai Ketua MK saat membacakan putusannya amar di Gedung MK,

Lanjut penyataan dari Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia mengatakan bahwa “dengan putusan MK ini, petani tidak perlu membayar sewa kepada negara, ataupun aparaturnya, jika mereka memanfaatkan lahan negara yang nganggur untuk bercocok tanam.

“ini adalah kemenangan besar untuk petani,” salah satu kutipan dari Henry Saragih (05/11). “Petani tinggal bawa UU ini untuk implementasi land reform di tingkat lokal, untuk redistribusi tanah-tanah produktif segera,” tambah dia.
“Kaum tani dan mereka yang bekerja di pedesaan harus bergembira. Dan tentunya siap-siap bekerja keras demi kedaulatan pangan Indonesia,” lanjutnya lagi.

Selain itu Sekjen Aliansi Petani Indonesia (API) Mohammad Nuruddin, saat ditemui di jakarta “Mengapresiasi atas perjuangan kawan-kawan yang melakukan uji materi mereka terhadap UU No. 13/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Yang berujung atas kemenangan ini, semoga saja nasib petani kita kian sejahtera, dan sebagai catatan kita, perlu ada pengawalan/memantau atas setiap perkembangan, dokumentasikan dan catat, tetap harus kita awasi agar tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani itu menjadi tepat kembali kepada siapa pemiliknya sebagai tuan tanah, yaitu petani.

Read More

Musyawarah Besar VII Petani-Nelayan Flores-Lembata (FLORATA)

Salah satu kegiatan akbar yang rutin bagi Petani-nelayan di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT),  yaitu Musyawarah Besar VII Petani-Nelayan Sedaratan Flores-Lembata (Florata) dan sekaligus acara tersebut menyambut Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-34. Kali ini di Kabupaten Nagekeo, dari segala kesiapan yang begitu matang, acara ini sangat begitu meriah sekali, terlihat warga sekitar menyambut dengan begitu antusiasnya, karena daerah mereka menjadi bagian lawatan kegiatan Musyawarah Besar Petani-Nelayan, yang berpusat di Desa Bidoa, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Kegiatan tersebut merupakan kerja sama pemerintah setempat dan dua Lembaga pemberdayaan masyarakat di Nagekeo, yakni Yayasan Mitra Tani Mandiri (YMTM) dan Yayasan Pelihara.  Yang dilaksanakan selama tiga hari, yaitu sejak tanggal 16-18 Oktober 2014, serta kegiatan ini melibatkan masyarakat dua desa, Ulupulu dan Bidoa’ serta melibatkan tokoh adat setempat.

Kegiatan tersebut melibatkan 1.000 lebih anggota petani-nelayan yang menjadi peserta, serta ada tari-tarian khusus tradisional adat masyarakat NTT dan barisan yang selanjutnya ada Dramben dari ratusan muda-mudi dari salah satu SMK serta pertunjukan pementasan Seni-budaya untuk menyambut kedatangan tamu pemerintahan setempat, seperti Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Bupati Nagekeo Elias Djo bersama Wakil Bupati Sikka Drs, Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo Marselinus Adjo Bupu, Staf Ahli Bupati Nagekeo, Asisten Sekda Nagekeo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nagekeo, Kapolsek, TNI, Pimpinan SKPD, Camat, Anggota-anggota DPRD Kabupaten Nagakeo, Direktur YMTM Flores Josef Mane. Para ketua kelompok tani dan Tokoh masyarakat serta tamu undangan dari jakarta yaitu Sekjen Aliansi Petani Indonesia (API) yang diwakili oleh Mohammad Nuruddin.

Sebuah penyataan dari Gubernur NTT yang menyatakan: “sampai saat ini, masyarakat NTT masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Kenyataan ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk dapat mengubah pandangan masyarakat agar dapat kembali mengkonsumsi pangan lokal.” Dan harapan pemerintah setempat Propinsi NTT berharap agar kegiatan Musyawarah Besar Petani-Nelayan ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang sangat penting yang akhirnya berguna bagi kemajuan bidang pertanian dan perikanan.

Selain itu pernyataan dari Ketua DPRD Propinsi NTT dalam sambutannnya yang dibacakan oleh Anggota DPRD Propinsi NTT Drs. John Elpy Parera, menyampaikan bahwa “lembaga DPRD Propinsi NTT mendukung kegiatan Mubes Petani-Nelayan sedaratan Flores –Lembata. Sebab kegiatan tersebut merupakan kegiatan positif yang penting dilaksanakan untuk mencapai kemajuan di bidang pertanian dan perikanan, baik dalam tahap pengolahan, produksi, pasca produksi, distribusi maupun pemasaran. Mubes Petani-Nelayan juga merupakan kegiatan yang sangat mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan di NTT.”

Yang tak kalah pentingnya dalam kegiatan ini adalah salah satunya Diskusi terbuka dengan narasumber yaitu Muhammad Nuruddin (Sekjen Aliansi Petani Indonesia) dan Pater Simon Suban Tukan. Diskusi terbuka ini adalah salah satu sarana untuk sharing pengalaman antar para petani dan nelayan tentang berbagai perkembangan di bidang pertanian dan perikanan, terutama teknologi terkini yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas petani-nelayan untuk hasil produksi pertanian dan perikanan, sebab Petani-nelayan sebagai salah satu produsen pangan.

Selain itu ada kegiatan kunjungan atau studi produksi bagi para peserta mubes mereka melakukan berbagai kunjungan, di antaranya adalah kunjungan ke Desa Kelimado, Kecamatan Boawae untuk intraksi secara langsung tingkat keberhasilan penggunaan kotoran ternak menjadi energy biogas yang digunakan untuk memasak dan pupuk organik, serta keberhasilan mereka tentang penerapan pola 234 pertanian/peternakan dan peninjauan pada kolam ikan air tawar. Selain itu, peserta mubes juga mengunjungi Desa tetangga yaitu Wolowea Timur di Kecamatan Boawae disana untuk melaksanakan panen raya jagung lalu mengunjungi ladang garam di Desa Nggolonio, Kecamatan Aesesa.

 

 

Read More

Banjir, Seknas API Mantap Pindah

Jakarta – Bencana banjir di Jakarta pada awal tahun 2014 makin meluas di berbagai titik menyusul iklim yang semakin ekstrim. Yakin akan terjadinya siklus banjir lima tahunan, API tidak terburu-buru memindahkan sekretariatnya meski pada tahun sebelumnya sempat direndam banjir hingga setinggi perut orang dewasa. Setiap orang menyangka bahwa banjir sebagaimana terjadi pada akhir 2011 dan awal 2012 itu baru akan terjadi lagi pada lima tahun kedepan. Meskipun ada luapan, hal tersebut tidak dikhawatirkan dapat mengganggu aktifitas Seknas karena volumenya yang tidak cukup signifikan. Namun setelah akhirnya pada penghujung tahun 2013 dan awal 2014 pintu air Manggarai, Jakarta berkali-kali harus dibuka lantaran tak kuasa menahan limpahan air dari Bogor dan Depok, Sekretariat Nasional organisasi ini pun terpaksa harus memantapkan diri bergeser ke tempat lain, dari yang sebelumnya beralamat di Jl. Slamet Riyadi IV no. 50 Kebon Manggis, berpindah ke Jl. Kelapa Merah No. 2 Utan Kayu Selatan, Matraman.

((Alamat baru)) Seknas Aliansi Petani Indonesia (API):
Jl. Kelapa Merah No.2 rt 15/rw 12, Kel. Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur 13150, Indonesia.
Official Website: www.api.or.id Telp./Fax. +6221 8567935
Email. api_bumie@yahoo.co.id, seknas@api.or.id

Tak jauh beda dari tahun sebelumnya, banjir kali ini memaksa para penghuni Seknas berjibaku menyelamatkan dokumen dan berbagai kelengkapan kantor yang sebagian besar berada di lantai bawah. Upaya membersihkan lantai dan tembok dari lumpur banjir super tebal yang datang di penghujung bulan Desember pun akhirnya sia-sia setelah “serangan” kedua datang dan kembali merendam Seknas dengan volume yang makin tinggi. Barang-barang yang sudah diungsikan di atas meja rapat dan rak buku pada bagian atas pun akhirnya terpaksa harus dievakuasi menuju lantai dua. Hal ini untuk mengantisipasi luapan yang lebih besar dari sungai Ciliwung yang berada tepat di belakang dapur Sekretariat. Meski akhirnya banjir tak sampai benar-benar memuncak, keputusan pindah dirasa tepat mengingat banjir susulan yang beberapa kali terjadi lagi setelah usaha membersihkan lantai dan tembok dilakukan.

Nyaris Dilalap Api

Keputusan untuk segera pindah ini diambil tentunya untuk menghindari terhambatnya kerja-kerja Seknas dan menghindari hal-hal yang tak diinginkan. lebih-lebih pada sekitar bulan oktober 2013, dua bulan sebelum banjir tersebut datang, seluruh penghuni Seknas sempat dibuat kalangkabut oleh kebakaran besar yang melalap sedikitnya 23 rumah penduduk tepat di sebelah Seknas. Saat itu semua orang berkejaran dengan cepatnya gerak si jago merah untuk menyelamatkan barang-barang miliknya, termasuk para penghuni Seknas yang harus belingsatan mengevakuasi berbagai barang dan dokumen. Beruntung pemadam kebakaran segera datang dan mampu menaklukkan kebakaran tersebut untuk tidak jadi merembet ke semua hunian penduduk. Sebagai bentuk rasa syukur dan solidaritas, Seknas API pun menyumbang kelengkapan bangunan seperti semen, pasir dan bata untuk para korban kebakaran tersebut, selain menyediakan ruang pertemuan depan sebagai tempat pengungsian korban yang kehilangan rumahnya.

Posko Banjir

Meski sudah memiliki sekretariat baru yang lebih aman dari jangkauan banjir tidak lantas membuat Seknas lalai dan melupakan warga yang sedang dihantam musibah di bekas sekretariatnya yang lama. Bersama beberapa elemen pemuda dan mahasiswa (FPPI dan SOMASI) serta Jaringan GUSDURian jakarta, Seknas membuka posko Siaga Banjir di pintu masuk Jl. Slamet Riyadi (alamat Seknas lama). Dari para dermawan yang menyumbangkan berbagai kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, susu bayi, obat-obatan dan sebagainya, posko ini secara bersama-sama dengan masyarakat setempat bekerjasama untuk saling meringankan beban akibat bencana banjir yang terjadi. Seperti tahun sebelumnya, posko yang dikelola secara kolektif ini menyalurkan bantuan bukan saja di wilayah sekitar posko, namun juga mengirimnya ke tempat-tempat lain yang membutuhkan, seperti bidara cina, kampung pulo hingga Penjaringan. Tak hanya itu, setelah air surut dan warga kembali membersihkan rumah, posko bersama ini menyelenggarakan pengobatan gratis dengan mendatangkan tenaga medis dan dokter. Kegiatan tersebut sebagai upaya penanganan paska banjir yang biasanya sangat rentan dengan penyakit. Warga pun menyambut acara tersebut dengan antusias dengan mendatangi balai pengobatan gratis di ruang depan Seknas lama API yang disulap menjadi ruang medical check up dan pengobatan. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan komunitas Ciliwung Merdeka. Sayang, dua hari setelah kegiatan ini digelar, banjir kembali datang dan meski dengan volume lebih kecil, tapi mampu merendam ratusan rumah di jalan Slamet Riyadi dan meninggalkan lumpur yang tebal di segala penjuru sekretariat. Alamaak. [Lodz]

Read More

Pertanian Keluarga, Pilihan Kita untuk Masa Depan

Pada saat ini, sekitar 3 miliar penduduk dunia tinggal di daerah pedesaan (Bank Dunia, 2007). Kebanyakan dari penduduk dunia itu berasal dari keluarga yang melakukan kegiatan pertanian, disebut juga pertanian keluarga (Family Farming), di mana baik suami dan/atau istri secara bersama-sama dengan anggota rumahtangga lainnya terlibat secara langsung dalam proses produksi dan kegiatan lain di pertanian, dan di mana kegiatan pertanian/peternakan/perikanan/kehutanan itu menjadi sumber utama mata pencaharian keluarga. Seringkali keluarga-keluarga itu terbatas aksesnya ke lahan dan modal lain serta teknologi yang diperlukan untuk menjadikan pertanian sebagai upaya yang berarti. Saat ini sekitar 1,5 miliar perempuan dan laki-laki petani hidup dari 404 juta lahan pertanian kecil, kurang dari 2 hektar (IAASTD, 2009); 410 juta orang mengumpulkan hasil hutan dan padang rumput (ETC, 2009), sementara 100-200 juta menjadi penggembala (CBD, 2010), dan 100 juta manusia adalah nelayan kecil (Kura dkk,2004), serta 370 juta lainnya adalah kelompok masyarakat asli (IFAD, 2009) dengan sebagian besar bertani. Selain itu, 800 juta manusia bertanam di kebun-kebun di perkotaan (World Watch Institute,2007).

Pertanian keluarga menghadirkan sebuah nilai yang strategis, karena pertanian keluarga memiliki fungsi-fungsi ekonomis, sosial, budaya, lingkungan, dan kewilayahan (teritori). Baik perempuan maupun laki-laki yang terlibat dalam pertanian keluarga menghasilkan 70% dari pangan dunia. Pertanian keluarga adalah basis produksi pangan yang berkelanjutan, upaya yang ditujukan untuk mencapai ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, pengelolaan lingkungan lahan dan keanekaragaman hayatinya, serta menjadi basis pelestarian warisan sosial-budaya yang penting dari bangsa-bangsa dan komunitas pedesaan.

Masalah dan Tantangan yang Dihadapi Pertanian Keluarga

Petani keluarga di seluruh dunia sangat dipengaruhi oleh krisis pangan yang saling berkaitan dengan krisis keuangan, bahan bakar, dan perubahan iklim. Banyak kebijakan untuk menjawab krisis tersebut yang tidak menguntungkan dan tidak tanggap terhadap keadaan terkini petani keluarga. Kebijakan-kebijakan itu tidak dapat mengatasi persoalan yang didominasi model-model ekonomi dan banyak kebijakan pemerintah dan organisasi antar pemerintah serta lembaga keuangan internasional yang umumnya mengabaikan atau bahkan merugikan pertanian keluarga. Pencaplokan lahan yang marak terjadi hingga kini menjadi ancaman terbesar bagi pertanian keluarga dan produksi pangan secara berkelanjutan. Banyak pertanian keluarga, termasuk petani kecil, masyarakat asli, dan penggembala, terampas asetnya melalui pengambilalihan (akuisisi) lahan-lahan mereka untuk dijadikan perkebunan tanaman ekspor untuk industri dan tanaman pangan. Pertanian keluarga seringkali memiliki akses dan kendali ke pasar yang sangat terbatas, termasuk informasi pasar, serta memiliki daya tawar yang lemah atas harga-harga produk mereka. Bahkan pada beberapa tahun belakangan ini, gejolak kenaikan harga pangan makin memperburuk keadaan.

Perempuan petani memegang peran penting dalam produksi dan penyediaan pangan bagi keluarga dan komunitas mereka. Mereka menjaga lingkungan dan tradisi, serta menerapkan teknik-teknik pertanian yang rendah input dan input yang efisien. Para perempuan adalah pemimpin dalam upaya-upaya pelestarian alam dan sumberdaya genetika, mulai dari seleksi benih untuk ditanam, panen, penyimpanan, dan prosesnya. Namun, sumbangsih perempuan sering tidak diperhitungkan, dan kebanyakan kebijakan dan program pertanian tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan petani. Perempuan mengalami keterbatasan akses dan kendali atas lahan, akses pasar, pendidikan dan suara politik mereka dalam organisasi perempuan serta badan-badan pemerintah. Mereka menghadapi diskriminasi karena jenis kelamin dalam rumah tangga dan masyarakat di tingkat kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor ini mengurangi kemampuan perempuan untuk menyumbang dan mengambil manfaat dari pembangunan pertanian serta meningkatkan kerentanan mereka.

Para generasi muda kita tidak punya dukungan ekonomi dan pendidikan yang dapat memotivasi mereka agar tinggal di desa, sehingga memilih pindah dari desa tanpa mampu menyadari keinginan mereka untuk melanjutkan hidup, menciptakan dan menghasilkan kehidupan di lingkungan mereka sendiri (disarikan dari Final Declaration of Family Farming World Conference, Feeding the World, Caring for the Earth, Bilbao, Spanyol, Oktober 5-7, 2011).

***

Sehubungan dengan latar belakang pemikiran tersebut dalam Rapimnas ke-10 di Jakarta beberapa waktu lalu juga dilangsungkan Renstra (perencanaan strategis) organisasi perempuan API yang sedianya akan membentuk struktur dan landasan kerjanya. Organisasi yang disepakati bernama Aliansi Perempuan Petani Indonesia (APPI) ini akan bersifat semi otonom dan berada pada garda terdepan dalam upaya-upaya API untuk mendorong pelibatan petani secara lebih aktif dalam pengembangan ekonomi keluarga petani.

Melalui Renstra diharapkan dapat dicapai tujuan-tujuan utama kegiatan yang meliputi, 1. Pengumpulan informasi terkini tentang kondisi di beberapa kelompok perempuan (APPI) yang hadir (persoalan/kendala atau tantangan dan peluang). 2. Pemetaan sederhana tentang kebutuhan kelompok perempuan yang hadir; dan perencanaan APPI untuk tahun 2014. 3.Merumuskan Visi dan misi APPI, 4. Penyusunan struktur APPI untuk tahun 2014.

Hadir dalam pertemuan ini 16 orang dari 9 serikat tani serta beberapa staff seknas dan ahli. Sebelumnya, sehari menjelang Rapimnas diselenggarakan pertemuan kecil di kantor seknas API untuk mendiskusikan tentang pertanian keluarga. hadir sebagai nara sumber dalam pertemuan tersebut Ibu Bibong Widyarti (Rumah Organik Depok). Dalam pengantarnya Bibong mempertanyakan posisi petani kecil yang sebenarnya bisa lebih memiliki potensi ketahanan pangan, tapi justru kesulitan untuk mewujudkan kesejahteraan untuk diri mereka sendiri.

“Sebagian besar konsumen berada di perkotaan. Mereka sebenarnya adalah kelompok yang paling rentan dalam ketahanan pangan, karena konsumen di perkotaan ini tidak memiliki akses ke produk pertanian, mereka juga tidak dapat memproduksi komoditas pertanian. Misalnya, konsumen hanya membeli pangan dari pasar swalayan dalam jumlah kecil, untuk keperluan keluarga. Dari sini terlihat jelas kelemahan mereka, hanya sebatas itu ketahanan mereka dalam pangan. Yang kuat posisinya dalam ketahanan pangan (food security) sebenarnya adalah produsen (petani kecil), seperti ibu-ibu petani anggota API ini. Namun kenapa petani kecil ini belum juga meningkat kesejahteraannya?”, ungkap Bibong.

Bibong juga menawarkan Rencana Tindak lanjut kepada peserta. Dia (Rumah Organik) mengharapkan antara pihaknya dan API dapat bekerja sama secara nyata dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat berkembangnya keinginan konsumen untuk memperoleh informasi komoditas/produk, tempat diproduksi dan kapasitas produksinya (semacam pemetaan per komoditas di kalangan anggota API).Rumah Organik akan membantu menyebarluaskan potensi anggota API kepada mitra konsumen lainnya.

Selain itu dia juga memberi pandangan tentang Pasar alternatif seperti car free day yang ada di Jakarta setiap hari Minggu untuk menggelar produk API yang praktis, mengingat kondisi para warga yang berolah raga di jalan pada saat car free day menginginkan produk yang praktis, mudah dibawa. API perlu menyediakan informasinya (misalnya melalui brosur).

Selanjutnya dalam diskusi singkat dengan peserta, Bu Kasih (STKS Sumedang) juga berbagi pengalamannya dalam memproduksi tape singkong mentega. Ibu-ibu di kampung membuat tape singkong sebagai upaya cepat untuk mendapatkan uang kontan, seperti keperluan sekolah anak. Dengan memiliki tanaman singkong (jenis tertentu yang bagus untuk dijadikan tape), lalu difermentasi 2 hari saja sudah dapat menghasilkan tape yang berkualitas. Ibu-ibu bisa meminjam uang dahulu, lalu dilunasi setelah tape singkongnya jadi dan terjual. Ini salah satu terobosan untuk mendapatkan uang kontan secara lebih cepat.

Melalui diskusinya dengan Maryati (STJ Jembrana, Bali) kedepan Bibong menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi KWT (Kelompok Wanita Tani) di Jembrana. Dia ingin mengajak beberapa crew televisi untuk pendokumentasikan pembuatan gula kelapa semut di sana. [Ikank – Dzi]

Read More