NELAYAN UJUNG KULON DI BUI 5 TAHUN PENJARA DENDA 100 JUTA

Jakarta, 18 November 2014-11-19

GARA-GARA DITUDUH MENCURI KEPITING DIWILAYAH TAMAN NASIONAL, NELAYAN UJUNG KULON DI BUI 5 TAHUN PENJARA DENDA 100 JUTA

Peristiwa penangkapan Damo, cs yang dituduh mengambil kepiting pada tanggal 3 Oktober 2014 di pulau Handeuleum, wilayah administratif Kec. Sumur, Kab. Pandeglang, Prov. Banten, yang dilakukan pihak Polisi Hutan (Polhut) Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK) merupakan sikap represif pemerintah melalui kementerian Kehutanan (KEMENHUT) terhadap masyarakat yang sudah hidup turun-temurun di wilayah ujung kulon. Dengan demikian kami berpendapat, bahwa dalam hal ini pemerintah masih mengandalkan pendekatan konvensional yakni pengendalian keamanan dibandingkan penyelesaian akar masalah secara partisipatif terkait klaim penguasaan sumber-sumber agraria dan batas kelola BTNUK.

Sikap represif tersebut tentunya tidak akan menyentuh dan menyelesaikan akar persoalan yang sebenarnya, selain hanya akan menambah deret panjang masyarakat ujung kulon yang ditangkap, ditahan, diteror, dan bahkan ditembak.
Peristiwa tersebut marak terjadi yang tentunya menimpa masyarakat ujung kulon yang diduga dilakukan dan difasilitasi oleh pihak Balai Taman Nasional Ujung Kulon dalam bentuk pengerahan personil Polhut, Polri, dan bahkan milisi jawara ke kampung-kampung wilayah Ujung Kulon.

Maka sejak ditetapkannya Ujung Kulon menjadi Taman Nasional sejak tahun 1984 dan diperbahrui pada tahun 1992 melalui SK Menteri kehutanan No. 284/Kpts-II/1992 rentetan peristiwa sebagaimana diungkapkan seperti di atas berlangsung secara bertahap. Misalnya, pada tahun 2007 salah satu warga Desa Ujung Kulon Jaya ditembak oleh petugas TNUK hingga tewas karena protes terhadap kebijakan TNUK yang sewenang-wenang menyerobot lahan.

Kemudian pada 10 April 2009, tiga orang dari Ujung Jaya ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Sumur-Pandeglang, Banten, Desa Ujung Jaya, Sumur-Pandeglang. Penangkapan tersebut atas tuduhan warga menebang kayu di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Hal yang sama juga terjadi pada Agustus 2009, 5 orang warga kampung Ujung Jaya ditangkap dengan tuduhan perambahan hutan. Januari-Februari 2011 bahkan tahun 2006 terjadi penembakan warga karena memasuki wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Pembabatan tanaman warga terjadi untuk kepentingan pemagaran proyek dari yayasan Badak Indonesia (YABI), beserta bentuk-bentuk pemaksaan, teror dan intimidasi guna mencari persetujuan warga untuk proyek tersebut.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini TARUNG menyatakan:

1. Mendesak Kapolri dan Kemenhut agar memerintahkan Kapolsek Sumur dan kepala Seksi Pengelolaan TNUK segera mengeluarkan Damo, cs dari tahanan serta menghentikan penyidikan dalam perkara ini;
2. Mendesak Kapolri dan kemenhut agar memerintahkan Kapolsek Sumur dan Kepala Seksi pengelolaan TNUK menghentikan segala upaya bentuk Kriminalisasi terhadap warga Ujung Kulon sebelum adanya kesepakatan antara pihak balai TNUK dengan masyarakat Ujung Kulon terkait tata batas wilayah konservasi TNUK;
3. Mendesak Kemenhut agar segera menyelesaikan konflik agraria dan tata batas wilayah Konservasi TNUK dengan melibatkan masyarakat Ujung Kulon.

Tim Advokasi Rakyat Ujung Kulon (TARUNG)
(LBH JAKARTA, KIARA, RMI, SNI, HUMA, JKPP, SAHABAT UJUNG KULON, FPPI, SERBUK, FSP2KI, PMII, JALAK MUDA, HIMALA UNMA, PERMAKS, API)

Read More

Penuhi Segera Hak Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan

SIARAN PERS BERSAMA

Salam Demokrasi

Amat disayangkan Presiden Jokowi di masa awal pemerintahannya justru menaikan harga bbm yang akan membawa dampak negatif pada pemenuhan hak atas pangan. Harga bahan pangan akan ikut naik, nelayan tambah biaya untuk melaut, dan petani tinggi pengeluarannya.

Ditengah keuangan negara yang selalu defisit, seharusnya negara memperkuat akses petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan terhadap terhadap sumber-sumber agraria dengan merdistribusikan tanah kepada nelayan, petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan melalui program pembaruan agraria.

Presiden, Menteri Agararia dan Tata Ruang, Menteri Pertanian dan para Kepala Daerah harus segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang dibacakan pada rabu sore, 5 November 2014, khususnya dalam memberikan jaminan luasan lahan pertanian untuk mendirikan kelembagaan petani.

Putusan MK ini mengakibatkan dihapuskannya pengaturan hak sewa tanah negara yang digarap petani. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sewa menyewa tanah antara negara dengan warga negara khususnya petani adalah politik hukum yang sudah ditinggalkan sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) karena politik hukum demikian adalah politik hukum peninggalan kolonialisme yang bersifat eksploitatif terhadap rakyat. Dan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa redistribusi tanah harus memperioritaskan petani yang benar-benar yang tidak punya lahan pertanian.
Putusan MK ini harus dilihat sebagai dasar-dasar reforma agraria yang bisa yang bisa dipergunakan Pemerintah dalam meredistribusikan tanah kepada petani. Putusan MK juga merupakan dasar legitimasi bagi kelembagaan petani yang di dirikan sendiri oleh petani, sehingga petani tidak wajib bergabung ke kelembagaan petani yang dibentuk Pemerintah dan Pemerintah dilarang mendiskriminasikan kelembagaan petani yang didirikan oleh petani.

Oleh karenanya Konfrensi Hak atas Pangan, Hak Nelayan, Hak Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan pada 13 November 2014, melahirkan resolusi berupa seruan agar Pemerintah dapat menjalankan kewajiban memberikan jaminan luas lahan pertanian bagi petani, Pemerintah harus melakukan penetapan kawasan perdesaan, karena desa adalah pertahanan bagi kawasan lahan abadi pertanian sebagaimana mandat Undang-Undang Penataan Ruang. Lalu setelah kawasan ditetapkan, Kewajiban Pemerintah adalah melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, baik melalui intensifikasi dan ekstensikasi lahan, sebagaimana diatur dalam undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Baru kemudian tanah negara di kawasan pertanian inilah yang nantinya bisa diredistribusikan kepada petani, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Merdeka 100%

Hormat Kami para Pemohon Uji Materi UU Perlintan:

Gunawan, Ketua Eksekutif Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCAS):
Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia(SPI):
Widyastama Cahyana, Diretur Eksekutif Farmar Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD):
Muhammad Nuruddin, Sekretaris Jendral Aliansi Petani Indonesia (API);
Iwan Nurdin, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA);
Dwi Astuti, Direktur Pelaksana yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa);
Muhammad Riza Adha Damanik, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ);
Witoro, Ketua Badan Pengurus Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP);
Nurhanudin Achmad, Direktur Perkumpulan Sawit Watch;
Abet Nego Tarigan, Direktur Ekskutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI);
Haris Azhar, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)

Read More

Bogor Organic Fair (BOF) 4 & Family Farming 2014

Bogor, Jawa-barat 15 November 2014.

Bogor Organic Fair (BOF) yang sudah berjalan untuk kesekian kalinya dan rutin dilakukan setiap tahun, kali ini sudah memasuki untuk yang ke 4-kalinya, dalam perhelatan akbar BOF ini sudah di selenggarakan dari 14-16 November 2014, di Lapangan-sempur Kota Bogor, Jawa-barat. Acara tersebut mengambil tema Bogor Organic Fair (BOF) 4 & Family Farming 2014 ini dalam suasana pencanangan Tahun 2014 sebagai Tahun Pertanian Keluarga oleh FAO. Acara tersebut diselenggarakan oleh Aliansi Organis Indonesia (AOI) bekerjasama dengan Aliansi Petani Indonesia (API) dan Pemerintah Kota Bogor serta lembaga-lembaga pemerhati pertanian organik, mahasiswa, organisasi pemuda tani, Iternational Years of Familiy Farming, media radio/cetak dan elektronik dan atensi dari kalangan yang mendukung Bogor Organic Fair (BOF) 4 & Family Farming 2014 ini. Terlihat Wakil Walikota  Usmar Hariman beserta rombongan turut menghadiri Bogor Organic Fair dan mengunjungi beberapa stand pameran yang disuguhkan oleh panitia. 

Bogor Organic Fair (BOF) 4 & Family Farming 2014 dibuka oleh Presiden IFOAM lalu sambutan dari Sekretaris Jendral Aliansi Petani Indonesia(API) Mohammad Nuruddin. Disela-sela acara tersebut saat ditemui menilai dari segi mata rantai produksi dan petani sebagai produsen pangan, menurut Sekjen API dia menjelaskan “Otomatis jika petani ingin mengembangkan lahan pertanian organik ini harus didukung penuh serta pemerintah harus mendorong kebijakan multikualitas dan transparan, kalau harga premium itu harga berapa, medium berapa dan kualitas-standar harganya berapa. Selama inikan kebijakan pemerintah premium. Sehingga organisasi petani, seperti Aliansi Petani Indonesia (API ) dan Lembaga Swadaya seperti Aliansi Organis Indonesia(AOI), mau tidak mau harus mendorong adanya diluar organik selain yang konvensional harus didorong harga yang sesuai agar memiliki nilai tawar yang baik diantara produsen pangan ini dengan konsumennya, ini untuk merangsang industri-industri beras yang ada dipedesaan juga, selain untuk ketahanan pangan, ini juga untuk mengimbangi mata rantai pasar, demi kesejahteraan petani dan mendorong pertanian organik. Agar pemerintah indonesia Jokowi-JK agar tak menerapkan standar tunggal.

Selanjutnya Muhammad Nuruddin menegaskan “selama ini seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) ada primatani 1-2-3 dan itukan mahal, pasti ada campur tangan dari pihak ke-3 yang turut ambil peranan untuk membantu beban dari petani soal legitimasi ini, kalau petani tidak mampu, karena begitu mahalnya untuk uji kualitas penjamin mutu ini. Selama inikan pemerintah mensubsidi untuk menerbitkannya’ buat sertifikasi organik melalui SNI dan dana tersebut dari APBD. Dan inilah menyebabkan penjamin kualitas seperti system penjamin kualitas komunitas seperti PAMOR itu juga harus diakui oleh pemerintah. Sambung Muhammad Nuruddin yang disapa akrab Gus Din. Dia menuturkan kembali, “Adanya demokratisasi dalam proses penjaminan kualitas, yang pertama pemerintah harus meletakkan system penjamin kualitas oleh dan dari komunitas untuk kelompok-kelompok tani yang terorganisir ini, karena dia mempraktekan pertanian yang berkelanjutan menjaga keutuhan alam dan keanekaragaman hayati juga harus diakui.”

Memasuki hari kedua Aliansi Petani Indonesia(API) dalam rangkaian Bogor Organic Fair (BOF) 4 & Family Farming 2014, bersama Komite Nasional Pertanian Keluarga Indonesia dan AOI serta didukung oleh pemerintah setempat mengadakan Seminar Nasional yang bertemakan “Peran Perempuan dalam Pertanian Keluarga”. Di Gedung Balaikota Bogor, Sabtu 15 November 2014.

Di hari selanjutnya Bogor Organic Fair (BOF) 4 & Family Farming 2014 dilanjutkan berbagai kegiatan seperti pameran produk organik dan local; seminar “pentingnya peran perempuan dalam pertanian keluarga”; Organic Honey Lemon Shot (mengenal & menikmati aneka minuman kesehatan dari madu); pembukaan oleh Presiden IFOAM dan sambutan dari Sekjen Aliansi Petani Indonesia(API) Mohammad Nuruddin klinik organic; talkshow: peta rasa pangan lokal, organic lifestyle for young generation, smart mom; kids planting; lomba mewarnai; interactive cooking;kelompencapir; pentas seni dan musik tradisional; talk & demo: tips dan trik membuat happy healthy smoothies vs juice, membuat permen dari sari buah, kerajinan dari koran bekas, kids planting; quize dan organic sale.

Read More

Banjir, Seknas API Mantap Pindah

Jakarta – Bencana banjir di Jakarta pada awal tahun 2014 makin meluas di berbagai titik menyusul iklim yang semakin ekstrim. Yakin akan terjadinya siklus banjir lima tahunan, API tidak terburu-buru memindahkan sekretariatnya meski pada tahun sebelumnya sempat direndam banjir hingga setinggi perut orang dewasa. Setiap orang menyangka bahwa banjir sebagaimana terjadi pada akhir 2011 dan awal 2012 itu baru akan terjadi lagi pada lima tahun kedepan. Meskipun ada luapan, hal tersebut tidak dikhawatirkan dapat mengganggu aktifitas Seknas karena volumenya yang tidak cukup signifikan. Namun setelah akhirnya pada penghujung tahun 2013 dan awal 2014 pintu air Manggarai, Jakarta berkali-kali harus dibuka lantaran tak kuasa menahan limpahan air dari Bogor dan Depok, Sekretariat Nasional organisasi ini pun terpaksa harus memantapkan diri bergeser ke tempat lain, dari yang sebelumnya beralamat di Jl. Slamet Riyadi IV no. 50 Kebon Manggis, berpindah ke Jl. Kelapa Merah No. 2 Utan Kayu Selatan, Matraman.

((Alamat baru)) Seknas Aliansi Petani Indonesia (API):
Jl. Kelapa Merah No.2 rt 15/rw 12, Kel. Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur 13150, Indonesia.
Official Website: www.api.or.id Telp./Fax. +6221 8567935
Email. api_bumie@yahoo.co.id, seknas@api.or.id

Tak jauh beda dari tahun sebelumnya, banjir kali ini memaksa para penghuni Seknas berjibaku menyelamatkan dokumen dan berbagai kelengkapan kantor yang sebagian besar berada di lantai bawah. Upaya membersihkan lantai dan tembok dari lumpur banjir super tebal yang datang di penghujung bulan Desember pun akhirnya sia-sia setelah “serangan” kedua datang dan kembali merendam Seknas dengan volume yang makin tinggi. Barang-barang yang sudah diungsikan di atas meja rapat dan rak buku pada bagian atas pun akhirnya terpaksa harus dievakuasi menuju lantai dua. Hal ini untuk mengantisipasi luapan yang lebih besar dari sungai Ciliwung yang berada tepat di belakang dapur Sekretariat. Meski akhirnya banjir tak sampai benar-benar memuncak, keputusan pindah dirasa tepat mengingat banjir susulan yang beberapa kali terjadi lagi setelah usaha membersihkan lantai dan tembok dilakukan.

Nyaris Dilalap Api

Keputusan untuk segera pindah ini diambil tentunya untuk menghindari terhambatnya kerja-kerja Seknas dan menghindari hal-hal yang tak diinginkan. lebih-lebih pada sekitar bulan oktober 2013, dua bulan sebelum banjir tersebut datang, seluruh penghuni Seknas sempat dibuat kalangkabut oleh kebakaran besar yang melalap sedikitnya 23 rumah penduduk tepat di sebelah Seknas. Saat itu semua orang berkejaran dengan cepatnya gerak si jago merah untuk menyelamatkan barang-barang miliknya, termasuk para penghuni Seknas yang harus belingsatan mengevakuasi berbagai barang dan dokumen. Beruntung pemadam kebakaran segera datang dan mampu menaklukkan kebakaran tersebut untuk tidak jadi merembet ke semua hunian penduduk. Sebagai bentuk rasa syukur dan solidaritas, Seknas API pun menyumbang kelengkapan bangunan seperti semen, pasir dan bata untuk para korban kebakaran tersebut, selain menyediakan ruang pertemuan depan sebagai tempat pengungsian korban yang kehilangan rumahnya.

Posko Banjir

Meski sudah memiliki sekretariat baru yang lebih aman dari jangkauan banjir tidak lantas membuat Seknas lalai dan melupakan warga yang sedang dihantam musibah di bekas sekretariatnya yang lama. Bersama beberapa elemen pemuda dan mahasiswa (FPPI dan SOMASI) serta Jaringan GUSDURian jakarta, Seknas membuka posko Siaga Banjir di pintu masuk Jl. Slamet Riyadi (alamat Seknas lama). Dari para dermawan yang menyumbangkan berbagai kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, susu bayi, obat-obatan dan sebagainya, posko ini secara bersama-sama dengan masyarakat setempat bekerjasama untuk saling meringankan beban akibat bencana banjir yang terjadi. Seperti tahun sebelumnya, posko yang dikelola secara kolektif ini menyalurkan bantuan bukan saja di wilayah sekitar posko, namun juga mengirimnya ke tempat-tempat lain yang membutuhkan, seperti bidara cina, kampung pulo hingga Penjaringan. Tak hanya itu, setelah air surut dan warga kembali membersihkan rumah, posko bersama ini menyelenggarakan pengobatan gratis dengan mendatangkan tenaga medis dan dokter. Kegiatan tersebut sebagai upaya penanganan paska banjir yang biasanya sangat rentan dengan penyakit. Warga pun menyambut acara tersebut dengan antusias dengan mendatangi balai pengobatan gratis di ruang depan Seknas lama API yang disulap menjadi ruang medical check up dan pengobatan. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan komunitas Ciliwung Merdeka. Sayang, dua hari setelah kegiatan ini digelar, banjir kembali datang dan meski dengan volume lebih kecil, tapi mampu merendam ratusan rumah di jalan Slamet Riyadi dan meninggalkan lumpur yang tebal di segala penjuru sekretariat. Alamaak. [Lodz]

Read More