Aliansi Petani Indonesia

Pertemuan Tahunan Anggota KNPK 2017

“Belajar dan Berbagi Pengalaman dari Pemajuan dan Pembelaan Kebijakan Publik yang Berpihak kepada Pertanian Keluarga dan Implementasi di Daerah dalam rangka peningkatan Martabat dan Kesejahteraan Petani keluarga Skala Kecil Menuju Kedaulatan Pangan”

 

Jakarta, 27-29 September 2017 :  Keberadaan petani kecil semakin penting bagi dunia. Kajian Penilaian Internasional Pengetahuan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertanian untuk Pembangunan (IAASTD), sebuah panel bentukan FAO yang menghimpun 400-an ahli dari berbagai ilmu dan negara, contohnya model pertanian ekspor-industri-monokultur bukan resep ajaib dan kemiskinan. Model itu malah merusak lingkungan (udara dan tanah), mengerosi keanekaragaman hayati dan kearifan lokal (pola tanam, waktu tanam, olah tanah, dan pengendalian hama), dan sebab keras. Malah, makhluk 75 persen warga miskin dunia yang merupakan petani kecil (di Asia bahkan mencapai 87 persen) tidak hanya memberi makanan dunia, tapi juga menyelesaikan masalah kemiskinan dan kelaparan.Hasil riset-riset menunjukkan pertanian kecil jauh lebih produktif dari pertanian industri karena mengonsumsi sedikit masukan bahan bakan minyak (Rosset, 1999).

 

Permasalahan Seputar Pertanian Keluarga

Pertanian keluarga skala kecil ternyata terbelit berbagai krisis dan kebijakan yang tidak tanggap terhadap keadaan dan kebutuhan mereka, termasuk kebijakan organisasi pemerintah dan lembaga keuangan internasional yang merugikan pertanian keluarga. Pencaplokan lahan menjadi ancaman terbesar bagi pertanian keluarga dan usaha pangan yang dilakukan oleh petani-nelayan kecil / tradisional, masyarakat adat, dan penggembala, termasuk gigihkan lahan atau daerah tangkapan mereka. Sementara itu, akses ke keuangan dan pasar, dan rendahnya daya tawar petani-nelayan atas harga produk, masih diperparah oleh lemahnya implementasi dan pemberdayaan keluarga petani-nelayan kecil membuat pertanian tidak terlihat sebagai mata pencaharian yang suka ekonomi dan bermartabat.

 

Di sisi lain, petani-nelayan secara mandiri telah mengembangkan pola pertanian, pola perikanan dan pola pangannya sendiri. Namun, kita tetap mementingkan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) mengingat banyak urusan pertanian, perikanan dan pangan diatur oleh Pemerintah dan Pemda. Oleh pelengkap, masyarakat terutama organisasi-organisasi masyarakat pembela hak atas pangan, hak petani dan hak nelayan perlu adanya apa yang bertanggung jawab dan hak masing-masing, yaitu para pembuat kebijakan, pemerintah dan pemda serta nelayan-petani kecil, dan masyarakat yang bekerja di pedesaan

 

Baca juga  Pangan Mahal, Pemerintah Hilangkan Bea Masuk

Bagaimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merealisasikan kewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, termasuk petani kecil? Kewajiban itu dimulai dengan memberikan jaminan luas lahan pertanian bagi petani gurem dan petani penggarap sebagaimana perintah Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Hal ini sangat tergantung pada kemampuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan penetapan kawasan perdesaan dan kawasan pertanian serta menyediakan tanah negara bebas, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Penataan Ruang dan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

 

Penetapan sebuah kawasan, dilakukan melalui rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut undang-undang tersebut, penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan, untuk keta­hanan pangan, dan berbentuk kawasan agropolitan. Kawasan Agropolitan di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 dikenal dengan Sentra Produksi Pangan. Sentra produksi pangan dan pengembangan lahan produktif bisa diwu­judkan melalui implementasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanju­tan, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlind­ungan dan Pemberdayaan Petani.

 

Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlind­ungan dan Pemberdayaan Petani banyak mengatur tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah/Pemda, antara lain jaminan ketersediaan lahan, ganti kerugian gagal panen, asuransi pertanian, dukungan keuangan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani dan lain-lain. Kewajiban Pemerintah/Pemda untuk memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian dengan memberikan kemudahan bagi petani kecil dan petani tak bertanah untuk mendapatkan akses tanah Negara, mengharus­kan Pemerintah Daerah untuk terlebih dahulu menetapkan dan melindungi kawasan perdesaan sebagai pertahanan lahan abadi pertanian pangan dan kawasan pertanian pangan.

 

Sementara itu, Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelo­laan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil mengatur pula tanggung jawab Pemda dan partisipasi masyarakat dalam menentukan zo­nasi perairan pesisir yang akan membawa dampak bahan pangan khususnya yang bersumber dari perikanan. Undang-undang tersebut adalah perubahan Undang-undang No­mor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (yang telah digugat oleh IHCS bersama koalisi ormas di Mahkamah Konstitusi, dan disusun Naskah Akademik dan RUU Perubahannya). Selanjutnya, muncul sejumlah peraturan perundang-undangan terkait kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan hak rakyat terkait hak atas pangan, hak petani, dan hak nelayan serta memberi ruang partisipasi masyarakat.

Baca juga  Api & TWN Gelar Southeast Asian Agroecology Course

 

Sehubungan dengan adanya hak atas pangan, hak nelayan dan hak petani yang realisasinya menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemer­intah dan Pemda, Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) Indonesia sedang dan telah melakukan kegiatan yang bisa dikorelasikan dengan kegiatan pemajuan dan pembelaan kebijakan publik yang berpihak kepada pertanian keluarga (melalui UU Perlintan, UU Pangan, UU Sistem Budidaya Tanaman, UU Desa, dan regulasi akses ke pembiayaan petani-nelayan kecil) dengan kegiatan peman­tauan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut di tingkat daerah.

 

Dengan pengalaman organisasi-organisasi anggotanya dalam melakukan kerja pembaruan hukum di level nasional dan pengalaman advokasi di level daerah, maka menja­di penting bagi KNPK Indonesia untuk mendorong kebijakan di tingkat daerah berdasarkan mandat undang-undang terkait. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang baik di kalangan organisasi masyarakat (petani) dan Pemerintah Daerah tentang hak atas pangan, hak nelayan, hak petani dan hak masyarakat yang bekerja di perdesaan, serta adanya inisiasi pengaturan di daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut.

 

Dengan demikian, peran negara terhadap pemerintah, tidak bisa digantikan oleh peran organisasi komersial, atau kelompok-kelompok masyarakat. Sementara di sisi lain, ikutan masyarakat dalam hal hal yang hal ini sangat dibutuhkan. Dengan tema demokrasi yang semakin tinggi, Pemerintah Daerah menjadi pihak yang sangat penting untuk membangun pola dan praktek revitalisasi masyarakat bersama yang sedang melakukan kegiatan pertanian keluarga skala kecil. 

 

 

Tulis komentar

About Author: ApiCyber Desk

Recent Comments

  • andi riyanto { Moratorium berpengaruh pada pemberian ijin perkebunan kelapa sawit Kami menyadari kebutuhan pengurusan perijinan perkebunan kelapa sawit pasca moratorium Salam Andi 081288463333,08 18198658 } – Apr 22
  • Eva Novarisma { Selamat malam, Kami adalah organisasi yang perduli tentang perempuan kota Tebingtinggi, dan sering disebut Forum Peduli Perempuan tebingtinggi, salah satu dampingan kami adalah para petani ... } – Feb 20
  • Rachele { artikelnya bagus, gua suka, thanks ya } – Feb 03
  • Rifai { Mas Fajri, hasil pengalaman kami kerja-kerja pengorganisasia n di petani kakao, baik itu di Jembrana, Ende, Flores Timur, Polman, Banggai menggambarkan situasi pasar kakao yang dikuasai ... } – Dec 31
  • Fajri Ilham { Fermentasi memang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan harga jual dari kakao, tetapi kebanyakan petani kita mengetahui hal tersebut. Ditambah lagi didaerah tempat saya tinggal, ... } – Nov 18
  • maria loretha { Mantaaaaappps bro !!! Tapi masih harus kerja keras mengajak petani maju, melek, dan mandiri 🙂 } – Jul 29
Mendorong akses pasar petani melalui Pemasaran kolektif!