Aliansi Petani Indonesia

Petani Desak Pemerintah Terapkan HPP Multikualitas

Aliansi Petani Indonesia menyatakan harga pembelian pemerintah atau HPP Tunggal terhadap gabah dan beras petani sudah berlangsung 46 tahun. Namun kebijakan itu tidak membuat perubahan kepada petani sehingga perlu mekanisme baru.

“HPP Tunggal tidak bisa diakomodir lagi. Sebab merugikan petani yang mempunyai kualitas gabah dan beras yang tinggi. Karena itu pemerintah harus menerapkan mekanisme HPP Multikualitas,” kata Kepala Bidang Departemen Organisasi API, Nurhadi di Jakarta, Kamis (28/5).

Senada dengan itu, Henry Sargih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, meminta pemerintah mencabut instruksi presiden tentang Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras tahun 2015. Sebab tidak efektif melindungi harga di tingkat petani.

“Pemerintah harus mengubah paradigma HPP Tunggal dan diganti dengan HPP Multikualitas karena faktanya para petani memproduksi gabah dengan berbagai macam kualitas,” katanya.

Baca juga  Kalah dari Negara ASEAN, Daya Saing Beras di Indonesia Sangat Rendah

Nurhadi menambahkan banyak perbedaan gabah dan beras di lapangan, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Kalau kualitasnya tinggi maka harus diberi harga tinggi. Demikian juga sebaliknya.

Namun, kuantitas yang besar belum tentu kualitasnya tinggi sebab kadang kadar airnya tinggi. Kemudian, Nurhadi mengatakan musim panen padi di Indonesia ada 3, yaitu musim panen raya; Februari-Mei, musim gadu; Juni-September dan musim penceklik; Oktober-Januari.

“Kualitas beras di 3 musim ini sangat berbeda. Pada musim panen raya, gabahnya melimpah tapi secara kualitas lebih rendah sebab kadar airnya lebih tinggi dibandingkan musim lain. Musim gadu, jumlahnya lebih sedikit dari panen raya tapi kualitas tinggi karena kadar air lebih rendah. Musim penceklik, gabah sedikit, permintaan banyak, kualitas lebih tinggi,”

Baca juga  Gerakan Aliansi Reforma Agraria Cianjur

Kata Nurhadi, kualitas gabah di 3 musim itu disikapi dengan instrumen HPP yang sama dalam 1 tahun, ini sudah tidak adil. Pemerintah menutup mata dari kenyataan bahwa 3 musim berbeda mempunyai kualitas gabah berbeda.

“API meyakini bahwa instrumen ini sudah tidak relevan. Jadi pemerintah tidak memiliki alasan untuk tidak melakukan perubahan mendasar terhadap HPP karena ini terkait rangsangan pada petani,” kata Nurhadi.

Selain itu, SPI meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja Bulog mengingat harga beras saat ini sudah tinggi. Karena itu, jika tidak segera dilakukan penyerapan besar-besar oleh Bulog maka pada masa musim penceklik harga beras akan melonjak, kata Henry.[*]

SUMBER: http://geotimes.co.id/petani-desak-pemerintah-terapkan-hpp-multikualitas/

Tulis komentar

About Author: ApiCyber Desk

Recent Comments

  • Politik Beras dan Beras Politik – INSISTPress { […] Oleh Wahyu Arifin. Sumber: api.or.id/polit ik-beras-dan-be ras-politik – […] }
  • marketing kpr bri syariah jakarta { Thank you for the auspicious writeup. It in reality used to be a enjoyment account it. Look advanced to more brought agreeable from you! By ... } – Nov 28
  • cecil { sekolah lapangan kakao menjadi bagian dari pemberdayaan untuk meningkatkan pngtahuan petani dalam berbudidaya kakao. yang baik dan benar. Harga kakao baik akan ditentukan dengan kualitas ... } – Sep 07
  • Mitra Nasa { Info yang Bagus pak untuk pembuatan fermentasi pakan butuh bahan apa aja pak? Terima Kasih } – Nov 04
  • andi riyanto { Moratorium berpengaruh pada pemberian ijin perkebunan kelapa sawit Kami menyadari kebutuhan pengurusan perijinan perkebunan kelapa sawit pasca moratorium Salam Andi 081288463333,08 18198658 } – Apr 22
  • Eva Novarisma { Selamat malam, Kami adalah organisasi yang perduli tentang perempuan kota Tebingtinggi, dan sering disebut Forum Peduli Perempuan tebingtinggi, salah satu dampingan kami adalah para petani ... } – Feb 20
Mendorong akses pasar petani melalui Pemasaran kolektif!
Translate »