Aliansi Petani Indonesia

Reforma Agraria Jokowi Dinilai Tumpul Berantas Ketimpangan

Yuliyanna Fauzi , CNN Indonesia
Minggu, 24/09/2017 15:43 WIB
 
Jakarta, CNN Indonesia — Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menilai program reforma agraria yang telah tiga tahun dijalankan Presiden Joko Widodo masih tumpul memberantas ketimpangan bagi rakyat kecil, khususnya petani. 

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan, hal ini terlihat dari minimnya penguasaan lahan oleh rakyat kecil. Diperkirakan hanya sekitar enam persen dari total lahan di Indonesia yang dikuasai rakyat kecil. 

Data KPA mencatat, sekitar 71 persen lahan dikuasai korporasi kehutanan, 16 persen lahan dimiliki oleh korporasi perkebunan skala besar, dan tujuh persen dalam genggaman para konglomerat. 

“Bahkan monopoli kekayaan agraria terjadi di hampir semua sektor kehidupan rakyat,” ujar Dewi dalam Konferensi Pers terkait peringatan Hari Tani Nasional 2017, di kantor KPA, Minggu (24/9).

 
Sementara, khusus bagi kalangan petani, rata-rata kepemilikan lahan petani di pedesaan kurang dari 0,5 hektar. Bahkan, cenderung tidak berlahan karena sebagian besar menjadi objek investasi dan bisnis pemerintah dan swasta. 

Baca juga  Bulog: Produksi Beras RI Harus Naik 6% Agar Tak Impor

Dampaknya, tingkat kemiskinan di pedesaan meningkat, ditandai dengan jumlah penduduk miskin yang mencapai 17,1 juta penduduk pada Maret 2017 lalu. 

Selain itu, tumpulnya reforma agraria dalam memecahkan ketimpangan, juga terlihat dari kian suburnya konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan korporasi raksasa. “Perampasan dan kriminalisasi petani justru semakin marak terjadi,” kata Dewi. 

Tercatat, sedikitnya ada 702 konflik agraria di atas lahan seluas 1,66 juta hektar yang mengorbankan sekitar 195 ribu kepala keluarga (KK) petani dalam kurun waktu 2015-2016. 

“Dalam kurun waktu itu, sedikitnya 455 petani dikriminalisasi dan ditahan, 229 petani mengalami kekerasan dan ditembak, serta 18 orang tewas,” imbuhnya. 

 
Sementara, perwakilan dari Aliansi Petani Indonesia (API) Slamet Nurhadi melihat, ketimpangan masih terjadi lantaran program reforma agraria hanya fokus menyelesaikan target teknis sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. 

Baca juga  Kinerja Bulog Tidak Efektif, Cabut Inpres No 3 Tahun 2012

Yaitu, melalui kebijakan redistribusi lahan dan legalisasi aset mencapai sembilan juta hektar bagi petani. Sayang, target teknis itu pun diprediksi juga sulit tercapai karena lambatnya kerja pemerintah.

“Pemerintah lebih fokus ke legalisasi tanah yang sudah lama dimiliki masyarakat, tapi tidak pada bagaimana memecah ketimpangan,” kata Slamet pada kesempatan yang sama.

Untuk itu, KNTA yang merupakan gabungan dari beberapa asosiasi meminta Jokowi untuk segera merubah strukur pelaksanaan dan arti dari reforma agraria yang lebih menekankan pada mengentasan ketimpangan dan kemiskinan.

 
SUMBER: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170924153439-92-243673/reforma-agraria-jokowi-dinilai-tumpul-berantas-ketimpangan

Tulis komentar

About Author: ApiCyber Desk

Recent Comments

  • Politik Beras dan Beras Politik – INSISTPress { […] Oleh Wahyu Arifin. Sumber: api.or.id/polit ik-beras-dan-be ras-politik – […] }
  • marketing kpr bri syariah jakarta { Thank you for the auspicious writeup. It in reality used to be a enjoyment account it. Look advanced to more brought agreeable from you! By ... } – Nov 28
  • cecil { sekolah lapangan kakao menjadi bagian dari pemberdayaan untuk meningkatkan pngtahuan petani dalam berbudidaya kakao. yang baik dan benar. Harga kakao baik akan ditentukan dengan kualitas ... } – Sep 07
  • Mitra Nasa { Info yang Bagus pak untuk pembuatan fermentasi pakan butuh bahan apa aja pak? Terima Kasih } – Nov 04
  • andi riyanto { Moratorium berpengaruh pada pemberian ijin perkebunan kelapa sawit Kami menyadari kebutuhan pengurusan perijinan perkebunan kelapa sawit pasca moratorium Salam Andi 081288463333,08 18198658 } – Apr 22
  • Eva Novarisma { Selamat malam, Kami adalah organisasi yang perduli tentang perempuan kota Tebingtinggi, dan sering disebut Forum Peduli Perempuan tebingtinggi, salah satu dampingan kami adalah para petani ... } – Feb 20
Mendorong akses pasar petani melalui Pemasaran kolektif!