Tegakkan Kedaulatan Pangan Sekarang!

Forum Konsultasi Nasional

Acara yang diselenggarakan oleh API, SPI dan WAMTI selama 2 hari ini dihadiri oleh 7 organisasi tani lainnya. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Tani Mandiri, Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI), Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Sekretariat Pelayanan Tani Nasional Hari Pangan Seduania (SPTN HPS), Serikat Petani Pasundan (SPP), dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).

Forum ini merupakan ruang bersama bagi organisasi-organisasi petani tingkat nasional dan daerah yang selama ini fokus pada perbaikan nasib petani Indonesia melalui jalan perjuangan reforma agraria dan upaya penegakan kedaulatan pangan. Salah satu yang menjadi focus perhatian adalah fenomena impor pangan yang semakin meningkat. Sebagai contoh; dalam 3 tahun terakhir, impor beras selalu diatas 1,5 juta ton per tahun, belum lagi impor jagung, kedelai, bahkan garam pun harus impor. Ketergantungan terhadap benih pabrikan? juga semakin dirasakan oleh petani, bahkan pemerintah telah meloloskan benih jagung Bt dan RR.

Krisis pangan yang saat ini dihadapi oleh Indonesia tentu berkorelasi dengan tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Menurut BPS jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta, dan 18.48 juta orang di antaranya adalah penduduk miskin pedesaan. Tercakup dalam golongan Penduduk miskin pedesaan tersebut adalah petani gurem atau petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 ha, bahkan sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan buruh perkebunan. Menurut sensus pertanian 2003, jumlah petani gurem mencapai 13.7 juta kepala keluarga petani dan tentunya jumlah tersebut akan meningkat seiring dengan adanya konversi lahan pertanian sekitar 100.000 hektar per tahun dan krisis ekonomi yang menerpa sejak tahun 2008.

Berangkat fakta-fakta inilah Forum Konsultasi Petani Nasional menyerukan agar pemerintah menegakkan kedaulatan pangan melalui hal-hal berikut ini; yaitu :

  1. Melaksanakan Amanat Konstitusi dan Pembaruan Agraria sesuai dengan amanat UUPA? no.5/1960, dengan segera mendistribusikan 9,2 juta hektar seperti yang direncanakan dalam PPAN. Pemanfaatan tanah terlantar untuk petani dengan merujuk kepada PP No11/2010.
  2. Menghentikan ketergantungan impor pangan dan penggunaan benih transgenik. Pemerintah harus merubah kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk pangan khususnya gabah dan beras yang masih menggunakan sistem tunggal (hanya mengenal satu kualitas) dirubah menjadi HPP multikualitas yang berbasis multilokasi dan multivarietas
  3. Mendorong kebijakan permodalan yang mudah bagi petani
  4. Memastikan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan RUU Revisi UU Pangan no.7/1996 tidak bertentangan dengan UUPA.
  5. Merubah UU Sistem Budidaya Tanaman No 12 Tahun 1992 dan UU Perlindungan Varietas Tanaman dengan UU yang melindungi hak-hak atas benih bagi petani.
  6. Memastikan lahan untuk petani sebagai turunan dari UU Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan No.44/2009.
  7. Mengupayakan kemenangan proses-proses Judicial Review UU Pengadaan Tanah no.2/2012
  8. Pembentukan Pansus penyelesaian konflik agraria dan Pembentukan pengadilan agraria untuk penyelesaian konflik di tingkat provinsi
  9. Menyerukan perlawanan terhadap perampasan lahan atas nama REDD dan Green Economy

10. Menolak kriminalisasi petani terkait dengan perjuangan agraria

11. Membuat kebijakan yang mendorong penguatan organisasi-organisasi petani, perempuan desa dan pemuda serta peran keterlibatannya dalam pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, proses hingga pemantauan.

12. Memperbaiki sistem penyuluhan pertanian dengan melibatkan organisasi-organisasi petani di tingkat nasional dan daerah.

 

Jakarta, 18 September 2012

 

Read More

Lahan Kritis Nasional Capai 30 Juta Hektar

Penulis: Helena Fransisca |
Senin, 22 Juni 2009 | 20:50 WIB

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com ? Departemen Kehutanan memastikan luas lahan kritis di seluruh Indonesia mencapai 30 juta hektar, sekitar 12 juta hektar terdapat di hutan kawasan dan 18 juta hektar terdapat di tanah non-kawasan. Meksi demikian, baru sedikit lahan yang terehabilitasi akibat keterbatasan dana, jenis lahan, dan pemeliharaan.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) Departemen Kehutanan Indriastuti, Senin (22/6), pada acara Rapat Koordinasi Pengembangan Hutan Rakyat di Lampung mengatakan, dari kegiatan rehabilitasi di lahan kritis kawasan hutan periode 2003-2008 baru seluas lima juta hektar yang terehabilitasi. Adapun di tanah luar kawasan baru seluas satu juta hektar.

Indri menjelaskan, lahan kritis seluas 12 juta hektar terjadi akibat bermacam-macam faktor, di antaranya seperti pembalakan liar, perambahan hutan, dan pembukaan hutan.

Pemerintah juga mencatat laju kerusakan hutan paling tinggi terjadi pada kurun waktu 1985-1997 dengan laju kerusakan mencapai 1,8 juta hektar per tahun. Kemudian pada 1998-2000, laju kerusakan mencapai 2,8 juta hektar per tahun, sementara pada 2000-2005, laju kerusakan hutan mencapai 1,08 juta hektar per tahun.

“Kami mengupayakan menekan laju dengan program gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan. Dari periode 2003-2008, baru lima juta hektar lahan kritis yang terehabilitasi,” ujar Indriastuti.

Menurut Indri, rehabilitasi lahan di tanah rakyat juga merupakan tantangan. Dilihat dari bantuan bibit pemerintah sebanyak 500 juta batang dari 2003-2008, diperkirakan baru satu juta hektar lahan di luar kawasan yang terehabilitasi.

Untuk mengembalikan lahan kritis menjadi kawasan hijau, Departemen Kehutanan mencoba mengembangkan hutan rakyat di tanah milik rakyat.

Melalui hutan rakyat, masyarakat diajak mengembangkan konsep agroforestry, atau pertanaman kehutanan. Melalui agroforestry, masyarakat diajari menanam tanaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Model penanaman demikian akan menguntungkan masyarakat. Melalui tanaman jangka menengah, rakyat bisa mendapatkan hasil setiap tiga bulanan, sementara dari tanaman jangka menengah rakyat bisa mendapatkan hasil setiap setengah tahun. Dari tanaman jangka panjang, masyarakat bisa mendapatkan hasil setiap satu tahun sekali.

Indri mengatakan, untuk bisa melakukan hutan rakyat, selain partisipasi masyarakat, Departemen Kehutanan membutuhkan peranan lembaga swadaya masyarakat. “LSM inilah yang membantu departemen mendampingi masyarakat menghijaukan kembali lahan kritis menyusul minimnya dana rehabilitasi pemerintah dan faktor kesulitan jenis tanah di lapangan,” ujar Indri.

Read More

Banjir, Seknas API Mantap Pindah

Jakarta – Bencana banjir di Jakarta pada awal tahun 2014 makin meluas di berbagai titik menyusul iklim yang semakin ekstrim. Yakin akan terjadinya siklus banjir lima tahunan, API tidak terburu-buru memindahkan sekretariatnya meski pada tahun sebelumnya sempat direndam banjir hingga setinggi perut orang dewasa. Setiap orang menyangka bahwa banjir sebagaimana terjadi pada akhir 2011 dan awal 2012 itu baru akan terjadi lagi pada lima tahun kedepan. Meskipun ada luapan, hal tersebut tidak dikhawatirkan dapat mengganggu aktifitas Seknas karena volumenya yang tidak cukup signifikan. Namun setelah akhirnya pada penghujung tahun 2013 dan awal 2014 pintu air Manggarai, Jakarta berkali-kali harus dibuka lantaran tak kuasa menahan limpahan air dari Bogor dan Depok, Sekretariat Nasional organisasi ini pun terpaksa harus memantapkan diri bergeser ke tempat lain, dari yang sebelumnya beralamat di Jl. Slamet Riyadi IV no. 50 Kebon Manggis, berpindah ke Jl. Kelapa Merah No. 2 Utan Kayu Selatan, Matraman.

((Alamat baru)) Seknas Aliansi Petani Indonesia (API):
Jl. Kelapa Merah No.2 rt 15/rw 12, Kel. Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur 13150, Indonesia.
Official Website: www.api.or.id Telp./Fax. +6221 8567935
Email. api_bumie@yahoo.co.id, seknas@api.or.id

Tak jauh beda dari tahun sebelumnya, banjir kali ini memaksa para penghuni Seknas berjibaku menyelamatkan dokumen dan berbagai kelengkapan kantor yang sebagian besar berada di lantai bawah. Upaya membersihkan lantai dan tembok dari lumpur banjir super tebal yang datang di penghujung bulan Desember pun akhirnya sia-sia setelah “serangan” kedua datang dan kembali merendam Seknas dengan volume yang makin tinggi. Barang-barang yang sudah diungsikan di atas meja rapat dan rak buku pada bagian atas pun akhirnya terpaksa harus dievakuasi menuju lantai dua. Hal ini untuk mengantisipasi luapan yang lebih besar dari sungai Ciliwung yang berada tepat di belakang dapur Sekretariat. Meski akhirnya banjir tak sampai benar-benar memuncak, keputusan pindah dirasa tepat mengingat banjir susulan yang beberapa kali terjadi lagi setelah usaha membersihkan lantai dan tembok dilakukan.

Nyaris Dilalap Api

Keputusan untuk segera pindah ini diambil tentunya untuk menghindari terhambatnya kerja-kerja Seknas dan menghindari hal-hal yang tak diinginkan. lebih-lebih pada sekitar bulan oktober 2013, dua bulan sebelum banjir tersebut datang, seluruh penghuni Seknas sempat dibuat kalangkabut oleh kebakaran besar yang melalap sedikitnya 23 rumah penduduk tepat di sebelah Seknas. Saat itu semua orang berkejaran dengan cepatnya gerak si jago merah untuk menyelamatkan barang-barang miliknya, termasuk para penghuni Seknas yang harus belingsatan mengevakuasi berbagai barang dan dokumen. Beruntung pemadam kebakaran segera datang dan mampu menaklukkan kebakaran tersebut untuk tidak jadi merembet ke semua hunian penduduk. Sebagai bentuk rasa syukur dan solidaritas, Seknas API pun menyumbang kelengkapan bangunan seperti semen, pasir dan bata untuk para korban kebakaran tersebut, selain menyediakan ruang pertemuan depan sebagai tempat pengungsian korban yang kehilangan rumahnya.

Posko Banjir

Meski sudah memiliki sekretariat baru yang lebih aman dari jangkauan banjir tidak lantas membuat Seknas lalai dan melupakan warga yang sedang dihantam musibah di bekas sekretariatnya yang lama. Bersama beberapa elemen pemuda dan mahasiswa (FPPI dan SOMASI) serta Jaringan GUSDURian jakarta, Seknas membuka posko Siaga Banjir di pintu masuk Jl. Slamet Riyadi (alamat Seknas lama). Dari para dermawan yang menyumbangkan berbagai kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, susu bayi, obat-obatan dan sebagainya, posko ini secara bersama-sama dengan masyarakat setempat bekerjasama untuk saling meringankan beban akibat bencana banjir yang terjadi. Seperti tahun sebelumnya, posko yang dikelola secara kolektif ini menyalurkan bantuan bukan saja di wilayah sekitar posko, namun juga mengirimnya ke tempat-tempat lain yang membutuhkan, seperti bidara cina, kampung pulo hingga Penjaringan. Tak hanya itu, setelah air surut dan warga kembali membersihkan rumah, posko bersama ini menyelenggarakan pengobatan gratis dengan mendatangkan tenaga medis dan dokter. Kegiatan tersebut sebagai upaya penanganan paska banjir yang biasanya sangat rentan dengan penyakit. Warga pun menyambut acara tersebut dengan antusias dengan mendatangi balai pengobatan gratis di ruang depan Seknas lama API yang disulap menjadi ruang medical check up dan pengobatan. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan komunitas Ciliwung Merdeka. Sayang, dua hari setelah kegiatan ini digelar, banjir kembali datang dan meski dengan volume lebih kecil, tapi mampu merendam ratusan rumah di jalan Slamet Riyadi dan meninggalkan lumpur yang tebal di segala penjuru sekretariat. Alamaak. [Lodz]

Read More

Aksi Pembebasan Petani Indramayu

Bandung Tiga petani Indramayu anggota STI (Serikat Tani Indramayu), Wajo Edi Prasetya, Watno dan Rohman, akhirnya dibebaskan dalam sidang putusan Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (21/1/2013). Sementara dua orang lainnya yakni Rojak, yang adalah koordinator STI, serta Hamzah Fansuri, divonis dengan hukuman satu tahun enam bulan dipotong masa tahanan dengan tuduhan melanggar pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 3 tahun 6 bulan.

Penangkapan atas kelima aktivis petani tersebut terkait dengan Upaya penolakan terhadap dibangunnya Waduk Bubur Gadung di desa Loyang, Indramayu, jawa Barat, Minggu (25/8/2012). Aksi para petani anggota STI mendapat sambutan anarkis berupa penganiayaan oleh sekelompok preman yang mengaku-ngaku sebagai petani. Ironisnya, kekerasan tersebut terjadi dengan sepengetahuan aparat yang mengakibatkan sedikitnya 22 orang petani mengalami luka parah dan 49 sepeda motor petani dirusak. Aksi provokasi dan kekerasan itupun akhirnya berujung dengan peristiwa pembakaran atas sebuah eskalator milik pengembang yang dijadikan titik kunci upaya kriminalisasi dan penangkapan.

Sejak pagi hari massa dari STI sudah berkumpul dan memenuhi jalan di depan kompleks PN Bandung. Massa yang berjumlah tak kurang dari 2000 tersebut mendesak pengadilan dan pemerintah untuk membebaskan lima orang temannya yang disidang vonis hari itu. Beberapa lsm dan ormas yang datang memberi dukungan saat itu diantaranya Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) dan Aliansi Petani Indonesia (API). Aparat kepolisian sendiri mensiagakan sedikitnya 1500 personel dari Polrestabes Bandung dan menutup ruas jalan Riau untuk mengendalikan arus lalu lintas.

Usai menggelar aksi dan mendengarkan putusan pengadilan, massa selanjutnya bergerak menuju lapas Kebon Waru dimana ketiga teman mereka ditahan. Rencananya mereka akan dibebaskan saat itu juga dan massa aksi bermaksud melakukan penyambutan. Setelah melakukan long march di sepanjang jalan Ahmad Yani menuju lapas para peserta aksi berkumpul di sepanjang jalan tanpa membuat gangguan berarti pada lalu lintas jalan, sampai akhirnya sekitar pukul 1 siang tiga orang yang mereka nantikan keluar dari pintu lapas. Mereka pun menyambutnya dengan penuh haru. Setelah memeluk, bersalaman dan memberi selamat pada ketiga temannya tersebut peserta aksi pun segera memasuki bus yang mengangkut mereka untuk kembali menuju Indramayu.

Sementara itu, Rojak dan Hamzah akan tetap tinggal di lapas. Apakah mereka akan menjalani hukuman tersebut sampai selesai atau melakukan berbagai upaya hukum masih belum diputuskan. Tiga orang staff API yang datang ke lokasi saat itu, Fadhil, Loji dan Fery, sengaja datang ke sekretariat KPRI di daerah Bojong Kacor untuk melakukan koordinasi dengan elemen lain seperti KPA, SPP, dan KPRI sendiri. Dari pertemuan tersebut belum ada rencana tindakan hukum untuk membebaskan Rojak dan Hamzah dalam waktu dekat. Upaya banding masih akan dipelajari lagi mengingat materi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) keduanya yang cukup memberatkan.

Yang bisa kita lakukan saat ini adalah membagi tugas untuk mendukung kawan-kawan yang ada di dalam, kata Iwan Nurdin, KPA. Hal-hal menyangkut tindakan berikutnya akan kita koordinasikan lebih lanjut [Dzi]

Read More