Lahan Kritis Nasional Capai 30 Juta Hektar

Penulis: Helena Fransisca |
Senin, 22 Juni 2009 | 20:50 WIB

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com ? Departemen Kehutanan memastikan luas lahan kritis di seluruh Indonesia mencapai 30 juta hektar, sekitar 12 juta hektar terdapat di hutan kawasan dan 18 juta hektar terdapat di tanah non-kawasan. Meksi demikian, baru sedikit lahan yang terehabilitasi akibat keterbatasan dana, jenis lahan, dan pemeliharaan.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) Departemen Kehutanan Indriastuti, Senin (22/6), pada acara Rapat Koordinasi Pengembangan Hutan Rakyat di Lampung mengatakan, dari kegiatan rehabilitasi di lahan kritis kawasan hutan periode 2003-2008 baru seluas lima juta hektar yang terehabilitasi. Adapun di tanah luar kawasan baru seluas satu juta hektar.

Indri menjelaskan, lahan kritis seluas 12 juta hektar terjadi akibat bermacam-macam faktor, di antaranya seperti pembalakan liar, perambahan hutan, dan pembukaan hutan.

Pemerintah juga mencatat laju kerusakan hutan paling tinggi terjadi pada kurun waktu 1985-1997 dengan laju kerusakan mencapai 1,8 juta hektar per tahun. Kemudian pada 1998-2000, laju kerusakan mencapai 2,8 juta hektar per tahun, sementara pada 2000-2005, laju kerusakan hutan mencapai 1,08 juta hektar per tahun.

“Kami mengupayakan menekan laju dengan program gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan. Dari periode 2003-2008, baru lima juta hektar lahan kritis yang terehabilitasi,” ujar Indriastuti.

Menurut Indri, rehabilitasi lahan di tanah rakyat juga merupakan tantangan. Dilihat dari bantuan bibit pemerintah sebanyak 500 juta batang dari 2003-2008, diperkirakan baru satu juta hektar lahan di luar kawasan yang terehabilitasi.

Untuk mengembalikan lahan kritis menjadi kawasan hijau, Departemen Kehutanan mencoba mengembangkan hutan rakyat di tanah milik rakyat.

Melalui hutan rakyat, masyarakat diajak mengembangkan konsep agroforestry, atau pertanaman kehutanan. Melalui agroforestry, masyarakat diajari menanam tanaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Model penanaman demikian akan menguntungkan masyarakat. Melalui tanaman jangka menengah, rakyat bisa mendapatkan hasil setiap tiga bulanan, sementara dari tanaman jangka menengah rakyat bisa mendapatkan hasil setiap setengah tahun. Dari tanaman jangka panjang, masyarakat bisa mendapatkan hasil setiap satu tahun sekali.

Indri mengatakan, untuk bisa melakukan hutan rakyat, selain partisipasi masyarakat, Departemen Kehutanan membutuhkan peranan lembaga swadaya masyarakat. “LSM inilah yang membantu departemen mendampingi masyarakat menghijaukan kembali lahan kritis menyusul minimnya dana rehabilitasi pemerintah dan faktor kesulitan jenis tanah di lapangan,” ujar Indri.

Read More

Banjir, Seknas API Mantap Pindah

Jakarta – Bencana banjir di Jakarta pada awal tahun 2014 makin meluas di berbagai titik menyusul iklim yang semakin ekstrim. Yakin akan terjadinya siklus banjir lima tahunan, API tidak terburu-buru memindahkan sekretariatnya meski pada tahun sebelumnya sempat direndam banjir hingga setinggi perut orang dewasa. Setiap orang menyangka bahwa banjir sebagaimana terjadi pada akhir 2011 dan awal 2012 itu baru akan terjadi lagi pada lima tahun kedepan. Meskipun ada luapan, hal tersebut tidak dikhawatirkan dapat mengganggu aktifitas Seknas karena volumenya yang tidak cukup signifikan. Namun setelah akhirnya pada penghujung tahun 2013 dan awal 2014 pintu air Manggarai, Jakarta berkali-kali harus dibuka lantaran tak kuasa menahan limpahan air dari Bogor dan Depok, Sekretariat Nasional organisasi ini pun terpaksa harus memantapkan diri bergeser ke tempat lain, dari yang sebelumnya beralamat di Jl. Slamet Riyadi IV no. 50 Kebon Manggis, berpindah ke Jl. Kelapa Merah No. 2 Utan Kayu Selatan, Matraman.

((Alamat baru)) Seknas Aliansi Petani Indonesia (API):
Jl. Kelapa Merah No.2 rt 15/rw 12, Kel. Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur 13150, Indonesia.
Official Website: www.api.or.id Telp./Fax. +6221 8567935
Email. api_bumie@yahoo.co.id, seknas@api.or.id

Tak jauh beda dari tahun sebelumnya, banjir kali ini memaksa para penghuni Seknas berjibaku menyelamatkan dokumen dan berbagai kelengkapan kantor yang sebagian besar berada di lantai bawah. Upaya membersihkan lantai dan tembok dari lumpur banjir super tebal yang datang di penghujung bulan Desember pun akhirnya sia-sia setelah “serangan” kedua datang dan kembali merendam Seknas dengan volume yang makin tinggi. Barang-barang yang sudah diungsikan di atas meja rapat dan rak buku pada bagian atas pun akhirnya terpaksa harus dievakuasi menuju lantai dua. Hal ini untuk mengantisipasi luapan yang lebih besar dari sungai Ciliwung yang berada tepat di belakang dapur Sekretariat. Meski akhirnya banjir tak sampai benar-benar memuncak, keputusan pindah dirasa tepat mengingat banjir susulan yang beberapa kali terjadi lagi setelah usaha membersihkan lantai dan tembok dilakukan.

Nyaris Dilalap Api

Keputusan untuk segera pindah ini diambil tentunya untuk menghindari terhambatnya kerja-kerja Seknas dan menghindari hal-hal yang tak diinginkan. lebih-lebih pada sekitar bulan oktober 2013, dua bulan sebelum banjir tersebut datang, seluruh penghuni Seknas sempat dibuat kalangkabut oleh kebakaran besar yang melalap sedikitnya 23 rumah penduduk tepat di sebelah Seknas. Saat itu semua orang berkejaran dengan cepatnya gerak si jago merah untuk menyelamatkan barang-barang miliknya, termasuk para penghuni Seknas yang harus belingsatan mengevakuasi berbagai barang dan dokumen. Beruntung pemadam kebakaran segera datang dan mampu menaklukkan kebakaran tersebut untuk tidak jadi merembet ke semua hunian penduduk. Sebagai bentuk rasa syukur dan solidaritas, Seknas API pun menyumbang kelengkapan bangunan seperti semen, pasir dan bata untuk para korban kebakaran tersebut, selain menyediakan ruang pertemuan depan sebagai tempat pengungsian korban yang kehilangan rumahnya.

Posko Banjir

Meski sudah memiliki sekretariat baru yang lebih aman dari jangkauan banjir tidak lantas membuat Seknas lalai dan melupakan warga yang sedang dihantam musibah di bekas sekretariatnya yang lama. Bersama beberapa elemen pemuda dan mahasiswa (FPPI dan SOMASI) serta Jaringan GUSDURian jakarta, Seknas membuka posko Siaga Banjir di pintu masuk Jl. Slamet Riyadi (alamat Seknas lama). Dari para dermawan yang menyumbangkan berbagai kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, susu bayi, obat-obatan dan sebagainya, posko ini secara bersama-sama dengan masyarakat setempat bekerjasama untuk saling meringankan beban akibat bencana banjir yang terjadi. Seperti tahun sebelumnya, posko yang dikelola secara kolektif ini menyalurkan bantuan bukan saja di wilayah sekitar posko, namun juga mengirimnya ke tempat-tempat lain yang membutuhkan, seperti bidara cina, kampung pulo hingga Penjaringan. Tak hanya itu, setelah air surut dan warga kembali membersihkan rumah, posko bersama ini menyelenggarakan pengobatan gratis dengan mendatangkan tenaga medis dan dokter. Kegiatan tersebut sebagai upaya penanganan paska banjir yang biasanya sangat rentan dengan penyakit. Warga pun menyambut acara tersebut dengan antusias dengan mendatangi balai pengobatan gratis di ruang depan Seknas lama API yang disulap menjadi ruang medical check up dan pengobatan. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan komunitas Ciliwung Merdeka. Sayang, dua hari setelah kegiatan ini digelar, banjir kembali datang dan meski dengan volume lebih kecil, tapi mampu merendam ratusan rumah di jalan Slamet Riyadi dan meninggalkan lumpur yang tebal di segala penjuru sekretariat. Alamaak. [Lodz]

Read More

Aksi Pembebasan Petani Indramayu

Bandung Tiga petani Indramayu anggota STI (Serikat Tani Indramayu), Wajo Edi Prasetya, Watno dan Rohman, akhirnya dibebaskan dalam sidang putusan Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (21/1/2013). Sementara dua orang lainnya yakni Rojak, yang adalah koordinator STI, serta Hamzah Fansuri, divonis dengan hukuman satu tahun enam bulan dipotong masa tahanan dengan tuduhan melanggar pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 3 tahun 6 bulan.

Penangkapan atas kelima aktivis petani tersebut terkait dengan Upaya penolakan terhadap dibangunnya Waduk Bubur Gadung di desa Loyang, Indramayu, jawa Barat, Minggu (25/8/2012). Aksi para petani anggota STI mendapat sambutan anarkis berupa penganiayaan oleh sekelompok preman yang mengaku-ngaku sebagai petani. Ironisnya, kekerasan tersebut terjadi dengan sepengetahuan aparat yang mengakibatkan sedikitnya 22 orang petani mengalami luka parah dan 49 sepeda motor petani dirusak. Aksi provokasi dan kekerasan itupun akhirnya berujung dengan peristiwa pembakaran atas sebuah eskalator milik pengembang yang dijadikan titik kunci upaya kriminalisasi dan penangkapan.

Sejak pagi hari massa dari STI sudah berkumpul dan memenuhi jalan di depan kompleks PN Bandung. Massa yang berjumlah tak kurang dari 2000 tersebut mendesak pengadilan dan pemerintah untuk membebaskan lima orang temannya yang disidang vonis hari itu. Beberapa lsm dan ormas yang datang memberi dukungan saat itu diantaranya Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) dan Aliansi Petani Indonesia (API). Aparat kepolisian sendiri mensiagakan sedikitnya 1500 personel dari Polrestabes Bandung dan menutup ruas jalan Riau untuk mengendalikan arus lalu lintas.

Usai menggelar aksi dan mendengarkan putusan pengadilan, massa selanjutnya bergerak menuju lapas Kebon Waru dimana ketiga teman mereka ditahan. Rencananya mereka akan dibebaskan saat itu juga dan massa aksi bermaksud melakukan penyambutan. Setelah melakukan long march di sepanjang jalan Ahmad Yani menuju lapas para peserta aksi berkumpul di sepanjang jalan tanpa membuat gangguan berarti pada lalu lintas jalan, sampai akhirnya sekitar pukul 1 siang tiga orang yang mereka nantikan keluar dari pintu lapas. Mereka pun menyambutnya dengan penuh haru. Setelah memeluk, bersalaman dan memberi selamat pada ketiga temannya tersebut peserta aksi pun segera memasuki bus yang mengangkut mereka untuk kembali menuju Indramayu.

Sementara itu, Rojak dan Hamzah akan tetap tinggal di lapas. Apakah mereka akan menjalani hukuman tersebut sampai selesai atau melakukan berbagai upaya hukum masih belum diputuskan. Tiga orang staff API yang datang ke lokasi saat itu, Fadhil, Loji dan Fery, sengaja datang ke sekretariat KPRI di daerah Bojong Kacor untuk melakukan koordinasi dengan elemen lain seperti KPA, SPP, dan KPRI sendiri. Dari pertemuan tersebut belum ada rencana tindakan hukum untuk membebaskan Rojak dan Hamzah dalam waktu dekat. Upaya banding masih akan dipelajari lagi mengingat materi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) keduanya yang cukup memberatkan.

Yang bisa kita lakukan saat ini adalah membagi tugas untuk mendukung kawan-kawan yang ada di dalam, kata Iwan Nurdin, KPA. Hal-hal menyangkut tindakan berikutnya akan kita koordinasikan lebih lanjut [Dzi]

Read More

Ortabun Gelar Pelatihan Koperasi

Sekretariat Nasional Aliansi Petani Indonesia (API) bekerjasama dengan Agriterra menyelenggarakan pelatihan koperasi bertajuk MY.COOP (Managing Your Agriculture Cooperative – mangatur koperasi pertanian anda) di Bunta, Sulteng (26-30/12/13). Acara yang dihadiri oleh sedikitnya 30 orang peserta dari anggota Ortabun (Organisasi Tani, Buruh, Nelayan) ini dilaksanakan dalam rangka memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan applicable mengenai tata laksana sebuah koperasi. Hal tersebut dirasa perlu mengingat besarnya potensi ekonomi dan peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh petani yang seluruhnya merupakan petani kakao. Dengan model pemasaran bersama dalam bentuk koperasi maka organisasi tani dan secara umum petani di wilayah tersebut dapat lebih memiliki peluang untuk menembus pasar yang lebih menjanjikan serta tidak bergantung lagi pada tengkulak.

Dengan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (POD), pelatihan yang mengambil lokasi di salah satu penginapan di desa Salabenda, kecamatan Bunta tersebut berlangsung dengan antusiasme yang tinggi. Meski hampir separuh peserta adalah perempuan, tapi mereka tak segan mengutarakan pendapat dan menceritakan berbagai pengalaman dan gagasan dalam berbagai sesi yang ada. Hadir sebagai fasilitator dalam pelatihan tersebut Muhammad Rifai dan Loji. keduanya tampak saling mengisi dan memberi stimulan kepada peserta untuk aktif berpartisipasi dalam forum.

Dimulai dengan dengan brainstorming (curah pendapat) mengenai definisi koperasi, para peserta tak segan misalnya menyampaikan pandangan bahkan olok-olok minor yang melekat pada bentuk kelembagaan ini sebagai organisasi PUD (pengurus untung duluan). “selama ini koperasi kebanyakan tidak melayani anggota sebagaimana mestinya”, kata Pak Sahlan, seorang petani kakao yang mengaku pernah menjadi anggota koperasi. “Kebanyakan anggota tidak terlibat aktif dalam berbagai kebijakan yang diambil, sehingga hal tersebut perlahan memicu ketidakpercayaan dari anggota. Padahal komitmen dan kepercayaan merupakan kunci dari koperasi”, tambahnya.

Selain brainstorming, berbagai sesi berikutnya banyak diwarnai dengan berbagai roleplay (bermain peran) dan game (permainan) sebagai ilustrasi dan media untuk “memaksa” peserta terlibat dalam memahami sasaran yang diinginkan oleh materi, yakni upaya agar peserta memiliki gambaran tertentu secara lebih dalam mengenai koperasi dan berbagai komponen pendukungnya.

Dalam pemetaan rantai nilai misalnya. Para peserta diajak bermain peran dengan posisi yang berbeda-beda. Aada yang menjadi konsumen, penjual eceran, penjual grossir, penyedia jasa hingga produsen. Masing-masing peran diwawancarai oleh peserta lain yang berperan sebagai interviewer. pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan mencoba menelusuri sebuah produk jadi yang ada di tangan seorang konsumen, semisal minuman merk susu. Ditanyakan pada konsumen tersebut dimana dibelinya, berapa harganya, enak apa tidak, bagaimana dengan kemasannya, kenapa memilih produk tersebut dibanding yang lain, dan seterusnya.

lalu sang interviewer mewawancarai pedagang eceran yang menjual produk tersebut berdasarkan informasi dari konsumen. begitu seterusnya hingga ke level produsen. Dari permainan tersebut dapat ditelusuri perubahan harga disertai dengan berbagai perubahan bentuk produk akhir serta kecenderungan prilaku pasar.

Rahmah, salah seorang peserta perempuan yang mengikuti proses pelatihan tersebut mengaku sangat senang serta tidak mengalami kesulitan mengikuti keseluruhan sesi. “tidak membosankan, itu yang penting”, ujarnya. “biasanya pelatihan itu kaku dan membuat ngantuk. tapi disini kami juga diajak ikut berfikir bagaimana memecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. kami jadi merasa tertantang”, tambahnya.

Teror Penangkapan

Hal yang sangat disayangkan terjadi di tengah pelatihan tersebut adalah hadirnya beberapa aparat keamanan (polisi) berpakaian preman yang sejak hari kedua sering tampak mondar-mandir di area pelatihan. Seknas mendapatkan informasi bahwa salah satu peserta pelatihan berstatus sebagai buron dan akan “diambil” paksa karena dituduh mangkir dari pemanggilan oleh kepolisian.

Tindak kejahatan yang dituduhkan kepada peserta tersebut, yakni Pak Arham, sebenarnya bukan barang aneh bagi warga bohotokong. Para petani yang menempati lahan bekas HGU yang sudah habis masa berlakunya perlahan melakukan penanaman di atas tanah tersebut dengan berbagai hasil pertanian, utamanya kakao dan kelapa. namun tanpa disangka, tiba-tiba terbit HGU baru atas lahan yang sudah puluhan tahun digarap oleh warga. Akibatnya warga pun diintimidasi dan dikriminalisasi, misalnya melalui penangkapan dengan tuduhan pidana pencurian buah kelapa yang tumbuh di atas tanah yang diklaim memiliki ijin usaha, yang itu artinya lebih memiliki dasar hukum yang kuat.

Ironisnya, penangkapan dan berbagai upaya intimidasi itu dilakukan oleh orang-orang suruhan perusahaan dengan dukungan penuh dari aparat kepolisian. saat ini sedikitnya ada tiga orang yang sudah diamankan polisi. Padahal dalam putusan sidang MA mereka sudah dimenangkan. Tentunya hal tersebut merupakan bentuk tidak dihormati dan ditaatinya sebuah ketetapan hukum oleh aparat penegak hukum sendiri. Saat ini upaya pengaduan atas hal tersebut kepada pihak yang berwenang sedang kami usahakan untuk menghentikan aksi-aksi inkonstitusional tersebut. [Dzi]

Read More