Tegakkan Kedaulatan Pangan Sekarang!

Forum Konsultasi Nasional

Acara yang diselenggarakan oleh API, SPI dan WAMTI selama 2 hari ini dihadiri oleh 7 organisasi tani lainnya. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Tani Mandiri, Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI), Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Sekretariat Pelayanan Tani Nasional Hari Pangan Seduania (SPTN HPS), Serikat Petani Pasundan (SPP), dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).

Forum ini merupakan ruang bersama bagi organisasi-organisasi petani tingkat nasional dan daerah yang selama ini fokus pada perbaikan nasib petani Indonesia melalui jalan perjuangan reforma agraria dan upaya penegakan kedaulatan pangan. Salah satu yang menjadi focus perhatian adalah fenomena impor pangan yang semakin meningkat. Sebagai contoh; dalam 3 tahun terakhir, impor beras selalu diatas 1,5 juta ton per tahun, belum lagi impor jagung, kedelai, bahkan garam pun harus impor. Ketergantungan terhadap benih pabrikan? juga semakin dirasakan oleh petani, bahkan pemerintah telah meloloskan benih jagung Bt dan RR.

Krisis pangan yang saat ini dihadapi oleh Indonesia tentu berkorelasi dengan tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Menurut BPS jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta, dan 18.48 juta orang di antaranya adalah penduduk miskin pedesaan. Tercakup dalam golongan Penduduk miskin pedesaan tersebut adalah petani gurem atau petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 ha, bahkan sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan buruh perkebunan. Menurut sensus pertanian 2003, jumlah petani gurem mencapai 13.7 juta kepala keluarga petani dan tentunya jumlah tersebut akan meningkat seiring dengan adanya konversi lahan pertanian sekitar 100.000 hektar per tahun dan krisis ekonomi yang menerpa sejak tahun 2008.

Berangkat fakta-fakta inilah Forum Konsultasi Petani Nasional menyerukan agar pemerintah menegakkan kedaulatan pangan melalui hal-hal berikut ini; yaitu :

  1. Melaksanakan Amanat Konstitusi dan Pembaruan Agraria sesuai dengan amanat UUPA? no.5/1960, dengan segera mendistribusikan 9,2 juta hektar seperti yang direncanakan dalam PPAN. Pemanfaatan tanah terlantar untuk petani dengan merujuk kepada PP No11/2010.
  2. Menghentikan ketergantungan impor pangan dan penggunaan benih transgenik. Pemerintah harus merubah kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk pangan khususnya gabah dan beras yang masih menggunakan sistem tunggal (hanya mengenal satu kualitas) dirubah menjadi HPP multikualitas yang berbasis multilokasi dan multivarietas
  3. Mendorong kebijakan permodalan yang mudah bagi petani
  4. Memastikan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan RUU Revisi UU Pangan no.7/1996 tidak bertentangan dengan UUPA.
  5. Merubah UU Sistem Budidaya Tanaman No 12 Tahun 1992 dan UU Perlindungan Varietas Tanaman dengan UU yang melindungi hak-hak atas benih bagi petani.
  6. Memastikan lahan untuk petani sebagai turunan dari UU Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan No.44/2009.
  7. Mengupayakan kemenangan proses-proses Judicial Review UU Pengadaan Tanah no.2/2012
  8. Pembentukan Pansus penyelesaian konflik agraria dan Pembentukan pengadilan agraria untuk penyelesaian konflik di tingkat provinsi
  9. Menyerukan perlawanan terhadap perampasan lahan atas nama REDD dan Green Economy

10. Menolak kriminalisasi petani terkait dengan perjuangan agraria

11. Membuat kebijakan yang mendorong penguatan organisasi-organisasi petani, perempuan desa dan pemuda serta peran keterlibatannya dalam pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, proses hingga pemantauan.

12. Memperbaiki sistem penyuluhan pertanian dengan melibatkan organisasi-organisasi petani di tingkat nasional dan daerah.

 

Jakarta, 18 September 2012

 

Read More

Lahan Kritis Nasional Capai 30 Juta Hektar

Penulis: Helena Fransisca |
Senin, 22 Juni 2009 | 20:50 WIB

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com ? Departemen Kehutanan memastikan luas lahan kritis di seluruh Indonesia mencapai 30 juta hektar, sekitar 12 juta hektar terdapat di hutan kawasan dan 18 juta hektar terdapat di tanah non-kawasan. Meksi demikian, baru sedikit lahan yang terehabilitasi akibat keterbatasan dana, jenis lahan, dan pemeliharaan.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) Departemen Kehutanan Indriastuti, Senin (22/6), pada acara Rapat Koordinasi Pengembangan Hutan Rakyat di Lampung mengatakan, dari kegiatan rehabilitasi di lahan kritis kawasan hutan periode 2003-2008 baru seluas lima juta hektar yang terehabilitasi. Adapun di tanah luar kawasan baru seluas satu juta hektar.

Indri menjelaskan, lahan kritis seluas 12 juta hektar terjadi akibat bermacam-macam faktor, di antaranya seperti pembalakan liar, perambahan hutan, dan pembukaan hutan.

Pemerintah juga mencatat laju kerusakan hutan paling tinggi terjadi pada kurun waktu 1985-1997 dengan laju kerusakan mencapai 1,8 juta hektar per tahun. Kemudian pada 1998-2000, laju kerusakan mencapai 2,8 juta hektar per tahun, sementara pada 2000-2005, laju kerusakan hutan mencapai 1,08 juta hektar per tahun.

“Kami mengupayakan menekan laju dengan program gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan. Dari periode 2003-2008, baru lima juta hektar lahan kritis yang terehabilitasi,” ujar Indriastuti.

Menurut Indri, rehabilitasi lahan di tanah rakyat juga merupakan tantangan. Dilihat dari bantuan bibit pemerintah sebanyak 500 juta batang dari 2003-2008, diperkirakan baru satu juta hektar lahan di luar kawasan yang terehabilitasi.

Untuk mengembalikan lahan kritis menjadi kawasan hijau, Departemen Kehutanan mencoba mengembangkan hutan rakyat di tanah milik rakyat.

Melalui hutan rakyat, masyarakat diajak mengembangkan konsep agroforestry, atau pertanaman kehutanan. Melalui agroforestry, masyarakat diajari menanam tanaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Model penanaman demikian akan menguntungkan masyarakat. Melalui tanaman jangka menengah, rakyat bisa mendapatkan hasil setiap tiga bulanan, sementara dari tanaman jangka menengah rakyat bisa mendapatkan hasil setiap setengah tahun. Dari tanaman jangka panjang, masyarakat bisa mendapatkan hasil setiap satu tahun sekali.

Indri mengatakan, untuk bisa melakukan hutan rakyat, selain partisipasi masyarakat, Departemen Kehutanan membutuhkan peranan lembaga swadaya masyarakat. “LSM inilah yang membantu departemen mendampingi masyarakat menghijaukan kembali lahan kritis menyusul minimnya dana rehabilitasi pemerintah dan faktor kesulitan jenis tanah di lapangan,” ujar Indri.

Read More

Petani Ditangkap, Warga Bohotokong Teriak

Waga Desa Bohotokong Kecamatan Bunta kembali berteriak, menyusul adanya tindakan kepolisian yang menangkap dan menahan sejumlah petani, menyusul tuduhan pencurian buah kelapa di areal HGU PT Saritama Abadi.

Teriakan dan keluhan atas kasus yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan terus berulang itu, kembali disampaikan warga pada Komisi A DPRD Banggai Rabu (5/2) kemarin, menyusul adanya penahanan terhadap Yamin Musa dan Hima Ali, serta pemanggilan terhadap Arham Busura , yang dilakukan kepolisian.

Menurut warga, sejatinya persoalan sengketa atas lahan perkebunan kelapa eks onderneming yang kemudian digarap warga, namun dikuasai PT Saritama Abadi melalui sertifikat HGU (Hak guna usaha) ini sudah pernah diputus oleh pengadilan tinggi dan MA. Putusan itu menyebut bahwa warga tidak bersalah. Persoalan itu kata warga, dianggap sebagai sengketa perdata.

Anggota Komisi A Kardi Sangintang mengatakan, mestinya kalau memang persoalan perdata, maka kepolisian tidak boleh masuk didalamnya. “Bila kasus ini perdata, maka tidak bisa diurus oleh polisi. Polisi tak boleh mencampuri sengketa tanah, apalagi sudah ada putusan MA,” kata politisi PPP itu.

Warga sempat menyampaikan bahwa kasus ini bermula dari masuknya warga pada tahun 80-an di lokasi perkebunan kelapa yang pernah digarap PT Kelapa Lompongan. Lahan perkebunan yang sudah ada sejak jaman Belanja itu kemudian digarap warga Bohotokong. Namun tahun 90-an muncul izin HGU. Hal inilah yang kemudian memicu perebutan kelapa antara warga Bohotokong dengan PT Saritama Abadi yang dimiliki keluarga Najoan.

Terhadap masalah ini, anggota Komisi A Zakaria Mada’a menyatakan akan meminta dewan menelusurinya, sehingga warga memperoleh kepastian hukum, dan tidak terus menerus menjadi korban.

Persoalan ini jelas Moh Rifai dari Aliansi Petani Indonesia yang mendampingi warga Bohotokong, juga sudah pernah dibahas di DPRD Sulteng. Saat itu berkembang pendapat, agar areal HGU PT sariama Abadi yang dipindah ke lokasi lain, atau pilihan lain adalah warga mengalah, namun memperoleh kompensansi mulai dari tempat tinggal hingga areal pengganti dan penyediaan fasilitas umum. Namun pendapat ini tak pernah diwujudkan sebagai solusi nyata dilapangan. “Persoalan antar warga dan pemilik HGU tetap berjalan,” kata dia mewakili petani.

Menariknya kata dia, dalam perkembangan berikutnya, ada lagi penangkapan dan penahanan, yang diawali pemeriksaan saksi bukan di kantor Polsek, namun di kantor salah satu partai politik di Bunta.

Sekretaris Komisi A Hidayat Monoarfa menyatakan, masalah ini akan segera dilaporkan pada pimpinan dewan, agar diagendakan untuk dibahas secara menyeluruh melibatka berbagai pihak yang terkait, termasuk kepolisian.*iskandar/MB

Sumber:  http://majalahpantau.com/petani-ditangkap-warga-bohotokong-teriak

Read More

Petani Bohotokong Ditangkapi Lagi

Kepolisian Resort Banggai Sulawesi Tengah yang kembali melakukan  kriminalisasi terhadap para petani Bohotokong. Pihak Polres Banggai telah melakukan pemanggilan dan penangkapan kepada 3 orang petani, yakni Yamin Musa (pada 02 November 2013), Hima Ali (pada 16 Januari 2014) dan Arham Busara (Surat panggilan tertanggal 3 Februari 2014).

Menyikapi kejadian tersebut Seknas API telah mendatangi Komisi III DPR RI dan bertemu dengan Eva K. Sundari dari Fraksi PDIP. Pada kesempatan tersebut Seknas menyampaikan kronologi dan perkembangan advokasi petani Bohotokong. Setelah melakukan diskusi kurang lebih selama satu jam, Eva segera memerintahkan anak buahnya untuk membuat draft surat untuk dilayangkan ke Kapolres Banggai dengan tembusan Mabes Polri. Isi dari surat tersebut, selain mengungkapkan pokok upaya kriminalisasi juga mempertanyakan sikap kepolisian Banggai yang cenderung melakukan pembiaran atas prilaku aparat yang melakukan intimidasi pada petani dan cenderung melindungi kepentingan perusahaan. Dalam kaitan ini API juga melaporkan tindakan-tindakan pihak kepolisian tersebut ke Kompolnas untuk tujuan mengeliminir terjadinya pelanggaran-pelanggaran tugas dan wewenang aparat kepolisian.

Selain upaya ke DPR, API juga telah mengadukan hal tersebut pada Komnas HAM dan meminta dilakukannya investigasi terkait indikasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di desa Bohotokong yang berdampak pada hilangnya rasa aman di tengah-tengah masyarakat, khususnya para petani.

Berdasarkan catatan yang ada, masalah kriminalisasi petani Bohotokong tidak bisa dilepaskan dari problem utamanya, yaitu sengketa tanah antara masyarakat dengan salah satu pengusaha lokal pemegang HGU.  Kasus sengketa agraria antara petani Bahotokong melawan pengusaha (Teo Nayoan) di Desa Bohotokong Kec. Bunta Kab. Banggai (600km dari kota Palu), telah berlangsung sejak tahun 1982. Peristiwa in bermula dari klaim Teo Nayoan pada agustus 1989 atas tanah bekas onderneming yang sudah dikelola oleh petani sejak tahun 1982. Klaim Nayoan hanya berbekal surat kuasa dibawah tangan dari ahli waris tanah bekas onderneming tersebut, padahal dalam Kepres di lahan bekas perkebunan TK.Mandagi dan Rudi Rahardja yang HGUnya sudah berakhir pada tanggal 24 september 1980. Pendudukan petani dilahan tersebut sepenuhnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Sejak 1982 terhitung sebanyak 4 kali petani mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat atas tanah bekas-onderneming tersebut dan BPN berjanji akan menerbitkannya. Tetapi, sampai sekarang janji tersebut tidak pernah ditepati oleh Pihak BPN.

Tahun 1997 secara mengejutkan BPN mengeluarkan sertifikat HGU kepada pengusaha (Djoni Nayoan) atas lahan bekas onderneming yang sudah menjadi kebun-kebun masyarakat. Fase ini menandai babakan baru dalam sejarah perjuangan petani Bohotokong.

Sejak terbitnya HGU, petani selalu dikriminalisasi dan diintimidasi. Berdasarkan catatan kami, kriminalisasi telah berlangsung sebanyak puluhan kali. Hal ini meliputi pengancaman, penahanan warga, maupun upaya-upaya menuntut warga ke jalur hukum. Upaya ini terus berlangsung hingga sekarang meskipun para petani telah dinyatakan tidak bersalah hingga di tingkat kasasi. [] Lodzi

Read More