Rabu, 12 Oktober 2022, Aliansi Petani Indonesia (API), bersama dengan anggotanya Persatuan Petani Cianjur (PPC) melakukan audiensi dengan Kantor Staf Presidenan (KSP). Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai Lokasi Prioritas Reforma Agraria anggota PPC yang berada di desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Usep Setiawan selaku tenaga ahli utama Deputi II KSP bidang pembangunan manusia yang bertugas membantu pengendalian, percepatan, monitor, dan evaluasi penyelesaian masalah program prioritas nasional yang di dalamnya menyangkut agraria dan desa. Sebelumnya PPC telah melakukan audiensi dengan Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia (RI) pada 27 September 2022. Menteri  ATR/BPN berkomitmen untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada petani penggarap di tanah pekebunan swasta PT Maskapai Perkebunan Moellia (MPM) dengan setifikat HGU nomor 109.

Dalam pertemuan dengan KSP, Persatuan Petani Cianjur (PPC), Erwin Rustiana selaku ketua membawa petani ke KSP untuk menyampaikan apa yang dialami petani Batulawang berkonflik dengan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Maskapai Perkebunan Moellia (MPM). Obay, salah satu petani Batulawang yang hadir dalam audiensi menyampaikan sejarah awal 320 Kartu Keluarga (KK) yang menempati tanah seluas 80 hektar. Ia menceritakan, pada 1988, mereka ditempatkan oleh Probosutejo yang saat itu menjadi Komisaris Utama PT. MPM. Dulunya mereka merupakan karyawan PT. MPM yang diberikan pensiun berupa tanah seluas 80 hektar di desa Batulawang. Lalu pada tahun yang sama dibentuk KUD Keluarga Bahagia yang mengurusi peternakan ayam. Setelah tiga tahun usaha itu bangkrut. “Lalu kami tetap tinggal di sana dan bekerja menjadi petani hingga saat ini sudah 34 tahun,” ujar Obey.

Ia juga menambahkan, saat ini bahkan sudah ada fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibangun oleh petani secara bergotong-royong. “Kami sudah membangun masjid, posyandu, sekolah SD, paud, dan satu buah sarana olahraga yakni lapangan bola,” tambahnya.

Obet dengan 320 petani lainnya, terus menggarap tanah tersebut, PT MPM juga tidak pernah mengusahakan tanah tersebut. Di tanggal 25 November 2002 Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat mengirim surat kepada BPN Republik Indonesia dengan Nomor: 500-2447 perihal permohonan kepastian hak atas tanah seluas 500 hektar dari masyarakat penggrap di desa Batulawang. Hingga pada 10 April 2012 Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Barat mengirimkan surat kepada Badan Pertanahan Nasional melayangkan surat Nomor: 598/16.32/IV/2012 menyatakan bahwa tanah milik PT. MPM terindikasi terlantar.

Pada perjalanannya, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Barat pada 2018, menetapkan HGU atas nama PT. MPM,  sebagai tanah terlantar. Tanggal 04 November 2021, dalam Tahun Sidang Komisi 2 DPR RI 2021 – 2022 dengan Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dilaksanakan audensi terkait Pertanahan, sebagai ketua rapat, Junimart Girsang dan wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan peserta rapat 30 Anggota Komisi 2 DPR RI yang juga dihadiri oleh PT. MPM. Salah satu isi dari RDPU tersebut, pada point 1 (satu) ada keterangan bahwa, PT. MPM menyampaikan Permohonan Perpanjangan HGU, namun tidak diproses oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, dengan alasan dalam Data Base Tanah tersebut Terindikasi Terlantar. Hingga pada Juli 2022 HGU PT MPM resmi habis.

Akan tetapi, PT MPM mencederai proses-proses yang telah dilakukan oleh negara. Tanggal 21 Juli 2022, Petani Butulawang dilaporkan oleh PT MPM ke polisi dan telah ditetapkan statusnya dari saksi menjadi Tersangka, dengan tuduhan melanggar pasal 107 Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2014, Tentang Perkebunan. Melalui Surat Panggilan Nomor :S.Pgl/1276/2022/Ditreskrim, delapan orang Petani Batulawang, diminta keterangan, sebagai tersangka, pada Hari Senin dan Selasa, 1-2 Agustus 2022, di Polda Jawa Barat.

Menyambung apa yang telah disampaikan oleh Obet, Muhammad Nuruddin, Sekretaris Jendral API menyampaikan, tanah di desa Batulawang sudah seharusnya masuk ke dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan harus segera di redistribusikan kepada petani sesuai dengan Perpres 86 tahun 2018. Karena sudah diverifikasi oleh subjek objeknya oleh BPN. Namun, ada intervensi yang dilakukan oleh direktur utama PT MPM yang suaminya merupakan komandan densus 88 wilayah Jawa Barat. “Ada informasi, anggota Densus yang mengintimidasi Bupati. Hal itu yang saat ini menghambat komunikasi PPC dengan bupati jadi mandeg. Utamanya paska di tahun 2022. Padahal sebelumnya bupati mendukung,” ujar pria yang kerap disapa Gus Din.

Gus Din melanjutkan, “kami berharap ada upaya dan intervensi dari pusat khususnya KSP untuk berkomunikasi ke Bupati. Agar Bupati bisa memberikan dukungan kepada petani Batulawang.”

Menanggapi hal tersebut, Usep Setiawan selaku staf Deputi II KSP merekomendasikan beberapa hal. Pertama mengkomunikasikan mengenai komitmen Menteri ATR/BPN khusunya tanah 80 hektar di Batulawang untuk diselesaikan langsung dengan oleh Menteri. Kedua, KSP juga akan berkomunikasi dengan Kanwil untuk minta perhatian khusus akan kasus ini. Dari rencana tindak lanjut pernertiban tanah terlantar. Sebab menurut Usep secara historis sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, pendudukan sudah lebuh dari 20 tahun dan sudah cukup untuk petani mendapatkan legalisasi tanah. Ketiga KSP juga akan memastikan tidak ada relokasi untuk petani Batulawang. Sebab permintaan relokasi itu tidak relevan. “Tanah bekas HGU yang sudah habis itu bisa menjadi tanah objek Reforma Agraria. Lalu yang diminta petani  itu hanya 80 hektar dari total luasan 1020 hektar.  Tentu ini akan kami komunikasikan ke kanwil Jabar, untuk ini dijadikan proritas redistribusi tanah,” ujar Usep.

Keempat, KSP juga akan berkomunikasi dengan Bupati, terkait redistribusi tanah. Jika perlu nanti KSP membuat rencana kerja ke Cianjur. Kelima PPC harus melakukan komunikasi dengan kelompok lain. Untuk mengatisipasi adanya kelompok-kelompok yang tidak berkempentingan mendapat jatah redistribusi tanah. Kelima, terkait 8 orang petani yang dikriminalisasi, bahkan sudah menjadi tersangka, KSP akan berkomunikasi dengan berbagai pihak supaya petani tidak dikriminalisasi. “Kami akan komunikasikan ke berbagai pihak  yakni POLDA JABAR dan POLRES Cianjur untuk menghentikan kriminalisasi,” pungkas Usep.