28 Februari hingga 1 Maret 2022 pihak ahli waris tambak kerapu dan masyarakat Dusun Cumpleng, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan melakukan aksi memblokade jalan. Jalan yang diblokade oleh ahli waris bersama masyarakat Cumpleng adalah jalan pribadi milik Ibu Sarbuning yang dikuasakan penuh kepada Almarhum Muntaha, selaku ahli waris yang juga penyewa tambak. Selama sembilan tahun Ahli Waris mengiklaskan jalan tersebut untuk di pakai PT. SBM (Killy Candra & Matt kayne) untuk menjalankan aktifitas usaha budidaya ikan kerapu di lahan yang kini berkonflik.

Aksi blokade jalan yang dilakukan Masyarakat Cumpleng meletus, lantaran konflik yang terjadi dengan PT. Sumatera Budidaya Marine (SBM). Pihak ahli waris dan masyarakat merasa bahwa pihak PT. SBM tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut. Ketika mediasi pada 24 Februari dengan PT. SBM. Perusahaan tersebut terus bersikukuh bahwa lahan tambak Killy dan Muntaha (KM) 1 (red-lahan tambak yang sedang berkonflik) seratus persen milik perusahaan. Semetara ahli waris Almarhum Muntaha tidak diberikan hak-haknya atas tambak tersebut, bahkan sempat diusir oleh pihak PT. SBM.

Padahal pihak ahli waris dan masyarakat ketika mediasi menyampaikan hanya menuntut haknya. Sebab sesuai dengan sejarah kerjasama tambak tersebut Almarhum Muntaha pada Februari 2011, menyewa tambak milik Muhaji. Dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak mulai dioperasikan, yaitu pada bulan September 2012 sampai dengan bulan september 2017 dengan harga sewa sebesar Rp. 120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah). Lalu, pada akhir Februari 2011, Killy Chandra (direktur PT. SBM) datang dan menemui Muntaha. Kala itu, Killy memohon kepada Muntaha supaya diizinkan dan dapat berkerjasama di tambak yang telah disewa untuk budidaya ikan kerapu.

Akhirnya, 4 Maret 2011 Muntaha menyetujui hal tersebut. Mereka membuat Perjanjian secara lisan yang intinya Killy selaku pihak kedua akan mengganti 50% sewa tambak kepada Muntaha selaku pihak pertama untuk memulai kerjasama tersebut dengan biaya 50%:50%. Keuntungan nantinya juga akan dibagi sama rata dan usaha tersebut dinamai Killy dan Muntaha (KM) 1.

Hingga pada 9 Februari 2015, Muntaha menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan anak Killy yakni Matt Kayne terkait pemanfaatan 2 (dua) bidang tanah tambak. Sebelumnya tanah tersebut telah di sewa oleh Muntaha dengan memakai uang tengah, hasil usaha budi daya ikan kerapu yang ada di tambak KM-1. Anehnya dalam perjanjian kerjasama tersebut tertulis bahwa pembagian hasil di KM-2 adalah 70% hak Matt Kayne dan 30% adalah hak Muntaha. Padahal tambak KM-2 tersebut disewa memakai hasil usaha di KM-1, yang modal maupun perjanjiannya adalah 50% menjadi hak Muntaha dan sisanya hak Killy.

Akibat dari adanya keanehan di dalam perjanjian tersebut, konflik mulai bergemercik, di tambah lagi hingga tahun 2017, Muntaha tidak pernah diberikan laporan keuangan. Tiap kali diminta Killy selalu mengelak dan menolak untuk memberikannya dengan alasan bahwa usaha tersebut masih rugi. 

Akhirnya pada 13 Februari, Killy memberikan laporan keuangan kepada Muntaha melalui email info@sbmgroup.co.id. Akan tetapi setelah dicermati laporan tersebut terdapat beberapa kejanggalan, salah satunya yang paling menonjol adalah masalah harga ikan yang tanpa ada kesepakatan. Killy membuat harga sepihak yaitu sebesar Rp80.000/kg. Padahal harga dipasaran yang ada di pembudidaya ikan kerapu cantik pada tahun 2013-2014 adalah sebesar Rp125.000/kg.

Konflik pun terus terjadi hingga Agustus 2020, Killy melalui pengacaranya menemui Muntaha untuk melakukan pemberhentian kerja sama. Pada 2 Desember 2020 terjadi kesepakatan, antara Muntaha dengan Killy melalui pengacaranya Harimuddin sebagaimana termaktub dalam “Surat Pernyataan Bersama dan Perjanjian Pembagian Ikan” yang masih tersisa dan belum dipanen dibagi 70% menjadi hak Killy dan 30% menjadi hak Muntaha. Sedangkan untuk aset tambak para pihak sepakat untuk tidak menggunakan ataupun menyewakan kepada pihak lain terlebih dahulu (status quo). Sampai ada kesepakatan pembagian asset tambak baik di KM-1 maupun KM-2.

Namun, meskipun sudah ada kesepakatan bahwa masing-masing pihak tidak dapat memakai tambak atau status quo, pihak PT. SBM sampai batas waktu yang ditentukan tetap menggunakan lahan tambak KM-1, KM-2. Bahkan pihak PT. SBM berusaha memakai kolam-kolam tambak semuanya. Akhirnya, tindakan PT. SBM diikuti oleh Ahli waris dengan memakai sejumlah kolam tambak yang sama.

Pada  situasi yang masih dalam status quo, Muntaha meninggal dunia. Saat itulah Killy memanfaatkan dan mengklaim bahwa tanah tambak tersebut sepenuhnya miliknya. Ia pun sempat beberapa kali mengirimkan somasi kepada ahli waris Muntaha. Pihak pengacara ahli waris juga membalas somasi tersebut, sebab tanah tambak tersebut masih ada hak milik dari Muntaha bukan sepenuhnya milik dari Killy. Hingga 15 Desember 2021, ahli waris Muntaha menerima informasi dari Polres Lamongan, pihak Killy dan anaknya yang bernama Matt Kyne dan Michael telah melaporkan para ahli waris almarhum Muntaha ke Polda Jawa Timur dengan pasal penyerobotan tanah/penguasaan tanah tanpa hak. Laporan tersebut saat ini berada di Polres Lamongan karena dari Polda Jawa Timur dilimpahkan ke Polres Lamongan.

Tak sampai di situ, pada14 Januari 2022, pihak Killy bersama dengan PT. SBM melakukan pengukuran lahan tambak secara sepihak. Ia bahkan datang bersama dengan 2 truk brimob lengkap dengan senjata laras panjang. Saat itu masyarakat dusun Cumpleng, Desa Brengkok merasa diintimidasi dan sangat tidak menghormati adat istiadat dan kearifan lokal yang ada di Dusun Cumpleng.

Khoirul Amin selaku pengacara ahli waris pun mengatakan sengketa tanah tambak antara ahli waris almarhum Muntaha dengan Killy Chandra dan anaknya, ini kan sudah masuk di ranah Pengadilan. “Mestinya mereka semua menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan bukan malah memaksakan kehendak, melakukan pengukuran sepihak, dan memanfaatkan kekuasaannya,” tambah pengacara yang saat ini juga menjabat sebagai Sekjend PP GPI tersebut.

Pengacara Ahli Waris bersama dengan Masyarakat Pribumi Bangkit saat melakukan blokade jalan ke tambak agar PT. SBM tidak bisa mengakses.

Setelah pengukuran sepihak itu berhasil digagalkan oleh ahli waris dan masyarakat Dusun Cumpleng, pada 24 Februari dilakukan mediasi di Pengadilan. Masyarakat yang merupakan para petambak yang selama ini juga dirugikan oleh PT. SBM juga datang bersama-sama Ahli Waris Almarhum Muntaha dalam sidang mediasi tersebut, Killy yang merupakan direktur PT. SBM masih bersikukuh bahwa KM-1 sepenuhnya miliknya, sehingga mediasi berujung deadlock

Menurut Mas’Udi AM, selaku sekretaris KM-1 dan KM2, menjelaskan “berdasarkan Laporan Pembukuan yang diterima oleh ahli waris bahwa pembelian lahan tambak KM-1 menggunakan uang tengah dari hasil budidaya ikan kerpu antara almarhum Mutaha dan Killy Candra (PT. SBM).


Masyarakat dan ahli waris yang geram akhirnya melakukan aksi pemblokiran akses jalan ke KM-1. Pemblokiran jalan tersebut dilakukan masyarakat agar memberikan pelajaran kepada PT SBM agar tidak semena-mena dan menghormati adat-istiadat masyarakat Dusun Cumpleng, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan yang selama ini memberikan akses jalan Dusun dan Jalan pribadi untuk dipakai menjalankan Usaha PT. SBM.

Khoirul Amin juga mengatakan jalan tersebut merupakan jalan milik warga bernama Sarbuning yang disewa oleh Muntaha. Ia juga menjelaskan, selama 9 tahun disewa oleh Muntaha dan PT SBM selalu diberikan akses cuma-cuma untuk melewati jalan ini. “Saat ini PT. SBM sudah keterlaluan maka masyarakat memutuskan untuk memblokade jalan ini,” ujarnya.

Warga yang tergabung dalam Masyarakat Pribumi Bangkit itu juga membuat pos selama proses aksi blokade jalan dilakukan. Tak hanya itu, berbagai kelompok masyarakat ikut mendukung, diantaranya Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LKPM), Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jatim, Kesatuan Pemuda Pantura Lamongan (Kapal), Madani Istitut, Forum Diskusi Poros Pantura (FDPP), Aliansi Petani Indonesia (API), dan Aliansi Lamongan Petambak Pantura (Alpatara). 

Posko Masyarakat Pribumi Bangkit

Sugiono selaku Sekretaris Daerah API Jatim menyampaikan dukungannya kepada warga yang tergabung dalam Masyarakat Pribumi Bangkit. Ia mengatakan yang dilakukan oleh PT. SBM ialah pencaplokan lahan petani. “Modus mengajak petani kerjasama usaha tambak. Setelah berjalan tiba tiba pihak PT. SBM mau Sertifikat seluruhnya. Itu merupakan kerja-kerja mafia tanah,” paparnya.

Ia juga menegaskan API akan membantu advokasi selama itu petani yang mengalami ketidakadilan. “Dalam kasus ini lawannya adalah perusahaan mafia tanah,” pungkasnya.

Mengenai sidang sengketa akan dijadwalkan pada 9 maret 2022 mendatang, dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak penggugat.

Masyarakat dan ahli waris masih pada pendirian yang sama yaitu menolak klaim sepihak dari PT BSM dan menuntut untuk haknya diberikan. Selagi itu belum terlaksana masyarakat akan terus memblokade jalan.