Aliansi Petani Indonesia menyatakan harga pembelian pemerintah atau HPP Tunggal terhadap gabah dan beras petani sudah berlangsung 46 tahun. Namun kebijakan itu tidak membuat perubahan kepada petani sehingga perlu mekanisme baru.

“HPP Tunggal tidak bisa diakomodir lagi. Sebab merugikan petani yang mempunyai kualitas gabah dan beras yang tinggi. Karena itu pemerintah harus menerapkan mekanisme HPP Multikualitas,” kata Kepala Bidang Departemen Organisasi API, Nurhadi di Jakarta, Kamis (28/5).

Senada dengan itu, Henry Sargih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, meminta pemerintah mencabut instruksi presiden tentang Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras tahun 2015. Sebab tidak efektif melindungi harga di tingkat petani.

“Pemerintah harus mengubah paradigma HPP Tunggal dan diganti dengan HPP Multikualitas karena faktanya para petani memproduksi gabah dengan berbagai macam kualitas,” katanya.

Nurhadi menambahkan banyak perbedaan gabah dan beras di lapangan, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Kalau kualitasnya tinggi maka harus diberi harga tinggi. Demikian juga sebaliknya.

Namun, kuantitas yang besar belum tentu kualitasnya tinggi sebab kadang kadar airnya tinggi. Kemudian, Nurhadi mengatakan musim panen padi di Indonesia ada 3, yaitu musim panen raya; Februari-Mei, musim gadu; Juni-September dan musim penceklik; Oktober-Januari.

“Kualitas beras di 3 musim ini sangat berbeda. Pada musim panen raya, gabahnya melimpah tapi secara kualitas lebih rendah sebab kadar airnya lebih tinggi dibandingkan musim lain. Musim gadu, jumlahnya lebih sedikit dari panen raya tapi kualitas tinggi karena kadar air lebih rendah. Musim penceklik, gabah sedikit, permintaan banyak, kualitas lebih tinggi,”

Kata Nurhadi, kualitas gabah di 3 musim itu disikapi dengan instrumen HPP yang sama dalam 1 tahun, ini sudah tidak adil. Pemerintah menutup mata dari kenyataan bahwa 3 musim berbeda mempunyai kualitas gabah berbeda.

“API meyakini bahwa instrumen ini sudah tidak relevan. Jadi pemerintah tidak memiliki alasan untuk tidak melakukan perubahan mendasar terhadap HPP karena ini terkait rangsangan pada petani,” kata Nurhadi.

Selain itu, SPI meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja Bulog mengingat harga beras saat ini sudah tinggi. Karena itu, jika tidak segera dilakukan penyerapan besar-besar oleh Bulog maka pada masa musim penceklik harga beras akan melonjak, kata Henry.[*]

SUMBER: http://geotimes.co.id/petani-desak-pemerintah-terapkan-hpp-multikualitas/