Nasib Buram Petani dan Peternak di Tengah Pandemi COVID-19 Baca selengkapnya di artikel “Nasib Buram Petani dan Peternak di Tengah Pandemi COVID-19”

tirto.id – Sejak diumumkan pasien pertama positif oleh presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020, Kementerian Pertanian rajin bikin kampanye di akun twitternya. Mulai dari kampanye manfaat buah dan rempah-rempah untuk menangkal virus corona, himbauan physical distancing, hingga kepastian stok bahan baku pokok pangan aman sampai bulan Agustus 2020. Sayangnya, dari semua kampanye itu tidak ada informasi dampak wabah COVID-19 terhadap para petani dan peternak.

Dari 68 postingan terkait COVID-19, satu di antaranya terkait harga pangan di Pasar Mitra Tani/ TTIC pesan via Gofood. Beras Rp8.880 per kilogram (kg), ayam Rp30.000/kg, minyak goreng Rp11.000/kg, gula Rp12.500/kg, cabai rawit Rp35.000/kg, cabai panjang Rp25.000/kg, daging Rp75.000/kg, telur Rp22.000/kg, dan bawang merah Rp35.000/kg. Jika melihat harga yang ditetapkan Kementerian Pertanian, angka tersebut bisa membuat petani tersenyum. Tapi realitasnya tidak demikian, para petani hortikultura dan peternak ayam ras menjerit karena hasil panen yang melimpah tidak dibarengin dengan permintaan pasar.

Kondisi ini terjadi karena dampak wabah virus COVID-19 menghantam pertani dan peternak ayam di pulau Jawa. Sholeh Iskandar, petani cabai Desa Kiarasari, Bogor mengatakan wabah virus COVID-19 berdampak pada jadwal operasional Pasar Bogor yang biasanya 24 jam, kini dibatasi hanya 10 jam. Dari jam 4 sore sampai dengan jam 2 pagi. Sebelum wabah, harga cabai merah keriting dipatok Rp40-50 ribu per kilogram. Tapi saat ini harga cabai turun drastis menjadi Rp10 ribu per kilogram.

“Dengan harga murah saat ini petani juga kesulitan untuk menjual hasil pertaniannya. Sebab minimnya permintaan. Apalagi setelah ada pembatasan waktu operasional pasar,” kata Sholeh saat dihubungi Tirto, Sabtu (11/4/2020). Penjualan hasil panen cabai petani akan bertambah sulit ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diberlakukan pada Rabu (15/4/2020).

Memang, wilayah kabupaten Bogor tidak menerapkan PSBB di seluruh wilayah, PSBB hanya berada di 11 dari 40 kecamatan yang masuk zona merah penyebaran COVID-19. Sholeh menambahkan harga cabai turun Rp10 ribu per kilogram pada tingkat petani karena tengkulak yang mematok harganya.

Beberapa petani terpaksa menjual ke tengkulak karena akses lokasi pasar yang jauh dengan desa dan khawatir merugi lebih besar. Jarak Desa Kiarasari, tempat Sholeh menanam cabai ke Agen Pupuk di kecamatan Sukajaya harus menempuh jarak 21 kilometer, sedangkan ke ibu kota kabupaten sekitar 90 kilometer.

“Petani enggak mau cabainya busuk, tapi dijual harganya murah banget,” kata Sholeh yang memiliki luas lahan 2 hektare. Ia menambahkan hasil pertanian yang dijual ke Tengkulak dikirimkan ke Pasar Bogor, Pasar Rakyat Leuwisadeng dan Pasar Lama Cigudeg. Tiga lokasi pasar tersebut berada di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

Petani di wilayah Bogor Barat ini pun menyiasati penjualan cabai secara online agar rugi tidak bertambah besar. Pada 13 Januari 2020, Sholeh berhasil menjual 80 kilogram cabai merah kepada warga satu desa dengan harga di bawah pasar yakni Rp20 ribu per kilogram. Jumlah tersebut kecil bila dibandingkan dengan penyerapan di pasar tradisional, tapi sebagai petani skala kecil, Sholeh tak punya pilihan lagi.

Nasib Petani Bergantung Pada Jakarta Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) mencatat, kebutuhan pangan khususnya cabai untuk Jakarta mencapai 80-100 ton per hari. Untuk memenuhi pasokan itu, Jakarta bergantung pada daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Namun, dengan kondisi wabah COVID-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta membuat permintaan cabai menurun menjadi 20-25 ton per hari.

Ketua Umum AACI Abdul Hamid mengatakan saat ini petani memanen cabai 200 ton per hari. Melimpahnya produksi cabai untuk memenuhi kebutuhan pangan Provinsi Jakarta dalam menyambut bulan ramadan dan lebaran. Dia menambahkan wajar petani cabai meningkatkan produksi dua kali lipat sebab pasar terbesar pangan berada di Jakarta. “Kalau kondisi saat ini kebutuhan cabai 20-25 ton per hari.

Sementara panen petani sekarang bisa mencapai 200 ton per hari. Ini yang saya khawatirkan, jangan sampai petani cabai rugi,” kata Hamid kepada Tirto, Jakarta, Senin (13/4/2020). Penurunan permintaan cabai, lanjut Hamid, dikarenakan sebagian besar rumah makan, hotel dan tempat kuliner lainnya tutup. Akibatnya kebutuhan cabai sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Oleh karena itu, asosiasi mencari jaringan baru untuk distribusi cabai yang melimpah. Salah satunya dengan bekerja sama dengan platform start up untuk memasarkan hasil pertanian kepada masyarakat. Hamid menegaskan akan memasok hasil pertanian lewat platform start up, tapi dia menyarankan untuk tidak menjual dengan harga mahal seperti di pasar tradisional. Misalnya, kalau ambil untung Rp10 ribu per kilogram, dia hanya bisa jual 100 kilogram.

Tapi ketika mengambil untung Rp5 ribu per kilogram, platform bisa menjual satu ton. Saat ini, kata Hamid, permintaan cabai untuk perusahaan platform start up naik 30-40 persen. Bila biasanya 1 ton per hari menjadi 1,4 ton. Dampak lain COVID-19 adalah buruh kerja yang memanen hasil cabai takut keluar rumah ketika pekerja dari Jakarta pulang ke desa, sebab ada kekhawatiran membawa virus COVID-19. Dampak selanjutnya, pada bulan Mei akan banjir cabai besar-besaran sebab ada 12 ribu lahan cabai yang akan panen raya.

Saat ini, kata Hamid, harga cabai merah besar berjatuhan seperti di pinggiran Kota Malang dipatok Rp7 ribu per kilogram. Kemudian cabai keriting Rp10 ribu per kilogram di Kota Malang dan Pasuruan. Jika harga cabai di tingkat petani tetap di angka Rp10 ribu per kilogram, maka petani akan menangis. Hamid menjelaskan modal petani untuk menanam cabai sampai panen membutuhkan biaya Rp13 ribu per kilogram. Bila harga pasar di bawah itu, otomatis petani akan merugi. Dampaknya tidak bisa membayar kredit usaha rakyat (KUR).

Kondisi itu membuat petani enggak bisa menanam cabai di bulan enam dan tujuh karena tidak ada modal lagi, sementara untuk mengambil KUR harus melunaskan terlebih dahulu. “Petani ini ada yang modalnya pinjaman. Pemerintah bilang ada relaksasi KUR, tapi saya lihat relaksasi tidak banyak membantu juga. Relaksasikan utangnya tetap, hanya diperpanjang tenornya aja. Mau dapat untuk petani hidup aja enggak bisa, gimana mau bayar utang. Ini yang repot,” kata Hamid.

Bukan hanya petani cabai yang terdampak wabah COVID-19, petani jagung di Lamongan dan peternak ayam ras di Jombang, Jawa Timur juga kena. Rifai, pria yang sudah 20 tahun bergelut menjadi petani Hortikultura ini mengatakan hasil panen jagung diperuntukkan bagi pasar ekspor dan pakan ternak dalam negeri. Tapi sampai saat ini, tidak ada pembeli baik dari pabrik maupun pengepul untuk menyerap hasil panen jagung. Kondisi ini sudah berlangsung selama satu bulan terakhir.

Jika pun ada yang beli harganya murah sekali, dari Rp4.500 per kilogram menjadi Rp3.000 per kilogram. Biasanya kata Hamid, musim panen jagung pabrik-pabrik pakan ternak akan menyerap hasil panen tapi kondisinya pabrik menghentikan pasokan karena dampak COVID-19. Persoalan lainnya, buruh kerja untuk memetik hasil panen pun sulit ditemui karena mereka khawatir terkena COVID-19.

“Sekarang petani itu banyak yang membiarkan tanaman jagung masih di kebun meskipun sudah waktunya panen,” kata Rifai yang memiliki lahan seluas satu hektar. Sahrial Asro, Peternak Ayam Jombang mengatakan sebelum ada wabah COVID-19, usaha ternaknya bisa menjual ayam potong sebanyak 50-70 ton per hari untuk pedagang di Pasar Jombang dan Pasar Mojokerto. Tapi kondisi saat ini, Asro hanya mampu menjual 10-25 ton per hari. Dampak wabah asal Wuhan ini membuat distribusi ayam berantakan. Meski Pasar Jombang belum menerapkan PSBB, pemerintah daerah sudah membatasi waktu operasional pasar sampai jam 6 sore.

Dampaknya penyerapan hasil panen ayam broiler di pasar tradisional menurun, hal ini diperparah dengan pengunjung yang pergi ke pasar juga sedikit. Pembatasan operasional pasar pun terjadi di Kabupaten Jember, Bojonegoro dan Cirebon “Orang mau keluar juga takut akhirnya daya belinya menurun. Sedangkan produksi ayam broiler di perternakan banyak,” kata Asro akhir pekan lalu kepada Tirto.

Dampak dari menurunnya permintaan membuat para tengkulak melakukan negosiasi harga kepada peternak ayam. Satu kilogram, tengkulak mematok harga Rp6-7 ribu. Sementara rumah pemotongan ayam (RPA) mematok harga Rp8-9 ribu per kilogram. Kondisi itu, kata Asro berlangsung selama dua Minggu. Padahal harga pokok penjualan (HPP) ayam broiler diangka Rp18.200 per kilogram.

Pada saat harga RPA lebih tinggi dibandingkan tengkulak, peternak ayam berlomba-lomba menjualnya kepada penawar yang lebih tinggi. Jika dibeli RPA, mungkin ayam broilernya dikirim untuk kebutuhan warga Jakarta. Sisanya untuk warga Surabaya, Jombang, Mojekerto, dan Sidoarjo. Sekarang, harga ayam kembali ke angka Rp15 ribu per kilogram, Asro berharap kondisi tersebut membaik sampai menuju angka HPP.

Intervensi Untuk Selamatkan Petani Penerapan PSBB membuat ekspedisi pengangkut logistik pangan takut tidak diizinkan masuk ke daerah tujuan. Padahal dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 disebutkan pengecualian bagi angkutan pangan. Sayangnya kondisi di lapangan tidak sejalan dengan kemauan pemerintah.

Di Lamongan contohnya, Rifai mengatakan pemerintah desa melakukan pembatasan bagi orang luar yang masuk wilayahnya untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Pembatasan itu bagus, sayangnya perlakuan itu juga berlaku bagi pedagang. Mereka yang mau beli hasil panen jagung harus diperiksa dan dikarantina terlebih dahulu oleh pihak desa. Dampaknya, pedagang yang niatnya membeli hasil petani itu enggan masuk ke wilayah tersebut. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengakui menerima laporan seperti itu di lapangan. Bahkan laporan terbaru dari pemerintah Cianjur bahwa angkutan pangan berupa beras tidak bisa di bawa keluar lagi dengan alasan pembatasan, alhasil angkutan pangan tersebut kembali lagi ke Cianjur.

“Pemerintah pusat sudah memberikan pengecualian bagi angkutan logistik pangan. Tolong dong diikuti oleh semua pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa. Saya kadang mendengarkan laporan itu miris,” kata Agung kepada Tirto, Selasa (14/4/2020). Pemerintah daerah boleh melakukan PSBB, tapi yang perlu diingat tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi sendiri. Misalnya, Jakarta, kebutuhan pangan hampir 98% bergantung sama daerah penyangga seperti Kerawang, Lembang, Bogor, Bekasi dll.

Jika semua dilarang, pertanyaannya, siapa yang mengangkut bahan pokok pangan untuk warga Jakarta? Sementara itu, pemerintah pusat harus melakukan intervensi di lapangan terkait penyelamatan hasil panen petani. Abdul Hamid mengatakan, pertama Kementan harus memasarkan hasil panen petani cabai yang melimpah dengan cara mewajibkan para ASN di Kementan, Kementerian Perdagangan, PNS DKI dan pemerintah daerah lainnya untuk membeli hasil panen petani.

Seminggu, cukup membeli setengah kilogram dengan harga di bawah pasaran Rp10-15 ribu per setengah kilogram. “ASN bisa beli setengah kilogram saja dengan harga Rp10-15 ribu aja sudah sangat membantu sekali petani,” kata Hamid. Kedua, pemerintah harus membuat terobosan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani cabai.

Sebab di daerah mengeluhkan belum ada petunjuk pelaksanaannya dari pusat. Relaksasi KUR tidak sekadar memperpanjang tenor utang, tapi menjamin adanya modal bantuan meskipun belum bisa menyelesaikan KUR sebelumnya. Ketiga, menyelesaikan anomali harga hasil panen di tingkat petani dengan di pasar. Harga cabai di tingkat petani sebesar Rp10 ribu per kilogram, sedangkan di tingkat pasar sudah mencapai Rp40-50 ribu per kilogram.

Menanggapi omongan Hamid ini, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi meyakini masalah bakal bisa diatasi. Misalnya soal KUR, Agung bilang masalah akan selesai ketika Kementan menyerap hasil panen petani dengan harga yang wajar. Namun pada saat yang sama Agung mengaku bahwa penyerapan kementan tidak bisa sebesar yang para pedagang pasar tradisional lakukan.

Meski tak memiliki jawaban soal besaran penyerapan hasil panen cabai, Agung mengklaim paling tidak Kementan bisa mengontrol harga cabai di petani. Kemudian terkait anomali harga di tingkat petani dan pasar, Agung mengatakan bekerja sama dengan Satgas Mafia Pangan untuk mengawasi harga di pasar. Dia mengklaim harga di retail modern sudah mengikuti acuan harga pemerintah semua.

Sedangkan persoalan di pasar tradisional harus diawasi bersama Kementerian Perdagangan. “Pasar tradisional sedikit terbuka, memang tidak bisa sempurna amat tapi kita terus awasi,” kata Agung. Kementan boleh mengklaim sudah berusaha menyerap hasil panen dengan harga wajar atau balik modal, namun faktanya sudah ada petani dan peternak mulai berhenti produksi karena harga jual di pasar tidak sesuai. Di antaranya petani sayuran di Desa Kiarasari sebanyak 15-18 orang, lalu peternak ayam di Jombang 90 persen gulung tikar dari 220 pengusaha ternak ayam.

Begitu pula petani cabai. “Kalau gulung tikar sudah mulai banyak. Ini akan bertambah ketika harga cabai stagnan Rp10 ribu perkilogram,” kata Hamid.

(tirto.id – Indepth) Reporter: Reja Hidayat Penulis: Reja Hidayat Editor: Mawa Kresna

Baca selengkapnya di artikel “Nasib Buram Petani dan Peternak di Tengah Pandemi COVID-19”, https://tirto.id/eNpo

Baca selengkapnya di artikel “Nasib Buram Petani dan Peternak di Tengah Pandemi COVID-19”, https://tirto.id/eNpo

Baca selengkapnya di artikel “Nasib Buram Petani dan Peternak di Tengah Pandemi COVID-19”, https://tirto.id/eNpo

Baca selengkapnya di artikel “Nasib Buram Petani dan Peternak di Tengah Pandemi COVID-19”, https://tirto.id/eNpo

Baca selengkapnya di artikel “Nasib Buram Petani dan Peternak di Tengah Pandemi COVID-19”, https://tirto.id/eNpo

Read More

Apakah Beras Organik Lebih Enak ?

Apakah Beras Organik Lebih Enak ? Begini Kata Chef Indra Wahyudi

surabayaonline.co -Beras organik adalah beras yang dihasilkan dari proses Pertanian Organik, sedangkan Pertanian Organik adalah sistem budidaya yang mengandalkan hanya dari bahan-bahan alami.

Jadi beras organik ini, dihasilkan dari

  1. Bibit lokal non transgenik
  2. Dipupuk menggunakan pupuk organik seperti pupuk kompos, pupuk hayati atau lainnya
  3. Air dan udara juga dipastikan tanpa ada kontaminan (zat yang tidak dikehendaki / berbahaya)
  4. Untuk menghilangkan hama digunakan bahan alami pula seperti daun-daun atau buah yang difermentasi
  5. Untuk pasca panen tidak menggunakan poles, pengawet, pemutih, pengharum atau lainnya

Dengan cara diatas maka akan didapatkan beras dengan kontaminan jauh lebih sedikit, sehingga beras ini aman dan sehat untuk dikonsumsi. Secara ekosistem juga baik, karena unsur hara tanah tetap terjaga, serangga yang masih dibutuhkan untuk alam tidak ikut mati dan seterusnya.

Untuk masalah kesehatan beras full organik atau pro organik (diproses Semi Organik) tidak perlu diragukan lagi, namun bagaimana dengan cita rasa beras organik bila dibandingkan dengan beras non organik ? berikut ini penjelasan Chef Indra Wahyudi yang biasa dipanggil dengan cak Blangkon.

“Alhamdullilah mbak, saya sudah mencoba beberapa jenis beras full organik maupun pro organik, jadi saya bisa memberikan opini saya. Insyaallah  tidak hanya cita rasanya saja, tapi akan saya bahas mulai dari warna, texture, aroma dan rasanya” kata Chef Indra saat menemui Pengurus API (Aliansi Petani Indonesia) Jawa Timur. Minggu (5/4) di Surabaya

Naning dan Atik sebagai pengurus API Jawa Timur bertemu dengan  Chef Indra dalam rangka menggali opini beras organik dari sisi chef, disamping itu juga mengundang chef Indra untuk memberikan pelatihan bagi para petani dan peternak dalam rangka pasca panen sehingga bisa

Pertama adalah dari warna, menurut chef Indra Wahyudi ada beberapa (sebagian kecil) beras organik itu warnanya kusam, itu wajar karena beras organik tanpa poles atau pemutih, tapi bagi Chef Indra hal ini tidak menjadi masalah, dengan menambahkan air jeruk nipis setengah potong kedalam rice cooker, maka setelah matang nanti nasinya akan terlihat putih bersih dan tahan lama.

Kedua mitos beras organik texturenya lembek, menurut chef Indra beras organik dan beras non organik, keras lembeknya bergantung pada jumlah air, bila dinilai nasinya terlalu keras maka bisa ditambahkan air, untuk hasil yang maksimal chef Indra menyarankan menggunakan air isi ulang.

“Masing masing beras ada cirinya sendiri, ada yang suka air ada yang tidak suka air, harus dicoba dulu, diberikan 250 cc bagaimana hasilnya, kalo nasi dirasa keras bisa ditambahkan air lagi, misal 300 cc dan seterusnya, pakai air isi ulang ya” ujar chef yang biasa dipanggil cak Blangkon

Ketiga, mitos beras organik tidak ber aroma. Chef Indra Wahyudi mengatakan bahwa beras organik justru saat matang keluar aromanya, namun aromanya adalah aroma khas nasi matang bukan aroma pandan.

“Bila menginginkan aroma pandan, ya gampang, tambahkan ke rice cooker daun pandan satu lembar, nanti tercium aroma pandannya ” demikian kata chef Indra memberikan tipsnya

Nah terus rasanya Bagaimana …?

Menurut chef Indra wahyudi rasa antara beras organik dan non organik kurang lebih sama, apalagi bila nasi itu dimakan bersama masakan lain, peran bumbu menjadi penting karena akan mendominasi rasa masakan.

“Untuk rasa kurang lebih sama antara beras organik dan non organik, apalagi yang kita makan bukan nasi doang, ada sambal, ada kuah, ada pula nasi goreng, jadi bumbu masakanlah yang lebih dominan dirasakan” jelas chef Indra.

Lebih jauh chef Indra Wahyudi menyarankan, kalo berasnya organik, sayurnya juga organik, maka jangan lupa prosesnya dan alatnya juga harus sehat pula, dalam hal ini proses pembuatannya harus higienis dan alat yang dipakai hendaknya Stainless bukan aluminium.

“Dan terakhir pilih juga bumbu yang sehat ya” kata chef Indra menutup pertemuan.

(*adi)

SUMBER:
https://surabayaonline.co/2020/04/07/apakah-beras-organik-lebih-enak-begini-kata-chef-indra-wahyudi/

Read More

wabah Covid-19 yang semakin meluas, petani digusur perusahaan

Pernyataan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria

Duka di wilayah konflik agraria kembali terjadi.

Ditanamkan krisis pangan akibat wabah Covid19 yang makin meluas, petani digusur perusahaan perkebunan. Kabar yang diterima dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sumatra Selatan dan Komite Reforma Agraria Sumatra Selatan (KRASS), PT. Artha Prigel menggusur secara paksa petani di Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan. Penggusuran tersebut didukung oleh perusahaan keamanan, preman sewaan dan aparat kepolisian.

PT. Artha Prigel merupakan anak perusahaan PT. Grup Bukit Barisan Indah Permai, dari Grup Sawit Mas.

Petani yang menolak tanahnya digusur mencoba menggantikan terjadi bentrokan antara pihak kedua. Melawan, dua orang petani, yaitu Suryadi (40) dan Putra Bakti (35) tewas di tempat. Sementara dua lainnya, Sumarlin (38) dan Lion Agustin (35) mengatasi luka parah akibat bacokan senjata tajam. Hingga kabar diterima masih dalam kondisi kritis di rumah sakit.

Tindakan penggusuran dan brutalitas yang dilakukan PT. Artha Prigel didampingi oleh aparat kepolisian di Indonesia. Kejadian ini juga menambah daftar panjang letusan konflik agraria di Indonesia yang beralih korban dari pihak petani.

Di tahun 2019 saja, terjadi 279 letusan konflik agraria di Indonesia, 87 di antara terjadi di wilayah akibat penggusuran dan intimidasi yang dilakukan perusahaan perkebunan. Kejadian ini melibatkan lebih banyak korban dari pihak petani dan masyarakat adat atas tindakan perlawanan dan kriminalisasi yang dilakukan perusahaan dan aparat. Sebanyak 258 orang menolak kriminalisasi, 211 orang dianiaya, 24 orang tertembak dan 14 orang menolak.

Sangat disayangkan, di tengah-tengah masalah krisis akibat wabah Covid19 yang terus meluas, lembaga investasi yang mendukung kepolisian menentang pembuatan lapangan.

Seharusnya, perusahaan-perusahaan perkebunan, otoritas keamanan pemerintah daerah tidak melakukan langkah-langkah kontraproduktif di wilayah-wilayah konflik agraria dan tanah masyarakat.

Dalam situasi ancaman pandemi virus dan krisis ekonomi seperti ini, perusahaan-perusahaan besar yang selama ini sudah mendapatkan banyak keistimewaan dari kebijakan pemerintah justru seharusnya turun tangan membantu Negara menghadapi wabah, ancaman krisis pangan dan ekonomi nasional.

Bukan melakukan tindakan yang memancing kemarahan petani dan masyarakat kelas bawah. Jika pemerintah tidak tegas menyikapi situasi ini, maka kebijakan social distancing guna mencegah penyebaran wabah tidak lah akan efektif. Karena aparat di bawah justru melegitimasi perusahaan membuat kekacauan dan keresahan di bawah.

Kejadian di Lahat ini menunjukkan ada pengkhianatan di masa prihatin atas corona dengan hawa nafsu bisnis, dengan menghalalkan nyawa. Kelompok swasta seperti perusahanaan seharusnya meliburkan diri turut serta dalam masa tenang cegah virus, bukan justru membunuh. Polisi seharusnya turut serta dalam kerja Negara untuk memaksimalkan pencegahan virus, menyelamatkan nyawa bukan justru melibatkan diri melakukan kekerasan terhadap rakyat. Pelaku Kebiadaban ini harus dihukum berat!

Atas situasi tersebut, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mengutuk keras tindakan tak berperikemanusiaan yang dilakukan perusahaan yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa petani pada hari ini. Oleh sebab itu, kami bersikap dan menuntut:

1. Pemerintah pusat dan daerah harus tegas melindungi hak petani atas tanah dengan segera menghentikan penggusuran yang dilakukan oleh PT. Artha Prigel;

2. Menangkap pelaku dan mengusut tuntas tindakan brutalitas yang dilakukan perusahaan yang telah menganiaya dan menewaskan petani.

3. Memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang sengaja memancing keresahan, menggunakan kekekerasan dan memobilisasi penggusuran, di tengah situasi krisis yang mengancam negara dengan cara mencabut HGU perusahaan;

4. Kapolri segera lakukan tindakan tegas kepada anggotanya karena telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.: Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid19).

5. Tegakkan Perpres Reforma Agraria dengan melindungi dan menjamin hak-hak rakyat atas tanah pertanian dan wilayah hidupnya, hentikan cara-cara kerasan dan keberpihakan aparat terhadap perusahaan di wilayah-wilayah konflik agraria.

Kami akan melihat langkah konkrit dan keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam merespon tuntutan di atas. Atau kami bersama serikat-serikat tani akan menyalakan tanda bahaya di wilayah-wilayah konflik agraria, memastikan tak ada lagi perampasan tanah dan kekerasan oleh perusahaan yang dibekingi aparat.

Demikian pernyataan sikap ini sampaikan agar menjadi perhatian semua pihak.

Tanah Untuk Rakyat, Bukan Investor!

Jakarta, 21 Maret 2020
Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

1. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
2. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
3. Persatuan Pergerakan Petani Indonesia (P3I)
4. Yayasan Pusaka
5. Sajogyo Institute
6. Lokataru Foundation
7. Solidaritas Perempuan
8. Bina Desa
9. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
10. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara)
11. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
12. Sawit Watch
13. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
14. Indonesian Human Rights Commitee for Social Justice (IHCS)
15. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
16. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
17. HuMa
18. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
19. Serikat Petani Indonesia (SPI)
20. Aliansi Petani Indonesia (API)
21. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
22. Link-Ar Borneo

Kontak:
Benni Wijaya (KPA): 0853 6306 6036
Untung Saputra (KPA Sumsel): 0812 1070 4953
Dedek Chaniago (KRASS): 0853 7818 5071

Read More

WTO Menggugat, Omnibus Law Menjawab

SIARAN PERS Untuk disiarkan segera

 

WTO Menggugat, Omnibus Law Menjawab:

Kedaulatan Pangan Nasional dan 27 Juta Petani Terancam

Jakarta, 12 Maret 2020 – Undang-Undang Omnibus “melucuti” empat undang-undang penting sektor pangan yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura sebagai jawaban atas Putusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akibat kekalahan Indonesia dari gugatan Amerika Serikat, Selandia Baru dan Brasil terkait dengan kebijakan impor pangan. Amerika Serikat, Selandia Baru dan Brasil Peraturan penting di Indonesia masih berlaku pada saat panen raya dan saat kebutuhan pangan dalam negeri masih terpenuhi oleh produksi dan penyediaan pangan nasional.Bagi negara-negara hal ini meminta persetujuan dengan WTO yang meminta Indonesia lebih lanjut meminta izin. Melalui panel Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO negara-negara yang meminta agar Indonesia dalam frasa “dalam negeri” pada artikel yang dilanjutkan di empat bahan UU tersebut. Sementara frasa tersebut mendukung dan membantu kepentingan nasional yang tak lain merupakan mandat konstitusi.

 

Dalam konferensi pers bersama Bina Desa Sadajiwa, Lembaga Keadilan Global (IGJ), Aliansi Petani Indonesia (API), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Fian Indonesia, Jaringan Komunitas Swabina Pedesaan (JKSP), Jaringan Perempuan Pedesaan Nusantara (JPP Nusantara) ), Kamis (12/3), Ketua Pengurus Bina Desa, Dwi Astuti mengatakan “Pembangunan pertanian-pangan yang bertumpu pada pembangunan pertanian asing dan penting akan memperburuk dengan makanan yang pada umumnya diderita oleh perempuan dan anak dihilangkan, keselamatan perempuan serta pengalaman yang beragam, baik perempuan maupun perempuan dalam pelengkap hayati dan kekayaan alam, juga ikut dilucuti “

 

Revisi atas UU yang dikeluarkan dalam UU Omnibus (RUU Cipta Kerja) terbukti akan melonggarkan aturan impor pangan. Dalam UU Pangan, pada pasal 1 nomor 7 tentang resolusi Mengajukan Pangan, izin menyetujui perbedaan persyaratan dan ketentuan penting, maka dapat dilakukan terkait dengan dana hasil Produksi Dalam Negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi. Sementara dalam Hukum Omnibus syarat dan ketentuan tersebut dihilangkan. Terkait kedudukan pangan hasil penting menjadi sederajat dengan pangan hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Selain itu, pasal 14, 15, 36, 39 dan seterusnya, yang sepenuhnya menganulir semangat perlindungan dan pengutamaan produksi dalam negeri. RUU Cipta Kerja juga mengubah sejumlah pasal dalam UU Perlintan, Bahkan membaca pasal 101 tentang pertahanan menuntut bagi usaha yang mengeluarkan produk pertanian pada saat kebutuhan konsumsi dalam negeri tercukupi. Hal ini berdampak pada kejatuhan harga di dalam negeri yang melepaskan kelesuan ekonomi. Pelucutan pemeliharaan pangan nasional juga meniadakan pasal 36 di UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hewani untuk masyarakat. Pasal 36A yang menyatakan persyaratan dan ketentuan ekspor ternak harus berdasarkan ketercukupan dalam negeri juga diganti. Sementara pasal 36Berbolehkan dengan perubahan signifikan yang dikeluarkan dalam UU Pangan, yaitu tak ada persetujuan untuk kondisi Pelucutan pemeliharaan pangan nasional juga meniadakan pasal 36 di UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hewani untuk masyarakat. Pasal 36A yang menyatakan persyaratan dan ketentuan ekspor ternak harus berdasarkan ketercukupan dalam negeri juga diganti. Sementara pasal 36Berbolehkan dengan perubahan signifikan yang dikeluarkan dalam UU Pangan, yaitu tak ada persetujuan untuk kondisi Pelucutan pemeliharaan pangan nasional juga meniadakan pasal 36 di UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hewani untuk masyarakat. Pasal 36A yang menyatakan persyaratan dan ketentuan ekspor ternak harus berdasarkan ketercukupan dalam negeri juga diganti. Sementara pasal 36Berbolehkan dengan perubahan signifikan yang dikeluarkan dalam UU Pangan, yaitu tak ada persetujuan untuk kondisi 

ketercukupan produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri bagi aktivitas impor.

 

Selain itu, UU Hortikultura juga diubah. Pasal 15 tidak memprioritaskan pemanfaatan sumber daya manusia dari dalam negeri. Tidak ada tafsir lain selain bahwa tenaga kerja sektor hortikultura yang berasal dari dalam negeri setara dengan luar negeri. Hal ini diperparah dengan perubahan pasal 100 tentang penanaman modal asing yang sudah tidak lagi dibatasi, dari sebelumnya maksimal 30%. Hal ini membuktikan bahwa Omnibus Law telah mengadopsi rezim pasar bebas baik itu ketetapan yang dibuat oleh WTO maupun dalam perjanjian perdagangan bebas. Rezim pasar bebas menuntut agar liberalisasi pangan di Indonesia dibuka seluas-luasnya dan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

 

Menurut Presiden FIAN Indonesia, Iwan Nurdin, “Pangan adalah hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Kewajiban melindungi ini berarti negara harus mengeluarkan peraturan atau instrumen hukum berkaitan pemenuhan hak atas pangan warganya yang berwawasan pada kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya menguntungkan individu, investor atau importir, serta melaksanakannya dengan konsisten. Omnibuslaw menghapus ini semua. Negara abai terhadap penemenuhan hak atas pangan dan menyerahkannya pada mekanisme pasar”.

 

Seiring impor pangan yang semakin dibuka lebar, ketentuan mengenai keamanan pangan impor juga akan dihapuskan. Pasal 87 RUU Cipta Kerja akan merevisi Pasal 87 UU Pangan, menghapus ketentuan pangan harus lulus uji laboratorium sebelum diedarkan. Akibatnya, pangan yang akan dikonsumsi masyarakat semakin tidak terjamin keamanan dan mutunya.  Upaya pelonggaran impor akan menjadi ancaman serius bagi kedaulatan pangan nasional serta dapat meminggirkan para produsen lokal, terutama para petani kecil karena tidak ada kepastian jaminan perlindungan Negara atas petani. Menurut data sensus pertanian tahun 2018 (BPS), total jumlah rumah tangga petani di Indonesia adalah 27, 682, 117. Berdasarkan golongan luas lahan yang dikuasai (dalam hektar), jumlah petani yang menguasai 0,5 Ha adalah 16,257430. Selanjutnya yang menguasai 0.50-1 Ha adalah 4,498.332; yang menguasai 1-2 Ha adalah 3,905,819; yang menguasai 2-3 Ha adalah 1,627,602; yang menguasai 3-4 Ha adalah 607,908; yang menguasai 4-5 Ha adalah 323,695; yang menguasai 5-10 Ha adalah 374,272 dan yang menguasa lebih dari 10 Ha adalah 87,059. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional (khususnya beras), 96 persen disupply petani kecil dengan penguasaan lahan > 0,5 – 1 Ha.  Menurut Koordinator Departemen Penataan Produksi API, M. Rifai, peran petani sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pangan nasional dan menyediakan bahan baku industri pengolahan serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan dan pemuda. Petani menginvestasikan nilai yang besar bagi pangan, yakni 485,85 trilyun/tahun untuk menanam padi; 98.99 trilyun untuk tanaman produk hortikultura; dan 50 trilyun untuk tanaman jagung. Belum lagi bagi produk-produk perkebunan.  

 

Untuk itu perlu diluruskan sesat pikir yang menyatakan investasi harus berarti modal asing yang masuk ke Indonesia bagi sektor pertanian. Para petani kecil yang sebagian besar tinggal di pedesaan dengan segala kekayaan budaya dan pengetahuan yang dimilikinya, hingga kini terus berusaha bangkit memutus ketergantungan dalam rantai produksi, membangun kesetaraan dan kerjasama seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan keberpihakan terhadap perlindungan ekologis – ekosistem pertanian adalah sebenar-benar Investor pangan. “Adanya Omnibus Law akan sangat mengancam kedaulatan petani dan pangan di Indonesia. Kedaulatan 

pangan sejatinya menempatkan petani sebagai “subyek” pembangunan pertanian dan pangan. Omnibus Law justru mengukuhkan petani sebagai obyek semata, sementara pemilik modal menjadi tuannya. Jika undang-undang ini disahkan maka rezim ini sudah mengingkari cita-cita proklamasi, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk petani didalamnya”, demikian pernyataan Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah.

 

Bila Pemerintah dan DPR memaksakan Omnibus Law yang mengatur kebijakan pelonggaran impor pangan diteruskan, maka hal tersebut akan berdampak serius bagi inflasi pangan dan nilai tukar rupiah. Tercatat, bahwa Negara importir pangan akan sulit mengendalikan inflasi dan nilai tukar rupiah (ADB, 2018). Sebaliknya, negara eksportir lebih mampu mengendalikan inflasi dan nilai tukar mata uangnya. Sehingga, solusi membuka keran bagi kebijakan impor pangan dalam Omnibus Law menjadi sangat berbahaya baik bagi keberlanjutan petani dan visi  pangan nasional, maupun bagi nilai tukar Rupiah di masa mendatang. Koordinator Riset dan Advokasi IGJ, Rahmat Maulana Sidik, menambahkan, “Hukum Omnibus yang jelas mengatur rezim pasar bebas yang ditetapkan oleh WTO. Terbukti dalam RUU Cipta Karya dibuka liberalisasi penting pangan luas-luasnya diserahkannya pada pertemuan pasar. Tentu ini membawa serius bagi keberlanjutan petani dan makanan nasional. Sementara, Negara tidak peduli dengan keberlanjutan nasib petani dan pangan nasional. Tidak hanya itu, dibuka keran yang penting membawa makanan yang lebih baik pada tingkat makanan dan nilai tukar rupiah yang tidak stabil. Negara importir makanan akan sulit bergerak dan nilai tukar rupiahnya ”.

Read More