Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2019

Siaran Pers Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

Tentang

Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2019

Jakarta, 22 September 2019
Hingga akhir periode pemerintahan 2014-2019, realisasi Reforma Agraria tidak berhasil dijalankan. Hak-hak
petani atas tanah masih diabaikan. Janji redistribusi tanah 9 juta hektar, penyelesaian konflik agraria dan
perbaikan ekonomi serta produksi petani dalam kerangka RA tak kunjung diterima petani. Bahkan yang paling
mengecewakan, agenda RA yang diperjuangkan 59 tahun oleh petani dan gerakan reforma agraria telah
diselewengkan oleh pemerintah. Meski masukan dan kritik telah berulangkali disampaikan dan diingatkan dalam
5 tahun terakhir ini, Pemerintah tetap mempertontonkan kekeliruan RA tersebut kepada masyarakat luas. Lima
tahun membiarkan krisis agraria yang dialami kaum tani Indonesia tidak diatasi secara serius.
Di banyak tempat tanah-tanah petani, wilayah adat adat, kampung nelayan, tanah garapan buruh tani, dan rakyat
miskin lainnya diambil alih secara paksa, secara sepihak oleh pemerintah, dan oleh perusahaan yang juga
dilegitimasi oleh keputusan pemerintah. Bahkan tetap menggunakan cara-cara lama, melibatkan tentara dan
polisi untuk merepresi dan menggusur tanah masyarakat dengan mengatasnamakan pembangunan dan/atau
proyek strategis nasional.

Di tengah situasi krisis agraria saat ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertontonan “kejar
setoran” untuk mengesahkan sejumlah undang-undang (UU) yang anti-rakyat. Seolah belum genap penderitaan
petani dan rakyat kecil, masih harus ditambah dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Pertanahan. Berbulan-bulan kami bersama serikat-serikat petani dan organisasi masyarakat adat telah
menyampaikan masukan dan usulan pembatalan rencana pengesahan RUU Pertanahan. Bukan RUU yang
memastikan RA berjalan sesuai harapan rakyat sehingga pemenuhan hak rakyat atas tanah dapat terwujud.
Justru RUU Pertanahan mengatur cara Negara mengamputasi hak konstitusi agraria petani dan setiap warga
negara Indonesia.

Tontonan kejar target RUU dan atau revisi UU yang anti rakyat juga dilakukan melalui UU MD3, UU KPK, UU SDA.
Beberapa hari ke depan DPR akan mengesahkan RUU KUHP, RUU Perkoperasian, RUU Sistem Budidaya
Pertanian Berkelanjutan dan revisi UU Ketenagakerjaan dimana RUU dan revisi UU tersebut sama sekali tidak
memberikan keadilan untuk rakyat.

Dalam momentum Peringatan Hari Tani Nasional 2019 (HTN 2019), yang akan jatuh pada Hari Selasa, 24
September 2019, kami dari 76 organisasi masyarakat masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Nasional
Pembaruan Agraria (KNPA), terdiri dari organisasi petani, organisasi masyarakat adat, organisasi nelayan,
organisasi buruh, organisasi perempuan, dan NGO mengajak kepada masyarakat Indonesia agar turut bergabung
dalam Peringatan HTN 2019 yang akan dipusatkan di Jakarta dan di berbagai provinsi serta kabupaten.
Ribuan massa petani dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan perwakilan petani dari Bali, Jambi, Sumatera
Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan akan melakukan aksi peringatan HTN 2019 di Jakarta. Petani akan
menyampaikan aspirasinya, sekaligus menagih janji pemerintah di dua titik, yakni Istana Negara dan Gedung
MPR-DPR RI.

Selain puncak peringatan HTN di Jakarta, puluhan ribu petani bersama organisasi taninya dan jaringan
masyarakat sipil lainnya juga akan memperingati HTN pada 23-24 September 2019. KNPA akan melakukan
peringatan HTN 2019 di sejumlah daerah, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu,
Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawaesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa
Tenggara Barat, Kalimantan Tengah.

Setidaknya ada 5 masalah pokok petani hari ini, yang akan disampaikan dan digugat kepada Pemerintah (dalam
hal ini Presiden RI) dan DPR RI (dalam hal ini Ketua MPR dan DPR RI): (1) Macetnya pelaksanaan reforma agraria
yang telah dimandatkan Konstitusi, TAP MPR No. IX/2001, UUPA 1960, termasuk Evaluasi Satu Tahun Perpres
Reforma Agraria; (2) Pengabaikan penyelesaikan konflik agraria struktural di semua sektor; (3) Perampasan
tanah, penggusuran serta kriminalisasi yang masih dialami petani; (4) RUU Pertanahan yang berwatak liberal,
sehingga tidak berpihak kepada petani, bahkan membahayakan petani dan rakyat kecil lainnya, termasuk
masalah RUU dan revisi UU lainnya yang anti rakyat; (5) Kebijakan ekonomi, pertanian dan peraturan hukum
yang pro-korporasi dan menyengsarakan rakyat.

Demikian Siaran Pers HTN 2019 ini kami sampaikan. Kami mengundang rekan-rekan jurnalis dan media masa
untuk bergabung dan meliput Peringatan HTN tahun ini. Selain itu juga mengajak kepada gerakan sosial lainnya,
organisasi masyarakat sipil, masyarakat luas, dan kawan-kawan semua yang mendukung perjuangan petani
untuk bergabung pada peringatan HTN 2019. Mari kita ingatkan janji reforma agraria dan memastikan
pembatalan pengesahan RUU Pertanahan karena akan merugikan petani, masyarakat adat, perempuan, dan
seluruh masyarakat Indonesia.

Hormat kami

Komite Nasional Pembaruan Agraria
Dewi Kartika
Koordinator Umum HTN 2019

Read More

TUNDA PENGESAHAN RUU SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN (RUU SBPB)

RILIS MEDIA / PRESS RELEASE

TUNDA PENGESAHAN RUU SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN (RUU SBPB) YANG MENJERAT PETANI

Jakarta, 23 September 2019. Jakarta, 23 September 2019.

Petani akan menerima kado pahit jika DPR tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian yang rencananya akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 24 September tepat pada peringatan Hari Tani Nasional. Padahal, secara substansi Rancangan Undang-Undang ini sangat merugikan dan berpotensi mengkriminalisasi petani. RUU ini merupakan revisi dari Undang-Undang No.12 tahun 1992 .

Tentang Sistem Budi Daya Tanaman. Sebelumnya, di tahun 2012, Koalisi LSM telah mengajukan permohonan Uji Materi UU Sistem Budidaya Tanaman kepada Mahkamah Konstitusi RI (MK). MK kemudian mengabulkan permohonan dengan putusan Nomor 99/PUU-X/2012 yang menyatakan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) UU Sistem Budidaya Tanaman bertentangan dengan UUD 1945, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

MK berpendapat bahwa pasal-pasal itu dinilai diskriminatif dan dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan petani pemulia tanaman dalam melakukan pencarian, mengumpulkan dan mengedarkan benih. Putusan MK yang mengabulkan uji materi atas UU SBT berdampak positif bagi perbenihan nasional dan memberikan ruang bagi petani dalam melakukan pelestarian dan pemuliaan benih. Atas dasar pendapat itu, MK memutuskan bahwa perorangan petani kecil boleh melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah bagi diri sendiri maupun komunitasnya. Perorangan petani kecil juga boleh mengedarkan varietas hasil pemuliaan untuk komunitas sendiri tanpa harus terlebih dahulu dilepas oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian RI. Kegiatan Pencarian, pengumpulan dan penggunaan plasma nutfah/sumber-sumber genetik untuk kegiatan pemulian tanaman dan kegiatan budidaya pertanian adalah bagian tradisi turun temurun yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan petani dan pertanian.

Kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh petani sejak manusia mengenal bercocok tanam, bahkan sebelum adanya korporasi. Upaya untuk mengatur, membatasi, bahkan pemidanaan bagi petani, khususnya petani kecil, sebagaimana yang diatur dalam Rancangan UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) yang akan disahkan. Hal ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap tradisi pertanian itu sendiri, yang melekat dalam kehidupan petani. Patut diduga bahwa akan disahkannya RUU SBPB tersebut adalah upaya memberi jalan bagi korporasi-korporasi benih dan pertanian untuk menguasai sumber-sumber genetik dan benihbenih yang masih ada ditangan petani kecil. Hal ini juga akan membuat petani tidak berdaulat di tanahnya sendiri, hanya sebagai buruh dan subordinat dari korporasi benih dan pertanian. Pada akhirnya akan mengacam kedaulatan negara Indonesia sendiri (NKRI). Kami sangat menyayangkan, bahwa Revisi UU Sistem Budidaya Tanaman yang kemudian diubah menjadi RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) yang semula diharapkan dapat menguatkan dan melindungi petani- yang selama ini menjadi tulang punggung penyedia sumber pangan negeri ini- substansinya justru sangat mengebiri hak-hak petani.

Sejumlah pasal bermasalah dalam RUU SBPB ini mewajibkan petani kecil untuk melapor atau mengajukan ijin kepada Pemerintah Daerah yang berwenang dan dilanjutkan ke pemerintah pusat dalam melakukan pencarian, pengumpulan dan pelestarian sumber daya genetik. RUU ini juga bertentangan dengan keputusan MK dengan mewajibkan petani kecil melapor kepada pemerintah daerah sebelum melakukan pelepasan benih. Lebih lanjut RUU SBPB ini juga membuka ruang bagi pelepasan tanaman rekayasa genetik di Indonesia. RUU ini juga memberikan karpet merah kepada korporasi benih multinasional untuk mengembangkan usahanya dan mengancam merampas sumber daya hayati benih-benih lokal dengan hanya memberi perlindungan pada varietas yang seragam, stabil tanpa melihat kekayaan ragam keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Tercatat, ada 22 Pasal kontroversial dalam Revisi UU ini yang mengkebiri hak-hak petani dan menegasikan petani sebagai subjek dalam segala hal yang berkaitan dengan pertanian. Revisi UU ini di design oleh DPR dan Pemerintah bukan untuk melindungi petani kecil. Hak-hak petani kecil semakin dikerdilkan.

Justru, malah mengakomodir kepentingan pelaku usaha atau korporasi multinasional. Semangat liberalisasi dalam revisi UU ini sama seperti semangat yang ada dalam ketentuan UPOV 1991. Karena, sama-sama mendorong kepentingan korporasi multinasional dan mengkebiri hak-hak petani kecil. Hendaknya, RUU SBPB sejalan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan berdasarkan 10 prinsip mendasar yaitu :

1. Prinsip kedaulatan pangan, adalah hak setiap bangsa dan rakyat untuk menentukan pangannya secara mandiri, meliputi alat dan sistem produksi serta pemasaran dibidang pertanian, peternakan dan perikanan untuk menghasilkan pangan tanpa tergantung dari kekuatan pasar internasional;

2. Prinsip keterlibatan petani dan organisasi petani, yakni pembentukan kebijakan yang pro-petani, dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan secara egaliter tanpa diskriminatif atau mengistimewakan satu kelompok tertentu;

3. Prinsip non-eksploitasi, UU SBPB tidak boleh menjadi sarana eksploitasi manusia terhadap manusia atau manusia terhadap alam;

4. Prinsip Reforma Agraria, negara menjamin hak atas tanah, air dan wilayah atau teritori kepada petani;

5. Prinsip agroekologi, adalah prinsip yang berbasis kearifan lokal, atau penerapan teknologi tepat guna berasas kerakyatan dengan menggunakan sebesar-besarnya sumber daya lokal; pelestarian lingkungan hidup dengan mencegah pencemaran tanah, air, udara, serta pencemaran benih; mendorong biodiversitas dan menolak monokultur; menyelamatkan plasma nutfah; konservasi air; mendukung keberlanjutan kesuburan tanah dan senantiasa menghasilkan produksi pangan yang sehat; menghargai diversifikasi pangan; dan pola pertanian terpadu keanekaragaman produk termasuk ternak dan perikanan;

6. Prinsip perlindungan negara, dimana terdapat proteksi harga dan perlindungan dari pasar bebas; perlindungan tanah pertanian; perlindungan terhadap pemuliaan, pengembangan dan penyebaran benih; penyediaan modal produksi untuk petani; mencegah over-produksi yakni berlebihnya produk hasil pertanian karena tidak ada regulasi yang membatasi jumlah produksi sehingga berpotensi merusak nilai dan harga produk tersebut; pencegahan dan penanggulangan kegagalan atau penyusutan hasil panen; hingga penyediaan teknologi pendukung pasca panen atau pengolahan hasil pertanian;

7. Prinsip kesetaraan gender, yakni pengakuan kesetaraan yang responsif bagi petani dan pelaku budidaya tanaman;

8. Prinsip pemenuhan kebutuhan pasar lokal dan domestik atau dalam negeri, yakni pengutamaan terhadap pemenuhan produk yang dibutuhkan di tingkat lokal, wilayah dan nasional;

9. Prinsip hak asasi petani, upaya ini dalam rangka memenuhi dan melindungi hakhak asasi petani sesuai dengan artikel 9 Traktat Internasional ITPGRFA (International Tretaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture dimana Indonesia telah meratifikasinya tahun 2004)

10. Perlindungan sumber daya genetik-ekosistem, pengetahuan lokal, perlindungan petani/masyarakat adat dan lokal, perlindungan untuk pembagian keuntungan yang adil seperti diamanatkan dalam Konvensi Keragaman Hayati CBD dan Nagoya Protokol.

Dengan melihat hal-hal di atas dan untuk melindungi petani dan demi kepentingan kedaulatan pangan dan kedaulatan Negara, maka Kami koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kedaulatan Benih Petanin dan Pangan yang selama ini melakukan kerja-kerja mendampingi petani meminta kepada pemerintah dan DPR untuk:
PERTAMA : MENUNDA PENGESAHAN RUU SBPB . KEDUA : RUU SBPB harus dikaji ulang dan dikonsultasi publikkan secara luas dengan melibatkan semua komponen masyarakat Petani dan Kelompok masyarakat Sipil
PERTAMA : MENUNDA PENGESAHAN RUU SBPB KEDUA: RUU SBPB harus dikaji ulang dan dikonsultasi publikkan secara luas dengan melibatkan semua komponen masyarakat Petani dan Kelompok masyarakat Sipil

====
NARA HUBUNG: M. Rifai (081332933581) Dewi hutabarat (081381108822)
====

Koalisi Kedaulatan Benih Petani dan Pangan:
Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi (DMTK) Koperasi Benih Kita Indonesia (KOBETA) Forum Benih Lokal Berdaulat (BLB) Aliansi Petani Indonesia (API) Serikat Petani Indonesia (SPI) Yayasan KEHATI FIELD Indonesia Indonesia for Global Justice (IGJ) Aliansi Organis Indonesia (AOI) Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Yayasan Bina Desa Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) Koalisi Daulat Benih Petani Mari Sejahterakan Petani (MSP) Lab. Agensia Hayati TANETE Institute Kediri Bersama Rakyat (KIBAR) FIAN Indonesia

Read More

Pernyataan Sikap: Bahaya Liberalisasi Pasar Tanah, Rancangan UU Pertanahan

Pernyataan Sikap

 

Bahaya Liberalisasi Pasar Tanah,

Tolak Rancangan Undang-Undang Pertanahan

 

Jakarta, 13 Agustus 2019

 

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP), yangmenyangkut hajat hidup orang banyak saat ini sedang dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah. Tanpa mempertimbangan kualitas RUUP dan situasi agraria saat ini, pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) bersikukuh mengesahkan RUUP pada September nanti.

 

Sementara itu, Indonesia tengah mengalami 5 (lima) pokok krisis agraria, yakni: (1) Ketimpangan struktur agraria yang tajam; (2) Maraknya konflik agraria struktural; (3) Kerusakan ekologis yang meluas; (4) Laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian;(5) Kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas.

 

Oleh karena itu,RUUP seharusnya menjawab 5 krisis pokok agraria di atas yang dipicu oleh masalah-masalah pertanahan. Merujuk pada naskah RUUP yang terakhir, kami memandang bahwa RUUP gagal menjawab 5 krisis agraria yang terjadi. UU terkait pertanahan seharusnya menjadi basis bangsa dan Negara kita untuk mewujudkan keadilan agraria sebagaimana dicita-citakan pasal 33 UUD 1945, Tap MPR IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (PA-PSDA) dan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).

 

Persoalan mendasar dari RUU Pertanahan saat ini adalah:

  1. RUU Pertanahanbertentangan dengan UUPA 1960. Meskipun dalam konsiderannya dinyatakan bahwa RUUPhendak melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang belum diatur oleh UUPA, akan tetapi substansinyasemakin menjauh dan bahkan bertentangan dengan UUPA1960.
  2. Hak Pengelolaan (HPL) dan Penyimpangan Hak Menguasai dari Negara (HMN). HPL selama ini menimbulkan kekacauan penguasaan tanah dan menghidupkan kembali konsep domein verklaring, yang tegas dihapus UUPA 1960.

Hak menguasai dari negara yang telah ditetapkan oleh PutusanMK No.001-021-022/PUU-1/2003 telah diterjemahkan RUUP secara menyimpang dan powerfulmenjadi jenis hak baru yang disebut Hak Pengelolaan (HPL).

  1. Masalah Hak Guna Usaha (HGU). Dalam RUUP, HGU tetap diprioritaskan bagi pemodal skala besar, pembatasan maksimumkonsesi perkebunan tidak mempertimbangkan luas wilayah, kepadatan penduduk dan daya dukung lingkungan. Masalah lainnya, RUUP mengatur impunitas penguasaan tanah skala besar (perkebunan) apabila melanggar ketentuan luas alas hak.

RUUP juga tidak mengatur keharusan keterbukaan informasi HGU sebagaimana amanat UU tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Putusan Mahkamah Agung.

  1. Kontradiksidengan agenda dan spirit reforma agrarian (RA). Terdapat kontradiksi antara semangat reformdi dalam konsideran dan ketentuan umum RUUP dengan isi (batang tubuh) RUUP itu sendiri.Pertama,RA dalam RUUP dikerdilkan menjadi sekedar program penataan aset dan akses. RUUP tidak memuat prinsip, tujuan, mekanisme, lembaga pelaksana, pendanaan untuk menjamin RA yang sejati, yakni operasi Negara untuk menata ulang struktur agraria Indonesia yang timpang secara sistematis, terstruktur dan memiliki kerangka waktu yang jelas. Tidak ada prioritas obyek dan subyek RA untuk memastikan sejalan dengan tujuan-tujuan RA di Indonesia. Kedua, spirit RA di RUUP sangat parsial (hanya sebatas bab RA), namun tidak tercermin di bab-bab lain terkait rumusan-rumusan baru mengenai Hak atas tanah (Hak Pengelolaan, HM, HGU, HGB, Hak Pakai), Pendaftaran Tanah, Pengadaan Tanah dan Bank Tanah, dan Pengadilan Pertanahan.
  2. Kekosongan Penyelesaian Konflik Agraria.RUUP tidak mengatur bagaimana konflik agraria struktural di semua sektor hendak diselesaikan. RUUPmenyamakan konflik agraria dengan sengketa pertanahan biasa, yang rencana penyelesaiannyamelalui mekanisme“win-win solution”atau mediasi, dan pengadilan pertanahan. Padahal, karakter dan sifat konflik agrariastruktural bersifatextraordinary crime, yakni berdampak luas secara sosial, ekonomi, budaya, ekologis dan memakan korban nyawa.Dibutuhkan sesegera mungkin, sebuah terobosan penyelesaian konflik agraria dalam kerangka RA. Bukan melalui pengadilan pertanahan.
  3. Permasalahan Sektoralisme Pertanahan dan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah dalam RUUP bukan merupakan terjemahan dari pendaftaran tanah yang dicita-citakan UUPA 1960 tentang kewajiban pemerintah mendaftarkan seluruh tanah di wilayah Indonesia, dimulai dari pendaftaran desa ke desa sehingga Indonesia memiliki data agraria yang akurat dan lengkap untuk penetapan arah strategi pembangunan nasional dan pemenuhan hak-hak agraria masyarakat.

Pendaftaran tanah di dalam RUUPsemata-mata untuk percepatan sertifikasi tanah dan diskriminatif terhadap wilayah konflik agraria, wilayah adat, dan desa-desa yang tumpang tindih dengan konsesi kebun dan hutan. Masalah lain, cita-cita administrasi pertanahan yang tunggal (satu pintu, single land administration) akan sulit dicapai, apabila RUUP tidak diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia

  1. Pengingkaran terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat.Konstitusi sudah dengan jelas mengakui keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya.Namun, RUUP tidak memiliki langkah konkrit dalam administrasi dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat atau yang serupa dengan itu.
  2. Bahaya Pengadaan Tanah dan Bank Tanah.Keinginan RUUPyang bermaksud membentuk Bank Tanah, nampaknya hanya menjawab keluhan investor soal hambatan pengadaan dan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur.

Bank Tanah yang akan dibentuk pemerintah adalah lembagaprofit yangsumber pendanaannya tidak hanya berasal dari APBN bahkan dapat berasal dari penyertaan modal, kerjasama pihak ketiga, pinjaman, dan sumber lainnya.

Jika dibentuk, Bank Tanah beresiko memperparah ketimpangan, konflik, melancarkan proses-proses perampasan tanah atas nama pengadaan tanah dan meneruskan praktek spekulan tanah.

Ironisnya, sumber tanah Bank Tanah justru berasal dari tanah Negara sehingga berpotensi menghalangi agenda RA.

 

Berdasarkan kedelapan masalah pokok di atas, maka dengan ini kami perwakilan gerakan masyarakat sipil, gerakan tani, masyarakat adat, nelayan, akademisi dan pakar agraria menyimpulkan bahwa RUU Pertanahan tidak memenuhi syarat secara ideologis, sosiologis dan bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960. Bahkan RUUP nyata-nyata berwatak kapitalisme neoliberal.

 

Dengan pertimbangan tersebut, kami menolak RUU Pertanahan yang saat ini tengah digodok oleh DPR RI dan Pemerintah, serta mendesak Ketua DPR RI dan Presiden RI untuk membatalkan rencana pengesahan RUU Pertanahan.

 

Demikian pernyataan sikap ini dibuat agar menjadi perhatian para pihak.

 

Hormat kami,

  • Gunawan Wiradi (IPB)
  • Endriatmo Soetarto (IPB)
  • Achmad Sodiki (UNIBRAW)
  • Maria Rita Roewiastoeti (KPA)
  • Hariadi Kartodihardjo (IPB)
  • Bonnie Setiawan (KPA)
  • Boedhi Wijardjo (KPA)
  • Ida Nurlinda (UNPAD)
  • Muhammad Maksum Mahfoedz (PB NU)
  • Busyro Muqoddas (PP Muhammadiyah)
  • Shohibuddin (IPB)
  • Noer Fauzi Rachman (BP2DK)
  • Rikardo Simarmata (UGM)
  • Laksmi Adriani Savitri (UGM)
  • Muchtar Luthfi (PP Muhammadiyah)
  • Idham Arsyad (KPA)
  • Iwan Nurdin (KPA)
  • Dewi Kartika, Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
  • Agustiana, Sekjend Perjuangan Pergerakan Petani Indonesia (P3I)
  • Yudi Kurnia, Dewan Pimpinan Serikat Petani Pasundan (SPP)
  • Muhammad Nuruddin, Sekjend Aliansi Petani Indonesia (API)
  • Rukka Sombolinggi, Sekjend Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
  • Budi Laksana, Sekjend Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
  • Alfi Syahrin, Ketua Umum Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)
  • Nurhidayati, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
  • Mujahid Hizbullah, Sekjend Serikat Tani Indramayu (STI)
  • Dahniar Ramanjani, Direktur HuMa
  • David Sitorus, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)

 

 

Read More

Pers Release KOALISI KEDAULATAN BENIH PETANI

“Perlindungan dan Pemberdayaan Sistem Kedaulatan Benih Petani Masih Sangat Lemah”

 

Kasus penangkapan 14 petani pemulia benih dikediri sejak tahun 2005 sampai 2010 dan yang terbaru adalah penangkapan Bapak Munirwan, Petani kecil pemulia benih padi sekaligus Kepala Desa (Gampoeng) Meunasah reyeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara adalah contoh nyata lemahnya kebijakan dalam  perlindungan dan pemberdayaan petani kecil pemulia benih. Meskipun petani selama ini khususnya petani kecil sangat berkontribusi terhadap penyediaan pangan dan penyedian peluang kerja bagi masyarakat di pedasaan, serta dalam menjaga dan pengumpulan plasma nutfah kita. Inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh petani kecil dalam hal ini kegiatan pengumpulan plasma nutfah dan pemuliaan tanaman, baik melalui kelompok tani atau organisasi tani yang diinisiasi oleh petani seharusnya didukung, dilindungi dan diberdayakan.

 

Sebelum , hingga Indonesia Merdeka, Sistem/mode petanian kita khususnya petani pangan adalah bercorak budaya pertanian (agriculture) bukanlah agri-bisnis yang bertumpu pada industri pertanian. Sejak dulu sitem  budidaya dan perbenihan melekat dalam budaya petani. Namun, sejak revolusi hijau, dilakukan lompatan yang sangat besar dimana pola budaya pertanian (Agriculture) digeser dengan pola agri-bisnis dan industri pertanian, sehingga memaksa sistem perbenihan petani semakin lama semakin hilang, diganti dengan sistem perbenihan formal yang berbasis korporasi dengan paket-paket teknologi yang tidak ramah liungkungan (bergantung pada herbisida dan pertisida), yang mana mereka menawarkan  paket-paket teknologi yang mengatasnamakan pencapaian produktifitas, efisiensi guna memenuhi kebutuhan pangan, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, biaya pertanian semakin mahal, ekosistem pertanian dan budaya pertanian kita semakin rusak.

 

Dampaknya adalah dengan rusaknya ekosistem lingkungan pertanian, petani semakin tergantung terhadap pestisida dan herbisida. Yang paling menghawatirkan adalah hancurnya sistem perbenihan petani. Saat ini sebagian besar tergantung terhadap benih-benih dari luar. Sementara itu, tujuan untuk mencapai swasembada pangan tidak tercapai dilain pihak ekosistem pertanian dan sistem perbenihan petani semakin hancur. Saat ini, tidak banyak petani yang melakukan pemulian dan menyimpan benih-benih mereka untuk mereka pergunakan dalam kegiatan pertanian mereka. Sistem pertanian yang tergatung terhadap input luar yang besar yang menyebabkan kegiatan pertanian berbiaya tinggi, sementara hasilnya juga belum memenuhi pemenuhan kebutuhan pangan yang dijanjikan.

 

Belanja petani terhadap benih sangat tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan luas panen tanaman pangan yang ditanam oleh petani, misalnya total luas panen padi  sawah dan ladang 15.494.512, total kebutuhan benih  464.835 ton/tahun total belanja petani terhadap benih padi  6.97 trilyun/th,  sedangkan belanja benih jagung Rp 9.4 trilyun/th, kedele Rp 306.17 milyar/th, bawang merah Rp 13.29 trilyun/th, cabe rawit merah Rp 42.19 milyar/th. Saat ini petani hanya dimanfaatkan sebagai obyek dalam perdagangan benih tanpa mempunyai kedaulatan atas benih mereka.

 

Kami dari koalisi masyarakat Sipil “Koalisi Kedaulatan Benih Petani” yang terdiri dari, Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS), Indonesia For Grobal Justice (IGJ), Yayasan BINA DESA, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Kesatuan Nalayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Yayasan Field Indonesia, Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu (IPPHTI), Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Aliansi Organik Indonesia (AOI), pertama sangat menyayangkan terjadinya penangkapan petani kecil pak Munirwan selaku petani kecil, Kepala desa; kedua meminta pemerintah khususnya kementerian pertanian lebih mengedepankan perlindungan dan pemberdayaan petani terutama petani kecil. Koalisi juga meminta pemerintah menjamin dan melindungi pemenuhan hak-hak petani terkait dengan benih, yaitu hak petani untuk menyimpan, menggunakan, menukarkan, dan menjual benih/bahan hasil perbanyakan tanaman sendiri. Serta, Negara juga harus menjamin hak petani untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional.

 

Koalasi Kedualtan Benih Petani

 

Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Indonesia Human right Committee For Social Justice (IHCS), Indonesia For Grobal Justice (IGJ), Yayasan BINA DESA, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Kesatuan Nalayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Yayasan Field Indonesia, Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu (IPPHTI), Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Aliansi Organik Indonesia (AOI).

 

Kontak:

Muhammad Rifai: 085 331712453

 

 

 

 

Read More