Dukung Bongkar Sindikat, Petani Berikan Caping ke Haris Azhar

Jakarta, CNN Indonesia — Solidaritas Petani memberikan dukungannya kepada Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar dengan memberikan caping sebagai lambang kekuatan petani.

Solidaritas petani terdiri dari Serikat Petani Majalengka, Serikat Petani Indramayu, Serikat Petani Karawang, Konsorsium Pembaruan Agraria dan Aliansi Petani Indonesia.

Haris dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pelanggaran Pasal 27 ayat 3 Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI dan Polri. Hal itu terkait dengan tulisannya Cerita Busuk dari Seorang Bandit tentang kesaksian terpidana mati Fredi Budiman soal keterlibatan aparat dalam bisnis narkotik.

Sekretaris Jenderal KPA Iwan Nurdin mengatakan pemberian caping itu sebagai dukungan dari para petani untuk Haris. Dia memaparkan petani akan berada di belakang aktivis tersebut.

“Kami memberikan caping kepada Haris sebagai tanda kami akan berada di belakang dia,” ujarnya di Sekretariat KPA, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).

Dia menegaskan apa yang dilakukan oleh Haris merupakan cara untuk menegakkan hukum di Indonesia. Menurutnya, aparat penegak hukum melakukan tindak kriminalisasi sebagai balasan terhadap aktivis yang kritis, demikian pula halnya yang terjadi kepada petani.

Dia menuturkan KontraS sendiri merupakan organisasi yang mendukung perjuangan hak-hak para petani selama ini. “Kami percaya KontraS dan berada untuk Haris Azhar,” tuturnya.

Perwakilan Serikat Petani Majalengka Arianto mengatakan perjuangan Haris dalam mengungkap kebenaran serupa dengan yang dilakukan para petani dalam mempertahankan lahannya. Dia menegaskan dirinya mendukung penuh apa yang dilakukan Haris dalam mengungkap sindikat narkotik.

“Kalau kita takut maka kita akan bodoh, kalau kita bodoh, kita akan sering diinjak-injak,” ucapnya.

Sementara itu, Haris mengucapkan terimakasih atas aksi solidaritas petani. Menurutnya, apa yang dia alami tidak sebanding dengan yang dialami para petani ketika berhadapan dengan aparat.

“Saya merasa malu sekaligus bersyukur karena dukungan ini datang dari teman-teman yang jauh menderita daripada saya,” ucapnya. (asa)

Sumber: http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160809175507-12-150243/dukung-bongkar-sindikat-petani-berikan-caping-ke-haris-azhar/

Read More

#EndWTO: 5 Alasan Rakyat Menolak KTM 10 WTO

Dalam merespon Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) ke-10 yang akan dilaksanakan pada tanggal 15-18 Desember 2015 di Nairobi, Kenya, Gerak Lawan merilis posisi untuk menentang rejim perdagangan bebas ini.

 Hal ini didasarkan pada 5 (lima) alasan:

 Pertama, WTO telah gagal

“20 tahun WTO berdiri, ia telah gagal memenuhi tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara anggotanya,” ujar Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI).

 “WTO adalah salah satu lembaga yang membuka pasar impor pangan kita sejak 1995, disusul Dana Moneter Internasional (IMF) pada 1997,”

 “Lembaga ini sudah gagal dan tidak memiliki capaian signifikan untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan mewujudkan skema perdagangan berkeadilan. Yang ada malah rakyat, petani, makin miskin,” kata dia.

 

Kedua, Perundingan WTO Tidak Demokratis

Negosiasi yang tidak demokratis terlihat dari praktik yang kerap terjadi di ruang tertutup dan hanya melibatkan negara tertentu.

 Dalam perundingan WTO di Kenya Desember ini, Negara maju mendorong agar tidak ada lagi perundingan Agenda Pembangunan Doha, khususnya terkait pertanian. Hal ini karena mereka tidak mau mengurangi subsidi pertaniannya.

Disisi lain,negara berkembang dipaksa untuk mengurangi subsidi dan membuka akses pasar. Desakan negara berkembang agar melanjutkan Agenda Pembangunan Doha terus mendapatkan hambatan dari Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.Bahkan negara maju meminta trade off (tukar guling)dengan “Isu Singapura” yang menguntungkan mereka.

 “Terjadinya tukarguling kepentingan akan menghasilkan keputusan WTO yang terus merugikan serta melukai kepentingan negara berkembang, khususnya dalam upaya melindungi petani kecil dan mewujudkan kedaulatan pangan”, jelas Rachmi Hertanti dari Indonesia for Global Justice.

 

“Praktik ini dilakukan menggunakan pertemuan tertutup yang disebut ‘Green Room’. Biasanya dalam pertemuan inilah tukar guling dan lobby-lobby dilaksanakan,” tambah Rachmi.

 

“Isu subsidi pertanian juga terus-menerus merugikan negara miskin dan berkembang,” tambah Achmad Yakub dari Yayasan Bina Desa. “Pertanian negara maju disubsidi ratusan milyar dollar—sementara petani negara miskin dan berkembang sangat berat untuk maju,”

 

“Lihat contohnya jika produk pertanian kita: kedelai misalnya, harus bersaing dengan kedelai impor dari Amerika. Sulit sekali–karena kedelai mereka overproduksi dan disubsidi besar-besaran untuk ekspor,” terang dia lagi.

 

Ketiga, WTO mengancam hak atas pangan

 Adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pangan rakyatnya agar tak kelaparan, kekurangan gizi.

 

“Namun di dalam WTO, subsidi negara miskin dan berkembang dibatasi de minimis 10% dan peace clause Paket Bali,”

 

“Jadi kewajiban negara untuk menyantuni rakyat miskin, lapar malah dibatasi,” ujar Ridwan Darmawan,

 

Keempat, WTO, juga FTA, TPP, mengancam sektor pertanian

Sektor pertanian masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan Jokowi-JK. Kapasitas dan produk petani kecil Indonesia masih butuh bantuan dan insentif untuk berkembang. Jalan ke kedaulatan pangan rakyat masih panjang.

 

“Sementara menurut perjanjian WTO, akses pasar negara miskin dan berkembang terus dipaksa terbuka oleh Trade Facilitation,” kata M. Nuruddin, Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia.

 

“Ini menyebabkan pertanian kita tidak akan maju-maju. Apalagi sektor pertanian tidak pernah jadi fokus serius pemerintah di tengah perdagangan bebas macam WTO, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), atau wacana ikut Trans-Pacific Partnership (TPP),”

 

“Sepertinya pemerintah itu tanda tangan saja dulu perjanjian perdagangan bebas. Masalah mengancam sektor pertanian dan yang lain, tak peduli,” ujar dia.

 

Kelima, Di Mana Pembangunan?

Salah satu tujuan WTO adalah untuk pembangunan. Untuk itu, Agenda Pembangunan Doha masih terus menjadi andalan negara-negara miskin dan berkembang.

 

Di KTM 10 Nairobi, ada wacana untuk meninggalkan Agenda Pembangunan Doha—yang terutama dicetuskan negara-negara maju macam Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang. Rakyat di seluruh dunia harus bertanya, apa relevansi WTO saat ini? Tentunya sia-sia berusaha di dalam forum multilateral yang gagal, tidak demokratis, mengancam hak asasi, bahkan menghadang pembangunan untuk rakyat. #EndWTO.

 

 GERAK LAWAN

Serikat Petani Indonesia (SPI)– Aliansi Petani Indonesia (API) – Indonesia for Global Justice (IGJ) – Bina Desa –Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS) –Youth Food Movement (YFM) –Institut Perempuan –Koalisi Anti Utang (KAU) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) –Solidaritas Perempuan (SP)– Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) – Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI) – Serikat Nelayan Indonesia (SNI) – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) – Serikat Buruh Indonesia (SBI) –Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI) – Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA)

Read More

Regional Sharing Workshop on Farmers in Forested Lanscapes

Workshop dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 2-3 Agustus. Acara diawali dengan pembukaan dan orientasi tematik dan dilanjutkan dengan sharing gagasan dan berbagi pengalaman dari setiap negara anggota AFA (ada 13 negara yang hadir) untuk mendapatkan gambaran tentang situasi petani yang hidup di kawasan hutan di masing-masing negara, serta menemukan berbagai tantangan dan peluangnya.

Dalam kesempatan tersebut API mempresentasikan beberapa poin yang telah dihasilkan dalam Konsultasi Nasional yang diselenggarakan pada 8-Juli 2015 dijakarta serta beberapa tambahan dari situasi lapangan yang ada di Lumajang dan Sendi Mojokerto : Bahwa rumah tangga petani kawasan hutan memiliki akses langsung terhadap sumberdaya hutan, karena petani berdomisili di kawasan hutan. Misalnya di Lumajang Jatim, ter dapat 55 desa di 11 kecamatan dari 204 desa dan 22 kecamatan. Namun selama ini petani dalam mengelola hutan menggunakan sistem kontrak dengan perum perhutani, melalui mekanisme bagi hasil: 75% perhutani – 25% petani. Rata-rata penduduk kawasan hutan di jawa merupakan daerah kantong-kantong kemiskinan, yg disebabkan oleh sistem kontrak (tumpangsari. Tanaman perhutani adl tegakan) dan bagi hasil yang diterapkan.

Rata-rata rumah tangga petani kawasan hutan dengan sistem kontrak tsb, mengelola lahan seluas kurang lebih 2 h.
Selama ini yang diimplementasikan adalah program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ( program PHBM) dengan salah satunya membentuk LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang difasilitasi oleh perhutani.

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan perhutanan sosial dgn mengalokasikan tanah seluas 12,7 juta Ha, namun rencana tersebut akan direalisasikan untuk wilayah luar jawa. Jumlah populasi rumah tangga petani di jawa jauh lebih besar dengan luasan lahan yang lebih kecil dibanding dgn di luar jawa, yang hal tersebut berpengaruh besar untuk timbulnya konflik tenurial. Konflik di Jawa jauh lebih banyak melibatkan jumlah petani sebagai korban di banding di luar jawa.

PERBER No. 79/th 2014 tentanang tatacara penyelesaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan. Perber terdiri dari ATR/BPN, kemen PU, Kemendagri dan KLH. Namun kebijakan ini belum terimplementasi secara maksimal. Pemerintah daerah kurang merespon kebijakan ini karena lemahnya sosialisasi dan kurang tanggapnya pejabat di tingkat daerah/pemda. Sehingga organisasi tani kawasan hutan berinisiatif untuk mendorong pembentukan panitia IP4T (Inventarisasi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah) sesuai dgn mandat perber ini.

Peraturan mentri ATR/BPN no 9/2015 tentang tatacara hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat dalam kawasan tertentu (perkebunan dan kawasan hutan) sebagai upaya untuk penyelesaian konflik dan pemberian status hak/legitimasi ke tanah2 komunal.

Inisiatif kelompok tani kawasan hutan yg selama ini berjalan, misalnya di desa Pacet, Mojokerto, dengan menerapkan konsep desa hijau dan pertanian kawasan hutan (green villages and agroforestry), dengan praktek penataan guna lahan ramah lingkungan (kawasan pemukiman, konservasi sumber mata air, wisata alam, lahan individu dan kolektif).

ISU DAN TANTANGAN:

1. Kriminalisasi petani kawasan hutan masih sering terjadi melalui jeratan pidanan UU P3H (Pencegahan       danPemberantasan Pengrusakan Hutan).
2. Bukti administratif penguasaan tanah yang dimiliki oleh petani masih lemah.
3. Konversi lahan untuk pengembangan sektor non-pertanian (industri-tambang) yang berdampak pada penggusuran dan kriminalisasi masyarakat sekitar hutan.

Dari hasil sharing dan diskusi terkait pengalaman dari berbagai negara anggota terkait masyarakat tani yang hidup di kawasan hutan di masing-masing negara tersebut dihasilkan beberapa rumusan tentang issue, tantangan, kebijakan/program serta aksi-aksi yang dapat dilakukan, baik pada level lokal, regional/internasional dan level organisasi AFA. Dalam Sesi perumusan ini API bertindak sebagai fasilitator forum. 

Execom Meeting
Pertemuan Execom anggota AFA dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus. Seperti berbagai agenda Execom sebelumny,a pertemuan ini lebih banyak membahas tentang laporan secretariat AFA terkait berbagai agenda, kegiatan, project (baik yang sedang dijalankan ataupun laporan apa yang sudah selesai) serta feedback dan evaluasi internal organisasi. Yang cukup banyak mendapat perhatian dalam diskusi Execom kali ini adalah menyangkut workgroup yang dianggap tidak dapat berjalan secara maksimal. Maka direkomendasikan adanya media dan pola komunikasi baru yang lebih partisipatif,
sehingga workgroup2 yang ada dapat secara efektif berjalan.

Juga diputuskan dalam kesempatan execom tersebut adanya penambahan anggota Execom dari perwakilan pemuda tani (youth)

Dalam evaluasi kelembagaan AFA juga mendapatkan penekanan tentang partisipasi seluruh anggota AFA dalam berbagai urusan baik yang bersifat kelembagaan maupun project. Sehingga dalam berbagai pertemuan dapat dipastikan seluruh anggota AFA dapat terlibat secara partisipatif dan tidak ragu terhadap berbagai progres organisasi. Hal ini dianggap penting mengingat AFA merupakan organisasi tingkat regional yang berbasis anggota di
berbagai negara di Asia.

Field Visit:

Kunjungan Lapang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus di sebuah wilayah pedesaan kawasan hutan di pinggir kota yangon. Pertemuan langsung dengan para petani setempat berupa diskusi mengenai persoalan yang mereka hadapi. Situasinya secara mendasar tidak terlalu jauh dengan apa yang banyak terjadi di Indonesia. Desa di kawasan hutan tersebut dihuni oleh para petani anggota AFFM Myanmar yang masih mengalami banyak persoalan menyangkut isu agraria. Para petani menghadapi banyak tekanan dari pemerintah untuk segera keluar darikawasan karena sebayak ribuah hektar dari
lahan-lahan hutan tersebut telah disewa oleh perusahaan, semacam HGU.

Karena Myanmar memiliki sejarah pahit militerisasi yang cukup lama dan masih sangat membekas pada masyarakat kebanyakan, maka usaha-usaha yang mereka lakukanpun masih terbilang belum seberani seperti yang banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi petani di Indonesia karena besarnya dampak traumatik masyarakat setempat.

Regional Sharing Workshop on Popularizing the VGGT Workshop terkait VGGT (The Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests ) dilaksanakan pada tanggal 6-7 Agustus. Dalam kesempatan ini 3 anggota AFA yang mengimplementasikan project VGGT yakni Camboja, Kyrgystan dan dan Banglades
mempresentasikan progres dan pengalaman mereka dalam mempromosikan voluntary guideline (panduan sukarela).

Di Indonesia sendiri VGGT diimplementasikan oleh beberapa lembaga seperti KPA dan Sayogyo Institute. Namun demikian dalam berbagai forum berbagi pengalaman API menyampaikan bahwa dalam kaitan agraria API selalu melakukan kerja-kerja yang tidak jarang bekerjasama dengan lembaga- lembaga lain, seperti dalam kaitan agraria API juga bekerja bersama KPA. Artinya dalam mempromosikan VGGT, meski API tidak mengimplemtasikan project ini di bawah koordinasi AFA, API tetap mensupport berbagai aktifitas yang relevan untuk usaha-usaha mempengaruhi kebijakan-kebijakan agraria
nasional yang salah satunya berbasis rekomendasi-rekomendasi dalam VGGT bersama oraganisasi-organisasi di Indonesia.

Dalam presentasi API kembali menggambarkan berbagai fakta lapangan tentang masih tumpang tindihnya kebijakan agraria di Indonesia. Meski banyak produk-produk kebijakan agraria yang secara teoritis bertujuan dan berkonsep baik, namun sering mengalami kemandekan di tingkat implementasi karena berbagai kendala birokratis multi sektoral ditambah belum maksimalnya dukungan kebijakan yang dapat menghubungkan keijakan-kebijakan berskala nasional dengan kebijakan-kebijakan di level lokal, sehingga seringkali menghambat proses implementasi.

Read More

Konsultasi dan Debat Publik Terbesar di Dunia World Wide Views 2015

JAKARTA, API — Indonesia kembali  menjadi bagian ajang  konsultasi dan debat warga Negara, lintas Negara dengan nama kegiatan Word Wide Views on Climate and Energy di Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA, (Jakarta, 6 Juni. 2015).

Perwakilan dari warga negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sudah menjadi bagian penting dalam konsultasi publik terbesar yang pernah sering diadakan di Indonesia, dengan tema perubahan iklim dan energy. Hadir juga dari Aliansi Petani Indonesia (API), dan Komite Nasional Pertanian Keluarga, hingga masyarakat Marjinal (Anak-jalanan), masyarakat Adat dan berbagai banyak kalangan dari latar belakang yang berbeda terlihat mereka melebur menjadi satu dalam forum yang di selenggarakan. Keterlibatan mereka sangatlah penting sebagai perwakilan masyarakat yang terpilih untuk mencerminkan keragaman demografi di Indonesia dan juga sebagai-bagian dari perwakilan masyarakat serta rakyat dibelahan muka bumi ini yang terpilih dan mau perduli sebagai individu, forum ini juga menjadi ajang aspirasi masyarakat dari akar-rumput(grassroots) dan mereka juga diberi ruang untuk memberikan Kontribusinya dalam World Wide Views on Climate and Energy, dengan cara sudut pandang mereka, dengan pengetahuan yang ada, yang mereka lihat dan dengar hingga merasakannya sebagai eksistensi penduduk bumi di planet ini.

World Wide Views on Climate and Energy (WWViews on Climate Energy) adalah sebuah konsultasi masyarakat dunia yang dilakukan secara global, yang akan memberikan informasi tentang bagaimana pemahaman masyarakat di seluruh dunia tentang perubahan iklim dan pemanfaatan transisi energi. Negara atau wilayah yang berada di bagian timur bumi mulai terlebih dahulu, termasuk Indonesia, dan kemudian dilanjutkan dengan negara-negara yang berada di belahan bumi sebelah barat. Saat ini, sebanyak 106 wilayah dari 80 negara di dunia telah menyatakan untuk melaksanakan konsultasi publik WWViews ini.

Seluruh warga negara di dunia yang mengikuti debat konsultasi publik ini akan menerima informasi yang sama, baik sebelum kegiatan dilaksanakan maupun pada saat konsultasi publik berlangsung. Informasi tersebut berisi pernyataan pro dan kontra, serta pendapat tentang kebijakan perubahan iklim dan energi serta informasi tentang target dan evaluasi kebijakan tersebut. Seluruh kegiatan mengikuti panduan dan agenda yang sama untuk seluruh negara agar hasil konsultasi yang berupa pendapat masyarakat dapat dibandingkan antar negara.

Masyarakat akan menyatakan pendapat pribadinya pada pertanyaan yang sama dengan yang akan ditanyakan kepada warga negara yang lain. Pertanyaan yang akan diajukan telah disusun untuk mencerminkan kontroversi saat negosiasi di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dan diskusi politik secara umum tentang perubahan iklim dan energi. Hasil debat dan konsultasi publik ini akan dipublikasi real-time (saat kegiatan sedang berlangsung) melalui perangkat web-tool. Perangkat ini mempermudah eksplorasi dan perbandingan hasil konsultasi publik yang berupa pendapat pribadi perwakilan masyarakat Indonesia sehingga dapat langsung dibandingkan dengan pendapat masyarakat dari negara lain, seperti contoh kita dapat membandingkan dengan mudah pendapat dari negara sedang berkembang dengan negara maju, ataupun juga membandingkan pendapat masyarakat dari sesama Negara-negara berkembang.

 

Read More