Sudut Pandang RAPIMNAS API 2017

Jakarta, 14-15 Desember 2017 : Dalam sektor Pertanian di indonesia adalah sektor dalam pembangunan “pertanian keluarga dalam skala kecil memberi pangan pada 250 juta penduduk Indonesia, atau dalam bahasa sederhananya 70% pangan di indonesia dari sistem pertanian keluarga.”

Kenapa konsentrasi pertanian di indonesia itu harus lebih dan lebih banyak lagi dari pemerintah, karena pertanian juga memiliki sumber kerja terbesar di indonesia bahkan dunia. Dalam perkembangannya, pertanian menjadi kata kunci utama dalam pembangunan. Pertanian yang disebut disini berada di desa dan kawasan perdesaan. Ini menjadi alasaan kuat pertanian keluarga di indonesia harus lebih perhatian dari pemerintah.

Dikemas peran dan fungsi strategisnya, desa dan kawasan perdesaan menjadi basis utama dalam pengembangan pertanian berbasis komoditi sebagai penggerak utama ekonomi. Desa dan kawasan perdesaan memiliki fungsi antara lain, fungsi pertanian pemilikan lahan untuk budidaya pertanian dan para petani pengembangan budaya pertanian dan hasil panen pertanian yang dapat dilihat sebagai potensi angkatan kerja didesa. Tanah juga memiliki fungsi sosial yang diperuntukkan untuk sarana dan prasarana seperti jalan desa, jalan usaha tani, irigasi, perumahan dan lain-lain, terang Sekjen API Muhammad Nuruddin dalam pembukaan Dialog Publik Kebijakan “Pembangunan Pertanian dan Kawasan Perdesaan, Kelembagaan Usaha Petani   dan Potensi – Potensi Yang Perlu Diberdayakan “ lanjutnya.

“Kawasan perdesaan, terbangun nalar peraturan tata ruang dan desa, adalah wilayah yang memiliki kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan tempat fungsi tempat tinggal, layanan sosial, dan kegiatan ekonomi.Penataan ruang kawasan perdesaan, terbangun di kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten, atau kawasan secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi. Pola ruang desa dari kawasan budidaya, pemukiman, pertanian, kehutanan dan perkebunan, kawasan lindung, perhutanan sosial, hutan desa, hutam kemasyarakatan HKm ), hutan adat dan hutan kemitraan.

Pemahaman kawasan perdesaan seyogyanya dipahami secara utuh dengan melihat peraturan atau kebijakan yang memiliki semangat sama dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan atau petani. Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nomor 19 Tahun 2013, dimana dalam batasan ini tergabung dalam Strategi pemberdayaan petani dan rekanan. Dengan demikian, penegasan desa sebagai kawasan budidaya pertanian, pertanian, perikanan, pembudidaya ikan, dan petambak garam “.

Didalam konteks Undang-Undang Pertanian Lahan Pangan Pangan Berkelanjutan Nomor 2009, usaha tani produktif pangan dimana termasuk wilayah pertanian abadi di kawasan perdesaan terbuka dari usaha-usaha dilaksanakan ganti lahan dan petani gurem juga harus dilindungi dengan wilayah khususyang dialokasikan untuk petani tak bertanah di kawasan perdesaan , untuk menjalankan reforma agraria di tataran lokal desa. Di sisi lain kawasan perdesaan bisa digunakan untuk mengatasi halangan tumpang tindih antara desa dengan kawasan perkebunan dan desa dengan kawasan hutan. 

Organisasi petani dan kelembagaan usaha bangunan peran strategisnya sebagai organisasi sosial dan badan usaha yang dikelola oleh petani. Keyakinan yang kuat pelaku organisasi petani dan koperasi pertanian selalu mengandaikan organisasi kemasyarakatan yang kuat dan bisa diandalkan adalah kunci untuk promosi demokratisasi, upah yang layak dan pembangunan ekonomi suatu negara.Dalam perkembangannya, koperasi pertanian dapat menemukan cobaan dan tantangan baik dari luar dan dalam. Tantangan dari luar, pengaruh liberalisasi pertanian, perdagangan, perubahan iklim, dan perubahan iklim. 

Sedangkan tantangan dari dalam berupa hal-hal yang berhubungan dengan kelembagaan dan masalah pengelolaan. Dua tantangan ini merupakan dinamika yang dihadapi oleh koperasi pertanian meskipun disadari koperasi sebagai badan usaha tujuan besarnya tidak semata-mata mencari keuntungan namun juga diberikan mandat tentang pemenuhan kebutuhan anggota dan berkontribusi terhadap kesejahteraan anggotanya. Anggota koperasi merupakan pemilik dari badan usaha melalui pembagian hak dan kewajiban yang sama, mereka juga melakukan kontrol terhadap badan usaha secara demokratis dan pada saat bersamaan mereka sebagai anggota juga pengguna utama dari jasa layanan koperasi. Dengan demikian, koperasi pertanian merupakan lembaga yang luwes namun juga terbebani sebagai bentuk usaha usaha dengan kompleksitas masalah dan penuh tantangan. Hal ini yang membuat koperasi petani menghadapi dinamika internalnya yang menyangkut pertentangan kepentingan antar anggota, peluang pasar yang terbuka dan pertimbangan sosial.

Dialog publik kebijakan dilakukan untuk menselaraskan ketidak harmonisan regulasi yang menyangkut tata ruang atau kawasan dalam konteks pembangunan pertanian dan kawasan perdesaan dimana organisasi petani dan kelembagaan usaha di dalam pemberdayaan petani dan pengembangan ekonomi pertanian mengalamai berbagai tujuan dalam menyikapi tumpang tindihnya regulasi.

Read More

PERLINDUNGAN HAK-HAK PETANI ATAS BENIH DAN PEMULIAAN BENIH

Kertas Posisi

PADA ITPGRFA

DASA SILA

PERLINDUNGAN HAK-HAK PETANI ATAS BENIH DAN PEMULIAAN BENIH

PETANI INDONESIA

Bali Indonesia, 24-26 September 2016

Merespon “Global Consultation on Farmers Right on seed at ITPGRFA”
Kami dari Lima Organisasi Petani di Indonesia yang mewakili 3.363,000 Keluarga Petani di Indonesiayang tergabung dalam Badan Musyawarah Tani Indonesia (BAMUSTANI) menyadari bahwa benih yang digunakan untuk menumbuhkan berbagai kegiatan pertanian untuk menghasilkan pangan dan menopang kehidupan manusia telah tumbuh secara simbiosis selama ribuan tahun. Benih muncul dari alam dan telah beraneka ragam, dilestarikan, dipelihara dan ditingkatkan melalui proses eksperimentasimanusia khususnya petani, melalui penemuan dan inovasi dalam kurun waktu yang panjang. Bahwa benih telah diperbaiki dan dikembangkan dengan cara pengetahuan tradisional dan budaya yang ditranformasikan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu benih merupakan warisan kolektif petani untuk melayani umat manusia. Petani dan masyarakat adat selalu menjadi penjaga pengetahuan kolektif yang tertanam dalam keanekaragaman benih yang telah memungkinkan membangun manusia sebagai suatu spesies.

Bahwa fakta sejarah menunjukkan petani adalah pemilik, pewaris dan pelestari sumberdaya genetik benih yang sebenarnya dan mempunyai hak yang melekat atas benih tersebut.
Namun, keserakahan dari sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan baik politik, ekonomi telah menimbulkan ancaman mendasar untuk meneruskan konservasi, reproduksi dan penggunaan keanekaragaman hayati yang dilestarikan selama ini. Ekploitasi paksa atas tanah dan sumber daya alam lainnya telah dikonversi dalam penguasaan pemilik modal adalah satu langkah bencana alam dan kemanusiaan. Hal Ini telah menyebabkan dan terus akan menyebabkan perpindahan dan dislokasi sosial, merusak tatanan sosial, memutuskan hubungan antara petani dan tanahserta konsolidasi sosial. Kekayaan kolektif yang diproduksi di tangan beberapa orang atau kelompok akan mempunyai potensi mengorbankan banyak petani kecil.

Ada ancaman baru dan lebih kuat pada sumber daya alam dan benih, sebagai warisan keanekaragaman hayati pertanian dan pengetahuan yang terkait dengan nya. Proses hukum dan pembuatan kebijakan yang sudah jauh lebihmaju di Eropa, Amerika Serikat dan bagian lain dari dunia sedang dipaksakan pada negara berkembang di Selatan melalui perjanjian perdagangan dan investasi multilateral dan bilateral yang mengikat. Mereka mendasarkan pada sistem hukum yang memberikan hak eksklusif atas benih adalah anggapan palsu. Tetapi sesungguhnya varietas tanaman yang ‘ditemukan’ dan ditingkatkan mutunya tersebut adalah produk dari seluruh sejarah perbaikan manusia secara kolektif danPemeliharaanya dilakukan oleh petani. Penegasan mengenai hak eksklusif oleh korporasi atas keseluruhan kepemilikan varietas tanaman atas dasar penyesuaian kecil adalah bagian dari bentuk pencurian langsung.

Upaya untuk memperluas pengambilalihan atas varietas-varietas benih ke dunia selatan sedang dikejar secara agresif oleh perusahaan multinasional benih dan lembaga penelitian yang mempunyai afiliasi langsung atau tidak langsung kepada korporasi melalui lembaga-lembaga negara dan multilateral seperti WTO, UPOV, TPP, CBD, dsb. Ini merupakan bentuk dari penjajahan baru di dalam penguasaan politik dari teknokrat terkoordinasi untuk memaksakan hukum dan peraturan yang seragam dan kejam dengan mendukung hak kekayaan intelektual (IP) seperti UPOV (Union for the Protection of new Varieties of Plants), Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) untuk kepentingan pribadi, proliferasi rekayasa genetika (GM) benih, dan pengakuan hak eksklusif dan pemasaran varietas benih serta tanaman yang melewati sistem pembibitan dan produksi yang dikontrol ketat oleh elit ekonomi.
Bahwa tidak ada manfaat bagi petani dan pertanian rumah tangga sebagai ciri masyarakat tani Indonesia dan masyarakat pada umumnya, dari perkembangan sistem hak eksklusif “MONOPOLI” atas sumberdaya benih.Hal ini menjadi pemicu kesenjangan yang lebih luas, dimana atas nama produktifitas dan hak perlidungan, mereka mengontrol peredaran atas benih.

Sudah beberapa dekade para korporasi dan negara-negara maju menawarkan konsep bahwa sistem hak eksklusif tersebut dapat membantu pembangunan pertanian, mengatasi kelaparan dunia. Namun, faktanya sistem tersebut telah membuat benih semakin mahal, biaya produksi semakin tinggi, kerusakan lingkungan, tidak ada perkembangan produksi yang berarti, ancaman kelaparan semakin tinggi di dunia bagian selatan, keanekaragaman hayati semakin menurun (hasil penelitian API tahun: Implikasi Kebijakan Perbenihan Dan Kontrak Usaha Tani Terhadap Hilangnya Keanekaragaman Hayati Dan Hak-Hak Petani setudy kasus Petani Jagung Di Kediri Dan Malang, 2011: Muhammad Nur Uddin, Muhammad Rifai). Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem IP, UPOV, TPP, TRIPs, WTO mempunyai dampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak petani, pelestarian lingkungan dan kedaulatan petani dan pangan dan kesenjangan ekonomi. Bahkan itu sebagai bentuk penjajahan baru melalui penguasaan varietas-varietas benih sehingga menciptakan ketergantungan politik, ekonomi dan sosial bagi sebagian besar penduduk dunia kepada sekelompok kecil orang.

Bahwa praktik historis sistem perbenihan petani yang dikelola dalam konteks khusus (kearifan lokal) yang diandalkan oleh petani kecil telah difitnah, direndahkan sebagai terbelakang, usang dan dikriminalisasi. Petani dibawa ke pengadilan dan dipenjara karena mempertahankan basis biologis sebagai sistem hidup. Sementara perusahaan pangan dan benih yang membuat keuntungan besar dilegitimasi oleh sistem hukum atas benih seperti Intelectual Property right (IP), Plant variety protection and Sistem budidaya Tanaman, dan perjanjian-perjajian multilateral.
Perlindangan atas hak monopoli sumberdaya benih bahkan Pelarangan atas penggunaan benih-turunannya dan proses sertifikasi benih diluar kemampuan dan jangkauan petani kecil merupakan bentuk pemasungan hak-hak petani atas sumberdaya benih.

Sebagai Dampak dari situasi diatas adalah;telah terjadi erosi yang mengkhawatirkan keanekaragaman hayati pertanian dan pengetahuan tradisional atas pengetahuan tersebut, dan ancaman serius terhadap penggunaan sumberdaya genetik/varietas yang berkelanjutan, berkonsekuensi terhadap ketersediaan pangan dan keseimbangan ekologi serta kemanusiaan. saat ini, Intelectual property right dan undang-undang turunannya tentang benih mengesampingkan budaya pertukaran benih antar petani sebagi tulang punggung sistem pertanian yang berkelanjutan, pelestarian benih dan kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia atas pangan.Peran organisasi petani, Individu, perguruan tinggi dan para ahli yang mempunyai perhatian terhadap issu ini seharusnya tidak boleh berdiri pasif dan menonton bentuk perampasan yang dilegalisir dan adanya potensi kehancuran yang akan ditimbulkan oleh perampasan yang dilegalkan.

Bahwa Kami dari lima organisasi Petani yaitu; Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI), Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI) yang mewakili 3,363,000 petani Indonesia:

 

  1.  Menolak segala bentuk sistem yang menghambat kearifan lokal dan sistem budaya perbenihan petani
  2. Berkomitment untuk bekerja dan beraliansi satu sama laindengan gerakan tani serta dengan organisasi masyarakat sipil lainnya yang mempunyai pemikiran serupa dan individu untuk memerangi penyebaran sistem yang agresif atas penguasaan dan monopoli benih, dan bekerjasama membangun solidaritas dan menghormati satu sama lain untuk menyuarakan hak-hak petani
  3.  Bahwa kami berkomitment menyembarkan pengetahuan tradisional yang kami miliki dan berjejaring dengan satu-sama lain untuk melindungi dan melestarikan benih-benih lokal untuk kepetingan petani
  4.  Menolak dimasukannya benih-benih GMO termasuk benih transgenik dalam sistem ITPGRFA, serta menolak penggunaanya dalam kegiatan pertanian.
  5.  Meminta Pengakuan masyarakat internasional terhadap pengakuan Pengetahuan tradisional dan sains petani terkait pemuliaan tanaman dan Itu dapat digunakan sebagai salah-satu instrumen pengakuan dan sertifikasi benih-benih yang ditemukan dan dilestarikan oleh petani serta dijamin dan dilindungi distribusinya kepada sesama petani.
  6.  Lembaga-lembaga riset publik diminta terbuka, termasuk proses dan hasilnya untuk diakses oleh petani.
  7. Menuntut pelibatan organisasi petani dalam proses penelitian pada lembaga-lembaga riset benih yang didanai dengan dana publik.
  8.  Meminta Pemerintah dan Lembaga-lembaga Internasional Melindungi dan memberdayakan petani dan pengetahuan tradisionalnya serta benih-benih yang dihasilkan, hak-hak petani dijamin atas pengunaan turunan dari benih-benih yang dilindungi untuk tujuan propagasi dan tukar menukar benih serta distribusi
  9. Menjamin hak otonom petani di setiap daerah untuk mengunakan benih-benih lokal, dan menjamin pengembangnya.
  10. 1Saling memperkuat antar organisasi petani terkait dengan kegiatan pengumpulan plasma nutfah dan pemulian tanaman

Tanjung Benoa, 26 September 2016
Tertanda
Pimpinan Organisasi Petani Indonesia

Read More

Regional Sharing Workshop on Farmers in Forested Lanscapes

Workshop dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 2-3 Agustus. Acara diawali dengan pembukaan dan orientasi tematik dan dilanjutkan dengan sharing gagasan dan berbagi pengalaman dari setiap negara anggota AFA (ada 13 negara yang hadir) untuk mendapatkan gambaran tentang situasi petani yang hidup di kawasan hutan di masing-masing negara, serta menemukan berbagai tantangan dan peluangnya.

Dalam kesempatan tersebut API mempresentasikan beberapa poin yang telah dihasilkan dalam Konsultasi Nasional yang diselenggarakan pada 8-Juli 2015 dijakarta serta beberapa tambahan dari situasi lapangan yang ada di Lumajang dan Sendi Mojokerto : Bahwa rumah tangga petani kawasan hutan memiliki akses langsung terhadap sumberdaya hutan, karena petani berdomisili di kawasan hutan. Misalnya di Lumajang Jatim, ter dapat 55 desa di 11 kecamatan dari 204 desa dan 22 kecamatan. Namun selama ini petani dalam mengelola hutan menggunakan sistem kontrak dengan perum perhutani, melalui mekanisme bagi hasil: 75% perhutani – 25% petani. Rata-rata penduduk kawasan hutan di jawa merupakan daerah kantong-kantong kemiskinan, yg disebabkan oleh sistem kontrak (tumpangsari. Tanaman perhutani adl tegakan) dan bagi hasil yang diterapkan.

Rata-rata rumah tangga petani kawasan hutan dengan sistem kontrak tsb, mengelola lahan seluas kurang lebih 2 h.
Selama ini yang diimplementasikan adalah program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ( program PHBM) dengan salah satunya membentuk LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang difasilitasi oleh perhutani.

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan perhutanan sosial dgn mengalokasikan tanah seluas 12,7 juta Ha, namun rencana tersebut akan direalisasikan untuk wilayah luar jawa. Jumlah populasi rumah tangga petani di jawa jauh lebih besar dengan luasan lahan yang lebih kecil dibanding dgn di luar jawa, yang hal tersebut berpengaruh besar untuk timbulnya konflik tenurial. Konflik di Jawa jauh lebih banyak melibatkan jumlah petani sebagai korban di banding di luar jawa.

PERBER No. 79/th 2014 tentanang tatacara penyelesaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan. Perber terdiri dari ATR/BPN, kemen PU, Kemendagri dan KLH. Namun kebijakan ini belum terimplementasi secara maksimal. Pemerintah daerah kurang merespon kebijakan ini karena lemahnya sosialisasi dan kurang tanggapnya pejabat di tingkat daerah/pemda. Sehingga organisasi tani kawasan hutan berinisiatif untuk mendorong pembentukan panitia IP4T (Inventarisasi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah) sesuai dgn mandat perber ini.

Peraturan mentri ATR/BPN no 9/2015 tentang tatacara hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat dalam kawasan tertentu (perkebunan dan kawasan hutan) sebagai upaya untuk penyelesaian konflik dan pemberian status hak/legitimasi ke tanah2 komunal.

Inisiatif kelompok tani kawasan hutan yg selama ini berjalan, misalnya di desa Pacet, Mojokerto, dengan menerapkan konsep desa hijau dan pertanian kawasan hutan (green villages and agroforestry), dengan praktek penataan guna lahan ramah lingkungan (kawasan pemukiman, konservasi sumber mata air, wisata alam, lahan individu dan kolektif).

ISU DAN TANTANGAN:

1. Kriminalisasi petani kawasan hutan masih sering terjadi melalui jeratan pidanan UU P3H (Pencegahan       danPemberantasan Pengrusakan Hutan).
2. Bukti administratif penguasaan tanah yang dimiliki oleh petani masih lemah.
3. Konversi lahan untuk pengembangan sektor non-pertanian (industri-tambang) yang berdampak pada penggusuran dan kriminalisasi masyarakat sekitar hutan.

Dari hasil sharing dan diskusi terkait pengalaman dari berbagai negara anggota terkait masyarakat tani yang hidup di kawasan hutan di masing-masing negara tersebut dihasilkan beberapa rumusan tentang issue, tantangan, kebijakan/program serta aksi-aksi yang dapat dilakukan, baik pada level lokal, regional/internasional dan level organisasi AFA. Dalam Sesi perumusan ini API bertindak sebagai fasilitator forum. 

Execom Meeting
Pertemuan Execom anggota AFA dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus. Seperti berbagai agenda Execom sebelumny,a pertemuan ini lebih banyak membahas tentang laporan secretariat AFA terkait berbagai agenda, kegiatan, project (baik yang sedang dijalankan ataupun laporan apa yang sudah selesai) serta feedback dan evaluasi internal organisasi. Yang cukup banyak mendapat perhatian dalam diskusi Execom kali ini adalah menyangkut workgroup yang dianggap tidak dapat berjalan secara maksimal. Maka direkomendasikan adanya media dan pola komunikasi baru yang lebih partisipatif,
sehingga workgroup2 yang ada dapat secara efektif berjalan.

Juga diputuskan dalam kesempatan execom tersebut adanya penambahan anggota Execom dari perwakilan pemuda tani (youth)

Dalam evaluasi kelembagaan AFA juga mendapatkan penekanan tentang partisipasi seluruh anggota AFA dalam berbagai urusan baik yang bersifat kelembagaan maupun project. Sehingga dalam berbagai pertemuan dapat dipastikan seluruh anggota AFA dapat terlibat secara partisipatif dan tidak ragu terhadap berbagai progres organisasi. Hal ini dianggap penting mengingat AFA merupakan organisasi tingkat regional yang berbasis anggota di
berbagai negara di Asia.

Field Visit:

Kunjungan Lapang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus di sebuah wilayah pedesaan kawasan hutan di pinggir kota yangon. Pertemuan langsung dengan para petani setempat berupa diskusi mengenai persoalan yang mereka hadapi. Situasinya secara mendasar tidak terlalu jauh dengan apa yang banyak terjadi di Indonesia. Desa di kawasan hutan tersebut dihuni oleh para petani anggota AFFM Myanmar yang masih mengalami banyak persoalan menyangkut isu agraria. Para petani menghadapi banyak tekanan dari pemerintah untuk segera keluar darikawasan karena sebayak ribuah hektar dari
lahan-lahan hutan tersebut telah disewa oleh perusahaan, semacam HGU.

Karena Myanmar memiliki sejarah pahit militerisasi yang cukup lama dan masih sangat membekas pada masyarakat kebanyakan, maka usaha-usaha yang mereka lakukanpun masih terbilang belum seberani seperti yang banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi petani di Indonesia karena besarnya dampak traumatik masyarakat setempat.

Regional Sharing Workshop on Popularizing the VGGT Workshop terkait VGGT (The Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests ) dilaksanakan pada tanggal 6-7 Agustus. Dalam kesempatan ini 3 anggota AFA yang mengimplementasikan project VGGT yakni Camboja, Kyrgystan dan dan Banglades
mempresentasikan progres dan pengalaman mereka dalam mempromosikan voluntary guideline (panduan sukarela).

Di Indonesia sendiri VGGT diimplementasikan oleh beberapa lembaga seperti KPA dan Sayogyo Institute. Namun demikian dalam berbagai forum berbagi pengalaman API menyampaikan bahwa dalam kaitan agraria API selalu melakukan kerja-kerja yang tidak jarang bekerjasama dengan lembaga- lembaga lain, seperti dalam kaitan agraria API juga bekerja bersama KPA. Artinya dalam mempromosikan VGGT, meski API tidak mengimplemtasikan project ini di bawah koordinasi AFA, API tetap mensupport berbagai aktifitas yang relevan untuk usaha-usaha mempengaruhi kebijakan-kebijakan agraria
nasional yang salah satunya berbasis rekomendasi-rekomendasi dalam VGGT bersama oraganisasi-organisasi di Indonesia.

Dalam presentasi API kembali menggambarkan berbagai fakta lapangan tentang masih tumpang tindihnya kebijakan agraria di Indonesia. Meski banyak produk-produk kebijakan agraria yang secara teoritis bertujuan dan berkonsep baik, namun sering mengalami kemandekan di tingkat implementasi karena berbagai kendala birokratis multi sektoral ditambah belum maksimalnya dukungan kebijakan yang dapat menghubungkan keijakan-kebijakan berskala nasional dengan kebijakan-kebijakan di level lokal, sehingga seringkali menghambat proses implementasi.

Read More

KESEJAHTERAAN PETANI PADI DAN PERUMUSAN KEBIJAKANNYA

Baru-baru ini Aliansi Petani Indonesia (API) mengadakan Peer Review yang bertema: “STUDI PENGUKURAN KESEJAHTERAAN PETANI PADI DAN PERUMUSAN KEBIJAKANNYA BERDASARKAN AGROEKOSISTEM” (Senin, 15 Desember 2014. Pancoran, jakarta-selatan.)

Agenda ini rutin dilakukan pada setiap tahun. Agenda ini berangkat berdasarkan riset dan kunjungan dibeberapa tempat Anggota-anggota API di berbagai daerah, kemudian API (Aliansi Petani Indonesia) bersama peneliti dari PSEKP Kementan telah melakukan penelitian mengenai hal ini. Lalu beranjak sebagai Database yang menjadi alasan kuat atas keberadaan dari Forum ini untuk memantau setiap kebijakan Pemerintah, serta dari masalah-masalah temuan baru dilapang, hingga refleksi sebuah kepemerintahan dari dan sebelum pergantian system pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, hingga kepada pergantian Pemerintahan Jokowi-JK saat ini, justru menjadi perhatian khusus bagi forum ini yang diantaranya melibatkan banyak kalangan profesional, seperti para pemerhati dan stakeholder. Terlihat ada beberapa kalangan yang hadir, seperti ada Peneliti PSEKP Kementan RI, Organisasi Tani dan NGO, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, HKTI, SPI, KTNA, Bina Desa, WAMTI, VECO Indonesia FA Jakarta, KRKP, Field, IHCS, AOI, dll.

“Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani”. (Dikutip dari kalimat pembukaan Peer Review yang disusun oleh panitia Slamet Nur Hady/Ferry Widodo).

Visi ini kemudian dituangkan dalam empat sukses pembangunan pertanian, yaitu pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan terakhir adalah peningkatan kesejahteraan petani.

Kesejahteraan merupakan lawan kata dari kemiskinan. Dari aspek ekonomi kemiskinan merupakan kesenjangan antara lemahnya daya pembelian dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar (normatif) dan salah satu kebutuhan dasar adalah masalah pangan. Dari arti sederhana ini, muncul pertanyaan apakah petani petani Indonesia sudah cukup memenuhi kebutuhan dasarnya?. Mari kita lihat data BPS (Badan Pusat Statistik) yang menyatakan jumlah masyarakat miskin di Indonesia, terbanyak masih di masyarakat pedesaan dengan 17,77 juta jiwa, dibandingkan dengan perkotaan yang hanya sekitar 10,51 juta jiwa. Jumlah yang cukup besar dimasyarakat pedesaan tersebut, masih didominasi dengan petani gurem yang hanya memiliki lahan sekitar 0.3 ha 0.8 ha.Melihat fakta tersebut dapat dikatakan bahwa kesejahteraan petani masih jauh dari harapan dan lagi lagi petani hanya menjadi objek dari pembangunanatau pembangunan pertanian.”

 

Kata pembangunan atau pembangunan pertanian selalu dikaitkan dengan mensejahterakan petani. Dengan membangun pertanian, maka otomatis petani akan sejahtera. Hal yang senada juga terlihat pada indikator pembangunan pertanian yang bisa kontra/berlawanan dengan indikator kesejahteraan petani. Contoh, dengan naiknya produksi padi sehingga kita swasembada secara nasional, padahal kesejahteraan petani tidak langsung terangkat naik. Kenapa? Satu mata rantai yang putus adalah karena penguasaan lahan yang sempit sekali. Dengan tanah hanya seperempat hektar, hasilnya hanya 1,5 ton atau penghasilan kotor sebanyak Rp. 4,5 juta dalam 4 bulan. Artinya, hanya bersih sekitar setengah juta rupiah per bulan, yang tentu saja tergolong sebagai keluarga miskin. Dengan 5 anggota keluarga, maka pendapatan perkapita hanya seratus ribu sebulan.

Dengan kata lain, kedua objek ini tidaklah sejalan. Apapun yang dilakukan dalam konteks pembangunan pertanian, jika kurang tepat strateginya tidak akan mensejahterakan petani. Terkait dengan kesejahteraan petani inilah, kemudian API (Aliansi Petani Indonesia) bersama peneliti dari PSEKP Kementan telah melakukan penelitian mengenai hal ini

Tentu saja, hasil penelitian ini masih memerlukan masukan dari berbagai pihak. Maka dari itu API melakukan peer review untuk melengkapi hasil dari penelitian tersebut dengan harapan hasil penelitian tersebut mampu menjadi gambaran bagi kita semua tentang situasi dan kondisi kesejahteraan petani di Indonesia.

 

 

 

 

Read More