HPP (harga pembelian pemerintah) senantiasa merupakan isyu kontroversial dari tahun ke tahun. Di satu sisi, pemerintah memandang HPP merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk menjamin akses masyarakat terhadap beras. Di sisi lain, HPP diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak dinamika sektor pertanian padi di Indonesia.
Ada kesan kuat di kalangan pengamat bahwa HPP lebih diutamakan untuk kepentingan pertama dan meminggirkan kepentingan kedua. Dampak jangka panjangnya adalah masa depan yang suram bagi masyarakat yang kehidupan mereka sangat tergantung pada dinamika sektor produksi padi. Pertanian padi, terutama bagi petani dengan lahan sempit, sudah tidak lagi menjadi penopang utama kehidupan keluarga petani. Akibatnya adalah upaya untuk mendudukkan sektor pertanian padi sebagai salah satu penggerak utama pengentasan kemiskinan semakin hari semakin tidak bertaji.
Fakta di atas memperlihatkan bahwa perhatian pada sektor pertanian padi dalam kerangka pengentasan kemiskinan berada di pinggiran. Salah satu cara untuk membawa perhatian ini dari pinggiran menuju arus utama adalah dengan mendorong perubahan opini publik lewat media, dan selanjutnya perubahan opini tersebut berujung pada dukungan dan tekanan publik agar kebijakan harga beras mengutamakan kesejahteraan petani produsen.
Strategi media merupakan salah satu unsur penting dalam kerja kampanye dan advokasi namun seringkali tidak mendapat perhatian yang memadai organisasi non pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah pemahaman yang kurang lengkap terhadap potensi besar yang dimiliki media massa dalam mempengaruhi opini publik dalam waktu relatif cepat dan dalam skala yang relatif luas. Penyebab lain adalah pemahaman yang tidak tepat bahwa mempengaruhi opini publik lewat media, terutama televisi dan surat kabar, merupakan kerja yang selalu membutuhkan biaya yang relatif besar.
Dalam kaitan persoalan tersebut Aliansi Petani Indonesia bersama beberapa organisasi mitra lainnya seperti KRKP serta jaringan NGO (Binadesa)menghadiri acara LOKALATIH STRATEGI MEDIA DALAM RANGKA KAMPANYE HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH ATAS BERAS yang diselenggarakan oleh Veco-Indonesia dan SBIB pada Senin-Rabu, 13-15 April lalu di kompleks Griya Patria, Kemang Jakarta Selatan.
Selain bertujuan untuk peningkatan kapasitas organisasi, kegiatan tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya untuk secara riil mempersiapkan rencana aksi kerja media terkait Harga P3embelian Pemerintah (HPP) atas beras.
