VIVAnews – Ketua Aliansi Petani Indonesia (API), Mudzakir, berharap pemerintah serius mendukung ketahanan pangan. Perhatian itu sekaligus meningkatkan kapasitas produksi pertanian nasional, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Demikian kata Mudzakir di tengah acara memperingati pertanian keluarga internasional hari ini. API, yang tergabung dalam Asian Farmers Association (AFA), menggelar Kongres Petani Asia di Nusa Dua, Bali.
“Kami menyambut baik pertemuan ini, yang akan berdampak kepada para anggota, khususnya petani,” ujar Mudzakir, Selasa 6 Mei 2014.
Pertemuan ini akan melahirkan beberapa kegiatan yang direkomendasikan bersama oleh AFA. Mudzakir sedikit menyindir perhatian yang kurang serius dari pemerintah terhadap sektor pertanian.
Buktinya, kata dia, anggaran dalam APBN untuk sektor pertanian kurang dari 2 persen. Padahal, mayoritas masyarakat Indonesia bergerak di sektor pertanian.
“70 persen petani di dunia terdapat di Asia, termasuk Indonesia,” katanya. Ia berharap menjelang suksesi kepemimpinan negara, semua pihak harus menunjukkan komitmennya terhadap sektor pertanian. Yang terpenting adalah regenerasi atau menggairahkan pertanian kepada anak muda.
Insentif Khusus
Mudzakir memaparkan contoh dukungan khusus pemerintah di sejumlah negara atas pertanian nasional. Di Korea Selatan, ujar dia, pemerintah setempat mengeluarkan insentif bagi kaum perempuan yang mau menikah dengan petani, dengan menanggung biaya rias wajah mereka.
Lain Korea Selatan, beda pula di Taiwan. Di Taiwan, lanjut Mudzakir, untuk menarik minat anak muda menjadi petani, pemerintah memberikan lahan secara gatis untuk digarap.
Pemerintah Taiwan juga membebaskan biaya pajak lahan pertanian. Selain itu, pemerintah juga memasok bahan baku pertanian.
Sebaliknya, di Indonesia, belum ada kebijakan jelas tentang sektor pertanian, khususnya kepada anak muda.
Pada sisi lain, alih fungsi lahan kian menggila. Sekjen AFA, Esther, mengutip data Koalisi Tanah Internasional memaparkan terdapat 6 juta hektar lahan pertanian di kawasan Asia yang beralih fungsi menjadi kepemilikan perusahaan.
“Saat ini ada 807 transaksi yang tengah dinegosiasikan. Dari jumlah itu, sebanyak 379 transaksi terjadi di Asia Tenggara, di antaranya merupakan transaksi tanah pertanian. Totalnya sebanyak 46 persen dari total transaksi tanah di seluruh dunia,” sebut Esther. (ren)
Sumber: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/502374-soal-insentif-pertanian–ri-harus-mencontoh-korsel-dan-taiwan (Selasa, 6 Mei 2014)
