Colombia dan negara-negara Afrika Raih Dukungan Penting (Family Farming)

Komite Nasional Pertanian Keluarga Indonesia, Colombia dan negara-negara Afrika Raih Dukungan Penting dalam Advokasi Kebijakan Publik yang Mendukung Pertanian Keluarga (Family Farming)

 

 

KomiteNasionalPertanianKeluarga(KNPK) Indonesia dan Colombiameraih kemajuan dalam proses-proses dialog politik antara pemain kunci dalam Pertanian Keluarga, yang mengarah kepada di setujuinya kebijakan baru atau turunannya untuk pengembangan Pertanian Keluarga di negara masing-masing. Di Indonesia, turunan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah disahkan. Sementara di Colombia, Panduan Nasional Kebijakan Publik yang Strategis untuk Pertanian Keluarga di setujui.

 

Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan) adalah salah satu dari berbagai undang-undang yang turunannya dibuat agar dapat dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten.KNPK Indonesia mendorong disusunnya Peraturan Gubernur Nomor16 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Provinsi Jawa Tengah. Dan setelah melalui proses diskusi dan lobi ke berbagai pihak terkait, akhirnya peraturan gubernur tersebut disahkan pada 26 Februari2018.

 

Melalui anggotanya di Jawa Tengah, Komite Daerah Pertanian Keluarga (KDPK), KNPK Indonesia terlibat dalam perumusan kebijakan publik tersebut melalui serangkaian kegiatan, berupa lokakarya, pertemuan, dan diskusi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten serta desa dengan para pemangku kepentingan seperti DPRD Provinsi dan pemerintah yang diwakili oleh dinas-dinas terkait. Mereka mendukung konsolidasi dan koordinasi yang efektif di antara organisasi-organisasi pertanian keluarga dan masyarakat sipil yang punya tujuan sama yaitu memajukan kebijakan publik yang berpihak kepada pertanian keluarga.

 

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini memuat isu-isu penting seperti akses dan penggunaan lahan yang menjamin ketersediaan lahan sebagai salah satu sumberdaya bagi petani keluarga kecil; infrastruktur dan instalasi dengan mendorong pemerintah provinsi untuk memfasilitasi standardisasi benih dan pupuk (sesuai dengan Standar Nasional Indonesia/SNI); asuransi gagal panen di mana pemerintah mengalokasikan dana untu kmensubsidi petani kecil yang tidak dapat panen; dan suksesi generasi sehingga generasi muda petani akan tetap bertani.

 

“Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Jawa Tengah ini bukanlah capaian akhir KDPK Jawa Tengah, tetapi pencapaian ini merupakan babak baru bagi kami untuk memantau, dan tetap menjaga terlaksananya peraturan ini dengan semestinya,” jelas Syukur Fahrudin, koordinator KDPK Jawa Tengah.“Kerja besar KDPK Jateng selanjutnya adalah mencari dan mengidentifikasi berbagai bentuk implementasi Peraturan Gubernur tersebut”.

 

Sementara itu di Colombia, RENAF (Jaringan Nasional Pertanian Keluarga, setara dengan KNPK) secara intensif berpartisipasi dalam diskusi-diskusi mendalam tentang pedoman strategis untuk kebijakan publik bagi Pertanian Keluarga yang akhirnya diadopsi pada Desember 2017, melalui Resolusi 464 tahun 2017.

 

Resolusi ini, bersama pedomannya merupakan hasil dari proses advokasi yang telah dimulai oleh Columbia pada tahun 2014 melalui Program Pertanian Keluarga yang dilanjutkan dengan pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari berbagai aktor yang terlibat dalam Pertanian Keluarga (termasuk RENAF). Pada tahun 2017, kelompok ini bekerja tanpa lelah mendiskusikan secara mendalam pedoman strategis untuk kebijakan publik bagi Pertanian Keluarga ini, didukung oleh partisipasi organisasi-organisasi dan komponen Pertanian Keluarga dari seluruh negara sehingga mampu memberikan masukan ke berbagai kerja-kerja, pertemuan regional, dan seminar internasional Pertanian Keluarga dan Ekonomi Petani. Perlu diingat, pedoman ini dikembangkan  dalam rangka pelaksanaan kesepakatan perdamaian di Kolombia yang tujuan pertamanya adalah reformasi pedesaan secara menyeluruh.

 

Salah satu hal penting dalam resolusi ini adalah tata kelola kepemilikan lahan, perikanan, dan hutan yang bertanggung jawab (Pasal 4).Hal ini menyangkut kemajuan peraturan, proses, dan struktur-struktur untuk mendefinisikan dan mengatur cara di mana orang, masyarakat, dan subyek lain mengakses sumber daya nasional, dan memastikannya, seperti akses yang lebih adil kelahan dan proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan partisipatif.

 

Di benua Afrika, KNPK dari berbagai negara terlibat dalam pengembangan program politik nasional dan melakukan peranpenting dalam membela kepentingan Pertanian Keluarga.

 

Di Senegal misalnya, Komite Nasional Pertanian Keluarga atau KNPK (melalui GDPS, “Groupe de dialogue social et politique” atau Kelompok dialog sosial dan politik), menghadirkan otoritas yang kompeten dengan usulan utama organisasi-organisasi pertanian da nmasyarakat sipil untuk pembangunan Program Investasi Nasional (PNIASAN). Proses advokasi ini telahmencapai hasil berupa bergabungnya GDPS di Komite Teknis untuk pemantauan dan implementasi PNIASAN.

 

Adapun KNPK lainnya di Burkina Faso mengembangkan dokumen tahap kedua Program Sektor Pedesaan Nasional; KNPK di Madagaskar merevisi Dana Pembangunan Pertanian; danKNPK di Gambia terlibat dalam pengembangan program Nasional Investasi Pertanian. Semua ini adalah contoh kemajuan di tingkat regional dalam kerja-kerja pembelaan Pertanian Keluarga.

 

Proses-proses ini adalah contoh capaian penting dari advokasi politik yang dilakukan oleh KNPK-KNPK di berbagai negara Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Mereka menunjukkan kemajuan penting dalam mengkonsolidasikan dukungan untukPertanian Keluarga di negara masing-masing, dan menekankan aspek-aspek yang mendasar seperti akses ketanah dan sumber daya alam lainnya.Hal ini sejalan dengan Dasawarsa Pertanian Keluarga yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (2019-2028) yang menawarkan kesempatan khusus untuk memajukan kerja-kerja KNPK di berbagai negara (ink).

Read More

Forum Koperasi Nasional

Aliansi Petani Indonesia (API), Telah  menyelenggarakan sebuah Lokakarya “Membuka Potensi Koperasi Pertanian di Indonesia,” yang di dukung oleh Asian Farmers Association (AFA) dan Collectif Stratégies Alimentaires (CSA). Kemasan lokakarya kali ini, dengan sebuah tema besar FORUM KOPERASI NASIONAL (Jakarta, 19-20 Maret 2018), dan pada esok harinya dilanjutkan di secretariat API. Pada tanggal, 20 maret hingga. Selain di hadiri oleh anggota API yang sudah memiliki koperasi dari berbagai macam usaha produk, seperti Kopi-Beras-Kelapa sawit-Ternak-Coklat-Madu dan juga Hortikultura. Agenda ini turut mengundang jaringan kerja/Organisasi  tani, seperti SPI-IPPHTI-WAMTI serta lembaga Pemerintah dan NGO, Kementerian Koperasi UMKM, Kementerian Desa, DEKOPIN, Agriterra, Veco yang kini telah berganti nama menjadi Rikolto dan ASEAN Foundation. Dari nama-nama yang diatas diantaranya beberapa menjadi nara sumber Forum Konsultasi Nasional.

 

Pembukaan oleh ketua Dewan Tani Aliansi Petani Indonesia(API),  Mudzakkir “Berharap agar agenda ini memiliki baseline, atau roadmap untuk belajar memetakan gerakan ekonomi, yang menjunjung tinggi nilai asas kemanusiaan dalam koperasi, kita akan jahit dalam setiap masukan dan sebagai wadah pembelajaran bersama, dari hasil riset, maupun wacana dan dealektika dari semua kalangan dan petani-petani yang hadir disini, agar memiliki daya saing dan nilai tawar tinggi, agar kemandirian ekonomi kawasan ASEAN berusaha untuk menjawabnya, termasuk Indonesia dan anggota-anggota API,” dalam kutipan pembukaan Forum Koperasi Nasional.

 

Tujuan lokakarya ini, adalah untuk menemukan instrument baru, dalam penguatan ekonomi yang benar-benar berpihak pada petani dan nelayan yang sudah berkoperasi, yang di mana dalam sektor pertanian kita turut menjadi bagian devisa negara yang masuk dalam kategori  cukup besar, tetapi dalam perkembangannya dan kesejahteraan petani-petani kita sangat lambat. Forum Koperasi Nasional, yang di selenggarakan oleh API, adalah cara alternative untuk menemukan instrumen diantara Stakeholder dan Koperasi petani untuk membangun kemandirian ekonomi, dan cita-cita masa depan bangsa ini. Banyak bagian dari koleksi setiap masalah-masalah yang tersusun ini agar bisa terjawab dengan sikap bijak, dan mengambil rumusan masalah menjadi solusi. Dengan adanya kerjasama yang bersinergi dengan pemerintah yang terkait, maka semua akan semakin menjadi mudah .

Nuruddin selaku Sekjen API menegaskan “Hari ini kita banyak temuan lapang, yang akan menjadi formula strategi action untuk memperkuat anggota-anggota, yang telah memiliki koperasi. Dan forum ini akan menjadi Barometer bagi Asian Farmers Association di ASIA serta Collectif Stratégies Alimentaires. Kami juga saling bertukar pendapat dengan kementrian terkait dan lembaga Koperasi, seperti DEKOPIN dan peserta yang hadir disini. Tema ini untuk menjahit ulang setiap masalah-masalah dari anggota API yang sudah berkoperasi maupun jaringan tani dan nelayan seperti SPI-WAMTI-IPPHTI, banyak saran pendapat yang perlu di evaluasi dalam semua aspek kebijakan pemerintah dan undang-undang perkoperasian serta terlebih kepada kebijakan yang mengenai UMKM, Bumdes, KUR, Pajak dan lain sebagainya. Semua akan diterjemahkan dengan baik dalam forum ini, dan akses apa saja yang bisa meliputi kerjasama antar kedua belah pihak, untuk saling bersinergi, seperti Gapoktan dan Poktan, maupun Koperasi tani yang lainnya, dari yang primier hingga skunder. Dengan segala keterbatasan akses media via online didaerah, kali ini kita bertemu langsung tatap muka dalam Forum Koperasi Nasional ini. Menyusun formulasi/katalisator saling menyesuaikan satu diantara lainnya agar keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan itu benar-benar terjadi.

Read More

“Kembalikan Air Jernih Kami’- “Selamatkan Gunung Slamet”

KEBUMEN [SemarangPedia] – Aliansi Petani Indonesia (API) Jawa Tengah mengkhawatirkan bahaya lingkungan bagi petani di kawasan Gunung Slamet, akibat adanya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Baturraden.

Koordinator Aliansi Petani Indonesia (API) Jawa Tengah Syukur Fahrudin mengatakan dampak lingkungan dari pembangunan PLTP Baturaden telah dirasakan warga Banyumas dan sekitarnya.

Menurutnya, proses eksplorasi tersebut berakibat banjir dan adanya penurunan kwalitas sumber air minum di wilayah Banyumas dan sekitarnya.

“Dalam proses eksplorasi kita sudah bisa melihat dampak yang diterima oleh masyarakat. Bagaimana banjir yang selama ini belum pernah terjadi, dalam tahun ini oleh warga Banyumas, “ujarnya saat di Sekretariat Paguyuban Giri Rahayu Cilongkok, Banyumas, Sabtu. (30/12)

Pengeboran, lanjutnya, juga udara kualitas air sebagai sumber air minum menurun, logam-logam berat juga keluar dari sungai yang menjadi sumber irigasi bagi petani yang berada di tujuh kabupaten lereng Gunung Slamet.

Ketujuh kabupaten yang menjadi daerah terdampak dari proyek itu, diusahakan kabupaten Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas dan Cilacap.

Syukur Fahrudin meyayangkan pembangunan PLTP Baturaden yang tidak memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat lereng Gunung Slamet. Biaya yang dikeluarkan untuk investasi dengan nilai Rp7 triliun tidak sebanding dengan biaya kerusakan lingkungan dan dampak yang oleh masyarakat yang diakibatkan oleh eksplorasi PT. SAE.

“Proses eksplorasi PLTP Baturaden yang membutuhkan udara tidak sedikit, tentu akan mempengaruhi sumber mata udara Gunung Slamet,” tuturnya.

Menurutnya, informasi yang tersirat dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) PT Sejahtera Alam Energy (SAE) menyebutkan UKL UPL kebutuhan air untuk eksplorasi PLTP Baturaden sebanyak 40 liter / detik, sampai dalam satu hari satu malam kebutuhan udara untuk pengeboran mencapai sebanyak 3.456.000 liter.

“Bisa kita awasi kebutuhan udara per bulan maupun per tahun. Dari situ situ, proses eksplorasi PLTP Baturaden akan menggunakan udara dari sumber mata air yang selama ini digunakan oleh masyarakat di gunung slamet, “ujarnya.

Selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dia menambahkan udara menjadi kebutuhan penting dalam sektor pertanian. Jika hal ini terjadi, maka masyarakat di sekitaran gunung Slamet dan masyarakat yang menggunakan udara dari sumber mata air yang ada gunung tersebut, akan dihadapkan dengan ancaman kekeringan.

Melihat dampak dari pembangunan proyek ini, API Jawa Tengah menghimbau pemerintah Pusat atau daerah untuk segera menghentikan eksplorasi Gnung Slamet itu.

“Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan moratorium terhadap semua investasi di Indonesia dan mengedepankan pembangunan sektor pertanian dan industri berbasis pertanian sebagai jangka panjang Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Slamet, salah satu warga Cilongok-Banyumas menuturkan dampak lingkungan terkait pembangunan PLTP Baturaden telah dirasakan warga di wilayahnya.

“Masyarakat Cilongok udara yang Buthek (keruh) banget. Dari pagi sampai malam warna coklat seperti besi berkarat, “tuturnya. (RS)

sumber: https://semarangpedia.com/api-jateng-masyarakat-gunung-slamet-dapat-terancam-kekeringan/

Read More

DIALOG DAN MUSYAWARAH PETANI KEBUPATEN LAMONGAN

Aliansi Petani Indonesia, Lamongan. Jawa Timur: “Membangun Sinergi dan Kerjasama Multi-Pihak untuk Pemberdayaan dan Perlindungan Petani Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Lamongan”. Itulah tema besar yang di usung dalam dialog Musyawarah Petani Kabupaten Lamongan ( 25-27 Desember 2017). Setelah melalui acara seremonial pembukaan dan lain sebagainya oleh ketua kelompok ternak barokah sejahtera, kepala desa dan pemerintah daerah.Dalam kutipannya Sekretaris Jendral Aliansi Petani Indonesia (API) Muhammad Nuruddin, “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam laporannya menyampaikan, ada banyak organisasi petani di tingkat lokal yang diinisiasi oleh petani sendiri layanan dari lembaga pemberdayaan dan peraturan, dengan akses pupuk bersubsidi, ukuran petani kecil sebagai penangkar biji, penyuluhan, dukungan saran dan alat pertanian di sisi lain, anggaran untuk Departemen Pertanian meningkat 27,8 trilyun 2016, dan kemungkinan 26,5 trilyun di 2017. Sementara, alokasi anggaran untuk pembangunan desa “dana desa” 72,

Program wajib dan dibutuhkan partipasi semua pihak, termasuk organisasi petani. UU Nomer 19 Th 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya terjamin terlningananya dan pemberdayaan petani. Tujuan dari peraturan dan pemberdayaan petani adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan. Cerita peran dan kelompok, Petani Petani, dalam program pembangunan pertanian akan membantu memperbaiki kehidupan skala kecil-petani. Selama ini, program pembangunan pertanian banyak dari atas ke bawah dan lebih menyembuhkan sporadis.

Agenda Dialog ini juga di hadiri oleh Kantor Staf Presiden Tri Candra Aprianto dan sekaligus sebagai Ketua Kelompok Kerja Percepatan Reforma Agraria dan Pembangunan Perdesaan. Dalam beberapa petikannya, beliau “salah satu program pembangunan nasional yang sedang dalam ” NAWA CITA “ sebagai salah satu prioritas program strategis Presiden Joko Widodo adalah” pengembangan pertanian dan kedaulatan pangan dalam rangka mencapai swasembada pangan dan kesejahteraan petani “.Lanjutnya dalam sesi dialog ini “Program kunci untuk mencapai tujuan itu adalah mempercepat pelaksanaan reforma Agraria, saat ini kami sedang melakukan hal ini, yaitu Mendistribusikan 9 jutaan hektar untuk petani dan petani tidak bertanah serta pemberdayaan dan peraturan petani untuk perbaikan sistem budidaya, mendukung teknologi tepat guna untuk pertanian, memberikan subsidi pupuk dan benih, perbaikan dan efisiensi.

lanjut Tri Candra Aprianto “Program dan pemberdayaan petani sangat dibutuhkan dan membutuhkan partipasi semua pihak, dan ini juga merupakan bagian dari semangat dan cita-cita reforma Agraria itu sendiri, termasuk organisasi petani dalam UU Nomer 19 Th 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah dan pemerintah daerah yang diharapkan terlaksana dan pemberdayaan petani yang sedang di jamin oleh konstitusi kita Tujuan dari peraturan dan pemberdayaan petani adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan. Peran dan elemen organisasi petani (kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, serikat petani, Asosiasi Petani) dalam program pembangunan pertanian akan membantu dalam meningkatkan kehidupan kehidupan skala kecil-petani.Jika ini cepat direspon oleh Pemda dan kerjasama dengan pihak terkait maka percepatan dalam pembangunan Desa yang tertinggal dan semangat reformasi Agraria tercapai, sumber Sumber Daya Manusia dan Alam yang kita sentuh dulu “

Berdasarkan hasil dari FGD di beberapa lokasi di Jawa Timur yang dilakukan oleh Aliansi Petani Indonesia (API) yang ditantang oleh organisasi petani di Jawa Timur termasuk di Kabupaten lamongan adalah: 1) Lemahnya pengorganisasian dan jaringan antara kelompok tani, kelompok tani berjalan- sendiri-sendiri dan tidak terorganisir; 2) lemahnya partipasi publik dalam program pemberdayaan dan peraturan petani, 3) Lemahnya peraturan petani dan jaminan sarana dan prasarana termasuk akses terhadap masukan pertanian (Pupuk-Bersubsidi), 4) Masih rendahnya pengakuan terhadap organisasi petani di tingkat lokal yang diinisiasi oleh petani, 5 ) lemahnya monitoring terhadap perubahan-berubahan yang dihasilkan dari program pembangunan pertanian.

jumlah petani gurem dengan lahan kurang dari 0,5 Hektar 14.248.870 rumah tangga petani (RTP), jumlah rumah tangga pengguna lahan 25.751.266 RTP. Kita semua bertanya sebagian dari mereka tinggal di pedesaan dan penyedia tenaga kerja di pedesaan. Menurut Pusat data statistik Kabupaten Lamongan Jumlah luas lahan pertanian sawah 87.650 hektar tahun 2015, Jumlah luas lahan bukan sawah (tegalan) 64.077 hektar. Sementara jumlah rumahtangga usaha pertanian di kabupaten Lamongan 189.223.

Sebagai Negara Agraris, sektor pertanian telah memberikan kesempatan kepada tenaga kerja yang terbesar di indonesia termasuk di Kabupaten lamongan. Menurut Biro Pusat Statistik, 34% dari tenaga kerja di Indonesia telah bekerja di sektor pertanian. Mayoritas mereka tinggal di daerah pedesaan. Saat ini, Indonesia memiliki 74.910 desa yang tersebar di 6.793 kecamatan, 486 kabupaten, 34 provinsi. Di kabupaten Lamongan, sektor pertanian menyediakan lapangan kerja bagi 189.223 rumah tangga petani yang bekerja langsung sekaligus sebagai pemilik. Dan menyediakan kursus 606.808 untuk pekerjaan musiman bagi buruh tani.

Menurut hasil penelitian dari FAO sekitar 19,4 juta orang Indonesia masih hidup dalam kelaparan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan. Menurut data BPS Lamongan tahun 2016, jumlah penduduk miskin di kabupaten Lamongan yang memiliki pendapatan perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan 176.920 Jiwa (14,89%) tahun 2016 lebih tinggi dengan rata-rata penduduk di Propensi Jawa Timur (12,05). Setelah kita telusuri adalah warga miskin ini adalah petani dan buruh tani.

Read More