Soal Kartu Tani, API Minta Pemkab Lamongan Lebih Proaktif

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – API (Aliansi Petani Indonesia) Cabang Lamongan , Jawa Timur, menilai program Kartu Tani yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, belum optimal di Kabupaten Lamongan.”Banyak petani di Lamongan yang belum tahu fungsi Kartu Tani, dan juga pendistribusiannya yang belum merata,” ucap Ketua Dewan Tani Kabupaten Lamongan, Madekhan Ali, di sarasehan tani bertemakan “Mempertanyakan manfaat Kartu Tani untuk petani di Kabupaten Lamongan” di Gedung Handayani, Dinas Pendidikan, Kamis, (11/10/2018).

Lebih lanjut dikatakan Madekhan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, melalui Dinas Pertanian, disebutnya belum memiliki komitmen untuk melaksanakan program Kartu Tani di Lamongan.

“Mereka (petani) tidak tahu fungsinya, selama mereka masih menerima kartu. Kami menganggap, Pemkab belum komitmen, diindikasikan dengan rendahnya Dana untuk petugad PPL untuk mendampingi penerima Kartu Tani,” katanya.

Di sarasehan yang juga dihadiri Sekjen API, M Nurudin, Kepala Dinas Pertanian, Imam Susanto dan Manajer BNI Gresik, Dwi S, Madekhan, meminta Pemkab Lamongan, mereka lebih proaktif dalam mendukung program dari pemerintah dengan menggunakan program Kartu Tani.

“Sosialisasi dan pendampingan penggunaan Kartu Tani tidak dilaksanakan dengan baik, dengan berbagai alasan. Dana APBD Lamongan yang tidak memadai,” ujarnya.

API Lamongan juga meminta Pemkab Lamongan, segera membangun Kartu Tani dan sekaligus mensosialisasikan Kartu Tani kepada petani Lamongan, melalui kinerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

“PPL harus didayagunakan mendampingi petani untuk memanfaatkan Kartu Tani, karena Kartu Tani dari pemerintah tidak dapat digunakan karena tidak ada fasilitas dari Pemkab,” tutur Madekhan.

Sementara itu, terkait pendistribusian Kartu Tani , Kepala Dinas Pertanian, Imam Susanto, menyebut, hingga 5 Oktober 2018, Kartu Tani yang sudah tersalurkan sebanyak 73. 674.

“Dari jumlah petani sempurna 131.056, belum tersalurkan kurang 57.382,” ucap Imam.

Di tempat yang sama, Manajer BNI Gresik, Dwi S, juga mengamini jika belum sepenuhnya menyalurkan semua Kartu Tani untuk petani Lamongan. “Baru 60 persen yang sudah terdistribusikan,” ujarnya.

Dwi mengaku, BNI terkendala keterbatasan tenaga dalam membangun Kartu Tani , karena harus mengkover dua Kabupaten Lamongan dan Gresik. “Tugas BNI menyalurkan 134 ribu Kartu Tani di Lamongan,” katanya, di sarasehan yang digelar API Cabang Lamongan . (*)

 

Sumber berita: https://www.timesindonesia.co.id/read/185698/20181011/154748/soal-kartu-tani-api-minta-pemkab-lamongan-lebih-proaktif/?fbclid=IwAR2PxkU0OCQikuqpt3AslT8uFN0GGrigvsRiO5cTsvQnheW09lo7OxbrUmM

Read More

Acuan Beras Rugikan Petani

JAKARTA (HN) -Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dinilai tidak memperhatikan ongkos produksi skala nasional. Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) Muhammad Nuruddin mengatakan, HET dan HPP yang saat ini diterapkan hanya memertimbangan ongkos produksi di Pulau Jawa. Daerah lain, seperti Sumatera, Sulawesi, dan NTT memiliki ongkos produksi lebih tinggi dari Pulau Jawa.

“Jadi kalau HET Rp 9.000 per kilogram dan HPP di tingkat petani Rp 7.400 tidak akan memberikan manfaat bagi petani, justru merugikan,” ujar Nuruddin kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (24/7).

Menurut dia, ongkos produksi di Indonesia bagian timur lebih mahal karena faktor upah buruh pertanian. Di Pulau Jawa rata-rata upah buruh berkisar Rp 80 ribu per hari, di Indonesia bagian timur bisa Rp 100 ribu per hari.

“Di Sulawesi dan NTT bahkan hingga Rp 120 ribu per hari. Mereka sudah dikasih upah juga harus diberi makan siang dan kudapan,” kata dia.

Nuruddin menilai, kebijakan pemerintah harus ditinjau ulang sebelum benar-benar diaplikasikan. Tidak hanya upah buruh tapi juga ongkos distribusi padi, harga pupuk, dan benih. Pemerintah diminta menghitung dengan tepat berbagai faktor pembentukan harga padi yang sesuai.

“Pemerintah juga harus memperhatikan faktor inflasi. Kalau tidak sesuai ya tidak ada untung usaha taninya,” ujar Nuruddin.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan, hingga saat ini pedagang pasar tidak tertekan dengan penggunaan HET di tingkat ritel. Pedagang cenderung cuek terhadap perumusan harga yang digadang-gadang melindungi harga di tingkat konsumen.

Pedagang tetap akan menggunakan mekanisme pasar untuk menjual barang. Mereka mendapatkan laba dari margin yang diambil. “Saat harga di sentra naik atau ongkos angkut naik, tentu akan menaikkan harga. Pedagang tidak akan mau rugi, sudah ada hukum pasar berlaku,” kata Mansuri kepadaHARIAN NASIONAL.

 Reportase : Dedy Darmawan Nasution
Editor : Admin
 
Sumber: http://harnas.co/2017/07/24/acuan-beras-rugikan-petani
 
Read More

Colombia dan negara-negara Afrika Raih Dukungan Penting (Family Farming)

Komite Nasional Pertanian Keluarga Indonesia, Colombia dan negara-negara Afrika Raih Dukungan Penting dalam Advokasi Kebijakan Publik yang Mendukung Pertanian Keluarga (Family Farming)

 

 

KomiteNasionalPertanianKeluarga(KNPK) Indonesia dan Colombiameraih kemajuan dalam proses-proses dialog politik antara pemain kunci dalam Pertanian Keluarga, yang mengarah kepada di setujuinya kebijakan baru atau turunannya untuk pengembangan Pertanian Keluarga di negara masing-masing. Di Indonesia, turunan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah disahkan. Sementara di Colombia, Panduan Nasional Kebijakan Publik yang Strategis untuk Pertanian Keluarga di setujui.

 

Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan) adalah salah satu dari berbagai undang-undang yang turunannya dibuat agar dapat dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten.KNPK Indonesia mendorong disusunnya Peraturan Gubernur Nomor16 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Provinsi Jawa Tengah. Dan setelah melalui proses diskusi dan lobi ke berbagai pihak terkait, akhirnya peraturan gubernur tersebut disahkan pada 26 Februari2018.

 

Melalui anggotanya di Jawa Tengah, Komite Daerah Pertanian Keluarga (KDPK), KNPK Indonesia terlibat dalam perumusan kebijakan publik tersebut melalui serangkaian kegiatan, berupa lokakarya, pertemuan, dan diskusi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten serta desa dengan para pemangku kepentingan seperti DPRD Provinsi dan pemerintah yang diwakili oleh dinas-dinas terkait. Mereka mendukung konsolidasi dan koordinasi yang efektif di antara organisasi-organisasi pertanian keluarga dan masyarakat sipil yang punya tujuan sama yaitu memajukan kebijakan publik yang berpihak kepada pertanian keluarga.

 

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini memuat isu-isu penting seperti akses dan penggunaan lahan yang menjamin ketersediaan lahan sebagai salah satu sumberdaya bagi petani keluarga kecil; infrastruktur dan instalasi dengan mendorong pemerintah provinsi untuk memfasilitasi standardisasi benih dan pupuk (sesuai dengan Standar Nasional Indonesia/SNI); asuransi gagal panen di mana pemerintah mengalokasikan dana untu kmensubsidi petani kecil yang tidak dapat panen; dan suksesi generasi sehingga generasi muda petani akan tetap bertani.

 

“Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Jawa Tengah ini bukanlah capaian akhir KDPK Jawa Tengah, tetapi pencapaian ini merupakan babak baru bagi kami untuk memantau, dan tetap menjaga terlaksananya peraturan ini dengan semestinya,” jelas Syukur Fahrudin, koordinator KDPK Jawa Tengah.“Kerja besar KDPK Jateng selanjutnya adalah mencari dan mengidentifikasi berbagai bentuk implementasi Peraturan Gubernur tersebut”.

 

Sementara itu di Colombia, RENAF (Jaringan Nasional Pertanian Keluarga, setara dengan KNPK) secara intensif berpartisipasi dalam diskusi-diskusi mendalam tentang pedoman strategis untuk kebijakan publik bagi Pertanian Keluarga yang akhirnya diadopsi pada Desember 2017, melalui Resolusi 464 tahun 2017.

 

Resolusi ini, bersama pedomannya merupakan hasil dari proses advokasi yang telah dimulai oleh Columbia pada tahun 2014 melalui Program Pertanian Keluarga yang dilanjutkan dengan pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari berbagai aktor yang terlibat dalam Pertanian Keluarga (termasuk RENAF). Pada tahun 2017, kelompok ini bekerja tanpa lelah mendiskusikan secara mendalam pedoman strategis untuk kebijakan publik bagi Pertanian Keluarga ini, didukung oleh partisipasi organisasi-organisasi dan komponen Pertanian Keluarga dari seluruh negara sehingga mampu memberikan masukan ke berbagai kerja-kerja, pertemuan regional, dan seminar internasional Pertanian Keluarga dan Ekonomi Petani. Perlu diingat, pedoman ini dikembangkan  dalam rangka pelaksanaan kesepakatan perdamaian di Kolombia yang tujuan pertamanya adalah reformasi pedesaan secara menyeluruh.

 

Salah satu hal penting dalam resolusi ini adalah tata kelola kepemilikan lahan, perikanan, dan hutan yang bertanggung jawab (Pasal 4).Hal ini menyangkut kemajuan peraturan, proses, dan struktur-struktur untuk mendefinisikan dan mengatur cara di mana orang, masyarakat, dan subyek lain mengakses sumber daya nasional, dan memastikannya, seperti akses yang lebih adil kelahan dan proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan partisipatif.

 

Di benua Afrika, KNPK dari berbagai negara terlibat dalam pengembangan program politik nasional dan melakukan peranpenting dalam membela kepentingan Pertanian Keluarga.

 

Di Senegal misalnya, Komite Nasional Pertanian Keluarga atau KNPK (melalui GDPS, “Groupe de dialogue social et politique” atau Kelompok dialog sosial dan politik), menghadirkan otoritas yang kompeten dengan usulan utama organisasi-organisasi pertanian da nmasyarakat sipil untuk pembangunan Program Investasi Nasional (PNIASAN). Proses advokasi ini telahmencapai hasil berupa bergabungnya GDPS di Komite Teknis untuk pemantauan dan implementasi PNIASAN.

 

Adapun KNPK lainnya di Burkina Faso mengembangkan dokumen tahap kedua Program Sektor Pedesaan Nasional; KNPK di Madagaskar merevisi Dana Pembangunan Pertanian; danKNPK di Gambia terlibat dalam pengembangan program Nasional Investasi Pertanian. Semua ini adalah contoh kemajuan di tingkat regional dalam kerja-kerja pembelaan Pertanian Keluarga.

 

Proses-proses ini adalah contoh capaian penting dari advokasi politik yang dilakukan oleh KNPK-KNPK di berbagai negara Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Mereka menunjukkan kemajuan penting dalam mengkonsolidasikan dukungan untukPertanian Keluarga di negara masing-masing, dan menekankan aspek-aspek yang mendasar seperti akses ketanah dan sumber daya alam lainnya.Hal ini sejalan dengan Dasawarsa Pertanian Keluarga yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (2019-2028) yang menawarkan kesempatan khusus untuk memajukan kerja-kerja KNPK di berbagai negara (ink).

Read More

Koperasi GAPOKTAN Simpatik

Oleh: Yayan Royan

 

Pasar komoditi pertanian organik dunia termasuk beras, diperkirakan meningkat sebesar 10% setiap tahunnya. Hal ini merupakan peluang yang baik bagi Indonesia, khusunya Kabupaten Tasikmalaya untuk memenuhi permintaan tersebut. Menjadi nilai tambah dalam peningkatan pendapatan pertanian organik, baik neraca surplus perdagangan dunia di bidang pertanian.

 

Koperasi Gapoktan Simpatik terbentuk pada tahun 2014 dengan badan hukum No: 11 / BH / XIII.18? KOPERINDAG / V / 2014. Koperasi ini terbentuk berdasarkan peluang pasar ( market oriented ) dan potensi produk beras organik di kelompok tani Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 2016, Koperasi Gapoktan Simpatik berhasil mendapatkan sertifikat organik untuk seluruh dunia.

 

Anggota Koperasi Gapoktan Simpatik terdiri dari 265 petani yang tersebar di 10 kelompok tani, yang memiliki lahan seluas 50,57 ha. Di tahun 2017, Koperasi Gapoktan Simpatik harus memenuhi persyaratan sertifikasi internasional tersebut.

 

Pada tanggal 14 Juni 2017 lalu, Koperasi Gapoktan Simpatik berhasil melaksakan peluncuran ekspor perdana beras organik ke Jerman sebanyak 17 ton. Pelaksanaan ekspor tersebut dilepas oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya. Bermitra dengan PT.PMA (Paket Mitra Abadi), kami bergerak di tahun 2017 dapat melakukan kontribusi beras organik sebanyak 6 kontainer atau setara dengan 120 ton. Sementara untuk tahun 2018, kami bergerak 12 kontainer atau setara 240 ton. Disamping beras organik, Gapoktan Simpatik juga melayani permintaan pasar komoditi kunyit, kacang tanah, vanila, dan gula aren.  

Read More