API Jateng: Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak pada Petani

JP-Semarang,pantauan awak mendia Perhatian pada komoditas beras merupakan hal yang sangat penting karena berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik. Hal tersebut dikatakan Koordinator Aliansi Petani Indonesia (API) Dewan Pimpinan Daerah Jawa tengah, Syukur Fahruddin dalam acara Focus Group Discussion (FGD) “Membangun Kebijakan Perberasan Nasional yang Berpihak Kepada Petani di Hotel New Metro, Semarang, Senin (17/12/2018).

FGD ini dilakukan untuk mendapatkan opini dan pandangan para pakar, pelaku (petani), pemangku kebijakan terkait isu perberasan nasional untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan petani padi. Pada kesempatan tersebut, Syukur mengatakan banyak hal yang menjadi kendala dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan petani, sehingga perlu untuk mendapatkan opini dan pandangan dari berbagai pihak; pakar pertanian; pelaku (petani); dan pemangku kebijakan.

Pemerintah mempunyai nawacita, mencapai kemandirian dan swasembada pangan nasional.”Salah satu butir dalam strategi program pemerintah di dalam Nawacita adalah mencapai kemandirian dan swasembada pangan nasional.” kata Syukur.

Untuk mencapai kamandirian dan swasembada beras (pangan) harus didukung. “tercapainya kemandirian dan swasembada beras harus didukung dengan ketersediaan benih padi yang berkualitas dan saprodi, peningkatan kapasitas teknik usaha tani dari hulu dan hilir. Tidak kalah penting adalah dukungan kebijakan pemerintah yang mengubah atau meningkatkan sekala usaha tani di pedesaan yang terintegrasi dari on farm hingga off Farm.” imbuhnya.

Tolak ukur dalam menjalankan program swasembada pangan nasional, dapat dilihat dari sejauhmana pemerintah mengimplementasikan UU No. 18 th 2012 tentang Pangan, UU No. 19 th 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

“Jika kita review bersama, banyak implementasi kebijakan pemerintah justru menjauhkan petani untuk mencapai kesejahteraannya. Semisal kebijakan impor beras yang dilakukan saat petani melangsungkan panen raya.

Masing-masing institusi negara menyuguhkan data yang berbeda terkait menipisnya cadangan beras. Dari sini terlihat bahwa sinkronisasi data dan validitas data kita sangat lemah dan rancu.” ucap Syukur.

Belum lagi persoalan terkait akses lahan dan akses permodalan yang hingga saat ini masih saja menjadi persoalan yang belum terselesaikan di kalangan petani maupun kelompok tani. berbagai kebijakan pemerintah yang terkait pembangunan pertanian saat ini, belum cukup menjamin kesejahteraan petani.

Berdasarkan UMR di Jawa Tengah seharusnya petani menggarap 2,6 hektar untuk tanaman padi, sementara rata-rata petani di Jawa Tengah hanya menggarap 0,3 hektar. Bahkan sebagian petani hanya menggarap 1000 m2. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pertanian Indonesia khususnya di Jawa Tengah harus diarahkan kepada penyelesaian akar masalah yang di hadapi oleh petani beras khususnya masalah tanah dan skala usaha.

Pendapatan yang dihasilkan oleh petani beras, hanya menyumbang 10% dari biaya hidup yang mereka butuhkan.

“Melihat kompleknya persoalan petani maka kita harus duduk bersama untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari para pakar, pelaku usaha, petani dan pemangku kepentingan di Jawa tengah. Untuk selanjutnya dipakai sebagai bahan advokasi di Nasional. Pungkas *Syukur Fahruddin*

 

SUMBER: http://www.journalpolice.id/api-jateng-kebijakan-pemerintah-harus-berpihak-pada-petani/?fbclid=IwAR0DvBybLSsymkEX0Jswukve9bQqwltvkX_kG1fl6q1vWzKTFhtpOT9vhuw#

Read More

Colombia dan negara-negara Afrika Raih Dukungan Penting (Family Farming)

Komite Nasional Pertanian Keluarga Indonesia, Colombia dan negara-negara Afrika Raih Dukungan Penting dalam Advokasi Kebijakan Publik yang Mendukung Pertanian Keluarga (Family Farming)

 

 

KomiteNasionalPertanianKeluarga(KNPK) Indonesia dan Colombiameraih kemajuan dalam proses-proses dialog politik antara pemain kunci dalam Pertanian Keluarga, yang mengarah kepada di setujuinya kebijakan baru atau turunannya untuk pengembangan Pertanian Keluarga di negara masing-masing. Di Indonesia, turunan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah disahkan. Sementara di Colombia, Panduan Nasional Kebijakan Publik yang Strategis untuk Pertanian Keluarga di setujui.

 

Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan) adalah salah satu dari berbagai undang-undang yang turunannya dibuat agar dapat dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten.KNPK Indonesia mendorong disusunnya Peraturan Gubernur Nomor16 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Provinsi Jawa Tengah. Dan setelah melalui proses diskusi dan lobi ke berbagai pihak terkait, akhirnya peraturan gubernur tersebut disahkan pada 26 Februari2018.

 

Melalui anggotanya di Jawa Tengah, Komite Daerah Pertanian Keluarga (KDPK), KNPK Indonesia terlibat dalam perumusan kebijakan publik tersebut melalui serangkaian kegiatan, berupa lokakarya, pertemuan, dan diskusi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten serta desa dengan para pemangku kepentingan seperti DPRD Provinsi dan pemerintah yang diwakili oleh dinas-dinas terkait. Mereka mendukung konsolidasi dan koordinasi yang efektif di antara organisasi-organisasi pertanian keluarga dan masyarakat sipil yang punya tujuan sama yaitu memajukan kebijakan publik yang berpihak kepada pertanian keluarga.

 

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini memuat isu-isu penting seperti akses dan penggunaan lahan yang menjamin ketersediaan lahan sebagai salah satu sumberdaya bagi petani keluarga kecil; infrastruktur dan instalasi dengan mendorong pemerintah provinsi untuk memfasilitasi standardisasi benih dan pupuk (sesuai dengan Standar Nasional Indonesia/SNI); asuransi gagal panen di mana pemerintah mengalokasikan dana untu kmensubsidi petani kecil yang tidak dapat panen; dan suksesi generasi sehingga generasi muda petani akan tetap bertani.

 

“Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Jawa Tengah ini bukanlah capaian akhir KDPK Jawa Tengah, tetapi pencapaian ini merupakan babak baru bagi kami untuk memantau, dan tetap menjaga terlaksananya peraturan ini dengan semestinya,” jelas Syukur Fahrudin, koordinator KDPK Jawa Tengah.“Kerja besar KDPK Jateng selanjutnya adalah mencari dan mengidentifikasi berbagai bentuk implementasi Peraturan Gubernur tersebut”.

 

Sementara itu di Colombia, RENAF (Jaringan Nasional Pertanian Keluarga, setara dengan KNPK) secara intensif berpartisipasi dalam diskusi-diskusi mendalam tentang pedoman strategis untuk kebijakan publik bagi Pertanian Keluarga yang akhirnya diadopsi pada Desember 2017, melalui Resolusi 464 tahun 2017.

 

Resolusi ini, bersama pedomannya merupakan hasil dari proses advokasi yang telah dimulai oleh Columbia pada tahun 2014 melalui Program Pertanian Keluarga yang dilanjutkan dengan pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari berbagai aktor yang terlibat dalam Pertanian Keluarga (termasuk RENAF). Pada tahun 2017, kelompok ini bekerja tanpa lelah mendiskusikan secara mendalam pedoman strategis untuk kebijakan publik bagi Pertanian Keluarga ini, didukung oleh partisipasi organisasi-organisasi dan komponen Pertanian Keluarga dari seluruh negara sehingga mampu memberikan masukan ke berbagai kerja-kerja, pertemuan regional, dan seminar internasional Pertanian Keluarga dan Ekonomi Petani. Perlu diingat, pedoman ini dikembangkan  dalam rangka pelaksanaan kesepakatan perdamaian di Kolombia yang tujuan pertamanya adalah reformasi pedesaan secara menyeluruh.

 

Salah satu hal penting dalam resolusi ini adalah tata kelola kepemilikan lahan, perikanan, dan hutan yang bertanggung jawab (Pasal 4).Hal ini menyangkut kemajuan peraturan, proses, dan struktur-struktur untuk mendefinisikan dan mengatur cara di mana orang, masyarakat, dan subyek lain mengakses sumber daya nasional, dan memastikannya, seperti akses yang lebih adil kelahan dan proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan partisipatif.

 

Di benua Afrika, KNPK dari berbagai negara terlibat dalam pengembangan program politik nasional dan melakukan peranpenting dalam membela kepentingan Pertanian Keluarga.

 

Di Senegal misalnya, Komite Nasional Pertanian Keluarga atau KNPK (melalui GDPS, “Groupe de dialogue social et politique” atau Kelompok dialog sosial dan politik), menghadirkan otoritas yang kompeten dengan usulan utama organisasi-organisasi pertanian da nmasyarakat sipil untuk pembangunan Program Investasi Nasional (PNIASAN). Proses advokasi ini telahmencapai hasil berupa bergabungnya GDPS di Komite Teknis untuk pemantauan dan implementasi PNIASAN.

 

Adapun KNPK lainnya di Burkina Faso mengembangkan dokumen tahap kedua Program Sektor Pedesaan Nasional; KNPK di Madagaskar merevisi Dana Pembangunan Pertanian; danKNPK di Gambia terlibat dalam pengembangan program Nasional Investasi Pertanian. Semua ini adalah contoh kemajuan di tingkat regional dalam kerja-kerja pembelaan Pertanian Keluarga.

 

Proses-proses ini adalah contoh capaian penting dari advokasi politik yang dilakukan oleh KNPK-KNPK di berbagai negara Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Mereka menunjukkan kemajuan penting dalam mengkonsolidasikan dukungan untukPertanian Keluarga di negara masing-masing, dan menekankan aspek-aspek yang mendasar seperti akses ketanah dan sumber daya alam lainnya.Hal ini sejalan dengan Dasawarsa Pertanian Keluarga yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (2019-2028) yang menawarkan kesempatan khusus untuk memajukan kerja-kerja KNPK di berbagai negara (ink).

Read More

Forum Koperasi Nasional

Aliansi Petani Indonesia (API), Telah  menyelenggarakan sebuah Lokakarya “Membuka Potensi Koperasi Pertanian di Indonesia,” yang di dukung oleh Asian Farmers Association (AFA) dan Collectif Stratégies Alimentaires (CSA). Kemasan lokakarya kali ini, dengan sebuah tema besar FORUM KOPERASI NASIONAL (Jakarta, 19-20 Maret 2018), dan pada esok harinya dilanjutkan di secretariat API. Pada tanggal, 20 maret hingga. Selain di hadiri oleh anggota API yang sudah memiliki koperasi dari berbagai macam usaha produk, seperti Kopi-Beras-Kelapa sawit-Ternak-Coklat-Madu dan juga Hortikultura. Agenda ini turut mengundang jaringan kerja/Organisasi  tani, seperti SPI-IPPHTI-WAMTI serta lembaga Pemerintah dan NGO, Kementerian Koperasi UMKM, Kementerian Desa, DEKOPIN, Agriterra, Veco yang kini telah berganti nama menjadi Rikolto dan ASEAN Foundation. Dari nama-nama yang diatas diantaranya beberapa menjadi nara sumber Forum Konsultasi Nasional.

 

Pembukaan oleh ketua Dewan Tani Aliansi Petani Indonesia(API),  Mudzakkir “Berharap agar agenda ini memiliki baseline, atau roadmap untuk belajar memetakan gerakan ekonomi, yang menjunjung tinggi nilai asas kemanusiaan dalam koperasi, kita akan jahit dalam setiap masukan dan sebagai wadah pembelajaran bersama, dari hasil riset, maupun wacana dan dealektika dari semua kalangan dan petani-petani yang hadir disini, agar memiliki daya saing dan nilai tawar tinggi, agar kemandirian ekonomi kawasan ASEAN berusaha untuk menjawabnya, termasuk Indonesia dan anggota-anggota API,” dalam kutipan pembukaan Forum Koperasi Nasional.

 

Tujuan lokakarya ini, adalah untuk menemukan instrument baru, dalam penguatan ekonomi yang benar-benar berpihak pada petani dan nelayan yang sudah berkoperasi, yang di mana dalam sektor pertanian kita turut menjadi bagian devisa negara yang masuk dalam kategori  cukup besar, tetapi dalam perkembangannya dan kesejahteraan petani-petani kita sangat lambat. Forum Koperasi Nasional, yang di selenggarakan oleh API, adalah cara alternative untuk menemukan instrumen diantara Stakeholder dan Koperasi petani untuk membangun kemandirian ekonomi, dan cita-cita masa depan bangsa ini. Banyak bagian dari koleksi setiap masalah-masalah yang tersusun ini agar bisa terjawab dengan sikap bijak, dan mengambil rumusan masalah menjadi solusi. Dengan adanya kerjasama yang bersinergi dengan pemerintah yang terkait, maka semua akan semakin menjadi mudah .

Nuruddin selaku Sekjen API menegaskan “Hari ini kita banyak temuan lapang, yang akan menjadi formula strategi action untuk memperkuat anggota-anggota, yang telah memiliki koperasi. Dan forum ini akan menjadi Barometer bagi Asian Farmers Association di ASIA serta Collectif Stratégies Alimentaires. Kami juga saling bertukar pendapat dengan kementrian terkait dan lembaga Koperasi, seperti DEKOPIN dan peserta yang hadir disini. Tema ini untuk menjahit ulang setiap masalah-masalah dari anggota API yang sudah berkoperasi maupun jaringan tani dan nelayan seperti SPI-WAMTI-IPPHTI, banyak saran pendapat yang perlu di evaluasi dalam semua aspek kebijakan pemerintah dan undang-undang perkoperasian serta terlebih kepada kebijakan yang mengenai UMKM, Bumdes, KUR, Pajak dan lain sebagainya. Semua akan diterjemahkan dengan baik dalam forum ini, dan akses apa saja yang bisa meliputi kerjasama antar kedua belah pihak, untuk saling bersinergi, seperti Gapoktan dan Poktan, maupun Koperasi tani yang lainnya, dari yang primier hingga skunder. Dengan segala keterbatasan akses media via online didaerah, kali ini kita bertemu langsung tatap muka dalam Forum Koperasi Nasional ini. Menyusun formulasi/katalisator saling menyesuaikan satu diantara lainnya agar keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan itu benar-benar terjadi.

Read More

Aliansi Petani Sebut Stok Beras Cukup, tak Perlu Impor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Aliansi Petani Indonesia (API) menilai pemerintah tidak perlu melakukan impor beras karena. Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia, M Nuruddin menilai cadangan beras (CBP) di Bulog yang sebesar 1 juta ton sudah cukup untuk masa panen raya dimulai pada bulan Februari mendatang. “Cadangan beras pemerintah yang sekitar 1 juta ton sebetulnya tidak mengkhawatirkan, karena di bulan sudah ada lagi beras hasil panen musim tanam pertama ini. Kalau nanti nanti akan harga deras harga petani, “kata Nuruddin kepada Republika.co.id, Senin (15/1).

Menurut Nuruddin, para petani tentunya yang harganya cukup bagus. Namun di puncak musim hujan, petani tidak mendapatkan keuntungan dan harga Gabah Kering Panen (GKP) hanya sekitar Rp 3.000-3.200 per kilogram. Sementara pedagang akan mengalokasikan dana lebih untuk pengolahan, penjemuran, pengeringan menggunakan teknologi. Dengan demikian, harga mahal diterima oleh pedagang, bukan petani.

Meski beras yang akan diimpor adalah beras khusus, kata Nuruddin, ini tetap akan berpengaruh ke tingkat di tingkat petani. Ia menjelaskan, beras khusus itu adalah jenis premium aromatik seperti beras pandan wangi Cianjur.

Beras khusus untuk kebutuhan pasar khusus, kelasilatas, dan rumah sakit. Namun karena harganya lebih murah dibandingkan harga beras medium nasional, maka tentunya ini juga salah satu keunggulannya.

“Harapannya operasi pasar oleh satgas pangan dapat menekan laju gejolak harga, mudah mudahan harganya bisa turun,” katanya.

Di sisi lain, ia menilai Kementerian Perdagangan terlalu buru-buru mengeluarkan harga eceran tertinggi (HET). Pemerintah seharusnya memperhatikan gejolak harga dari tingkat petani. “Harga referensi jangan pemerintah, tapi harusnya dari referensi pasar induk seperti Cipinang,” katanya.Senin 15 Januari 2018 17:29 WIB

Sumber: http://www.bpkpenabur.or.id

Rep: Idealisa Masyrafina / Merah: Nur Aini

Read More