Koperasi GAPOKTAN Simpatik

Oleh: Yayan Royan

 

Pasar komoditi pertanian organik dunia termasuk beras, diperkirakan meningkat sebesar 10% setiap tahunnya. Hal ini merupakan peluang yang baik bagi Indonesia, khusunya Kabupaten Tasikmalaya untuk memenuhi permintaan tersebut. Menjadi nilai tambah dalam peningkatan pendapatan pertanian organik, baik neraca surplus perdagangan dunia di bidang pertanian.

 

Koperasi Gapoktan Simpatik terbentuk pada tahun 2014 dengan badan hukum No: 11 / BH / XIII.18? KOPERINDAG / V / 2014. Koperasi ini terbentuk berdasarkan peluang pasar ( market oriented ) dan potensi produk beras organik di kelompok tani Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 2016, Koperasi Gapoktan Simpatik berhasil mendapatkan sertifikat organik untuk seluruh dunia.

 

Anggota Koperasi Gapoktan Simpatik terdiri dari 265 petani yang tersebar di 10 kelompok tani, yang memiliki lahan seluas 50,57 ha. Di tahun 2017, Koperasi Gapoktan Simpatik harus memenuhi persyaratan sertifikasi internasional tersebut.

 

Pada tanggal 14 Juni 2017 lalu, Koperasi Gapoktan Simpatik berhasil melaksakan peluncuran ekspor perdana beras organik ke Jerman sebanyak 17 ton. Pelaksanaan ekspor tersebut dilepas oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya. Bermitra dengan PT.PMA (Paket Mitra Abadi), kami bergerak di tahun 2017 dapat melakukan kontribusi beras organik sebanyak 6 kontainer atau setara dengan 120 ton. Sementara untuk tahun 2018, kami bergerak 12 kontainer atau setara 240 ton. Disamping beras organik, Gapoktan Simpatik juga melayani permintaan pasar komoditi kunyit, kacang tanah, vanila, dan gula aren.  

Read More

Sudut Pandang RAPIMNAS API 2017

Jakarta, 14-15 Desember 2017 : Dalam sektor Pertanian di indonesia adalah sektor dalam pembangunan “pertanian keluarga dalam skala kecil memberi pangan pada 250 juta penduduk Indonesia, atau dalam bahasa sederhananya 70% pangan di indonesia dari sistem pertanian keluarga.”

Kenapa konsentrasi pertanian di indonesia itu harus lebih dan lebih banyak lagi dari pemerintah, karena pertanian juga memiliki sumber kerja terbesar di indonesia bahkan dunia. Dalam perkembangannya, pertanian menjadi kata kunci utama dalam pembangunan. Pertanian yang disebut disini berada di desa dan kawasan perdesaan. Ini menjadi alasaan kuat pertanian keluarga di indonesia harus lebih perhatian dari pemerintah.

Dikemas peran dan fungsi strategisnya, desa dan kawasan perdesaan menjadi basis utama dalam pengembangan pertanian berbasis komoditi sebagai penggerak utama ekonomi. Desa dan kawasan perdesaan memiliki fungsi antara lain, fungsi pertanian pemilikan lahan untuk budidaya pertanian dan para petani pengembangan budaya pertanian dan hasil panen pertanian yang dapat dilihat sebagai potensi angkatan kerja didesa. Tanah juga memiliki fungsi sosial yang diperuntukkan untuk sarana dan prasarana seperti jalan desa, jalan usaha tani, irigasi, perumahan dan lain-lain, terang Sekjen API Muhammad Nuruddin dalam pembukaan Dialog Publik Kebijakan “Pembangunan Pertanian dan Kawasan Perdesaan, Kelembagaan Usaha Petani   dan Potensi – Potensi Yang Perlu Diberdayakan “ lanjutnya.

“Kawasan perdesaan, terbangun nalar peraturan tata ruang dan desa, adalah wilayah yang memiliki kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan tempat fungsi tempat tinggal, layanan sosial, dan kegiatan ekonomi.Penataan ruang kawasan perdesaan, terbangun di kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten, atau kawasan secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi. Pola ruang desa dari kawasan budidaya, pemukiman, pertanian, kehutanan dan perkebunan, kawasan lindung, perhutanan sosial, hutan desa, hutam kemasyarakatan HKm ), hutan adat dan hutan kemitraan.

Pemahaman kawasan perdesaan seyogyanya dipahami secara utuh dengan melihat peraturan atau kebijakan yang memiliki semangat sama dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan atau petani. Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nomor 19 Tahun 2013, dimana dalam batasan ini tergabung dalam Strategi pemberdayaan petani dan rekanan. Dengan demikian, penegasan desa sebagai kawasan budidaya pertanian, pertanian, perikanan, pembudidaya ikan, dan petambak garam “.

Didalam konteks Undang-Undang Pertanian Lahan Pangan Pangan Berkelanjutan Nomor 2009, usaha tani produktif pangan dimana termasuk wilayah pertanian abadi di kawasan perdesaan terbuka dari usaha-usaha dilaksanakan ganti lahan dan petani gurem juga harus dilindungi dengan wilayah khususyang dialokasikan untuk petani tak bertanah di kawasan perdesaan , untuk menjalankan reforma agraria di tataran lokal desa. Di sisi lain kawasan perdesaan bisa digunakan untuk mengatasi halangan tumpang tindih antara desa dengan kawasan perkebunan dan desa dengan kawasan hutan. 

Organisasi petani dan kelembagaan usaha bangunan peran strategisnya sebagai organisasi sosial dan badan usaha yang dikelola oleh petani. Keyakinan yang kuat pelaku organisasi petani dan koperasi pertanian selalu mengandaikan organisasi kemasyarakatan yang kuat dan bisa diandalkan adalah kunci untuk promosi demokratisasi, upah yang layak dan pembangunan ekonomi suatu negara.Dalam perkembangannya, koperasi pertanian dapat menemukan cobaan dan tantangan baik dari luar dan dalam. Tantangan dari luar, pengaruh liberalisasi pertanian, perdagangan, perubahan iklim, dan perubahan iklim. 

Sedangkan tantangan dari dalam berupa hal-hal yang berhubungan dengan kelembagaan dan masalah pengelolaan. Dua tantangan ini merupakan dinamika yang dihadapi oleh koperasi pertanian meskipun disadari koperasi sebagai badan usaha tujuan besarnya tidak semata-mata mencari keuntungan namun juga diberikan mandat tentang pemenuhan kebutuhan anggota dan berkontribusi terhadap kesejahteraan anggotanya. Anggota koperasi merupakan pemilik dari badan usaha melalui pembagian hak dan kewajiban yang sama, mereka juga melakukan kontrol terhadap badan usaha secara demokratis dan pada saat bersamaan mereka sebagai anggota juga pengguna utama dari jasa layanan koperasi. Dengan demikian, koperasi pertanian merupakan lembaga yang luwes namun juga terbebani sebagai bentuk usaha usaha dengan kompleksitas masalah dan penuh tantangan. Hal ini yang membuat koperasi petani menghadapi dinamika internalnya yang menyangkut pertentangan kepentingan antar anggota, peluang pasar yang terbuka dan pertimbangan sosial.

Dialog publik kebijakan dilakukan untuk menselaraskan ketidak harmonisan regulasi yang menyangkut tata ruang atau kawasan dalam konteks pembangunan pertanian dan kawasan perdesaan dimana organisasi petani dan kelembagaan usaha di dalam pemberdayaan petani dan pengembangan ekonomi pertanian mengalamai berbagai tujuan dalam menyikapi tumpang tindihnya regulasi.

Read More

Siaran Pers BAMUSTANI Evaluasi Tahun 2016 & Rekomendasi Tahun 2017

Siaran Pers

BAMUSTANI Evaluasi Tahun 2016 & Rekomendasi Tahun 2017 untuk Pemerintahan Jokowi: Kembali ke Jalan Kedaulatan Pangan, dan Reforma Agraria Sejati! JAKARTA. Badan Musyawarah Tani Indonesia (BAMUSTANI) yang terdiri atas Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Petani Indonesia (API), Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) dan Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) mengeluarkan evaluasi kebijakan pertanian tahun 2016 dan rekomendasi untuk di tahun 2017. Gambaran kegiatan dibidang; agrarian, perdesaan, pertanian, dan pangan sepanjang tahun 2016 serta tren kebijakan pemerintahan Jokowi selama dua tahun, sudah dapat menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi komitmen pemerintah terhadap Nawa Cita di sektor pertanian, serta meramalkan kondisi sektor pertanian ke depan.

Henry Saragih, Ketua Umum SPI menyampaikan, BAMUSTANI (Badan Musyawarah Tani Indonesia) mencatat bahwa berbagai program dengan tema kedaulatan pangan, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan hakikat kedaulatan pangan. Menurut Henry, program yang dijalankan tidak jauh berbeda dengan orientasi ketahanan pangan yang dijalankan pada periode-periode sebelumnya.

“Pendekatan program peningkatan produksi pangan yang dijalankan berorientasi pendekatan produksi semata, tidak mengikutsertakan penguatan dan pemberdayaan petani pangan; baik itu penguatan alat produksi atas kepemilikan tanah, dan sarana produksi lainnya, serta posisi tawar petani terhadap harga jual dan akses pasar,” papar Henry di Jakarta pagi ini (19/01).

“Jumlah petani gurem dengan kepemilikan lahan di bawah 0,5 hektar tidak berubah sama sekali,” katanya lagi.

Henry meneruskan, kebijakan Impor pangan yang sangat longgar, masih memberi celah terhadap impor pangan bagi pemburu rente perdagangan pangan.

“Dalam Perpres No.44 Tahun 2016, pemerintah masih membuka investasi modal asing di sektor usaha pangan (perbenihan dan budidaya) di atas 25 hektar, hingga maksimal kepemilikan 49%. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah untuk memperkuat pertanian pangan berbasiskan keluarga petani, dalam memproduksi pangan nasional,” tegasnya.

Henry juga menggarisbawahi kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) komoditas pangan sangat jauh dari harga jual petani di lapangan. Oleh karena itu, Ketua Umum SPI ini berharap ke depan pemerintah dapat menyerap beras petani dengan HPP multikualitas yang mempertimbangkan perbedaan baik berdasarkan musim, varietas dan perlakukan budidaya.

Sementara itu, Muhammad Nuruddin dari API mengemukakan, BAMUSTANI menganggap agenda redistribusi tanah (land reform) belum dijalankan hingga tahun kedua pemerintahan periode ini berjalan.

“Yang dijalankan justru program sertifikasi tanah, dan pembentukan bank tanah, sebagai bentuk agenda pasar untuk meliberalisasi pasar tanah,” tutur Nuruddin.

Nuruddin melanjutkan, perpres tentang reforma agraria sebagai landasan operasional pelaksanaan redistribusi tanah kepada petani belum juga diterbitkan. Tanpa adanya perpres tersebut, maka program redistribusi tanah (land reform) tidak memiliki pijakan untuk dijalankan. Sementara target capaian yang tertuang dalam RPJMN maupun Renstra, mentargetkan distribusi tanah kepada petani sepanjang tahun 2016 seluas 1,09 juta bidang atau seluas 2,18 juta hektar.

“Pemetaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai objek tanah yang akan diredristibusi, tidak berjalan seperti yang ditargetkan dalam RPJMN maupun renstra pemerintah pusat,” tegasnya.

Nuruddin menambahkan, masifnya proyek infrastruktur dilakukan dengan pendekatan penggusuran dan kekerasan, justru menambah panjang daftar konflik agraria dan jumlah petani tak bertanah.

Rekomendasi:

Agusdin Pulungan dari WAMTI menyampaikan, BAMUSTANI memperkirakan arah kebijakan sektor pertanian di tahun 2017 akan melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya. Tema RKP tahun 2017 yang menitikberatkan pada pemerataan, menjadi tanda tanya besar bagaimana meraihnya. Tema besar ini bermakna positif, bahwa fokus pemerintah di tahun 2017 menitikberatkan pada tingkat kesejahteraan petani. 2 “Tentu akan sangat berat, mengingat tahapan tersebut mensyaratkan bangunan fondasi yang kuat. Fondasi yang dimaksud adalah, telah terpenuhinya pemerataan kepemilikan aset oleh petani, baik berupa tanah maupun alat produksi pertanian. Tanpa itu, maka capaian untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan petani akan sulit untuk diwujudkan,” katanya panjang lebar.

Oleh karena itu, Agusdin menyampaikan, BAMUSTANI memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah yakni untuk mewujudkan pemerataan, diperlukan fundamen yang kokoh berupa redistribusi kepemilikan aset berupa tanah. Karena itu, sejak awal tahun 2017 harus dimulai segera redistribusi lahan (land reform) 9 juta hektar kepada petani gurem.

“Sebanyak 43% (26,14 juta) rumah tangga di Indonesia adalah petani yang menggantungkan hidupnya disektor pertanian. Dan sebesar 14,62 juta (56,12 %) diantaranya adalah petani gurem, dengan kepemilikan lahan dibawah 0,4 hektar. Tanpa melakukan redistribusi aset berupa tanah (yang sangat fundamental), maka pemerataan kesejahteraan petani hanya mimpi belaka,” tegasnya.

Kustiwa Adinata dari Ikatan IPPHTI, menambahkan, BAMUSTANI juga merekomendasikan pemerintah untuk mendorong produktifitas pangan.

“BAMUSTANI berkesimpulan bahwa pemerintah harus merumuskan rangkaian kebijakan yang terintegrasi untuk menumbuhkan minat petani pangan, atau menarik gairah petani untuk beralih kepada komoditas pangan. Rangkaian kebijakan tersebut meliputi subsidi input pertanian agar terjangkau, jaminan harga yang menguntungkan dan jaminan pembelian, memotong rantai distribusi perdagangan pangan, membatasi impor secara bertahap dan konsisten demi melindungi produksi pangan dalam negeri, kemudahan akses terhadap hasil-hasil riset pertanian atas teknik budidaya dan teknologi pertanian, dukungan fasilitas riset dan laboratorium pertanian yang terjangkau oleh petani, dukungan terhadap pengembangan UKM pengolahan pangan, dan lainnya,” paparnya.

Kustiwa mengutarakan, BAMUSTANI merekomendasikan agar pemerintah segera membentuk kelembagaan pangan sebagaimana diamanatkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Selanjutnya Lembaga tersebut bertanggung jawab untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi, yang memuat strategi kebijakan lintas kementerian yang terintegrasi.

Kustiwa menutup, bahwa yang tidak kalah pentingnya adalah konflik agraria yang berkepanjangan dan menimbulkan banyak korban dipihak petani, perlu segera diselesaikan.

“BAMUSTANI menyimpulkan, mekanisme terbaik untuk menyelesaikan konflik agraria adalah dengan meredistribusikan atau mengembalikan lahan konflik tersebut kepada petani. Pemerintah tidak perlu alergi untuk meredistribusikan sebagian kecil lahan konflik agraria, dari sekian besar lahan yang diserahkan kepada korporasi dalam bentuk HGU maupun Hak Pakai atau Hak Kelola. Langkah ini harus dimulai dengan membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria yang bertanggungjawab langsung dibawah presiden, dan memiliki kewenangan berkoordinasi dengan lembaga kementerian atau setingkat menteri,” tutupnya.

Read More

“RCEP Merongrong tiang ekonomi dan kedaulatan negara”

Jakarta, 14 Desember 2016. Sejumlah organisasi Masyarakat Sipil dari Negara anggota RCEP menghadiri acara The Stakeholder Meeting With RCEP Trade Negotiation Committee pada 7 Desember 2016. Acara ini berlangsung ditengah-tengah berjalannya perundingan RCEP yang tengah berlangsung sejak tanggal 6-10 Desember 2016, di ICE, BSD, Tangerang,

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat sipil berharap catatan kritis terhadap RCEP dampak kepentingan rakyat akibat perjanjian RCEP menjadi pertimbangan bagi para negosiator,  mengingat klausul perjanjian dari teks RCEP yang bocor, memiliki kemiripan dengan teks TPP (Trans Pasific Partnership).

Dr. Partcia Renald from Australian Fair Trade and Investment Network say “the RCEP must not to repeat the mistake of the failed TPP. We don’t want stronger medicine monopolies which would delay cheaper medicine from becoming available. We dont want benefit investor to have the right to sue government over our democratic law”

Terkait dengan isu investasi, Rachmi Hertanti dari Indonesia for Global Justice menyampaikan bahwa RCEP tidak perlu memasukan ketentuan Investor-State Dispute Settlement (ISDS). “Indonesia sebenarnya sudah punya modal bagus, dimana dalam model perjanjian investasi model baru milik Indonesia hendak meminimalisir resiko gugatan ISDS. Ini perlu didukung”, jelas Rachmi.

Profesor Jean Kelsey dari Auckland University in New Zealand mengatakan “It is misleading to call RCEP a “trade” agreement. It is really a set of rules designed to benefit corporation and put hadcuffs on the goverment’s liability to promote social and development goals. These aggrements are being repeated and over the world. RCEP must be rejected to and own goverments must develop alternative that meet the needs of the peoples no corporation”

Luasnya pengaturan RCEP maka akan berdampak ke seluruh sektor masyarakat, baik itu kesehatan, pertanian, E-commerce, lingkungan, maupun buruh.

Herman Abdulrahman, Ketua Umum Federasi Perjuangan Buruh Indonesia menambahkan, “Dimana jika Indonesia menyetujui perjanjian RCEP, maka liberalisasi semakin dibuka, dan jumlah pengganguran akan semakin meningkat dan ini berpengaruh pada upah buruh. Adanya PP. 78 tahun 2015tentang pengupahan saja, sudah semakin menurunkan presentase kenaikan upah buruh. Apalagi dengan adanya RCEP, upah buruh akan semakin merosot. Kami hanya ingin perjanjian perdagangan yang berkeadilan dan saling mengakui kedaulatan masing-masing negara, bukan saling menundukkan”

Dinda Nuranisa Yura dari Solidaritas Perempuan menyampaikan bahwa dampak RCEP terhadap perempuan berlapis-lapis. “Akibat liberalisasi, maka perempuan kehilangan sumber-sumber penghidupannya yang pada akhirnya menjadikan perempuan sebagai buruh migran”, tegas Nisa.

Khalisah Khalid, WALHI mengatakan bahwa “perjanjian perdagangan bebas seperti RCEP beresiko tinggi bagi negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol SDA-nya. Ditengah semakin massifnya kerusakan lingkungan hidup akibat praktek eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi. Korporasi bisa menggugat negara jika membuat kebijakan perundingan keselamatan masyarakat dan lingkungan. Karena dianggap merugikan investasi.”

“RCEP, akan menambahkan derita kaum petani dan RCEP mewajibkan setiap negara untuk bergabung dalam UPOV 1991. Dampak hal ini akan semakin menghilangkan kekuasaan benihnya. Semoga dari tekanan dari kita, Pemerintah akan membatalkan RCEP. Selain itu juga, RCEP akan semakin membuka impor pangan.“ujar Zainal Haq, dari Serikat Petani Indonesia. 

Firdaus Cahyadi, Satu dunia mengatakan “Perundingan RCEP harus multistakeholder  bukan bersifat tertutup. Padahal bab soal E-commerce sangant terkait dengan kepentingan masyarakat. Dimana data pribadi kita akan mudah diakses oleh negara lain. Selain itu, setiap Web yang mengandung pelanggaran terhadap HAKI akan langsung diblokir, termasuk setiap pengguna internet, jurnalis akan lebih mudah untuk dikriminalisasi jika memberitakan suatu persoalan yang terkiat dengan sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan dianggap membuka kerahasiaan perusahaan.

Sindi, Indonesia AIDS Coalition menyampaikan bahwa “RCEP mengatur soal hak kekayaan intelektual dengan standar tinggi. Seperti kita ketahui bahwa harga obat untuk penyakit HIV dan Hepatitis C sangat mahal. Adanya pemberlakuan Fleksibilitas TRIPS dengan memanfaatkan Compulsory License membuat Pemerintah memberikan ketersediaan terhadap obat generik untuk obat HIV. Sayangnya, di RCEP terdapat klausul-klausul HKI yang akan menghambat produksi obat generik dimana selama ini banyak pasien HIV bergantung pada ARV generik. Kami harapkan klausul ini dihilangkan karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak yang membutuhkan akses terhadap obat.”

Ferry Widodo, Aliansi Petani Indonesia menyatakan bahwa “Pemerintah Indonesia harus segera mengambil keputusan untuk keluar dari perundingan tersebut. Perundingan ini tidak memenuhi suara Indonesia karena proses ini sama sekali tidak pernah melibatkan masyarakat”tegasnya.

Selain itu, perjanjian tersbut akan menutup kebijakan-kebijakan yang pro terhadap publik, yang akhirnya RCEP tidak hanya akan berdampak pada persoalan ekonomi semata, melainkan menempatkan perampasan terhadap hak asasi manusia menjadi hal yang legal dengan kebijakan pemerintah yang akan semakin menyampingan perlindungan terhadap masyarakat dan hanya mengedepankan kepentingan korporasi dan investor asing.

Meeting ini, juga menjadi harapan besar kami agar para negosiator lebih mempertimbangkan pandangan kritis yang kami sampaikan sehingga menolak setiap klausul yang bertentangan dengan kepentingan publik.

RCEP bukan pilihan bagi Indonesia dan bukan satu-satunya solusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, tetapi semakin mempertajam ketimpangan antara rakyat dan korporasi. Menempatkan RCEP sebagai pilihan, merupkan kekeliruan yang nyata oleh pemerintah Indonesia untuk semakin menghilangkan kedaulatan negara indonesia dan jelas bertentangan dengan amanat konstitusi.

Selanjutnya, pasca meeting tersebut koalisi mengadakan media briefing dengan rekan-rekan media yang dilaksanakan di Bakoel Koffie. Agenda ini untuk menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa RCEP hanya akan membawa persoalan bangsa Indonesia semakin rumit ditengah peliknya persoalan ekonomi seperti kemiskinan, upah buruh murah, perampasan tanah bagi petani dan rakyat, reklamasi wilayah pesisir yang berdampak pada pencaharian nelayan dan mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin melambung.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi:

Indonesia for Global Justice – Indonesia AIDS Coalition – WALHI – Solidaritas Perempuan – SafeNet – SatuDunia – CREATA – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) – KruHA  Bina Desa – Aliansi Petani Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

Read More