Audiensi dengan Fraksi PKB dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI Terkait kasus tanah Indramayu oleh Serikat Tani Indramayu (STI) didampingi API

Acara audiensi dengan Fraksi PKB oleh Serikat Tani Indramayu (STI) didampingi API terkait kasus sengketa atas lahan garapan mereka dengan Perum Perhutani Indramayu dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2014 di gedung Nusantara I DPR RI lantai 18, tepatnya di ruangan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy. Pada pertemuan yang dilakukan pada pukul 13.00 tersebut Lukman Edy hadir menemui perwakilan petani Serikat Tani Indramayu didampingi Ibu Luluk Nur hamidah dari Perempuan Kebangsaan, organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam kesempatan tersebut juru bicara tim advokasi STI, Hamzah, menyampaikan harapan harapan para petani di kawasan basis Serikat Tani Indramayu agar ada penyelesaian terkait konflik lahan antara para petani dan Perum Perhutani.

Sebagaimana telah disampaikan dalam surat yang telah dikirimkan oleh API ke pihak Fraksi PKB melalui fax sehari sebelumnya, STI terlibat dalam konflik dengan perum Perhutani terkait klaim atas lahan yang digarap oleh petani setempat dan diklaim sebagai milik Perum Perhutani seluas lebih dari 3000 hektar. Luasan lahan tersebut dikerjakan oleh 2.472 Orang petani dengan tanaman pokok padi di 24 basis STI di 7 desa. Berikut adalah tabel lahan yang disengketakan antara anggota STI dan Perum Perhutani:

Selain menyampaikan keinginan petani agar lahan tersebut dapat dikelola dan diberikan kepada petani, Hamzah juga menceritakan sejarah tanah di wilayah tersebut, dimana jauh sebelum konflik berkecamuk dan mengakibatkan beberapa petani dan aktivis dijebloskan ke penjara, masyarakat secara turun temurun sudah menempati dan menggarapnya. Meski tetap bertahan menggarap lahan-lahan tersebut, para petani juga masih membiarkan pihak perhutani memanen kayu putih yang ditanam di lahan mereka, tanpa mereka mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut. Padahal pada masa awalnya, dijanjikan adanya sistem bagi hasil dimana petani juga mendapatkan keuntungan. Bahkan dimasa penanaman, para petanilah yang membeli benih dan menanam serta merawat kayu putih tersebut.

Sejarah panjang itu bahkan sudah dimulai sejak pendudukan kolonialis Belanda di Indonesia dan mengalami pasang surut hingga era DI/TII, orde baru hingga sekarang. Argumentasi dan fakta kronologis keberadaan warga yang sudah turun temurun tinggal di wilayah tersebut diharapkan menjadi landasan kuat akan hak petani untuk mengelola tanah negara yang sudah dikerjakan selama berpuluh-puluh tahun.

Dalam tanggapannya, Lukman Edy dari Fraksi PKB dan Wakil Komisi II menyampaikan dukungannya agar persoalan sengketa lahan dapat diselesaikan secara persuasif dan tidak mengorbankan petani. Hasil dari audiensi tersebut diharapkan juga dapat menjadi titik terang dan perlu dicari tahu dimana sebenarnya kawasan yang benar-benar dikuasai secara legal oleh perhutani. Dalam kaitan ini, STI diminta untuk mendapatkan peta lahan garapan petani secara lebih lengkap, termasuk koordinat batas penguasaan lahan oleh warga, sehingga akan memudahka
n untuk melakukan check data lahan yang dikuasai oleh perum Perhutani.

Fraksi PKB akan dapat membawa kasus ini ke sidang di Komisi II DPR RI jika STI dapat memberi bukti-bukti pendukung yang relevan dan peta penguasaan lahan yang akurat, sehingga dapat dikonfirmasi melalui Badan pertanahan Nasional (BPN). Lukman Edy juga menambahkan, jika pun terdapat lahan milik Perhutani yang sudah dikelola petani secara puluhan tahun, maka sebenarnya lahan tersebut dapat dimintakan sebagai tanah negara, dan selanjutnya diberikan kepemilikannya atau hak garapnya oleh negara kepada masyarakat atau petani, mengingat Perhutani adalah juga milik negara.