Jakarta, CNN Indonesia — Aliansi Petani Indonesia (API) menyatakan lonjakan harga beras dalam beberapa bulan terakhir merupakan dampak dari cuaca ekstrim dan tingginya biaya non-produksi. Kendati harga naik, API menilai hal itu tidak berdampak positif terhadap kesejahteraan petani.

M. Nuruddin, Sekretaris Jendral API, mengatakan faktor cuaca ekstrim dan tingginya biaya produksi berkontribusi dominan atas tersendatnya suplai beras nasional. Meski harga BBM kembali diturunkan, Nuruddin melihat tidak lantas menurunkan biaya-biaya non-produksi beras seperti penggilingan, transportasi dan lain-lain.

“Sangat tidak tertutup kemungkinan bahwa situasi permintaan yang tinggi dengan kemampuan suplai terbatas tersebut lantas ‘dimainkan’ oleh sebagian spekulan pasar untuk menahan hasil produksi beras,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (25/2).

Menurut Nuruddin, hal itu yang kemudian berakibat pada semakin berkurangnya jumlah pasokan beras dan memicu kenaikan harga komoditas itu hingga mencapai 30 persen.

Dia mengungkapkan, di beberapa tempat di Jawa Timur seperti Jombang, Bojonegoro dan Madiun saat ini harga pembelian gabah kering panen (GKP) berkisar antara Rp 4.500 – Rp 4.700, sementara harga beras dari penggilingan sudah mencapai Rp  9.500.

“Kaitannya dengan lonjakan harga saat ini adalah bahwa harga yang tinggi di pasaran tidak serta-merta mencerminkan income yang juga tinggi atau alih-alih kesejahteraan bagi petani,” tuturnya. 

Harga Pembelian Pemerintah Naik

Sebelumnya, Menko Perekonomian Sofyan Djalil telah memastikan HPP beras dan gabah akan mengalami kenaikan 10 persen dari harga yang berlaku saat ini, berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2012. Namun, kebijakan kenaikan HPP ini masih menunggu instruksi dari Presiden Jokowi.

Menanggapi rencana tersebut, Wakil Ketua Asosiasi Masyarakat Tani Padi (Amartapadi) Nur Hadi Loji menilai kenaikan HPP 10 persen belum tentu mensejahterakan petani mengingat harga gabah dan beras di pasar sudah jauh di atas HPP.

“Pada Januari 2015 saja harga gabah kering panen rata-rata meningkat 55 persen, dari harga Rp 3.300 menjadi Rp 5.118,31,” katanya.

Selain itu, Nur Hadi menegaskan sudah saatnya pemerintah menerapkan HPP multikualitas. Sebab, kebijakan HPP tunggal dinilai tidak efektif menyejahterakan petani. 

“Faktanya HPP tunggal ini tidak efektif dalam upaya meningkatkan insentif dan pendapatan petani dan mendukung pengamanan cadangan beras nasional,” ujarnya.

Dia juga menambahkan pentingnya pemerintah untuk mengevaluasi sistem bantuan langsung masyarakat seperti sarana produksi (saprotan) dan alat produksi (alsintan) agar bantuan untuk sektor pertanian tersebut efektif dan tepat sasaran untuk mendukung tata produksi pertanian.(ags)

Sumber: 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150225164252-92-34840/kenaikan-harga-beras-tidak-sejahterakan-petani/