Selasa, 02 November 2010 | 18:23 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance, Bustanul Arifin, mengatakan langkah Bulog melakukan impor beras 600 ribu ton dianggap sebagai solusi jangka pendek yang bisa dimaklumi. “Tapi jangan sampai impor ini terjadi berulang-ulang,” katanya di Jakarta, Selasa (02/11).

Menurut dia, data ramalan yang baru dirilis Badan Pusat Statistik hanya sebatas angka. Sebab, angka persentase surplus stok beras hanya berupa catatan. “Kalau dilihat dari data yang dirilis, itu positif karena ada surplus. Tapi sebenarnya barangnya tidak ada,” ujar Bustanul.

Badan Pusat Statistik dalam pengumumannya Senin lalu memperkirakan produksi padi selama tahun ini mencapai 65,98 juta ton gabah kering giling atau naik 2,46 persen dibanding produksi tahun lalu. Kenaikan itu lebih kecil dibanding lazimnya, yang naik hingga 6 persen.

Kecilnya pertumbuhan produksi, menurut Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan, akibat anomali cuaca sepanjang tahun ini. Namun peningkatan itu masih di atas angka kenaikan penduduk per tahun Indonesia sebesar 1,94 persen. “Jadi masih bisa mengejar swasembada,” ujar dia.

Bulog berencana menambah stok beras dengan mengimpor 600 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Sebanyak 300 ribu ton sudah diimpor dan sisanya ditargetkan masuk pada akhir tahun ini. “Paling lambat beras impor masuk ke Jakarta pada Desember,” ujar Direktur Utama Bulog Sutarto Alimuso.

Impor beras dilakukan untuk mengamankan stok beras agar tidak terjadi kekurangan beras yang bakal menyebabkan harga melambung. Stok beras di Bulog mencapai 963 ribu ton. Pemerintah menugasi Bulog untuk menjaga stok 1,5 juta ton, sehingga dibutuhkan impor sebanyak 600 ribu ton.

Bustanul mengingatkan, ada beberapa persoalan yang perlu dipenuhi oleh Bulog dan pemerintah dalam menjaga cadangan beras nasional, seperti manajemen stok, peningkatan produktivitas gabah, dan dalam waktu jangka panjang perlu aturan distribusi. “Kalau barangnya tak ada, Bulog jadinya harus impor,” katanya.

Menurut dia, Bulog harus mempercepat impor beras, yang harus masuk ke Indonesia maksimal pada Januari mendatang. “Karena pada April-Mei sudah saatnya panen raya, yang biasanya menumpuk 65-70 persen produksi petani. Jadi jangan sampai terjadi penumpukan lagi akibat impor,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rachmat Pambudy menilai tepat langkah Bulog dalam mengimpor beras untuk mengisi stok gudang beras nasional. “Ini alternatif mengisi stok gudang beras demi keamanan pangan nasional,” kata dia.

Menurut Rachmat, Bulog kesulitan membeli gabah dari petani karena harga pokok pembelian (HPP) yang ditetapkan pemerintah terlalu murah. Karena terlalu murah, petani cenderung menahan stok gabahnya. Sedangkan Bulog terpaksa mencari alternatif lain.

Seharusnya, kata Rachmat, pemerintah menetapkan harga beli gabah petani lebih tinggi daripada harga pasar. Harga beras di pasar di atas Rp 5.000-an, sedangkan pemerintah menetapkan harga di bawah itu. Bulog mesti diberi keleluasaan membeli gabah dari petani sesuai dengan harga pasar.

ROSALINA