BOYOLALI – Sejumlah petani padi dari perwakilan sejumlah provinsi di Indonesia mendeklarasikan diri bersatu dalam naungan organisasi Asosiasi Masyarakat Tani Padi Indonesia (Amartapadi). Deklarasi berlangsung di Dusun Taruloyo, Desa Cermo, Kecamatan Sambi, Boyolali, Rabu (17/9/2014).

Ketua Amartapadi, Catur Budi Setyo, menyesalkan tindakan pemerintah selama lima tahun terakhir yang masih melakukan impor beras secara besar-besaran di tengah panen raya petani padi Indonesia.

“Petani padi, yang notabene merupakan salah satu produsen pangan primer [beras] di negara ini masih jauh mendapat perlakuan yang layak. Saya berharap Amartapadi bisa dijadikan sebagai wadah perjuangan bagi petani padi di Indonesia untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, serta pembelajaran bagi sesama petani padi lain,” kata Catur saat dijumpai wartawan di sela-sela acara deklarasi, Rabu.

Selain permasalahan dari mata rantai produksi, kebijakan pemerintah dalam hal pertanian juga dinilai belum pro petani.
Sebagai contoh, pemerintah sampai saat ini masih melakukan impor beras. Padahal pemerintah harusnya bisa untuk mengatasi kekurangan kebutuhan beras, dengan menerapkan regulasi yang tepat daripada mesti mengimpor.

Akibat dari permasalahan yang dibiarkan berlarut, banyak petani yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Akibatnya, cukup banyak petani yang akhirnya berpindah profesi ke sektor lain. Berdasarkan data yang dimiliki, lanjut Catur, sejak 2003 sampai dengan 2013, tercatat sebanyak 5,4 juta rumah tangga petani beralih ke sektor lain danmenjual lahan produksi mereka.
Menurut Catur, saat ini banyak lahan produktif pertanian yang beralih fungsi menjadi pemukiman. Bahkan di mata generasi muda, menjadi petani bukan hhanya pekerjaan yang tak menghasilkan penghasilan yang memadai, tapi juga tak mempunyai gengsi. Sehingga tak heran, jika kondisi ini dibiarkan, pertanian di indonesia bisa saja terancam kekurangan tenaga.“Banyak petani yang menganggap pertanian tak lagi menjadi pekerjaan yang menjanjikan hasil,’ ujar Catur.

“Ironisnya lima tahun terakhir ini pemerintah masih im¬por beras besar-besaran di tengah panen raya petani pa¬di. Bahkan dari kuota i¬mpor sebesar 500.000 ton be¬ras, Bulog baru merealisa¬si¬kan 50.000 ton,” ungkap dia.
Hal ini jelas membuat har¬ga beras petani terpuruk, di¬tambah beragam masalah pa¬da mata rantai produksi se¬perti kelangkaan pupuk, be¬nih, hingga permodalan, yang berdampak pada me¬ning¬katnya biaya produksi. Bah¬kan sering kali ongkos pro¬duksi lebih tinggi dari hasil produksi padi.
Nur Hadi dari sekretariat Nasional Aliansi Petani Indonesia (API), yang menjadi salah satu inisiator deklarasi Amartapadi
menambahkan, muara dari berbagai usaha pertanian di Indonesia adalah kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Dengan adanya organisasi di tingkat akar rumput, diharapkan akan mampu mengakomodir berbagai kepentingan petani, seperti mata rantai produksi pertanian hingga pengawasan kebijakan pemerintah yang pro terhadap petani. “Organisasi ini juga bisa menjadi ruang diskusi bagi petani,” tandasnya.

 

Sumber berita Link:

http://www.solopos.com/2014/09/17/masalah-pertanian-kritik-impor-beras-petani-di-jawa-deklarasikan-amartapadi-536970

http://krjogja.com/read/230776/nasib-petani-masih-memprihatinkan.kr

http://dok.joglosemar.co/baca/2014/09/18/petani-deklarasikan-amartapadi.html

http://www.harianjogja.com/baca/2014/09/17/masalah-pertanian-kritik-impor-beras-petani-di-jawa-deklarasikan-