MUNAS III API berlangsung semarak dengan hadirnya dua puluh delapan serikat anggota dan beberapa tokoh jaringan petani. Acara yang digelar dari tanggal 9 sampai dengan 13 Februari itu selain menghasilkan formasi teras sekretariat nasional dan berbagai kebijakan serta rekomendasi organisasi, juga diisi dengan dialog-dialog menarik menyangkut pemuliaan benih dan Undang-undang hak paten. Hal ini dirasa penting untuk menjadi bagian dari Munas mengingat pentingnya upaya untuk memotong rantai ketergantungan petani pada sektor-sektor dil luar basis produksi, seperti misalnya pupuk, pestisida dan benih hibrida.
Meski nuansa cukup kental dengan issue benih, namun bukan berarti perhatian pada kasus-kasus agraria – yang secara spesifik merujuk pada kasus-kasus reclaiming dan sengketa lahan – bergeser melemah. Belum terselesaikannya kasus-kasus tanah di banyak tempat seperti langkat, Malang dan Jambi tetap akan menyisakan banyak agenda bagi kerja-kerja advokasi Seknas API dan basis bersangkutan ke depan.
Bertempat di Griya Alam Ciganjur, MUNAS III tersebut juga dihadiri oleh beberapa perwakilan Ormas dan LSM di Jakarta seperti KPA, SPI, Pergerakan, Binadesa, SPP, Cakrawala Timur, IHCS, Konphalindo, TWN serta IPPHTI. Dalam diskusi Agraria sebagai pembuka Musyawarah Nasional setelah sebelumnya selama 2 hari digelar “side event” workshop mengenai benih serta – diwaktu yang sama – workshop managemen organisasi, Henry Saragih (Ketua Umum SPI dan La Via Campesina) dan Usep (KPA) sama-sama bersepakat bahwa perjuangan petani harus lebih massif lagi. Kepentingan perjuangan petani tetap harus berada dalam aras kesadaran dan upaya mandiri dari petani sendiri untuk dapat memenangi posisi tawar yang cukup baik secara politik maupun ekonomi. Namun demikian, memang masalah petani sedemikian banyak dan kompleks dari bagaimana meningkatkan produktifitas hingga membuat legal drafting dan seterusnya. Terlepas apapun wadah dan organisasinya, gerakan tani indonesia sangat penting untuk bersatu di tingkatan visi dan misi perjuangan.
Musyawarah Nasional
Sejak dimulainya sesi inti acara, yakni Musyawarah Nasional yang selain dihadiri oleh seluruh delegasi anggota juga melibatkan peserta peninjau dari Serikat Petani Pasundan (SPP), yang tak lain adalah salah satu pendiri dari API, forum berlangsung energik. Nyaris tak ada seorangpun yang tak menyampaikan pendapat. Tak jarang terjadi perdebatan sengit di antara peserta dalam rapat-rapat pleno. Sebut saja Pak Burhana dari Bina Tani Makmur Kediri yang ngotot tidak setuju dengan adanya pembatasan minimal anggota serikat.
Tak pelak berbagai argumentasinya membentur beberapa pendapat peserta lain yang tetap memandang pentingnya memberi batas sebagai prasyarat untuk menverifikasi keanggotaan. Namun demikian, diantara perdebatan dan seringnya terjadi perbedaan pendapat, nuansa kekeluargaan justru tampak sekali terlihat. Joke-joke segar tak jarang secara spontan terdengar dan serta merta membongkar kebekuan.
Pemilihan Dewan Tani dan Sekjend
Kasak-kusuk menggalang dukungan sesekali terdengar dalam kelompok-kelompok kecil. Pencalonan Dewan Tani memunculkan tiga nama dari wilayah region berbeda, yakni Ustadz Aminullah (Ortabun, Palu, Sulawesi), Khalmi (PPJ, Jambi, Sumatra) dan Mudzakkir (AspekPro, Probolinggo, Jawa Timur).
Setelah melewati tahapan seleksi, pemilihan yang terbuka, pidato visi dan akhirnya penghitungan suara, akhirnya nama Mudzakkir muncul dan terpilih sebagai Ketua Dewan Tani Nasional periode 2009-2013, menyingkirkan dua pesaingnya dengan selisih yang cukup dramatis, yakni masing-masing satu suara (10=Mudzakkir, 9=Khalmi, 9= Ust. Aminullah).
Sementara Babak berikutnya yakni pemilihan Sekretaris Jendral, berlangsung singkat. Setelah sehari sebelumnya Laporan Pertanggungjawaban Muhammad Nuruddin selaku Badan pengurus Harian diterima oleh peserta sidang, dalam sesi ini namanya kembali muncul secara aklamatif sebagai calon tunggal. Maka berdasarkan Tata Tertib Pemilihan yang telah ditetapkan oleh forum, maka Sekjend demisionair yang biasa dipanggil Gus Din itupun secara aklamasi kembali ditetapkan sebagai Sekjend terpilih periode 2009-2013. [Dzi]
