Nampaknya Pilpres telah menjadi alasan utama dari kebijakan import beras saat ini. Dalam keterangannya, Menteri Pertanian menyatakan bahwa pemerintah sudah melakukan kerjasama Vietnam untuk import beras sebanyak 5 juta Ton sampai 4 tahun ke depan. Kerjasama ini tentu saja menjadi kontradiktif di tengah agenda swasembada beras yang sudah dicanangkan.

Kesimpangsiuran kebijakan pemerintah ini semakin bertambah dengan adanya usulan terbaru yaitu pengurangan subsidi pupuk dan benih. hingga 17,5% sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi subsidi BBM. Dalam APBN 2012 subsidi pupuk dialokasikan sebesar Rp 16,94 triliun, sedangkan di APBN Perubahan 2012 jumlahnya menjadi Rp 13,95 triliun atau terjadi pengurangan sebesar 17,6 % atau Rp 2,98 triliun. Sementara subsidi benih, dalam APBN 2012 dipatok sebesar Rp 279,9 miliar, dalam APBN Perubahan 2012 mengalami penurunan sebesar 53,7% atau Rp 150,4 miliar menjadi Rp 129,5 miliar.

Apa yang ditargetkan dalam roadmap awal untuk swasembada pangan tahun 2014 yaitu, Gula : 3,1 juta ton,Kedelai: 2,7 juta ton, Jagung : 29 juta ton, Daging sapi : 510.000 ton, dan Beras : 81 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 45 juta ton beras tidak akan berjalan apabila pemerintah melakukan kebijakan import, pemotongan subsidi pupuk dan benih serta tidak menciptakan infrastruktur pertanian yang memadai.

Dalam soal pupuk, misalnya, pemerintah melakukan subsidi dengan cara menyediakan pupuk murah, padahal petani kita memiliki kemampuan untuk memproduksi pupuk yang lebih baik. Seharusnya mekanisme subsidi pupuk bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyiapkan riset, infrastruktur dan lain-lain. Subsidi langsung ini menyebabkan ketergantungan dan semakin sempitnya benih-benih yang diproduksi.

Selama berbagai kepentingan politik masih mencampuri tujuan swasembada beras, maka tujuan tersebut hanyalah rekayasa belaka, karena import terus dilakukan dan kebijakan HPP Gabah dan Beras tidak pernah berubah sehingga Bulog tidak bisa menyerap beras petani.